WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 5 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

Covid-19

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Kata BPK Soal Diplomasi Vaksin Kemenlu?

by Admin 1 30/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Apresiasi tersebut terkait kebijakan Kemenlu yang melakukan diplomasi vaksin.

Dia menjelaskan, pandemi yang berjalan hampir dua tahun ini membuat Kemenlu kesulitan untuk mencapai target diplomasi ekonomi yang ditentukan. Alasannya, pandemi membuat perekonomian menurun dan pariwisata ditutup.

Padahal, diplomasi ekonomi merupakan satu di antara lima program prioritas Kemenlu. Novy menjelaskan, ada lima hal yang menjadi prioritas 4+1 yang tercantum di dalam rencana strategis Kemenlu. Lima prioritas itu yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, serta terkait infrastruktur diplomasi.

Saat ini, kata Novy, BPK sedang melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan diplomasi ekonomi. Meskipun begitu, pemeriksaan yang dilakukan nantinya tetap memperhatikan empat prioritas lain.

Novy memberikan sedikit penjelasan mengenai diplomasi ekonomi yang salah satu ujung tombaknya merupakan Kemenlu. Dijelaskan, diplomasi ekonomi menjadi menjadi penekanan dari Pemerintah Joko Widodo sejak 2014 dan 2019.

Untuk urusan luar negeri, tugas ini diberikan kepada Kemenlu. Salah satu pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dijalankan Kemenlu adalah dengan mengadakan festival Indonesia. Ini merupakan acara untuk mempromosikan produk Indonesia untuk mencari pembeli.

Karenanya, kata dia, ketika diplomasi ekonomi mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19, Kemenlu pun kemudian beralih ke diplomasi vaksin atau kesehatan. “Apakah itu termasuk diplomasi ekonomi atau tidak? Saya minta agar ini termasuk dalam hal yang kita periksa. Karena diplomasi ini, akan mempengaruhi perekonomian kita sangat luas,” ungkap Novy kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Indonesia, menurut dia, termasuk negara yang berhasil dalam proses vaksinasi. Ini lantaran pemerintah bisa mendapatkan vaksin dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Padahal banyak negara lain yang masih kesulitan mendapatkan vaksin.  

Berdasarkan data BPK, Kemenlu, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu sudah mengejar vaksin dengan lobi-lobi sejak awal pandemi atau sekitar Maret atau April 2020. “Jadi pada saat entry meeting, Kemenlu mengatakan bahwa diplomasi ekonomi itu tidak mencapai target dan beralih ke diplomasi vaksin. Jadi mereka minta itu ikut dinilai juga. Jadi jangan hanya semata dilihat diplomasi ekonominya saja dan kinerjanya dilihat jadi jelek,” ungkap dia.

30/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Antara Kepercayaan dan WFH, Ini Cerita ANAO

by Admin 1 25/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) membagikan pengalamannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi pandemi. Penyebaran Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pola kerja supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia. Australian National Audit Office (ANAO) adalah salah satu lembaga yang harus menyesuaikan lingkungan kerjanya dengan kondisi pandemi.

Group Executive Director, Professional Services and Relationship Group ANAO Jane Meade dalam wawancara dengan redaksi Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu, menyampaikan, pandemi Covid-19 mendorong adanya kepastian dalam pengaturan kerja secara fleksibel. Meade mengungkapkan, ANAO sejatinya sudah memiliki ketentuan mengenai pengaturan kerja fleksibel bahkan sebelum Covid-19.

Akan tetapi, hal itu masih kurang konsisten diterapkan di setiap bagian organisasi. Apabila seorang pegawai ingin bekerja dari rumah karena ada keperluan pribadi, izin itu sangat bergantung terhadap keputusan manajer. Sementara, pada saat itu (sebelum pandemi), banyak manajer yang masih skeptis dengan pola kerja jarak jauh tersebut.

“Karena manajer tidak melihat secara langsung sehingga tidak bisa memastikan stafnya mengerjakan pekerjaan atau tidak. Kepercayaan saat itu masih menjadi tantangan,” ungkapnya.

Kemudian, setelah mengalami periode bekerja dari rumah pada tahun lalu, ternyata pegawai bisa tetap produktif. Dari hal itu, ANAO merasa perlu untuk lebih konsisten menciptakan ketentuan fleksibilitas kerja.

“Ada aturan yang jelas bagaimana cara mendapatkan jam kerja fleksibel. Sehingga, pegawai bisa menentukan mungkin bekerja dari rumah sehari dalam sepekan atau setengah hari dalam sepekan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei internal, pekerja juga merasa lebih bahagia dengan pengaturan kerja fleksibel tersebut. Selain itu, ANAO pun diuntungkan karena banyak hal positif yang kemudian bisa diraih ketika pegawai bekerja dengan optimal.

“Saya kira itu manfaat karena terkadang ada orang yang bisa lebih produktif ketika bekerja dari rumah. Karena mereka tidak menemukan gangguan yang mungkin saja justru muncul ketika bekerja di kantor,” ujarnya.

Senior Executive Director, Corporate Management Group ANAO Jacquie Walton kepada Warta Pemeriksa menyampaikan pola kerja di ANAO banyak berubah setelah adanya pandemi. Dalam kondisi lockdown, komunikasi sangat mengandalkan teknologi digital. Pertemuan dilaksanakan secara virtual. Para manajer pun mengatur cara untuk menjaga kinerja staf atau anggota timnya.

Walton mengatakan, ANAO berupaya memperhatikan isu kesehatan mental pegawai dalam menghadapi pandemi. Salah satu hal yang diterapkan adalah mendorong para manajer untuk terus terhubung dengan anggota timnya.

“Jadi kita berupaya untuk tetap mengadakan hubungan sosial seperti menggelar pertemuan tim di pagi hari secara virtual. Kita juga mengimbau kepada pegawai walaupun bekerja di rumah jangan duduk di meja berjam-jam dalam sehari. Ambil jeda, istirahat dan menjauh dari laptop,” ungkapnya.

25/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Semakin Modern dengan Terobosan TI

by Admin 1 08/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menjadi bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berarti menjadi bagian kendaraan besar pendorong akuntabilitas. Hal itu diyakini Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto. Menurutnya, BPK telah membuktikan peran pentingnya dalam pengelolaan keuangan negara. BPK juga semakin diakui di dunia internasional.

Pranoto menilai, hal tersebut tidak terlepas dari upaya BPK yang selalu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya. Kepada Warta Pemeriksa, Pranoto mengungkapkan pandangannya terkait pentingnya kolaborasi, inovasi dan sinergi insan BPK dalam pelaksanaan tugas BPK.

Pengalaman menarik apa yang Bapak alami selama bekerja di BPK?

Setiap penugasan BPK menarik karena selalu memberikan sesuatu yang baru. Setiap penugasan, meskipun atas objek yang sama, pasti menghadapi tantangan tersendiri yang berbeda setiap tahunnya dan menuntut pemahaman entitas terbaik. Sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan harapan dan tujuan pemeriksaan. Salah satu contoh penugasan tersebut adalah penugasan sebagai ketua tim pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat yang dilaksanakan rutin setiap tahun.

Meski dilakukan rutin, setiap penugasannya akan menghadapi dinamika kebijakan publik berbeda-beda yang berdampak terhadap laporan keuangan setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan datangnya pandemi Covid-19 yang memberikan tantangan baru. Bukan hanya dari terbitnya berbagai kebijakan pemerintah yang harus dipahami. Melainkan juga bagaimana proses pemeriksaan harus tetap berjalan dan selesai tepat waktu sesuai kerangka hukum yang berlaku. Kebijakan yang harus dipahami tim tidak hanya yang berdampak pada keuangan negara namun juga kesehatan, perekonomian, sosial, dan berbagai bidang lainnya.

Salah satu contoh pengalaman lainnya yang cukup menarik adalah pada saat saya ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Priok pada 2013. Pemeriksaan ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, waktu yang terbatas dengan harapan dapat memberiksan rekomendasi yang andal dan cepat. Kedua, kompleksitas yang sangat tinggi karena melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Serta bersifat lintas sektoral, meliputi kepabeanan, transportasi, hukum, infrastruktur, teknologi sistem Informasi, perdagangan, karantina dan lain-lain.

Ketiga, jumlah tim pemeriksa yang cukup besar dari beberapa Auditorat Keuangan Negara (AKN). Alhamdulillah, penugasan tersebut dapat diselesaikan serta memberikan rekomendasi dan gambaran yang utuh dan lengkap atas proses bisnis arus barang di pelabuhan yang masuk di Indonesia. Tantangan dan pengetahuan baru, yang membuat setiap penugasan selalu menarik bagi saya.

Bagaimana Bapak melihat perkembangan BPK saat ini?

BPK saat ini telah menjadi lembaga kunci dalam tata kelola keuangan negara yang berperan dalam menjamin dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Bahkan lebih dari itu, BPK kini telah mampu berperan lebih aktif pada berbagai kegiatan internasional sehingga mendapat kepercayaan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja di beberapa lembaga internasional, seperti misalnya IAEA, IMO, dan IACA.

Ini merupakan indikasi bahwa pelaksanaan tugas BPK telah didukung dengan standar, perangkat lunak, dan pengukuran kinerja yang merujuk pada best practices secara internasional. Hal itu baik dari sisi teknologi sistem informasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengembangan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut Bapak, apa arti dari menjadi bagian dari BPK?

Menjadi bagian dari BPK berarti menjadi bagian kendaraan besar pendorong akuntabilitas. Sehingga, harus mampu menjalankan fungsi secara optimal dengan berkolaborasi dan sinergi dengan seluruh bagian BPK.

Apa yang membuat Bapak bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK?

Keluarga besar BPK memiliki semangat bersama untuk terus mampu menghadapi tantangan dan perkembangan yang cepat dan dinamis. Sehingga BPK dapat menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik. Lebih dari itu, BPK dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Tentu menjadi kebanggaan bagi saya sebagai bagian dari sebuah institusi yang memiliki peran sangat strategis dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Apa saja pencapaian Bapak selama bekerja di BPK?

Bekerja di BPK merupakan kerja tim dan bukan kerja individu. Alhamdulillah, saya dapat berkesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai penugasan untuk melaksanakan harapan dan arahan pimpinan. Pencapaian selama bekerja di BPK di antaranya turut serta menjadi bagian dalam pengembangan pemeriksaan terkait penerapan pertama kali akuntansi berbasis akrual pada 2015 dan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) pada pemerintah pusat, dan penyelesaian pemeriksaan LKPP secara tepat waktu selama 2010 sampai 2020.

Selain itu, turut menjadi bagian dalam pemeriksaan revaluasi BMN 2017/2018 yang berdampak sangat signifikan terhadap posisi aset pemerintah pusat, pengembangan aplikasi Modul Konsolidasi pemeriksaan dan Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPP/LKKL, dan terakhir piloting implementasi awal big data analytics di BPK pada 2021.

Bagaimana menurut Bapak dukungan pimpinan dan rekan kerja dalam menjalankan pengabdian di BPK?

Saya sangat bersyukur mendapatkan berbagai pengalaman penugasan untuk merasakan dukungan pimpinan dan rekan-rekan kerja yang sangat luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyelesaian penugasan yang seringkali sangat kompleks. Pimpinan selalu memberikan arahan penugasan dan tidak jarang terlibat secara aktif di lapangan yang memberikan semangat bagi tim pemeriksa.

Demikian juga di tingkat pelaksana BPK, kerja keras, sinergi dan kerja sama selalu ditunjukkan untuk menyelesaikan penugasan meskipun terkadang harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Semoga semangat ini terus terjaga dan semakin baik ke depannya dengan kolaborasi yang didukung dengan teknologi informasi.

Bagaimana Bapak melihat pengabdian di BPK dan kaitannya dengan pengabdian kepada negeri?

BPK telah berperan penting dalam setiap tonggak sejarah pengelolaan keuangan negara. Berbagai pencapaian perbaikan dan reformasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak terlepas dari wujud nyata pengabdian dan sumbangsih BPK untuk negeri. Salah satu yang mudah dilihat saat ini, Indonesia telah mampu memiliki laporan keuangan baik LKPP dan LKPD mulai 2004 sampai saat ini dan setara dengan negara-negara lain.

Sejalan dengan peran aktif BPK dalam pertanggungjawaban, BPK telah mulai dan akan terus mendorong kinerja pengelolaan keuangan yang makin baik untuk pencapaian tujuan negara. BPK telah memberikan ruang untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Jadi justru saya harus berkontribusi dalam usaha BPK menjalankan mandatnya dan mencapai visi dan misi BPK.

Apa saja harapan Bapak untuk BPK ke depannya?

BPK telah menjadi lembaga yang membanggakan dengan pencapaian pelaksanaan tugas dan kewenangan dan didukung kelembagaan yang semakin modern. Untuk selanjutnya, harapan ke depan bahwa BPK memiliki arsitektur kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan capaian-capaian yang selama ini telah dicapai dan siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pegawai BPK?

Sekecil apapun peran kita di BPK, ini akan turut mempengaruhi arah pencapaian tujuan negara karena kita menjadi bagian tata kelola keuangan negara. Kita telah memperoleh amanah dan menjadi bagian BPK. Sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting dalam melaksanakan masing-masing peran agar BPK memberikan nilai tambah lebih dari tugas dan kewenangan yang diemban. Untuk itu, marilah terus menjaga semangat untuk negeri.

08/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Berikut Cara ANAO Pertahankan Keterlibatan dan Motivasi Pegawai Saat Pandemi

by Admin 1 08/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Seperti yang terjadi di Indonesia, Covid-19 juga telah berdampak signifikan pada cara kerja Australian National Audit Office (ANAO). Terkait dengan itu, ANAO pun menekankan pentingnya tingkat keterlibatan dan motivasi pegawai pada saat bekerja dari rumah (WFH) pada masa pandemi.

Group Executive Director Professional Services & Relationships Group ANAO Jane Meade menjelaskan, ketika Pemerintah Australia menerapkan kebijakan lockdown, sebagian besar staf ANAO juga bekerja dari jarak jauh sesuai dengan protokol pembatasan jarak sosial dari pemerintah dan peraturan tempat kerja. “Sementara staf ANAO bekerja dari rumah mereka masing-masing, sangat penting untuk mempertahankan tingkat keterlibatan dan motivasi mereka melalui pengembangan tim dan budaya organisasi yang kuat,” kata dia.

Hal tersebut disampaikan Jane dalam Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2011. Acara hasil kerja sama ANAP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”. Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu.

Jane menyampaikan bahwa di ANAO, para staf menerima pesan teks harian dan sarana komunikasi internal lainnya, seperti buletin untuk mengoptimalkan proses komunikasi. Produktivitas pegawai dikelola melalui manajer yang akan tetap berhubungan secara teratur dengan staf melalui pertemuan virtual dan pemantauan terhadap pekerjaaan yang dikirimkan.

Lebih lanjut, ujar Jane, ANAO mengakui bahwa pengaturan kerja yang fleksibel pada masa pandemi ini dapat memberikan peluang dan manfaat bagi pegawai, klien audit, dan bagi organisasi secara keseluruhan. 

Selain Jane, paparan dari ANAO juga disampaikan oleh Corporate Management Group Jacquie Walton, dan Senior Director, People Support Trish Mardiyants. Jacquie Walton menambahkan bahwa ANAO berfokus untuk dapat menyediakan opsi pengaturan kerja yang fleksibel bagi karyawan.

Ini sembari terus berusaha untuk dapat mempertahankan tanggung jawab organisasi dalam mengelola kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. “Bagi ANAO sangatlah penting untuk dapat berfokus menilai dan mampu melihat pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai, bukan hanya kuantitas jam kerja,” ujar dia. 

Trish Mardiyants selaku senior director, People Support ANAO menambahkan, dalam rangka mendukung penerapan bekerja dari rumah, ANAO memberikan dukungan kepada para pegawainya. Hal itu antara lain dengan meminjamkan fasilitas kantor kepada pegawai, mulai dari kursi kerja sampai perangkat computer. Kemudian memberikan tips dalam rangka mendukung kondisi kerja yang berubah dan memberikan panduan dalam mempertahankan produktivitas, baik bagi pegawai, manajer, maupun pimpinan tinggi organisasi.

08/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Inisiatif BPK Terkait Cara Baru Bekerja pada Era Pandemi

by Admin 1 06/10/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif membahas empat isu utama terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap sumber daya manusia (SDM). Pertama, memahami dan mengukur dampak pandemi Covid-19 terhadap SDM di BPK.

Kedua, kata dia, strategi dan pendekatan untuk mempromosikan work/life balance. Ketiga pendekatan untuk pengelolaan kesejahteraan mental dan fisik pegawai. Keempat, penyediaan dukungan terhadap staf pada situasi pandemi Covid-19 dan pascapandemi.

Hal tersebut disampaikan Bahtiar dalam Senior Management Dialogue Sesi III pada Selasa, 3 Agustus 2021. Acara hasil kerja sama BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) itu diselenggarakan secara virtual dan mengusung topik “Memahami dan Menanggapi Dampak Covid-19 terhadap Aspek Sumber Daya Manusia pada SAI”. Acara ini merupakan kelanjutan dari rangkaian  kegiatan Senior Management Dialogue Sesi I dan II yang telah digelar pada 10 Juni dan 30 Juli 2021 yang lalu.

Pada paparannya Bahtiar Arif menyampaikan, tingginya jumlah kasus positif Covid-19 membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional yang menyarankan organisasi dan perusahaan untuk mengatur karyawannya bekerja secara jarak jauh dari rumah. Menanggapi kebijakan itu, BPK juga telah mengeluarkan beberapa inisiatif yang memungkinkan para pegawainya untuk bekerja dari rumah namun dapat tetap menjaga produktivitas.

Inisiatif bekerja dari rumah (WFH) saat ini menjadi alternatif pengaturan kerja untuk meminimalkan risiko penularan Covid-19 sekaligus memungkinkan pegawai tetap dapat memenuhi tugas dan pekerjaannya. WFH memiliki dampak yang menguntungkan bagi organisasi maupun pegawai.

“Namun demikian, mekanisme WFH juga memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan yang perlu diperhatikan dan direspons secara cermat oleh organisasi,” kata Bahtiar.

Dari pengalaman yang dihadapi BPK selama masa pandemi, dia menjelaskan bahwa BPK telah memulai beberapa inisiatif untuk dapat dilakukan sebagai cara baru dalam bekerja. Inisiatif itu antara lain pertama, jam kerja fleksibel dengan tujuan agar pegawai lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan preferensi masing-masing.

Kedua, ruang kerja yang fleksibel dengan maksud agar karyawan lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Ketiga, pencapaian kinerja pegawai dinilai/diukur dari output yang diselesaikan sesuai target yang disepakati dengan atasannya. Keempat, peningkatan intensitas penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan pada masa pandemi yang telah mengubah ritme kerja dan sistem pemantauan kerja untuk menjaga performa kerja bagi organisasi.

06/10/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Covid-19 (Ilustrasi/Sumber: freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Tujuh Hal yang Digali BPK dalam Pemeriksaan PC-PEN

by Admin 1 24/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 telah melakukan pemeriksaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pemeriksaan PC-PEN juga akan dilakukan pada tahun ini.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan (Kaditama Revbang) BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, tujuan pemeriksaan PC-PEN secara umum untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, ujar dia, terdapat tujuh pertanyaan yang perlu dijawab dalam pemeriksaan PC-PEN.

Beberapa pertanyaan tersebut, antara lain, yaitu mengenai berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan dan digunakan untuk apa saja. Lalu, berapa banyak dan bagaimana anggaran direalisasikan, apakah sesuai peruntukkannya dan tepat salur. “Salah satu pertanyaan lainnya yang harus dijawab dalam pemeriksaan adalah mengenai apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, awal Agustus.

Terkait pemeriksaan pada tahun ini, Dwita menjelaskan, sesuai dengan perencanaan pemeriksaan strategis, BPK akan melaksanakan Pemeriksaan Penanganan Covid-19 Lanjutan Program Perlindungan Sosial yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III. Lingkup pemeriksaan mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Program Perlindungan Sosial Lanjutan dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh kementerian terkait, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, Bantuan Kuota Internet, dan Bantuan Paket Data Pembelajaran Jarak Jauh.

Berikut tujuh pertanyaan atau hal yang diperiksa BPK dalam pemeriksaan PC-PEN:

1. Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja?

2. Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur?

3. Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga?

4. Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi? 

5. Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19? 

6. Apakah pengadaan barang dan jasa telah  dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam masa pandemi Covid-19? 

7. Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan memadai? 

24/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Dukungan BPK kepada Pegawai Terpapar Covid-19

by Admin 1 23/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut merasakan dampak dari penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Berdasarkan data pantauan perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor BPK, jumlah kasus positif mencapai 1.533 pegawai. Dari jumlah itu, 1.181 orang telah sembuh, 14 orang meninggal, dan 338 orang masih menjalani isolasi mandiri.

“Itu merupakan update per tanggal 21 Juli 2021 yang bersumber dari tanggap.corona@bpk.go.id,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Karenanya, kata dia, BPK pun memberikan dukungan bagi para pegawai yang terpapar Covid-19. Dukungan itu antara lain memberikan edukasi dan informasi penanganan pasien Covid-19 oleh tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik kantor pusat dan edukasi terkait dengan pelaporan kepada Gugus Tugas.

Dukungan lainnya, BPK juga menyediakan obat-obatan bagi pegawai dan/atau keluarga pegawai yang terkonfirmasi positif. “Selama pandemi Covid-19, kebutuhan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai dan anggota keluarga pegawai, khususnya pegawai dan keluarganya yang terkonfirmasi Covid-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri di rumah, dilakukan dengan mengirimkan obat-obatan dan vitamin ke rumah pegawai melalui jasa pengiriman barang (home delivery),” ujar dia.

Dadang menambahkan, BPK pun menyediakan bantuan penyediaan fasilitas bagi pegawai yang kondisi rumah/tempat tinggalnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan isolasi mandiri. Fasilitas itu yaitu bisa di hotel, rumah sakit (RS), atau Wisma Badiklat PKN Kalibata.

BPK juga memberikan fasilitas ambulan untuk evakuasi pegawai dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan armada ke fasilitas kesehatan. Kemudian bantuan koordinasi dengan RS rujukan atau RS lain bagi pegawai yang memerlukan ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang rawat. Lalu, bantuan informasi dan koordinasi dengan PMI untuk kebutuhan donor plasma konvalesen pagi pegawai yang membutuhkan.

Dukungan ini, kata dia, juga berlaku sama untuk pegawai yang ada di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di dapat di daerah setempat dan atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kebutuhan obat dan vitamin. Bantuan ini diberikan sesuai dengan nota dinas permintaan dari Perwakilan,” papar Dadang.

“Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai soal BPK CUMA 1. Yaitu CUci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. MAsker wajib dikenakan setiap saat. Satu meter minimal jarak,” tegas Dadang.

23/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Periksa Program Vaksinasi Covid-19, Apa Saja yang Diperiksa BPK?

by Admin 1 22/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang rutin dalam menjalankan pemeriksaan terkait vaksinasi. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI, Dori Santosa menjelaskan, setiap tahunnya, BPK telah melakukan pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan vaksin dan pengelolaan persediaan vaksin di Kementerian Kesehatan.

Misalnya saja terkait vaksin untuk bayi baru lahir dan untuk hal-hal khusus, sebagai vaksin meningitis. “Untuk vaksin Covid 19, pemeriksaan tidak hanya dari segi pengadaan, namun juga dari kegiatan vaksinasinya. Ini mengingat vaksinasi covid-19 ditujukan untuk menanggulangi penyakit menular Covid-19, melalui terciptanya kekebalan kelompok, herd immunity,” kata dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Terkait hal yang akan diperiksa nantinya, Dori menyebut BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Termasuk juga pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin Covid-19.

Pemeriksaan pengadaan vaksin akan dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan target dan sasaran, pengembangan vaksin dalam negeri, pengadaan vaksin melalui PT Bio Farma, dan distribusi vaksin. Sedangkan pada pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi, meliputi pelayanan vaksinasi dan pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

Sedangkan terkait pengawasan keamanan, BPK akan memeriksa khasiat/manfaat, dan mutu vaksin Covid-19 dilakukan sebelum dan setelah beredar. Pemeriksaan ini akan dilaksanakan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Tim pemeriksa pada AKN VI akan melaksanakan pemeriksaan pada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan tim pemeriksa pada 34 BPK Perwakilan akan melakukan pemeriksaan pada pemerintah provinsi dengan uji petik pada minimal dua pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut,” kata dia.

Sementara terkait program vaksinasi berbayar bagi individu, Dori menjelaskan bahwa pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No 19 tahun 2021. Peraturan itu yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

“Saat ini, yang berlaku adalah pendanaan vaksinasi Gotong Royong dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Sehingga PT Kimia Farma tidak berwenang lagi menjual vaksin kepada individu/perorangan,” ungkap dia.

22/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Lakukan Pemeriksaan Vaksinasi Covid-19, Siapa Saja yang Terlibat?

by Admin 1 21/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap program vaksinasi Covid-19. Hal ini sejalan dengan program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (1). Di situ disebutkan, “Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19”.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan (Kaditama Revbang), B Dwita Pradana menjelaskan, pemeriksaan vaksinasi akan dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan tematik nasional atas PN 3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Ini juga sekaligus bagian dari pemeriksaan penanganan Covid-19 lanjutan pada semester II tahun 2021.

“Pemeriksaan ini akan melibatkan seluruh satker pemeriksa di BPK, termasuk perwakilan, dengan AKN VI sebagai koordinator,” kata Dwita kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Untuk susunan tim pemeriksa, tambah dia, dibuat sesuai dengan Pedoman Manajemen Pemeriksaan yang ditetapkan dengan keputusan BPK tahun 2015. Tim tersebut terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab (jika diperlukan), pengendali teknis, ketua tim, ketua sub-tim (jika diperlukan), dan anggota tim.

Dwita juga menegaskan bahwa pemeriksaan tematik nasional ini didukung oleh seluruh satker nonpemeriksaan dengan penerapan quality assurance sejak awal pemeriksaan oleh Itama. Kemudian, dukungan workshop/diklat/FGD oleh Badiklat, pemenuhan juklak/juknis/pedoman oleh Ditama Revbang, analisis atas regulasi dan kajian hukum oleh Ditama Binbangkum.

Termasuk juga dukungan berupa penggunaan big data analytics, serta adanya strategi komunikasi atas proses pemeriksaan, baik internal maupun eksternal. Semua itu didukung oleh sarana dan prasarana serta perlengkapan protokol kesehatan.

Dia menambahkan, pemeriksaan tematik atas pengelolaan vaksin Covid-19 akan meliputi beberapa area potensial. Pertama, perencanaan, yaitu perencanaan kebutuhan, sasaran pelaksanaan, strategi pemenuhan, dan pendanaan.

Kedua, pelaksanaan, meliputi distribusi, pelayanan vaksinasi, pemantauan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI), dan strategi komunikasi. Ketiga, pelaporan dan pengawasan yang meliputi pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan. Keempat, reviu tindak lanjut. “Entitas yang terkait dalam pemeriksaan tematik ini adalah Kementerian Kesehatan, Badan POM, BUMN, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya,” jelas Dwita.

21/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pegawai Terpapar Covid-19, Ini Penanganan BPK

by Admin 1 15/09/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) aktif bergerak cepat jika ada pegawai yang terpapar virus Covid-19. Beberapa tindakan pun dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai mendapat penanganan yang baik.  

“Jika ada pegawai yang terkonfirmasi positif, Biro SDM akan berkoordinasi dengan yang bersangkutan dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker terkait. Tujuannya, untuk penanganan lebih lanjut dan identifikasi kontak erat/tracing,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK, Dadang Ahmad Rifai kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Dia menambahkan, Biro SDM, Biro Umum, dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker juga berkoordinasi untuk pelaksanaan disinfeksi terhadap ruang kerja pegawai yang terkonfirmasi positif. Pegawai kemudian diarahkan untuk melaporkan kondisinya kepada lingkungan tempatnya berdomisili (RT/RW), gugus tugas Covid-19, dan puskesmas setempat.

Tenaga kesehatan/dokter pada poliklinik pratama BPK kemudian menghubungi pegawai terkonfirmasi positif untuk memberikan edukasi. Termasuk juga screening kondisi kesehatan pegawai terkonfirmasi positif dan memberikan penjelasan apakah akan isolasi mandiri atau dirawat di RS Rujukan Covid-19.

“Pada pelaksanaannya, Biro SDM memberikan pilihan fasilitas isolasi mandiri kepada pegawai yang positif. Isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah atau di hotel dengan pengawasan RS. Untuk perawatan di RS, Biro SDM telah melakukan komunikasi dan kerja sama dengan tiga rumah sakit, yakni RS Pelni, RS Primaya, dan RS Pertamina Medika,” kata dia.

Dadang mengatakan, Biro SDM juga memberikan layanan kesehatan berupa penyediaan obat-obatan. Di antaranya, vitamin C, vitamin D3, obat antivirus sesuai anjuran pemerintah, obat antiinflamasi, dan obat-obatan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien.

“Biro SDM juga memberikan edukasi kepada pegawai dan keluarga pegawai serumah yang terkonfirmasi positif,” tambah dia.

Tidak sampai di situ, Biro SDM pun berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk penyediaan fasilitas penyediaan armada ambulan untuk mengantarkan pegawai ke tempat perawatan rujukan yang tersedia. Ini dilakukan jika kondisi pegawai yang melakukan isolasi mandiri memburuk dan memerlukan transportasi ke RS dan atau kembali ke rumah.

“Biro SDM dan Tim Penanganan Covid-19 pada satker berkoordinasi terkait pemantauan kondisi pegawai yang terkonfirmasi positif,” tegas Dadang.

Pelayanan ini, kata dia, juga berlaku sama untuk pegawai yang ada di BPK Perwakilan. “Kami juga memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin untuk pegawai pada kantor Perwakilan. Yaitu jika kebutuhan obat-obatan dan vitamin sulit di dapat di daerah setempat dan atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kebutuhan obat dan vitamin. Bantuan ini diberikan sesuai dengan nota dinas permintaan dari Perwakilan,” papar Dadang.

“Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai soal BPK CUMA 1. Yaitu CUci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. MAsker wajib dikenakan setiap saat. Satu meter minimal jarak,” tegas Dadang.

15/09/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id