WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Sunday, 6 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

Isma Yatun

Berita FotoSLIDER

Berikan Opini WTP atas LKPP, Ini Harapan BPK kepada DPR

by Achmad Anshari 15/06/2022
written by Achmad Anshari
Penyerahan LHP LKPP Tahun Anggaran 2021 ke DPR. (Foto: Anto / Biro Humas dan KSI)

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Opini WTP diberikan atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signfikan terhadap LKPP Tahun 2021.

BPK Berharap DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. “Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR sebagai bentuk political commitment dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya,” ungkap Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Pimpinan DPR di Jakarta pada Selasa (14/06).

15/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

BPK: Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengawasan Itu Penting

by Achmad Anshari 03/06/2022
written by Achmad Anshari

Ketua BPK, Isma Yatun, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini disampaikan dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD, Jakarta (3/6).

Isma menambahkan, efektivitas hasil pemeriksaan ditentukan oleh tindak lanjut dari para pihak yang diperiksa, termasuk pemerintah daerah dan BUMD. Oleh karena itu, pemantauan tindak lanjut oleh BPK dan pengawasan DPD akan meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 535 LHP, sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemerintah daerah.

03/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Isma Yatun mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (21/4).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Isma Yatun, “Kartini” Pertama yang Menjabat Ketua BPK

by Admin 1 27/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Isma Yatun mencatat sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isma pada Kamis (21/4), atau bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengucapan sumpah itu pun menjadikan Isma sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua BPK.

Pengucapan sumpah jabatan juga dilakukan oleh Agus Joko Pramono yang kembali menjabat sebagai Wakil Ketua BPK. Catatan sejarah juga diraih Isma sebelum menjabat sebagai Ketua BPK, yaitu merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi Anggota BPK sepanjang sejarah.

Dari laporan majalah Warta Pemeriksa edisi April 2019, masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1965 tersebut di BPK yang terbilang dinamis. Berlatar belakang pendidikan di bidang teknik, Isma justru menantang dirinya di sektor keuangan hingga dunia politik. 

“Gunakan kesempatan yang ada. Bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada menjadi suatu yang bermanfaat. Karena kita punya tanggung jawab dan berkeinginan karier semakin meningkat, tapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai perempuan. Jadi diri sendiri tanpa meninggalkan jati diri.”

Semangat Isma sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh RA Kartini, beberapa abad silam.  Isma pun merasa bahwa pencapaiannya tidak lepas dari sebuah tindakan sederhana namun memberikan dampak besar seperti yang dilakukan Kartini. Justru, dari kamar yang hanya diterangi dengan lampu pelita, Kartini berjuang untuk memajukan perempuan Indonesia yang kala itu masih berada di status sosial rendah.

Menurutnya, perempuan saat ini sudah seharusnya mengikuti semangat yang telah ditunjukkan oleh Kartini tersebut. “Perempuan itu tidak perlu memanggul senapan untuk berjuang melawan ketidakberdayaan. Akan tetapi, melalui pikiran, perkataan yang indah, dengan tidak perlu hingar bingar, bisa menembus seluruh rintangan yang ada,” kata Isma kepada Warta Pemeriksa, pada saat itu.

Isma pertama kali dilantik sebagai Anggota BPK pada 2017. Pelantikannya saat itu pun dilakukan menjelang peringatan Hari Kartini, tepatnya pada 20 April 2017. Isma mengatakan, saat itu tak menyangka diberikan kesempatan untuk menjadi perempuan pertama yang menjadi Anggota BPK.

“Ini melebihi dari ekspektasi saya.  Alhamdulillah kedua, saya dilantik menjelang Hari Kartini, yaitu 20 April 2017. Ini juga tidak terpikirkan oleh saya. Apakah ini memang suatu kebetulan atau memang takdir saya di sini dilantik pas menjelang Hari Kartini. Tapi, memang Kartini itu sudah mempersiapkan untuk perempuan-perempuan agar bisa maju dari sedemikian jauhnya. Beliau sudah berpikir mengenai bagaimana ke depannya perempuan bisa punya peran. Sehingga perempuan-perempuan sekarang bisa punya kesempatan,” kata Isma.

Sebelum mengabdi di BPK, Isma banyak berkiprah di dunia politik. Dia juga pernah duduk di kursi legislatif, antara lain di Komisi VII, Komisi IX, dan Badan Anggaran DPR. Lulusan S2 Teknik Kimia Universitas Indonesia itu tentu juga pernah berkarier sebagai profesional di berbagai perusahaan.

Isma mengatakan, gelar atau ilmu yang dimiliki seseorang, tidak mesti membuat seseorang itu terpaku di bidang tertentu. Menurut dia, suatu ilmu merupakan landasan agar seseorang punya kesempatan lebih maju lagi. Ia mencontohkan, tidak semua sarjana hukum menjadi pengacara atau notaris.

Isma menceritakan, ketika lulus S1 jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, dia bahkan bekerja di perbankan. “Pertama kali saya kerja di bank itu, mau tidak mau saya harus belajar akuntansi. Jadi begitu lulus kuliah, ilmu yang menjadi tambahan buat saya adalah akuntansi perbankan,” katanya.

Setelah beberapa tahun bekerja di bank, dia kemudian memutuskan untuk keluar dan bergabung pada satu perusahaan untuk menjadi semacam auditor persediaan, sebelum ia akhirnya menjadi anggota DPR RI.

“Di DPR, saya pernah duduk di Badan Anggaran dan berurusan dengan neraca pemerintah yang rumit. Di situ saya belajar, seperti apa neraca pemerintah itu. Karena saya punya keingintahuan dan keinginan untuk terus belajar, tambah ilmu, banyak hal yang didapat. Begitu ada pemilihan Anggota BPK, saya mendaftar. Dengan pemikiran bahwa saya ingin tahu bagaimana jalannya anggaran negara itu. Makanya sarjana apapun kalau dia siap untuk punya tanggung jawab dan mampu, menurut saya tidak masalah. Hanya saja memang harus membuktikan kalau mampu memegang amanah yang diberikan,” ujarnya.

Dia pun lantas menitipkan pesan-pesannya kepada para perempuan di BPK. Isma mengingatkan agar perempuan BPK menggunakan setiap kesempatan yang ada.

“Gunakan kesempatan yang ada. Bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada menjadi suatu yang bermanfaat. Karena kita punya tanggung jawab dan berkeinginan karier semakin meningkat, tapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai perempuan. Jadi diri sendiri tanpa meninggalkan jati diri.”

27/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Pembangunan Smelter pada Ditjen Minerba Berpotensi Terlambat Diselesaikan

by Achmad Anshari 24/03/2022
written by Achmad Anshari

BPK menemukan permasalahan dalam pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan kewajiban pembangunan smelter pada Ditjen Minerba. Dalam hal ini, terdapat perusahaan yang berpotensi terlambat menyelesaikan pembangunan smelter dan Ditjen Minerba belum seluruhnya mengenakan denda administrasi kepada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter sesuai target waktu yang ditetapkan. Selain itu, terdapat perusahaan yang belum menyetorkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian ESDM semester II tahun 2021 oleh Anggota IV BPK, Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (22/03). (Foto: Darman /Humas BPK RI).

Hal tersebut adalah salah satu permasalahan signifikan dalam empat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian ESDM semester II tahun 2021, yang diserahkan Anggota IV BPK, Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta pada Selasa (22/03). Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK berharap rekomendasi atas pemeriksaan tersebut segera ditindaklanjuti.

“Menteri ESDM beserta jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” tegas Isma.

24/03/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

    04/07/2025
  • Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

    02/07/2025
  • Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan...

    01/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id