WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 5 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pandemi covid-19

ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Antara Kepercayaan dan WFH, Ini Cerita ANAO

by Admin 1 25/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) membagikan pengalamannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi pandemi. Penyebaran Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pola kerja supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia. Australian National Audit Office (ANAO) adalah salah satu lembaga yang harus menyesuaikan lingkungan kerjanya dengan kondisi pandemi.

Group Executive Director, Professional Services and Relationship Group ANAO Jane Meade dalam wawancara dengan redaksi Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu, menyampaikan, pandemi Covid-19 mendorong adanya kepastian dalam pengaturan kerja secara fleksibel. Meade mengungkapkan, ANAO sejatinya sudah memiliki ketentuan mengenai pengaturan kerja fleksibel bahkan sebelum Covid-19.

Akan tetapi, hal itu masih kurang konsisten diterapkan di setiap bagian organisasi. Apabila seorang pegawai ingin bekerja dari rumah karena ada keperluan pribadi, izin itu sangat bergantung terhadap keputusan manajer. Sementara, pada saat itu (sebelum pandemi), banyak manajer yang masih skeptis dengan pola kerja jarak jauh tersebut.

“Karena manajer tidak melihat secara langsung sehingga tidak bisa memastikan stafnya mengerjakan pekerjaan atau tidak. Kepercayaan saat itu masih menjadi tantangan,” ungkapnya.

Kemudian, setelah mengalami periode bekerja dari rumah pada tahun lalu, ternyata pegawai bisa tetap produktif. Dari hal itu, ANAO merasa perlu untuk lebih konsisten menciptakan ketentuan fleksibilitas kerja.

“Ada aturan yang jelas bagaimana cara mendapatkan jam kerja fleksibel. Sehingga, pegawai bisa menentukan mungkin bekerja dari rumah sehari dalam sepekan atau setengah hari dalam sepekan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei internal, pekerja juga merasa lebih bahagia dengan pengaturan kerja fleksibel tersebut. Selain itu, ANAO pun diuntungkan karena banyak hal positif yang kemudian bisa diraih ketika pegawai bekerja dengan optimal.

“Saya kira itu manfaat karena terkadang ada orang yang bisa lebih produktif ketika bekerja dari rumah. Karena mereka tidak menemukan gangguan yang mungkin saja justru muncul ketika bekerja di kantor,” ujarnya.

Senior Executive Director, Corporate Management Group ANAO Jacquie Walton kepada Warta Pemeriksa menyampaikan pola kerja di ANAO banyak berubah setelah adanya pandemi. Dalam kondisi lockdown, komunikasi sangat mengandalkan teknologi digital. Pertemuan dilaksanakan secara virtual. Para manajer pun mengatur cara untuk menjaga kinerja staf atau anggota timnya.

Walton mengatakan, ANAO berupaya memperhatikan isu kesehatan mental pegawai dalam menghadapi pandemi. Salah satu hal yang diterapkan adalah mendorong para manajer untuk terus terhubung dengan anggota timnya.

“Jadi kita berupaya untuk tetap mengadakan hubungan sosial seperti menggelar pertemuan tim di pagi hari secara virtual. Kita juga mengimbau kepada pegawai walaupun bekerja di rumah jangan duduk di meja berjam-jam dalam sehari. Ambil jeda, istirahat dan menjauh dari laptop,” ungkapnya.

25/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Berikut Cara ANAO Pertahankan Keterlibatan dan Motivasi Pegawai Saat Pandemi

by Admin 1 08/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Seperti yang terjadi di Indonesia, Covid-19 juga telah berdampak signifikan pada cara kerja Australian National Audit Office (ANAO). Terkait dengan itu, ANAO pun menekankan pentingnya tingkat keterlibatan dan motivasi pegawai pada saat bekerja dari rumah (WFH) pada masa pandemi.

Group Executive Director Professional Services & Relationships Group ANAO Jane Meade menjelaskan, ketika Pemerintah Australia menerapkan kebijakan lockdown, sebagian besar staf ANAO juga bekerja dari jarak jauh sesuai dengan protokol pembatasan jarak sosial dari pemerintah dan peraturan tempat kerja. “Sementara staf ANAO bekerja dari rumah mereka masing-masing, sangat penting untuk mempertahankan tingkat keterlibatan dan motivasi mereka melalui pengembangan tim dan budaya organisasi yang kuat,” kata dia.

Hal tersebut disampaikan Jane dalam Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2011. Acara hasil kerja sama ANAP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”. Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu.

Jane menyampaikan bahwa di ANAO, para staf menerima pesan teks harian dan sarana komunikasi internal lainnya, seperti buletin untuk mengoptimalkan proses komunikasi. Produktivitas pegawai dikelola melalui manajer yang akan tetap berhubungan secara teratur dengan staf melalui pertemuan virtual dan pemantauan terhadap pekerjaaan yang dikirimkan.

Lebih lanjut, ujar Jane, ANAO mengakui bahwa pengaturan kerja yang fleksibel pada masa pandemi ini dapat memberikan peluang dan manfaat bagi pegawai, klien audit, dan bagi organisasi secara keseluruhan. 

Selain Jane, paparan dari ANAO juga disampaikan oleh Corporate Management Group Jacquie Walton, dan Senior Director, People Support Trish Mardiyants. Jacquie Walton menambahkan bahwa ANAO berfokus untuk dapat menyediakan opsi pengaturan kerja yang fleksibel bagi karyawan.

Ini sembari terus berusaha untuk dapat mempertahankan tanggung jawab organisasi dalam mengelola kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. “Bagi ANAO sangatlah penting untuk dapat berfokus menilai dan mampu melihat pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai, bukan hanya kuantitas jam kerja,” ujar dia. 

Trish Mardiyants selaku senior director, People Support ANAO menambahkan, dalam rangka mendukung penerapan bekerja dari rumah, ANAO memberikan dukungan kepada para pegawainya. Hal itu antara lain dengan meminjamkan fasilitas kantor kepada pegawai, mulai dari kursi kerja sampai perangkat computer. Kemudian memberikan tips dalam rangka mendukung kondisi kerja yang berubah dan memberikan panduan dalam mempertahankan produktivitas, baik bagi pegawai, manajer, maupun pimpinan tinggi organisasi.

08/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Inisiatif BPK Terkait Cara Baru Bekerja pada Era Pandemi

by Admin 1 06/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif membahas empat isu utama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap sumber daya manusia (SDM). Pertama, memahami dan mengukur dampak pandemi Covid-19 terhadap SDM di BPK.

Kedua, kata dia, strategi dan pendekatan untuk mempromosikan work/life balance. Ketiga pendekatan untuk pengelolaan kesejahteraan mental dan fisik pegawai. Keempat, penyediaan dukungan terhadap staf pada situasi pandemi Covid-19 dan pascapandemi.

Hal tersebut disampaikan Bahtiar dalam Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2021. Acara hasil kerja sama BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) itu diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”. Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu.

Pada paparannya Bahtiar Arif menyampaikan, tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional yang menyarankan organisasi dan perusahaan untuk mengatur karyawannya bekerja secara jarak jauh dari rumah. Menanggapi kebijakan itu, BPK juga telah mengeluarkan beberapa inisiatif yang memungkinkan para pegawainya untuk bekerja dari rumah namun dapat tetap menjaga produktivitas.

Inisiatif bekerja dari rumah (WFH) saat ini menjadi alternatif pengaturan kerja untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 sekaligus memungkinkan pegawai tetap dapat memenuhi tugas dan pekerjaannya. WFH memiliki dampak yang menguntungkan bagi organisasi maupun pegawai.

“Namun demikian, mekanisme WFH juga memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan yang perlu diperhatikan dan direspons secara cermat oleh organisasi,” kata Bahtiar.

Dari pengalaman yang dihadapi BPK selama masa pandemi, dia menjelaskan bahwa BPK telah memulai beberapa inisiatif untuk dapat dilakukan sebagai cara baru dalam bekerja. Inisiatif itu antara lain pertama, jam kerja fleksibel dengan tujuan agar pegawai lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan preferensi masing-masing.

Kedua, ruang kerja yang fleksibel dengan maksud agar karyawan lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Ketiga, pencapaian kinerja pegawai dinilai/diukur dari output yang diselesaikan sesuai target yang disepakati dengan atasannya. Keempat, peningkatan intensitas penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan pada masa pandemi yang telah mengubah ritme kerja dan sistem pemantauan kerja untuk menjaga performa kerja bagi organisasi.

06/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK-ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Bahas Dampak Pandemi Terhadap SDM SAI

by Admin 1 04/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2011. Acara diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”.

Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu. Acara dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage dan dihadiri oleh pejabat tinggi ANAO, pejabat tinggi madya dan beberapa pejabat tinggi pratama BPK. Termasuk juga perwakilan Biro SDM BPK, selaku unit kerja yang mengelola SDM di BPK.

Acara diskusi tingkat manajemen ini dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dan Group Executive Director Professional Services & Relationships Group ANAO Jane Meade.  Dalam kesempatan itu, Bahtiar Arif membahas empat isu utama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap SDM.

Sementara itu, paparan dari ANAO disampaikan oleh Jane Meade, Senior Executive Director, Corporate Management Group Jacquie Walton, dan Senior Director, People Support Trish Mardiyants.

Selepas paparan dari kedua SAI, Kristian Gage selaku moderator memimpin sesi tanya jawab.  Dalam kesempatan tersebut, Kepala Direktorat Revbang, B Dwita Pradana menyoroti masalah bagaimana ANAO memperhitungkan risiko dari penerapan sistem kerja pada masa pandemi. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jane Meade menjawab bahwa ANAO mendiskusikan dan menyusun daftar risiko ketika menerapkan kebijakan-kebijakan baru sehingga risiko dapat dimitigasi.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama tama Binbangkum, Blucer W Rajagukguk menyampaikan pertanyaan mengenai dampak pada aspek legal dari situasi WFH di ANAO. Ini mengingat bahwa dalam penerapan sistem kerja seperti sekarang, banyak menuntut penggunaan sistem dan teknologi informasi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jane menyampaikan bahwa prosedur TI dalam audit yang digunakan selama pandemi tidak mengalami banyak perubahan dari sebelum pandemi. Berdasarkan peraturan, ANAO memiliki hak hukum untuk mendapatkan akses ke database entitas.

Sebenarnya ANAO sudah lama berencana melakukan direct access tersebut, namun mendapatkan resistensi dari entitas. Bisa dikatakan dengan adanya pandemi ini, terjadi perubahan terhadap cara kerja dan pengumpulan data yang memungkinkan ANAO berhasil memperoleh akses ke database entitas. Alih-alih menambah risiko, penggunaan akses ini menciptakan efisiensi bagi ANAO dalam pengumpulan data dan pengendalian yang ada dalam database entitas.

Dalam sesi penutupan acara, Kristian Gage menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak, baik dari BPK maupun ANAO, yang telah mendukung rangkaian acara senior management dialogue hingga dapat terlaksana dengan lancar. Kristian berharap, rangkaian acara ini dapat bermanfaat bagi kedua institusi dalam meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

04/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemerintah Perlu Perhatikan Hal Krusial Ini dalam Pelaksanaan PC-PEN

by Admin 1 30/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut aktif mendukung upaya pemerintah dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Salah satu kontribusi BPK adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program PC-PEN.  Hasil pemeriksaan PC-PEN pada 2020 telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian adalah validitas data pendukung untuk masing-masing program yang dijalankan. Selain itu, kecepatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan khususnya untuk program baru menjadi sorotan terutama mengenai kelengkapan, kejelasan, dan keselarasannya.

Laode juga menyoroti isu pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program. Koordinasi yang intensif antarpemangku kepentingan juga perlu dilakukan mengingat program PC-PEN bersifat lintas sektor. Selain itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga perlu dikerjakan oleh pemerintah.

“Ini penting untuk memitigasi risiko terulangnya hal-hal yang sama di tahun berikutnya,” ujar Laode dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Aparat Penegak Hukum-APIP dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran APBN dan APBD yang digelar oleh Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).

Laode menyampaikan, hasil pemeriksaan BPK atas PC-PEN pada 2020 mengungkapkan 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun. Hal itu terdiri atas 241 laporan hasil pemeriksaan (LHP), 2.170 temuan, dan 5.754 rekomendasi.

BPK mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp209,8 miliar atau sebanyak 1.241 permasalahan (44 persen). Kemudian, terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 387 permasalahan (31 persen). Selain itu, terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 2,73 triliun dengan 715 permasalahan (25 persen).

Laode menyampaikan, pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bagian dari mitigasi risiko.  “Ini bagian dari mitigasi risiko untuk kegiatan serupa terkait Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021 dan ke depannya,” kata Laode.

30/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Covid-19 (Ilustrasi/Sumber: freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Tujuh Hal yang Digali BPK dalam Pemeriksaan PC-PEN

by Admin 1 24/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 telah melakukan pemeriksaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pemeriksaan PC-PEN juga akan dilakukan pada tahun ini.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Kaditama Revbang) BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, tujuan pemeriksaan PC-PEN secara umum untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, ujar dia, terdapat tujuh pertanyaan yang perlu dijawab dalam pemeriksaan PC-PEN.

Beberapa pertanyaan tersebut, antara lain, yaitu mengenai berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan dan digunakan untuk apa saja. Lalu, berapa banyak dan bagaimana anggaran direalisasikan, apakah sesuai peruntukkannya dan tepat salur. “Salah satu pertanyaan lainnya yang harus dijawab dalam pemeriksaan adalah mengenai apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, awal Agustus.

Terkait pemeriksaan pada tahun ini, Dwita menjelaskan, sesuai dengan perencanaan pemeriksaan strategis, BPK akan melaksanakan Pemeriksaan Penanganan Covid-19 Lanjutan Program Perlindungan Sosial yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III. Lingkup pemeriksaan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Program Perlindungan Sosial Lanjutan dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh kementerian terkait, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, Bantuan Kuota Internet, dan Bantuan Paket Data Pembelajaran Jarak Jauh.

Berikut tujuh pertanyaan atau hal yang diperiksa BPK dalam pemeriksaan PC-PEN:

1. Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja?

2. Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur?

3. Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga?

4. Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi? 

5. Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19? 

6. Apakah pengadaan barang dan jasa telah  dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam masa pandemi Covid-19? 

7. Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan memadai? 

24/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Dukungan BPK kepada Pegawai Terpapar Covid-19

by Admin 1 23/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut merasakan dampak dari penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Berdasarkan data pantauan perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor BPK, jumlah kasus positif mencapai 1.533 pegawai. Dari jumlah itu, 1.181 orang telah sembuh, 14 orang meninggal, dan 338 orang masih menjalani isolasi mandiri.

“Itu merupakan update per tanggal 21 Juli 2021 yang bersumber dari tanggap.corona@bpk.go.id,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Karenanya, kata dia, BPK pun memberikan dukungan bagi para pegawai yang terpapar Covid-19. Dukungan itu antara lain memberikan edukasi dan informasi penanganan pasien Covid-19 oleh tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik kantor pusat dan edukasi terkait dengan pelaporan kepada Gugus Tugas.

Dukungan lainnya, BPK juga menyediakan obat-obatan bagi pegawai dan/atau keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif. “Selama pandemi Covid-19, kebutuhan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai dan anggota keluarga pegawai, khususnya pegawai dan keluarganya yang terkonfirmasi Covid-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri di rumah, dilakukan dengan mengirimkan obat-obatan dan vitamin ke rumah pegawai melalui jasa pengiriman barang (home delivery),” ujar dia.

Dadang menambahkan, BPK pun menyediakan bantuan penyediaan fasilitas bagi pegawai yang kondisi rumah/tempat tinggalnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri. Fasilitas itu yaitu bisa di hotel, rumah sakit (RS), atau Wisma Badiklat PKN Kalibata.

BPK juga memberikan fasilitas ambulan untuk evakuasi pegawai dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan armada ke fasilitas kesehatan. Kemudian bantuan koordinasi dengan RS rujukan atau RS lain bagi pegawai yang memerlukan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang rawat. Lalu, bantuan informasi dan koordinasi dengan PMI untuk kebutuhan donor plasma konvalesen pagi pegawai yang membutuhkan.

Dukungan ini, kata dia, juga berlaku sama untuk pegawai yang ada di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di dapat di daerah setempat dan atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kebutuhan obat dan vitamin. Bantuan ini diberikan sesuai dengan nota dinas permintaan dari Perwakilan,” papar Dadang.

“Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai soal BPK CUMA 1. Yaitu CUci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. MAsker wajib dikenakan setiap saat. Satu meter minimal jarak,” tegas Dadang.

23/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Periksa Program Vaksinasi Covid-19, Apa Saja yang Diperiksa BPK?

by Admin 1 22/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang rutin dalam menjalankan pemeriksaan terkait vaksinasi. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI, Dori Santosa menjelaskan, setiap tahunnya, BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan vaksin dan pengelolaan persediaan vaksin di Kementerian Kesehatan.

Misalnya saja terkait vaksin untuk bayi baru lahir dan untuk hal-hal khusus, sebagai vaksin meningitis. “Untuk vaksin Covid 19, pemeriksaan tidak hanya dari segi pengadaan, namun juga dari kegiatan vaksinasinya. Ini mengingat vaksinasi covid-19 ditujukan untuk menanggulangi penyakit menular Covid-19, melalui terciptanya kekebalan kelompok, herd immunity,” kata dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Terkait hal yang akan diperiksa nantinya, Dori menyebut BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Termasuk juga pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin Covid-19.

Pemeriksaan pengadaan vaksin akan dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan target dan sasaran, pengembangan vaksin dalam negeri, pengadaan vaksin melalui PT Bio Farma, dan distribusi vaksin. Sedangkan pada pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi, meliputi pelayanan vaksinasi dan pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

Sedangkan terkait pengawasan keamanan, BPK akan memeriksa khasiat/manfaat, dan mutu vaksin Covid-19 dilakukan sebelum dan setelah beredar. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Tim pemeriksa pada AKN VI akan melaksanakan pemeriksaan pada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan tim pemeriksa pada 34 BPK Perwakilan akan melakukan pemeriksaan pada pemerintah provinsi dengan uji petik pada minimal dua pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut,” kata dia.

Sementara terkait program vaksinasi berbayar bagi individu, Dori menjelaskan bahwa pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No 19 tahun 2021. Peraturan itu yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

“Saat ini, yang berlaku adalah pendanaan vaksinasi Gotong Royong dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Sehingga PT Kimia Farma tidak berwenang lagi menjual vaksin kepada individu/perorangan,” ungkap dia.

22/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Tortama III, Bambang Pamungkas saat memberikan paparan dalam Senior Management Dialogue pada Jumat, 30 Juli 2011 secara virtual.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Sampaikan Strategi Hadapi Pandemi kepada ANAO

by Admin 1 02/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyusun strategi dalam menjalankan tugas pemeriksaan di masa pandemi Covid-19. Strategi ini dijalankan untuk mencapai hasil audit yang optimal, tepat waktu, serta mampu meminimalkan risiko penularan Covid-19 bagi para auditor.

Hal tersebut disampaikan oleh Tortama III, Bambang Pamungkas dalam Senior Management Dialogue pada Jumat, 30 Juli 2011 secara virtual. Kegiatan hasil kerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Senior Management Dialogue Sesi I antara Ketua BPK dan Auditor General ANAO yang digelar pada 10 Juni 2021.

Bambang menjadi pembicara utama dari BPK di acara tersebut. Ini karena dia merupakan Koordinator Bidang APBN pada Komite Pelaksana Kelompok Kerja Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020.

Bambang menyampaikan BPK telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan seluruh AKN. Ini dilakukan untuk mendukung pemeriksaan terkait pandemi. Kelompok kerja tersebut terdiri dari komite pengarah dan pengorganisasian, subkomite perencanaan dan pengembangan, subkomite pelaporan, dan subkomite penjaminan mutu.

Audit tersebut memeriksa refocusing dan realokasi anggaran entitas, kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan barang/jasa pada saat darurat bencana, dan manajemen bencana.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan di masa pandemi, BPK telah menyusun strategi audit agar dapat mencapai hasil yang optimal, tepat waktu, serta mampu meminimalkan risiko penularan Covid-19 bagi para auditor. Strategi audit yang telah diterapkan di BPK yaitu pertama, membentuk kelompok kerja untuk mengoptimalkan audit.

Kedua, mengoptimalkan penggunaan informasi dan teknologi untuk memperoleh data dan informasi (big data analysis). Ketiga, melakukan beberapa prosedur audit secara online, seperti konfirmasi dan wawancara untuk mengumpulkan bukti audit. Keempat, menjalankan sistem pendukung kesehatan, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap prosedur audit.

Sementara itu, paparan ANAO disampaikan oleh Jane Meade (Group Executive Director Professional Services & Relationships Group), Bola Oyentunji (Senior Executive Director of the Systems Assurance & Data Analytics Group), dan Carla Jago (Group Executive Director Performance Audit Services Group).

Dalam paparan bagian pertama, Jane menyampaikan mengenai situasi dan update kasus Covid-19 di Australia serta respons ANAO dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan di masa pandemi. Jane menyampaikan bahwa situasi Covid-19 telah menghadirkan area risiko utama baru pada proses persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan.

Selanjutnya, mengenai pemeriksaan kinerja ANAO, Carla Jago menyampaikan bagaimana situasi pandemi dan respons pemerintah telah berdampak signifikan terhadap lingkungan risiko yang dihadapi oleh sektor Pemerintah Australia. Hal ini berdampak pada tugas pemeriksaan yang dijalankan ANAO, termasuk audit kinerja.

Desain dan implementasi kebijakan baru dapat pula menghadirkan risiko baru. Risiko tersebut seperti perubahan sistem dan teknologi informasi, fraud, manajemen informasi, privasi, kepatuhan, serta efektivitas peraturan.

Dalam paparan bagian terakhir dari ANAO disampaikan Bola Oyentunji mengenai quality assurance. Dia menjelaskan bagaimana situasi pandemi mengharuskan ANAO untuk mempertimbangkan dukungan bagi tim audit dalam menavigasi respons audit terhadap lingkungan risiko yang berubah dan pada proses penjaminan mutu pemeriksaan.

Bola juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan quality assurance di ANAO diterapkan dan disesuaikan dengan situasi pandemi. Ketiga fase dalam proses ini, yaitu perencanaan, reviu, dan pelaporan yang terkena dampak dari situasi pandemi dan membutuhkan penyesuaian dalam situasi operasional yang berubah. Terutama karena diterapkannya kebijakan bekerja dari jarak jauh/work from home (WFH).

02/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan Senior Management Dialogue pada Jumat, 30 Juli 2011 secara virtual.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Berbagi Wawasan Tentang Pemeriksaan Pascapandemi

by Admin 1 31/08/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) kembali menyelenggarakan Senior Management Dialogue pada Jumat, 30 Juli 2011 secara virtual. Ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Senior Management Dialogue Sesi I antara Ketua BPK dan Auditor General ANAO yang digelar pada 10 Juni 2021.

Senior Management Dialogue Sesi II ini membahas mengenai “Peran Pemeriksaan oleh SAI pada Masa Pasca-Pandemi Covid-19”. Paparan dan dialog dilaksanakan secara akrab antarpejabat senior. Kedua institusi berharap untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana masing-masing melakukan pemeriksaan di lingkungan pascapandemi.

Fokusnya yaitu pada tantangan utama, risiko audit, pendekatan audit, temuan utama, dan rekomendasi audit. Acara yang dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage ini dihadiri oleh pejabat tinggi ANAO, para pejabat tinggi madya dan beberapa pejabat tinggi pratama BPK, serta perwakilan dari unit kerja yang terkait.

Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dan Group Executive Director Professional Services & Relationships Group ANAO Jane Meade. Bahtiar Arif menyampaikan bahwa hasil diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi BPK dan ANAO. Ini mengingat efektivitas SAI sangat tergantung pada kemampuan mereka dalam merespons pandemi Covid-19 dengan intervensi yang tepat.

Setiap SAI perlu fokus pada risiko yang muncul dan bagaimana menggunakan posisinya dalam sistem pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Jane Meade dalam kata sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak di BPK. Khususnya karena terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan kerja sama bilateral sesuai dengan Workplan 2020-2021. Terutama yang menyangkut peran dan kinerja kedua SAI dalam menghadapi lingkungan operasi yang berubah akibat pandemi Covid-19.

Bertindak sebagai pembicara utama dari BPK dalam acara ini adalah Tortama III, Bambang Pamungkas. Bambang merupakan Koordinator Bidang APBN pada Komite Pelaksana Kelompok Kerja Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2020.

Sementara itu, paparan ANAO disampaikan oleh Jane Meade (Group Executive Director Professional Services & Relationships Group), Bola Oyentunji (Senior Executive Director of the Systems Assurance & Data Analytics Group), dan Carla Jago (Group Executive Director Performance Audit Services Group).

Selepas sesi paparan dari kedua SAI, moderator acara mempersilakan kepada peserta dari BPK dan ANAO untuk dapat saling mengajukan pertanyaan. Dalam kesempatan sesi Tanya-jawab tersebut, BPK dan ANAO saling bertukar informasi seputar dampak situasi pandemi terhadap pelaksanaan kerja pemeriksaan.

Dalam sesi penutup acara ini, Kristian Gage menyampaikan bahwa kegiatan Senior Management Dialogue antara BPK dan ANAO pada hari ini akan dilanjutkan dengan sesi ketiga pada 3 Agustus 2021 dengan mengusung topik mengenai “Memahami dan Menanggapi dampak COVID terhadap Aspek SDM pada SAI”.

31/08/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id