Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

anao

Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik "gender policy-women in leadership" dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… ANAO Juga Bahas Soal Kebijakan Gender di BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik “gender policy-women in leadership” dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.   

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain kebijakan gender, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai Corporate University dan quality assurance review.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas.”

Diskusi soal gender melibatkan juga kepala bagian dan kasubbag dari Biro SDM. Termasuk peserta training “Inclusive and Transformative Leadership” dan mentees “Women in Leadership Mentoring”.

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Jabatan Fungsional Telviani Savitri menyampaikan mengenai kebijakan terkait gender policy di BPK. Dia menjelaskan mengenai komposisi pegawai BPK yang cukup seimbang antara pria dan wanita. Baik dari segi jumlah, jabatan (auditor dan nonauditor), tingkat pendidikan, maupun jenjang jabatan.

Namun demikian, lanjutnya, celah yang cukup besar terlihat dari komposisi level manajerial (struktural). Penerapan gender policy di BPK dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan internal BPK.

“Secara umum, gender policy di BPK mengedepankan prinsip sistem merit, mengakomodasi penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia yang efektif,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berbagi pengalaman penerapan gender policy di lembaganya. Dia katakan, ada beberapa cara ANAO menerapkan gender policy.

BPK Sampaikan Strategi Hadapi Pandemi kepada ANAO

Pertama, melalui Diversity Contact Officer Committee. Ini merupakan pegawai-pegawai yang telah dilatih untuk dapat membantu pegawai lain dalam masalah yang terkait pekerjaan. Seperti diskriminasi, pelecehan, serta memberi masukan kepada ANAO terkait kebijakan dan layanan gender policy. Kedua, adanya Diversity and Inclusion Strategy 2021-2023. Ketiga, penerapan Employee Assistance Program (EAP), yaitu layanan konseling bagi pegawai dan keluarga.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas,” ungkap dia. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai "quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency" (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai “quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain quality assurance review, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga berdiskusi dengan BPK terkait Corporate University dan gender policy.

“ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional.”

Pertemuan quality assurance review dilakukan dengan tim reviu Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama I Nyoman Wara yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP), yaitu Kepala Bidang PKMP I, Satrio Hadi Nugroho. Kemudian pemeriksa madya AKN III, Siti Zubaidah yang bertindak sebagai pengendali teknis tim reviu LK IAEA dan tim reviu atas LK IAEA yang dipimpin oleh ketua tim Hendri Syukri.

Dalam sambutannya, Nyoman Wara menyampaikan apresiasi kepada ANAO atas kesediaannya menjadi mitra yang secara konsisten dan terus menerus memberikan dukungan. Khususnya dalam pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu hasil pemeriksaan di BPK. Hal ini pun sejalan dengan permintaan sekretaris jenderal BPK untuk memastikan audit LK IAEA periode 2015-2021 telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

“Selain itu, diharapkan juga diperoleh lesson learned selama proses pemeriksaan untuk selanjutnya akan menjadi materi handover kepada auditor eksternal IAEA berikutnya, yaitu SAI India,” kata Nyoman Wara. 

Dia pun berharap ANAO dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan reviu Itama atas pemeriksaan IAEA. Dengan begitu, reviu dan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit atas LK IAEA dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan selama menjadi eksternal auditor IAEA selama enam tahun.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK. Khususnya tim Itama yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai reviewer pemeriksaan laporan keuangan lembaga PBB. Apalagi mengingat ANAO belum pernah memiliki pengalaman tersebut.

BPK Kembali Gelar Pelatihan dengan ANAO, Ini 6 Poin Pembahasannya

Meskipun begitu, kata dia, dalam melakukan reviu proses pemeriksaan ANAO juga menggunakan standar pemeriksaan internasional. ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk organisasi internasional di bawah PBB yang mengacu kepada ISSAI 140 tentang quality control of SAIs yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Jane Meade juga memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik yang dilakukan di ANAO terkait penilaian elemen tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas pemeriksaan dalam berbagai level dan tingkatan tanggung jawab. Termasuk mengaitkannya dengan penilaian kinerja individu dari pemeriksa yang terlibat. Kemudian penyampaian hasil QA kepada publik yang disampaikan melalui website ANAO yang bisa diakses oleh publik secara transparan dan lengkap.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, quality assurance review, dan gender policy.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar.”

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

“BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi,” kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti office tour untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olah raga dan rekreasi.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar,” kata dia.

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi yaitu “quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai “gender policy-women in leadership” dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai skeptisisme profesional. Hal itu diwujudkan dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Application of Professional Skepticism” yang digelar belum lama ini.   
Berita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

ANAO Minta Pegawai Kantor Perwakilan Kalsel untuk Skeptis?

by Admin 1
written by Admin 1

BANJARBARU, WARTAPEMERIKSA – Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai skeptisisme profesional. Hal itu diwujudkan dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Application of Professional Skepticism” yang digelar belum lama ini.    

“Dia juga memaparkan mengenai bagaimana melatih sikap skeptisisme profesional dalam pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.”

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru ini merupakan merupakan rangkaian kegiatan dari kerja sama bilateral BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) di bidang pemeriksaan keuangan. Tujuannya, untuk dapat memperluas perspektif dan kemampuan para pemeriksa kantor perwakilan terkait dengan pemeriksaan keuangan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage. Kemudian Basiswanto Wiratama dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Acara yang dihadiri oleh 105 peserta ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, M Ali Asyhar. Para peserta terdiri dari pemeriksa, CPNS, dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan. Ali Asyhar pun menyambut hangat Kristian Gage dan berterima kasih atas kesediaannya berkunjung ke Banjarbaru.

Pada paparan pertama, Basiswanto menyampaikan mengenai pengaturan professional skepticism dalam SPKN. Dalam paparannya, Basiswanto menyampaikan bahwa skeptisisme profesional diatur di dalam standar umum.

Ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional harus diterapkan dalam seluruh tahapan audit. Karena standar umum merupakan landasan utama standar pelaksanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, Kristian Gage berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan skeptisisme profesional di ANAO. Dia juga memaparkan mengenai bagaimana melatih sikap skeptisisme profesional dalam pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Seberapa Penting Pengukuran Dampak dan Kinerja SAI? Ini Cerita BPK-ANAO

Dalam kesempatan itu, Kristian Gage juga memanfaatkan sesi tambahan untuk dapat berbagi pengalaman seputar pelaksanaan flexible working arrangements di Australia dan ANAO. Dia menjelaskan mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai strategic audit planning and risk identification.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pertama Kali Datang ke Kantor Perwakilan Sejak Pandemi, Ini yang Dilakukan ANAO

by Admin 1
written by Admin 1

PONTIANAK, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai strategic audit planning and risk identification. Khususnya mengidentifikasi dan menilai risiko yang memiliki dampak signifikan dalam pemeriksaan laporan keuangan.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman ANAO. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat.”

Kegiatan itu dikemas dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Strategic Audit Planning and Risk Identification for Financial Audit Planning”. Program hasil kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman ANAO. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage dan Tri Joko Prakoso dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmadi, membuka kegiatan KTF yang dihadiri oleh sebanyak 60 peserta tersebut. Para peserta terdiri dari pemeriksa dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan.

Kristian Gage pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbagi pengalaman seputar pelaksanaan flexible working arrangements di Australia dan ANAO. Melalui sesi ini, dia memaparkan pelaksanaan flexible working di Australia kepada para pejabat struktural dan fungsional. Kemudian saling berdiskusi mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi.

BPK Sampaikan Pengembangan EA kepada ANAO

Kegiatan ini merupakan KTF pertama yang dilakukan secara langsung di kantor perwakilan sejak situasi pandemi Covid-19. Selanjutnya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di beberapa kantor perwakilan BPK lain. Diharapkan pula agar para pegawai BPK memperoleh lessons learned dari penerapan flexible working arrangements di ANAO dan dapat mengadaptasinya di BPK sesuai dengan kebutuhan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Cloud computing (Ilustrasi/Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Alasan Pemerintah Australia Pindah ke Layanan Cloud?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berbagi cerita mengenai alasan Pemerintah Negara Kanguru memilih pindah dari sistem tradisional ke layanan cloud. Dijelaskan bahwa beberapa penyebabnya, antara lain adanya kemudahan akses layanan.

Senior Director System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Matthew Rigther menjelaskan, layanan cloud mengizinkan pengembangan yang berkelanjutan. Penggunaan cloud juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran, dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan.

“Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional.”

Kemudian, memberikan kesempatan dan waktu yang lebih banyak bagi entitas untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Lalu meningkatkan kecepatan pelayanan melalui platform yang baru. Selanjutnya, kemampuan untuk mempertahankan kualitas walaupun ketika ada gangguan layanan listrik atau hardware lain yang mempengaruhi sistem.

“Misal karena pemadaman listrik dan lain-lain serta layanan cloud bisa menjadi solusi bagi entitas pemerintahan yang kecil yang memiliki dana yang terbatas,” ujar dia dalam Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.  

Acara dengan tema “Cloud Computing” ini merupakan program kerja sama ANAO dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang direncanakan dalam workplan kerja sama bilateral BPK dan ANAO terkait bidang pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi pada 2022.  

Dia pun menyampaikan penjelasan tentang pengertian layanan cloud computing/software yang saat ini semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud. Seperti infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), dan software as a service (SaaS) yang memberikan kemudahan dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sistem tradisional.

Selanjutnya, Rigther menjelaskan, mengenai beberapa risiko yang muncul dari cloud dan SaaS. Beberapa di antaranya yaitu, kehilangan kepemilikan secara fisik, terbatasnya kemampuan entitas untuk melakukan kontrol, dan sovereignty risk of data. Selanjutnya, kehilangan keterampilan internal pegawai, adanya potensi kehilangan kemampuan untuk audit yang efektif, dan entitas mungkin tidak merasa bertanggungjawab atas data.

Righter membahas mengenai kerangka, berbagai peraturan, dan kebijakan pemerintah Australia terkait dengan layanan cloud yang telah diterbitkan. Misalnya saja, Digital Transformation Agency telah mengeluarkan secure cloud policy.

Kemudian Australian Cyber Security Centre (ACSC) yang menyediakan berbagai petunjuk pelaksanaan implementasi layanan cloud kepada masyarakat. Lalu, kontrol minimal di pemerintahan dan pembuatan kebijakan, yaitu Protective Security Policy Framework (PSPF) Policy 7.

Menurut Righter, berbagai saran perlakuan akuntansi atas layanan cloud tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Australia dengan referensi dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Selain saran pencatatan akuntansi, dijelaskan pula berbagai petunjuk teknis terkait cloud, khususnya untuk konfigurasi atau perekayasaan SaaS.

Dalam pemeriksaan keuangan, ANAO mendasarkan pada Australia Standard Auditing (ASA) 315 dan 350. Standar ini mensyaratkan bahwa pemeriksa harus memahami dan menguji jenis kontrol yang relevan. Terutama untuk menguji lingkungan pengendalian operasional penyedia layanan cloud.

“Oleh karena itu perlu adanya pemahaman komprehensif atas sistem pengendalian internal dan operasional,” tambah dia. 

Gelar IT Knowledge Sharing Sesi Terakhir pada 2021, Ini yang Dibahas BPK-ANAO

Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, lanjut Rigther, ANAO beberapa kali telah melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan cloud systems. Beberapa di antaranya, Unscheduled Taxation System Outages (20 Februari 2018), Shared Service Centre (9 November 2016), dan pemeriksaan kinerja atas Cyber Resilience (28 Juni 2018).

Righter juga menyampaikan tiga studi kasus cloud computing yang telah dilakukan ANAO. Kasus itu juga melibatkan tim SADA dalam pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan maupun kinerja.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Tangkapan gambar penyelenggaraan Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK ‘Tengok’ ANAO Soal Cloud Computing

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman dan lessons learned dari Australian National Audit Office (ANAO). Kali ini, terkait dengan pemeriksaan atas infrastruktur cloud computing yang digunakan Pemerintah Negara Kanguru.

Termasuk di dalamnya mengenai skema pemanfaatan cloud computing di instansi pemerintah beserta regulasi pendukung dan standar yang harus dipenuhi oleh penyedia cloud computing bagi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu BPK memperoleh pemahaman lebih komprehensif untuk melakukan pemeriksaan serupa pada masa mendatang.

“Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud.”

Apalagi, BPK belum memiliki pengalaman dalam menggunakan cloud computing maupun melakukan pemeriksaan atas cloud computing. Hal itu diwujudkan dalam Information Technology Audit (IT Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.

Kegiatan bertema “Cloud Computing” ini merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang direncanakan dalam workplan kerja sama bilateral dua lembaga terkait bidang pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi pada 2022.

Tujuan penyelenggaraan diskusi sesi kedua ini adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman di antara dua institusi. Khususnya yang berfokus kepada pendekatan audit kontemporer terkait muncul dan semakin berkembangnya penggunaan layanan cloud sebagai penyimpan data oleh entitas pengguna.

Kemudian mengenai pendekatan yang diadopsi organisasi pemeriksa dalam mengaudit layanan tersebut guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan kepatuhan. Termasuk risiko yang diidentifikasi, temuan utama, beserta rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto. Lalu dilanjutkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti  dan Senior Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell.

Hadir menjadi narasumber yaitu Senior Director SADA grup, Matthew Rigther yang dilanjutkan oleh Lesa Craswell. Sebagai tindak lanjut atas diskusi tersebut, akan diadakan kembali IT knowledge sharing sesi ketiga BPK dan ANAO dengan topik dan waktu yang akan disepakati oleh dua institusi.

BPK Sampaikan Pengembangan EA kepada ANAO

Dalam paparannya, Righter menekankan penjelasannya atas beberapa hal. Misalnya saja pengertian layanan cloud computing/software dan berbagai alasan pemerintah menggunakan layanan cloud computing/software. Kemudian risiko yang dihadapi pemerintah terkait layanan tersebut. Serta kebijakan audit untuk cloud computing dan bagaimana mengontrol layanan penyedia jasa cloud dan pembahasan studi kasus terkait cloud computing auditing.

Righter mengawali paparan dengan menyampaikan penjelasan tentang pengertian layanan cloud computing/software yang saat ini semakin banyak digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data secara tradisional menuju layanan cloud. Seperti infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), dan software as a service (SaaS) yang memberikan kemudahan dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sistem tradisional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Data analytics (Ilustrasi/Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

ANAO Demostrasikan Analisis Data dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) memaparkan studi kasus atas implementasi data analytic di employee benefits expense di lembaganya. Hal ini diungkapkan dalam Information Technology (IT) Audit Knowledge Transfer sesi I tahun 2022 bertema “Case Studies in Data Analytics” yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu.

“Terakhir, pentingnya keterlibatan tim DA dalam pemeriksaan sedini mungkin untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif agar dapat secara optimal membantu pemeriksa dalam mendukung pemeriksaan.”

Ini merupakan diskusi sesi pertama dari empat sesi yang direncanakan dalam work plan kerja sama bilateral Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ANAO dalam bidang pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi pada 2022. Paparan disampaikan oleh Acting Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Xiaoyan Lu dan Senior Director SADA, Benjamin Siddans.

Lu dan Siddans mengawali paparannya dengan menjelaskan tugas, fungsi, kedudukan, dan personil tim Data Analytics (DA) yang merupakan bagian dari Group SADA. Termasuk juga capaian yang telah dilakukan tim DA selama setahun dalam membantu berbagai pemeriksaan yang dilakukan ANAO. Fokusnya adalah peningkatan efisiensi dan kualitas data untuk mendukung pemeriksaan.

Lu menyampaikan bahwa salah satu studi kasus terkait implementasi data analytics adalah pengembangan standardized solution. Pengembangan ini membantu mengarahkan konsistensi dalam pengujian yang dilakukan oleh auditor laporan keuangan dan memperoleh efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Salah satu pengembangan standardized solution ini diterapkan di employee benefits expense. Dalam pemeriksaan pengeluaran terkait employee benefit, pemeriksa mengalami berbagai tantangan. Misalnya saja banyaknya variasi data, penggunaan tool analysis yang beragam oleh auditor, banyaknya kesalahan data, dan lamanya waktu analisis.

Terkait hal tersebut, tim DA membuat aplikasi untuk membantu mempermudah analisis data. Dalam kesempatan tersebut tim ANAO juga mendemonstrasikan penggunaan analisis data dalam pemeriksaan kepada peserta diskusi.

Dari hasil pengembangan tersebut, 70% persen tim pemeriksa ANAO yang menggunakan tools tersebut menyatakan adanya penghematan waktu. Sementara 80% tim pemeriksa menyatakan bahwa tools mampu menjaga atau meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Selain feedback positif yang diperoleh tim pemeriksa, terdapat berbagai pembelajaran yang diambil oleh tim DA dalam implementasi data analytics. Misalnya saja, tim DA membutuhkan pemahaman terhadap keseluruhan proses pemeriksaan. Termasuk gambaran besar atas keyakinan mutu dan pemahaman atas pekerjaan pemeriksa keuangan.

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

Kemudian, pemeriksaan keuangan perlu memahami bahwa proses pengembangan data analytics membutuhkan waktu dan ada kemungkinan keterbatasan di dalamnya. Selanjutnya, dibutuhkan usaha yang keras untuk memperoleh dan melakukan transformasi data. Terakhir, pentingnya keterlibatan tim DA dalam pemeriksaan sedini mungkin untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif agar dapat secara optimal membantu pemeriksa dalam mendukung pemeriksaan.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim DA adalah meningkatkan kapabilitas dalam pemahaman teknologi baru. Lalu mengembangkan proyek baru untuk memecahkan berbagai tantangan dan meneruskan tugas dengan tim audit serta metodologi untuk mengidentifikasikan opsi baru untuk standardisasi ke depan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Paparan ANAO pada QA Discussion Sesi IV

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berbagi cerita mengenai terkait quality assurance kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada kesempatan ini, ANAO berfokus kepada prinsip proses konsultasi, pelaksanaan diskusi temuan yang terkait dengan kualitas, proses eskalasi isu kualitas yang ditemukan, serta studi kasus reviu QA yang pernah dilaksanakan.

Hal ini disampaikan ANAO dalam Quality Assurance (QA) Discussion sesi IV dengan tema “Navigating the QA Reporting Process” yang dilaksanakan secara virtual, beberapa waktu lalu. Kegiatan hasil kerja sama dengan BPK ini adalah kelanjutan dari diskusi tiga topik quality assurance sebelumnya pada 5 Mei, 28 Juni, dan 28 September 2021 yang merupakan implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021-2022.

“Komunikasi perlu dilakukan secara langsung dan jelas atas fakta yang ditemukan. Dengan begitu tidak terjadi kebingungan atau ketidaksepakatan terhadap fakta tersebut.”

Paparan dari ANAO disampaikan oleh Executive Director, Professional Services and Relationships Group (PSRG) ANAO, Clea Lewis dan Senior Director of Professional Services and Relationships Group, Amelia Pomery. Terdapat tiga bagian dari paparan yang disampaikan ANAO.

Pertama adalah pemaparan terkait pelaporan hasil reviu atas dokumen pemeriksaan. Kedua adalah studi kasus pelaporan hasil reviu QA yang pernah dilakukan. Ketiga adalah pelaporan program reviu QA secara keseluruhan kepada semua stakeholders kunci.

Bagian pertama bercerita mengenai komunikasi isu penjaminan mutu kepada tim pemeriksa/audit. Baik yang dilakukan dalam hot review maupun cold review. Dijelaskan, proses komunikasi dalam cold dan hot review relatif sama. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain, pertama, komunikasi awal atas isu yang ditemukan tim reviu kepada tim pemeriksa. Termasuk mengirimkan draf pengamatan dan pertanyaan formal eksekutif dan manajer audit.

Aktivitas kedua, yaitu pembahasan temuan mutu dalam closing meeting antara tim reviu dan eksekutif serta manajer audit yang diperiksa. Ketiga, pemberian rating dari tim reviu QA untuk setiap temuan dan menyampaikan hasil rating tersebut kepada eksekutif yang bertanggungjawab. Keempat, pemberian tanggapan atas rating dan pengakuan secara formal dari eksekutif yang bertanggung jawab atas tim pemeriksaan.

Dalam proses penyampaian hasil tersebut dimungkinkan adanya hambatan komunikasi antara reviewer dan tim pemeriksa. Khususnya jika reviewer menemukan temuan signifikan dari proses pemeriksaan. Komunikasi sedini mungkin atas potensi temuan signifikan sangat perlu untuk menghindari kejutan bagi tim pemeriksa.

Perwakilan ANAO juga menyampaikan bahwa komunikasi perlu dilakukan secara langsung dan jelas atas fakta yang ditemukan. Dengan begitu tidak terjadi kebingungan atau ketidaksepakatan terhadap fakta tersebut.

Selanjutnya, tim reviewer akan melakukan eskalasi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kepada group executive director PSRG sebagai penanggungjawab reviu QA di ANAO. Eskalasi ini dijalankan dengan membawa dokumen temuan lengkap sebagai bukti pendukung untuk didiskusikan lebih lanjut dengan direktur eksekutif unit pemeriksaan. Hal ini dilakukan jika masih terjadi perbedaan pendapat dalam temuan antara tim reviewer dan pemeriksa.

Empat Hal yang Disampaikan ANAO kepada BPK Terkait QA

Selanjutnya, perwakilan ANAO juga membahas komunikasi program penjaminan mutu secara keseluruhan kepada level stakeholders kunci. Pada bagian ini ANAO menjelaskan bahwa hasil reviu QA dilaporkan secara rutin kepada ANAO Executive Board of Management (EBOM). Hasil pembahasan dikeluarkan output berupa aksi tindak lanjut, khususnya jika terdapat temuan tematik atau temuan berulang yang signifikan.

Tindak lanjut hasil laporan QA secara umum meliputi empat hal, yaitu perbaikan kebijakan pemeriksaan atau petunjuk pemeriksaan, pengembangan metodologi pemeriksaan atau manual pemeriksaan, pelatihan kepada pemeriksa, dan rekomendasi yang berkaitan dengan coaching tim pemeriksa.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Susun Laporan Berkelanjutan, Ini yang Disoroti BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyusun laporan berkelanjutan (sustainability report/SR) sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Laporan tersebut menyoroti peran BPK dalam mempromosikan implementasi SDGs di sektor publik.

“Kemudian menjalankan peran leading by example sebagai organisasi publik, mendorong lembaga publik lainnya untuk menghasilkan laporan keberlanjutan dan mengadopsi SDG,” kata Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif dalam dialog eksekutif yang digelar bersama Australian National Audit Office (ANAO), beberapa waktu lalu.

Dialog yang digelar secara virtual tersebut mengusung tema “Emerging Issue-Sustainability Reporting and the role of the Supreme Audit Institution (SAI)”. Kegiatan implementasi kerja sama bilateral kedua institusi ini diikuti oleh para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat struktural BPK, dan pejabat eksekutif ANAO.

Mencari Formulasi Defisit Anggaran

Pembicara ahli (subject matter expert) National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Prof Eko Ganis Sukoharsono, MCom (Accy), MCom-Hons, CSP, PhD menjelaskan mengenai framework dan standar laporan berkelanjutan. Secara global, kata dia, terdapat beberapa framework dan standar laporan berkelanjutan.

Beberapa di antaranya, yaitu Global Reporting Initiative (GRI), International Organization for Standardization (ISO), Principles for Responsible Investments (PRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan United Nations Global Compact (UNGC).   

“Dari beberapa pendekatan yang ada, GRI merupakan framework yang paling banyak digunakan karena paling komprehensif. Saat ini penyusunan laporan berkelanjutan lebih banyak dilakukan sektor swasta dibandingkan sektor publik,” kata profesor sustainability accounting Universitas Brawijaya tersebut. 

Pembicara lain dari NCSR Andrew K Twohig Bcom BA (Hons), MA, CSRA menambahkan mengenai pengalamannya selama menjadi assurer yang mereviu laporan berkelanjutan dari beberapa perusahaan. Beberapa yang direviu antara lain Bank Danamon, Indo Tambangraya Megah, dan Shell.

Assurance laporan berkelanjutan merupakan metode untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan laporan yang akan meningkatkan kepercayaan pemakai laporan tersebut. “Assurance juga membantu manajemen untuk lebih strategis melihat masa depan dan menilai dampak saat ini dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang,” kata dia. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id