JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) merupakan faktor penting dalam pemulihan ekonomi global. Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut membahas mengenai bidang ini dalam Summit Supreme Audit Institution 20 (SAI20) yang digelar di Bali, akhir bulan lalu.
“Masalah keamanan dan kepastian hukum, menempati peringkat pertama sebelum investor melihat ada profit atau tidak dalam memutuskan berinvestasi di suatu negara,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.
“Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs.”
Keberadaan SAI20 yang diinisiasi BPK sebagai engagement group G20, memiliki peran strategis bagi dunia internasional. Melalui SAI20, BPK mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi global dan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Menurut Nyoman, ada banyak hal yang bisa didorong BPK, khususnya Auditorat Keuangan Negara (AKN) I di dalam SAI20. Salah satu bidang yang berada di bawah AKN I adalah polhukam.
Jika ditinjau dari sisi keamanan, kata dia, keamanan suatu negara menjadi dasar utama bagi investor untuk berinvestasi di suatu negara. Adapun investasi merupakan salah satu mesin utama penggerak perekonomian. Jika mesin ini bisa berjalan cepat, maka pemulihan ekonomi akan berjalan lebih kencang.
Ia mengatakan, ketidakamanan di suatu negara akan berdampak ke negara-negara lainnya. Perang yang terjadi di suatu kawasan, dapat berdampak luas ke berbagai belahan dunia dan berakibat pada terjadinya krisis energi, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok.
Oleh karena itu, Nyoman menilai lembaga-lembaga pemeriksa di dunia penting melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya sistem keamanan dan pertahanan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan global. “Sehingga, cita-cita yang paling hakiki yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan manusia (HAM) dapat tercapai. Ini sangat penting,” ujar Nyoman.
Apalagi, kata dia, suatu bangsa tidak berdiri sendiri, melainkan harus bergandengan tangan dengan bangsa lainnya di dunia. Demikian pula bagi lembaga-lembaga negara yang ada di dunia, termasuk lembaga pemeriksa.
Nyoman mengatakan, posisi BPK di SAI20 membuat BPK memiliki kesempatan lebih luas untuk membina hubungan secara langsung dan menentukan arah kebijakan SAI20 ke depannya. “Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs,” kata Nyoman.
BPK dalam KTT SAI20 sukses mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk menghasilkan 12 poin komunike, yang antara lain berbicara mengenai pemulihan ekonomi global dan SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.
