JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Pemerintah harus terus meningkatkan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja modal. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan LK Bendahara Umum Negara Tahun 2023, masih terdapat banyak kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran. Berikut temuan BPK.
JAKARTA, Warta Pemeriksa – BPK menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan General Court of Audit (GCA) Arab Saudi pada 15-16 Februari 2025. Dalam pertemuan bersama dengan Ketua BPK Isma Yatun, Executive Vice President GCA Hazil Algethmi, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari success stories BPK, termasuk sinergi antara BPK dan Pemerintah Indonesia dalam mendorong efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Arab Saudi yang sedang melakukan transisi dari sistem akuntansi berbasis kas ke akrual.
Pertemuan ini juga membahas penguatan kerja sama antara BPK dan GCA, khususnya dalam bidang perencanaan strategis, transformasi digital, dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam audit. Diharapkan kolaborasi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan tata kelola keuangan negara di kedua negara.
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kas pemerintah pusat dalam rangka pendanaan pengeluaran pemerintah dan peningkatan nilai tambah sumber daya keuangan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada Semester I Tahun 2024 ini diantaranya menyoroti tentang pemanfaatan nilai SAL untuk pembiayaan APBN.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2024. Pemeriksaan LKKL 2024 akan menggunakan pendekatan risk based audit atau berbasis risiko.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan entry meeting dengan entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan negara VIII, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
“Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK melaksanakan pemeriksaan LKKL 2024 berbasis risiko,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.
Dengan melakukan pemeriksaan berbasis risiko, maka pemeriksaan akan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.
Ketua BPK menambahkan, pemeriksaan LK oleh BPK juga akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut rekomendasi. “Kami sangat mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dan tindak lanjut positif yang telah diraih,” kata Ketua BPK.
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK juga mengingatkan mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa temuan pemeriksaan berulang masih memerlukan perhatian.
Temuan itu, antara lain, mengenai kesalahan penganggaran belanja barang/modal, pengelolaan PNBP belum sesuai ketentuan, pengeluaran belanja melebihi standar biaya dan tanpa pertanggungjawaban memadai.
Masalah lainnya adalah pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu, sasaran, spesifikasi, volume, atau ketentuan. Kemudian, aset tidak diketahui keberadaannya.
Agar proses pemeriksaan berjalan lancar, Ketua BPK berharap Komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal yang tak kalah penting adalah agar entitas dapat memberikan akses seluas-luasnya atas data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.
JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melaksanakan entry meeting untuk pemeriksaan laporan keuangan Inter-Parliamentary Union (IPU) Tahun 2024 secara online. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari IPU dan BPK yang merupakan bagian dari proses pemeriksaan LK IPU Tahun Anggaran 2024 oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi internasional tersebut.
IPU adalah organisasi internasional yang menaungi parlemen dari negara-negara anggota yang didirikan pada tahun 1889 di Paris, Perancis. Pada pemeriksaan tahun 2024, BPK telah memberikan opini “Unqualified†kepada IPU atas Laporan Keuangan IPU Tahun Anggaran
2023.
Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar Arif, sebagai Penanggung Jawab pemeriksaan menjelaskan kepada Manajemen IPU beberapa hal terkait pemeriksaan yang dilakukan antara lain, tujuan, lingkup, fokus, standar dan timeline pemeriksaan laporan keuangan IPU TA 2024 serta rencana pemantauan atas rekomendasi pemeriksaan Laporan Keuangan
sebelumnya. Manajemen IPU yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong.
Sekretaris Jenderal IPU dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan IPU sejak tahun pertama BPK menjadi pemeriksa eksternal IPU. Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi sejumlah capaian penting Kejaksaan dalam mendukung penyelamatan keuangan negara sepanjang tahun 2024. Kejaksaan berhasil menyita dan memblokir aset perkara korupsi sebesar puluhan triliun rupiah dan menyetorkan ke kas negara negara sebesar Rp1,69 triliun.
Hal tersebut disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kejaksaan tahun 2024, di kantor Kejaksaan, Jakarta, Jumat (7/2/2025). “Kejaksaan berhasil menyita dan memblokir aset perkara korupsi sebesar Rp44, 13 triliun dan menyetorkan ke kas negara negara sebesar Rp1,69 triliun,” kata Anggota I BPK.
Selain itu, Kejaksaan telah mendukung program penerapan satu data Indonesia melalui pengadaan dan pengembangan statistik dan sinkronisasi data Kejaksaan, indeks statistik sektoral, dan pelaksanaan pemutakhiran data prioritas 2024.
Anggota I BPK dalam kesempatan tersebut juga menyatakan sangat menghargai kehadiran Jaksa Agung beserta jajaran yang menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Kehadiran dan dukungan penuh dari Kejaksaan dalam proses pemeriksaan ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap tata kelola keuangan negara yang baik,†ujarnya.
Namun, BPK juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil pemeriksaan interim atas LK Kejaksaan tahun 2024. Permasalahan tersebut antara lain terkait pengelolaan uang titipan belum tertib, pengelolaan barang persediaan, penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit (RS) Adhyaksa.
Pada pemeriksaan LK Kejaksaan tahun 2024, BPK memfokuskan pemeriksaan pada pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, saldo kas, piutang uang pengganti, persediaan barang rampasan, dan pengelolaan BLU RS Adhyaksa.
BPK berharap sinergi antara BPK dan Kejaksaan dapat terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara. BPK melihat bahwa program-program pemerintah tidak akan pernah berhasil dengan baik ketika kementerian dan lembaga berpikir dan bertindak secara parsial.
“Besar harapan kami di BPK bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang salah satu tusinya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, dapat menciptakan lingkungan anti korupsi secara masif,†ungkap Anggota I BPK.
Kejaksaan menyatakan berkomitmen untuk selalu mendukung dan terbuka dalam setiap tahapan pemeriksaan. Selain itu, Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum (APH) harus menjadi panutan dan memberi contoh kepada institusi lain dalam segala hal.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, Plt. Auditor Utama /Dirjen Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, para Jaksa Agung Muda, para pejabat di lingkungan BPK dan Kejaksaan, serta tim pemeriksa LK Kejaksaan tahun 2024.
Oleh: Bastian Febrianto, Guru SMKN 2 Yogyakarta
Senja pada hari ini akhirnya tiba juga. Mentari perlahan tenggelam di batas cakrawala, meninggalkan semburat temaram jingga yang menghiasi langit kota Yogyakarta. Setelah seharian full mengajar hari ini, saya duduk di ruang guru, menyeduh secangkir kopi, sebungkus kopi sasetan yang kemarin sore saya beli di warung dekat rumah.
Dari balik jendela, saya melihat para siswa berbondong-bondong meninggalkan sekolah. Sebanyak 2.508 siswa saya pulang dengan wajah ceria, melangkah menuju rumah masing-masing dengan harapan, impian dan asa yang menggantung tinggi di benak mereka. Saya percaya bahwa masa depan cerah menanti mereka, dan mungkin, di antara ribuan siswa ini, ada yang kelak akan meniti karier di bidang keuangan atau bahkan mungkin bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diiringi suara instrument Gending Soran khas Yogyakarta yang mengalun lembut, saya menikmati secangkir kopi sambil berselancar di dunia maya menggunakan laptop jadul yang masih setia menemani.
Salah satu berita dari situs resmi Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menarik perhatian saya. Pada tanggal 15 Januari 20251, BPK RI mengadakan kegiatan yang sangat menarik bagi saya sebagai seorang guru, yaitu program “BPK Mengajar.” Setelah menelusuri lebih lanjut, saya menemukan bahwa kegiatan ini bukanlah hal baru bagi BPK. Program serupa telah lama dijalankan oleh BPK di berbagai daerah. Sebagai contoh, pada 20 Januari 2025 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan “BPK Mengajar” di STMIK Widya Cipta Dharma2. Kemudian hal serupa juga dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh3 dengan program BPK Aceh Goes to School pada 17 Desember 2024, dan masih banyak lagi ditahun-tahun sebelumnya.
Lorong-lorong kelas mulai sepi, menyisakan hening berpeluk senja. Sembari menyeruput kopi pahit ini sambil masih ditemani suara instrument tetabuhan dari Gending Soran, pikiran saya melayang dan berfikir, sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, saya merasa sangat antusias melihat adanya program seperti ini. Saya menyadari bahwa kehadiran BPK dalam dunia pendidikan menandakan kepedulian institusi tersebut terhadap generasi muda, terutama siswa. Dunia Pendidikan Vokasi, khususnya di SMK memiliki konsep link and match, yaitu sebuah program yang menghubungkan sekolah dengan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Program BPK Mengajar atau BPK Goes to School ini juga menurut saya ikut andil dalam konsep ini, keterlibatan BPK dalam edukasi sekaligus literasi kepada peserta didik terkait dengan bidang keuangan, akuntabilias dan sebagainya sangatlah berharga. Di dunia SMK, terdapat istilah “guru tamu,” yaitu praktisi dari berbagai bidang yang diundang untuk mengajar dan berbagi pengalaman langsung kepada siswa. Biasanya, guru tamu berasal dari perusahaan-perusahaan yang relevan dengan jurusan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, di SMK yang memiliki jurusan Teknik Mesin, praktisi yang diundang biasanya berasal dari perusahaan manufaktur. Sementara itu, untuk jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), praktisi dari dunia digital sering kali didatangkan. Dalam konteks ini, kehadiran praktisi atau ahli dari BPK tentu menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan bagi guru dan peserta didik. Hal ini tentu sangat relevan bagi siswa SMK, terutama SMK yang mengambil kompetensi keahlian di bidang akuntansi dan administrasi keuangan. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan teori dari buku pelajaran, tetapi juga wawasan langsung dari para profesional di bidangnya.
Kembali saya menyeruput kopi hitam yang tinggal separuh ini, kret..kret bunyi laptop butut saya menemani fikiran saya yang melayang sore ini. Saya berfikir salah satu tantangan besar yang dihadapi siswa saat ini adalah kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan pribadi. Kita tahu ada sebuah fenomena bernama fear of missing out (FOMO) atau ketakutan ketinggalan tren, dan para peserta didik juga sering kali mengalami fenomena FOMO ini yang berakibat membuat mereka tergoda untuk mengikuti gaya hidup konsumtif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam usia remaja yang penuh dengan dinamika sosial, ada saja peserta didik yang rela mengorbankan uang sakunya untuk membeli barang-barang yang sedang tren, meskipun hal tersebut tidak benar-benar dia butuhkan. Di sinilah peran BPK menjadi sangat penting. Dengan adanya program “BPK Mengajar,” peserta didik atau siswa dapat memperoleh edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik, memahami pentingnya menabung, serta menyadari betapa pentingnya perencanaan keuangan sejak dini.
Dalam dunia pendidikan, terdapat konsep yang disebut hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Ini adalah hasil belajar yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam kurikulum formal, tetapi terjadi dalam proses pendidikan sehari-hari. Apa yang dilakukan oleh BPK melalui program “BPK Goes to School” dan “BPK Mengajar” sebenarnya bisa disebuat bagian penerapan hidden curriculum yang sangat positif. Siswa mendapatkan pemahaman tentang etika dalam pengelolaan keuangan, nilai-nilai integritas, serta pentingnya akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, BPK secara tidak langsung juga membantu membentuk karakter siswa agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uang mereka. Dengan belajar dari pengalaman nyata para auditor BPK, peserta didik dapat memahami bahwa setiap keputusan keuangan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang matang.
Program ini dampaknya akan sangat besar bagi dunia pendidikan. Selain itu, bagi guru seperti saya, program ini juga memberikan manfaat besar. Kehadiran praktisi dari BPK dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas menjadi lebih dinamis dan menarik bagi siswa.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian pada 27 kementerian/lembaga (K/L). Hal ini terungkap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023 yang telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024
-Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 9 K/L.
-Aset dikuasai pihak lain terjadi pada 11 K/L.
-Terdapat permasalahan potensi kerugian lainnya yang terjadi pada 13 K/L, antara lain, piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, rekanan belum melaksanakan pemeliharaan dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.
Rekomendasi BPK kepada pimpinan K/L
-Memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait, antara lain, agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas
negara
-Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemerintah, serta melakukan reviu atas pertanggungjawaban belanja.
-Lebih optimal melakukan pengawasan atas penatausahaan BMN
-Melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset, serta melakukan perjanjian atas penggunaan dan pemanfaatan BMN.
Sumber: IHPS I 2024
Pada Semester I Tahun 2024, BPK telah melaksanakan Pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Kementan dan Bapanas telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan efektif. Namun demikian BPK masih menemukan sejumlah permasalahan sebagaimana disampaikan dalam infografik berikut ini.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Akhsanul Khaq mengingatkan pentingnya pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Hal itu diungkapkan Akhsanul dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 5 Februari 2025.
“Kami berharap, Kementerian ATR/BPN dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada Kementerian ATR/BPN menjadi semakin baik dan bermanfaat,” ujar Akhsanul.
Dalam kesempatan itu, Akhsanul mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas 56 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat 582 temuan dengan 1.195 rekomendasi. Status tindak lanjut Kementerian ATR/BPN atas rekomendasi tersebut per semester I Tahun 2024 yaitu telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 909 rekomendasi atau mencapai 76,07 persen.
Pemeriksaan Laporan Keuangan ini merupakan pemeriksaan mandatori untuk dilaksanakan BPK RI. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian ATR/BPN Tahun 2024.
“Kami mohon kerja sama seluruh manajemen Kementerian ATR/BPN untuk membantu dan mendukung kami dalam penegakan Kode Etik BPK yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018. Hal ini diperlukan supaya BPK dapat menerapkan nilai-nilai dasar BPK sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Akhsanul.
