Monday, 7 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Achmad Anshari

Berita FotoSLIDER

Juarai Kompetisi Menembak, Anggota I BPK Ramaikan ‘Kapolri Cup 2023’

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, juarai kompetisi menembak saat berhadapan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/7). 

Kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ ini digelar dari 9 hingga 16 Juli 2023. Acara diikuti oleh 1.009 peserta yang merupakan anggota Polri, atlet menembak, hingga masyarakat umum yang bersertifikat.

Perlombaan dibagi dalam tiga kategori, yakni kategori tembak sasaran, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Di mana pemenang dalam perlombaan ini bakal mendapat piala, sertifikat, dan senjata. Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ajang mencari atlet menembak, serta dapat meningkatkan keterampilan bagi anggota Polri.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Hadiri Pertemuan PBB, Ketua BPK Sampaikan Pentingnya Peran SAI dalam Percepatan Target SDG

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK tentang pentingnya peran SAI dalam percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG). Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara. “Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital. Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,” jelas Ketua BPK, Isma Yatun, saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerIHPS II 2022SLIDERSorotan

Presiden: Opini WTP adalah Kewajiban Pemerintah

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.

“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting lagi yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

“Perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Jokowi bersyukur pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Ia menegaskan agar pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, masih terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.

“Ini yang hati-hati, ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. “Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ungkap Temuan Terkait PMN, Ini Rekomendasi BPK

Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurut Isma, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan berdampak dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

“Untuk itu, besar harapan kami agar bapak presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Isma.

TTS Warta Pemeriksa EDISI 6 / JULI 2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAHSLIDER

Warta Pemeriksa Edisi Mei 2023

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya ikut mendorong
peningkatan dampak pemeriksaan kinerja terhadap
pengembangan ekonomi hijau (green economy). Hal ini antara
lain dilakukan dengan menggelar seminar internasional bertajuk
“Leveraging the Impact of Performance Audit towards a Green
Economy: Multi-Perspectives Regional, National, and International.”

Selengkapnya hanya di Warta Pemeriksa.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDER

Tim Joint Peer Review BPK dan ANAO Melakukan Diseminasi Pengetahuan dan Pengalaman Melalui Knowledge Transfer Forum

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Dalam rangka diseminasi kegiatan joint peer review BPK dan ANAO atas Mongolia National Audit Office (MNAO) yang telah selesai dilaksanakan pada April 2023, BPK menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) secara virtual pada Senin, 26 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang pegawai baik dari BPK maupun ANAO. 

Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif menyampaikan apresiasi dan selamat atas kesuksesan tim peer review dalam pelaksanaan kegiatan reviu dan menyatakan bahwa keterlibatan BPK dalam peer review ini merupakan momentum yang sangat penting tidak hanya menambah pengalaman pegawai BPK sebagai reviewer organisasi pemeriksa tetapi juga memberikan kesempatan berharga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan auditor SAI lain. KTF ini merupakan salah satu cara untuk mendiseminasikan keberhasilan tim reviewer tersebut dalam menyelesaikan reviu terhadap MNAO kepada kalangan yang lebih luas, baik dari BPK maupun ANAO sehingga berbagai pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan untuk seluruh peserta KTF.   

Sally Ramsey, Executive Director dari Performance Audit Services Group, mewakili ANAO juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan program peer review dan menyampaikan bahwa pengalaman melaksanakan joint peer review akan semakin mempererat hubungan kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO serta membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kapasitas kedua institusi.  

Adapun pembicara KTF ini adalah seluruh tim peer review yang terdiri dari Kristian Gage sebagai, Ketua Tim, Michael McGiillion, dan Lauren Dell dari ANAO serta Fauzan Yudo Wibowo dan Prima Liza dari BPK. Dalam paparannya, tim secara komprehensif mengenai pelaksanaan joint peer review yang telah dilakukan dalam kurun waktu antara Januari s.d April 2023 meliputi metodologi reviu yang digunakan berbasis pada SAI PMF, pemahaman atas tata kelola keuangan negara dan manajemen keuangan sektor publik di Mongolia, organisasi MNAO, beserta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reviu termasuk peluang serta tindak lanjut dari kegiatan peer review ini.

Pelaksanaan peer review kali ini merupakan pengalaman pertama bagi BPK menjadi reviewer dengan menggunakan metodologi SAI PMF.  Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi BPK dimana pengalaman ini meningkatkan kemampuan dan reputasi BPK dalam mereviu dan dalam menghadapi reviu SAI PMF di tahun 2024. Mengingat berbagai manfaat keikutsertaan BPK dalam peer review ini, maka BPK memiliki minat untuk dapat melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang.

 Adapun beberapa tindak lanjut dari pelaksanaan peer review ini antara lain MNAO meminta INTOSAI Development Initiative (IDI) untuk melakukan reviu independen dan Sekretaris Jenderal BPK mengusulkan untuk mengangkat tema join peer review sebagai prospek penulisan artikel bersama untuk Jurnal INTOSAI. Selama KTF berlangsung, peserta secara antusias memberikan pertanyaan kepada pembicara terutama hal yang terkait metodologi reviu yang digunakan, SAI PMF, kode etik, dan pembelajaran yang diperoleh oleh reviewer BPK.  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI Memimpin the 7th ASEANSAI Senior Officials’ Meeting (SOM)

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA-ASEANSAI Seniors’ Officials’ Meeting (SOM) merupakan pertemuan high-level management yang membahas dan mencari solusi atas ongoing issue di ASEANSAI. BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI memfasilitasi rangkaian pelaksanaan pertemuan ini pada Senin hingga Rabu, 3-5 Juli 2023 melalui media Webex yang diikuti oleh 61 peserta dari 10 negara anggota ASEANSAI.

Sekretaris Jenderal BPK

Pertemuan ini diawali dengan Technical Meeting yang dilaksankan di hari pertama dan SOM yang berlanjut di hari kedua serta hari ketiga. Secara umum, the 7th SOM membahas beberapa isu penting diantaranya; penyelesaian isu Laporan Keuangan ASEANSAI, revisi ASEANSAI Rules and Procedures (R&P), finalisasi rencana kerja Komite-komite ASEANSAI, kerjasasama ASEANSAI dengan SAI Swedia (SNAO), perpanjangan Sekretariat ASEANSAI 2024-2029, agenda the 7th ASEANSAI Summit 2023, penunjukan Komite-komite ASEANSAI 2024-2025, serta penunjukan Auditor untuk Laporan Keuangan ASEANSAI 2022-2023.

Sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI, Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif membuka dan memimpin jalannya pertemuan didampingi oleh Tim Sekretariat dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional. Sebagai perwakilan Sekretariat, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman, memberikan presentasi terkait laporan keuangan ASEANSAI, kerjasama ASEANSAI dengan Development Partners, proposed budget untuk kegiatan 2024-2025, dan penunjukan Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan positif atas penandatanganan laporan keuangan ASEANSAI, penyesuaian R&P ASEANSAI, penyesuaian rencana kerja Komite, kelanjutan kerjasama dengan SNAO, penunjukan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2024-2029, pelaksanaan the 7th ASEANSAI Summit di Manila pada bulan November 2023, penunjukan Ketua dan anggota Komite ASEANSAI periode 2024-2029, serta penunjukan SAI Thailand sebagai Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.

Lebih lanjut, hasil dari pertemuan SOM ini akan dibawa ke ASEANSAI Summit mendatang untuk disahkan oleh para Ketua SAI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita Foto

Sikapi Hasil Pemeriksaan, Ini Harapan Anggota VI BPK kepada Mendikbudristek

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK menemukan permasalahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kemendikbudristek. Permasalahan tersebut di antaranya, pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan penatausahaan kas. Anggota VI BPK menyebut, ada rekening yang tidak dilaporkan kepada Kemenkeu, penggunaan langsung atas pendapatan yang tidak disetor ke kas negara, serta selisih kas yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemendikbudristek dan berharap agar rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah dibahas dan ditandatangani Kemendikbudristek. “Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruhnya ataupun sebagian dari rekomendasi sebagai bentuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja program dan tata kelola keuangan secara akuntabel dan transparan,” ujar Anggota VI BPK saat menyampaikan LHP atas LK Kemendikbudristek tahun anggaran 2022  kepada Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin (26/6).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaInfografikSLIDER

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada 47 objek pemeriksaan yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri), 43 obrik pemda, dan 2 perusahaan daerah air minum.

Selengkapnya dapat disimak pada infografik berikut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id