BPK telah melakukan pemeriksaan untuk menilai efektivitas upaya pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung salah satu Program Prioritas (PP) pada Prioritas Nasional 4 (PN 4) yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. IInfografis berikut ini menampilkan hasil pemeriksaan tersebut.
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. (Perpres 38/2015).
Berikut hasil pemeriksaan BPK terkait KPBU dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi terkait lainnya.
Hasil Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, iuran, dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. Semester 1 Tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, iuran, dan belanja manfaat pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Berikut permasalahan yang ditemukan dan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tersebut.
BPK berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam perbaikan berkelanjutan program pembangunan pemerintah melalui pemeriksaan yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, tema pemeriksaan kinerja tematik yang dilaksanakan BPK pada tahun 2023 difokuskan pada agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah. Salah satunya adalah Program Nasional (PN) 2, yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, utamanya pada KP 3 Pengembangan Kawasan Perkotaan.
Salah satu perwujudan atas komitmen tersebut adalah dengan dilaksanakannya Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk, Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan upaya terbaik untuk terus meningkatkan diri dan kualitas pemeriksaan. Ini antara lain dilakukan dengan menjalani peer review (telaah sejawat) yang pada tahun 2024 ini dilakukan oleh German Federal Court of Auditors (SAI Jerman), Austrian Court of Audit (SAI Austria), dan Swiss Federal Audit Ofï¬ce (SAI Swiss).
Kegiatan peer review ini menjadi salah satu isu utama yang redaksi Warta Pemeriksa siapkan dalam edisi Juli 2024 ini. Peer review dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Dijelaskan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.
Peer Review dimulai sejak Juli 2023 dengan adanya MoU yang ditandatangani BPK, SAI Jerman, SAI Austria, dan SAI Swiss. Kemudian, tahap penelaahan awal dilakukan dari September 2023 hingga Desember 2023. Selanjutnya, selama dua pekan yakni Mei 2024, tim peer review mengunjungi Jakarta untuk melakukan pekerjaan lapangan.
Terdapat tiga area yang ditelaah yakni manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen etika dan integritas, serta teknologi informasi. Hasilnya, secara keseluruhan, BPK telah menunjukkan standar yang tinggi dalam sistem pengendalian mutu. Meskipun begitu, peer review juga menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut.
Laporan lain yang redaksi siapkan yaitu mengenai permintaan BPK kepada pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan pemeriksaan BPK, terdapat sejumlah program terkait lingkungan
hidup yang masih perlu diperbaiki pemerintah.
Simak juga laporan dalam rubrik Teknologi mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Sistem ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
SIPD merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terbuka. Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan dalam edisi kali ini.
Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Juli 2024.
Oleh: Tri – Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali
Rencana pemerintah untuk menerapkan sistem tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun 2025 telah memicu gelombang protes dari masyarakat, terutama dari pengguna KRL di wilayah Jabodetabek. Media sosial dibanjiri keluhan dan kritik terhadap kebijakan tersebut.
Banyak pengguna KRL mempertanyakan relevansi kebijakan ini dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh transportasi publik di Jabodetabek. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan KRL, seperti menambah jumlah kereta, memperbaiki infrastruktur, dan mengurangi kepadatan penumpang. Dalam beberapa unggahan di media sosial, seperti akun Instagram @biasalahanakmuda, terlihat banyak pengguna merasa pemerintah seharusnya lebih mengutamakan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan daripada hanya mengubah sistem tiket[1].
Dasar Kebijakan dari Nota RAPBN 2025
Wacana penggunaan NIK sebagai dasar penetapan harga tiket sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disampaikan oleh Presiden pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (16/08/2024), dinyatakan perlunya perbaikan untuk mengoptimalkan anggaran belanja Subsidi Public Service Obligation (PSO) tahun anggaran 2025. PSO tahun 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar[2] untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kereta salah satunya Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodetabek. Dalam Nota Keuangan, pemerintah berpendapat bahwa perubahan sistem tiket menjadi berbasis NIK bertujuan untuk mengoptimalkan subsidi dan meningkatkan kualitas layanan LRT Jabodebek. Namun, bagi banyak pengguna KRL, alasan ini tidak cukup meyakinkan. Mereka merasa kebijakan tersebut justru akan memberatkan masyarakat dan tidak menyelesaikan masalah mendasar dari transportasi publik.
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa ini baru sebatas wacana[3], rencana penerapan sistem tiket KRL berbasis NIK pada tahun 2025 tetap menjadi perdebatan hangat di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi. Namun, di sisi lain, masyarakat, khususnya pengguna KRL, merasa kebijakan ini tidak relevan dengan masalah utama transportasi publik dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru.
Minim Sosialisasi Kebijakan
Salah satu penyebab utama munculnya protes dari masyarakat adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan sistem tiket KRL berbasis NIK. Pengguna KRL, terutama di wilayah Jabodetabek, merasa informasi yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas dan tidak menyeluruh. Sosialisasi yang seharusnya memberikan pemahaman jelas kepada masyarakat justru dianggap tidak memadai. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna KRL mengenai perubahan sistem yang diusulkan.
Banyak pengguna KRL mengungkapkan mereka memiliki sejumlah pertanyaan mendasar yang belum dijawab oleh pemerintah. Salah satu pertanyaan penting adalah mengenai mekanisme penetapan tarif yang didasarkan pada NIK. Pengguna ingin mengetahui bagaimana sistem ini akan diterapkan dan apakah akan ada perbedaan tarif berdasarkan data kependudukan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi keuntungan dan kerugian bagi pengguna, serta bagaimana proses transisi dari sistem tiket yang lama ke sistem yang baru akan dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan dan aksesibilitas.
Kurangnya transparansi ini membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan baru ini. Perasaan terpinggirkan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut mungkin lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada manfaat. Masyarakat khawatir bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang mereka terima, terutama jika sistem baru menyebabkan kebingungan atau ketidaknyamanan dalam penggunaan tiket KRL.
Selain itu, ada kekhawatiran yang signifikan mengenai pengamanan data pribadi, mengingat penggunaan NIK sebagai dasar sistem tiket. Banyak pengguna KRL merasa bahwa data pribadi mereka bisa berisiko disalahgunakan atau bocor, mengingat riwayat insiden keamanan data dalam beberapa tahun terakhir[4]. Ketidakjelasan ini juga memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Sebenarnya, sosialisasi yang efektif dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami dan menerima kebijakan baru. Sosialisasi yang baik tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga harus melibatkan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menjelaskan secara rinci tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut, sambil mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran yang diutarakan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi potensi konflik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang akan diterapkan.
Pentingnya Sosialisasi dan Dialog Publik
Sosialisasi, sebagai proses pembelajaran norma dan perilaku sosial, menjadi kunci dalam penerimaan kebijakan publik. George Herbert Mead menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya, melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat[5].
Peter Berger memberikan definisi sosialisasi sebagai proses belajar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi melalui dua tahap yakni primer dan sekunder[6] . Sosialisasi primer adalah sosialisasi tahap awal yang dialami individu di masa kanak-kanak, yang dilalui untuk menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses selanjutnya yang memasukkan individu dalam hal-hal baru yang lebih spesifik dalam perikatan komunitas sosial, misalnya bergabung dengan organisasi tempat kerja maupun menjadi bagian warga negara. Namun, dalam konteks kebijakan publik, konsep sosialisasi membutuhkan pemahaman yang lebih spesifik. Sosialisasi dalam kebijakan publik tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan proses dialog dan negosiasi.
Definisi ini sejalan dengan konsep dialogis dalam public relations. Dalam konteks kenaikan tiket KRL, pemerintah perlu menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah dapat membangun konsensus dan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diambil.
Dalam komunikasi publik, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah, pendekatan dialogis sangatlah krusial. Teori dialogis menekankan pentingnya interaksi dua arah yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks penetapan kebijakan seperti kenaikan tiket KRL, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi, masukan, dan kritik dari masyarakat.
Kent dan Taylor (2002)[7] mengidentifikasi lima ciri-ciri utama dalam interaksi dialogis yakni risiko, timbal balik, kedekatan, empati, dan komitmen. Dalam konteks komunikasi publik, khususnya dalam kebijakan pemerintah seperti kenaikan tiket KRL, pendekatan dialogis yang efektif memerlukan pemerintah untuk:
Dengan menerapkan ciri-ciri dialogis ini, pemerintah dapat menciptakan ikatan dialogis yang kuat dengan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil diterima dengan baik.
Pendekatan dialogis dalam public relations, dikombinasikan dengan pemahaman yang mendalam tentang teori sosialisasi, dapat menjadi kerangka kerja yang efektif bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan seperti kenaikan tiket KRL. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan sosialisasi kebijakan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil diterima dengan baik oleh masyarakat.
Daftar Pustaka:
Pada semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik. Salah satu objek pemeriksaannya adalah Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelindungan warga negara Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023.
Infografik di bawah ini menyajikan informasi mengenai hasil pemeriksaan, permasalahan, dan rekomendasi dari pemeriksaan tersebut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dengan memastikan kualitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu, BPK juga mendapatkan penilaian dari lembaga pemeriksa keuangan negara lain atau Supreme Audit Institution (SAI). Proses ini dikenal dengan sebutan peer review. Saat ini, BPK sedang menjalani proses peer review yang dilakukan oleh SAI dari Jerman, Swiss, dan Austria.
