Uncategorized

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membagi pengalamannya terkait terkait quality assurance (QA) kepada Australian National Audit Office (ANAO). Kali ini, BPK berfokus kepada tantangan yang dihadapi selama proses pelaporan QA dan bagaimana menyikapi tantangan tersebut.

“Tantangan dalam pembuatan rekomendasi yang baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu QA, dan wacana menjadikan laporan QA sebagai indikator kinerja dari auditor atau unit kerja audit.”

Pembahasan tersebut disampaikan dalam Quality Assurance (QA) Discussion sesi IV dengan tema “Navigating the QA Reporting Process” yang dilaksanakan secara virtual, beberapa waktu lalu. Kegiatan hasil kerja sama dengan ANAO ini adalah kelanjutan dari diskusi tiga topik quality assurance sebelumnya pada 5 Mei, 28 Juni, dan 28 September 2021 yang merupakan implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021-2022.

Kali ini, Kepala Bidang Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Utama (Itama) BPK Prima Liza menyampaikan tiga pokok bahasan. Mulai dari pengembangan sistem QA di BPK, proses pelaporan hasil QA, dan beberapa isu terbaru yang perlu didiskusikan bersama.

Menurut Prima, pengembangan sistem QA di BPK dimulai sejak 2009 dan dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama yaitu periode 2009-2014. Pada periode ini, Itama melakukan reviu QA di level audit dan kelembagaan dengan memberikan rating kepada level prosedur audit.

Fase kedua yaitu pada 2015-2021. Periode ini seiring dengan reorganisasi Itama dan diimplementasikan pula QAFa, QAPA, dan QASPA. Pada periode ini diperkenalkan laporan hasil konsolidasi QA dan implementasi rating di level laporan pemeriksaan. Diterbitkan pula laporan QA secara lebih strategis dalam konteks BPK wide dan dicetuskannya enam pilar dalam quality control.

“Fase ketiga dimulai pada 2021 dan ditandai dengan Itama mengimplementasikan engagement quality review dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu,” kata dia.

Prima juga memaparkan mengenai proses pelaporan hasil QA. Laporan reviu QA yang telah dibuat oleh BPK meliputi laporan reviu QA di level audit unit dan laporan konsolidasi di level organisasi BPK. Terdapat dua jalur komunikasi pelaporan, yaitu laporan tertulis dan diseminasi melalui rapat-rapat BPK, misalnya, eselon 1 dan rapat koordinasi.

Pada bagian akhir, Prima menyampaikan beberapa tantangan dalam proses pembuatan laporan QA dan komunikasi hasil reviu. Tantangan itu antara lain, penyampaian temuan reviu QA yang perlu penyempurnaan. “Kemudian tantangan dalam pembuatan rekomendasi yang baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu QA, dan wacana menjadikan laporan QA sebagai indikator kinerja dari auditor atau unit kerja audit,” ungkap dia.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan lebih tertib dan terus melakukan pembaruan data piutang pajak. Sebab, BPK sering menemukan DJP tidak memasukkan data terbaru piutang pajak.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi menjelaskan dokumen sumber yang digunakan DJP sebagai dasar pencatatan dan penagihan piutang pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

“Pada 2017 BPK sudah meminta Kementerian Keuangan untuk memutakhirkan sistem informasi terkait pencatatan dan pelaporan piutang pajak. Permasalahan piutang pajak ini temuan berulang dalam pemeriksaan LKPP yang belum tuntas tindak lanjutnya,” ujarnya di Jakarta. ….

STP memuat jumlah kekurangan pajak yang masih harus disetor wajib pajak berdasarkan hasil analisis DJP terhadap data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dari wajib pajakk dan data lain yang diperoleh DJP dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lainnya (ILAP).

Sedangkan SKP memuat jumlah kekurangan pajak yang masih harus disetor wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan DJP dan konfirmasi DJP atas faktur pajak dan atau bukti pemotongan pajak wajib pajak.

Hasil pemeriksaan LKPP 2019 menunjukkan DJP belum menerbitkan STP atas kekurangan setor pokok pajak sebesar Rp12,64 triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan Rp15,33 triliun.

Permasalahan lainnya menyangkut kelemahan pengendalian internal, masih ditemukan SKP yang diterbitkan secara manual tanpa melalui sistem informasi di DJP dan terlambat dimasukkan ke dalam sistem informasi.

“Atas SKP manual tersebut, DJP telah menindaklanjutinya selama pemeriksaan BPK berlangsung dengan menginputnya ke dalam sistem informasi, sedangkan permasalahan STP yang belum diterbitkan sebesar Rp15,33 triliun belum selesai ditindaklanjuti,” kata Laode.

Ia menambahkan ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terlambat menerbitkan STP atau SKP, dan atas STP atau SKP yang telah di terbitkan secara manual juga ada yang terlambat diinput ke dalam sistem informasi. DJP juga perlu cepat memperbarui data restitusi pajak.

Berdasarkan undang-undang, wajib pajak bisa mengajukan keberatan terhadap utang pajak yang dimiliki. Data restitusi pajak tersebut juga dapat digunakan sebagai kompensasi penyelesaian utang wajib pajak.

“Kami mendorong ini segera diintegrasikan ke dalam sistem, jadi update terus piutang pajak. Jangan sampai ada STP dan SKP yang belum terbit, atau telah diterbitkan tetapi belum dilaporkan sebagai piutang. Ini berisiko karena tidak disajikan sebagai piutang dan malah dicatat di luar,” katanya.

AKN II, kata Laode, mencatat laporan barang sitaan dan agunan yang tidak disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Padahal , barang sitaan dan agunan diperhitungkan sebagai pengurang piutang pajak.

Karena itu, BPK mendorong DJP membuat sistem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak. Dengan demikian, data yang disajikan dalam laporan keuangan angkanya benar-benar valid dan reliable, termasuk putusan hukum maupun barang sitaan.

Untuk mengatasi permasalahan piutang pajak tersebut Menteri Keuangan telah menyampaikan rencana aksi antara lain memutakhiran sistem informasi piutang pajak dan mengimplementasikan Revenue Accounting System (RAS) untuk membentuk akun piutang pajak.

Menteri Keuangan juga akan mengkaji kembali regulasi penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo dan merumuskan kembali manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 terkait dengan penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok dan sanksi yang seharusnya.