WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Thursday, 10 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaan BPK

BeritaBPK BekerjaSLIDER

Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

by admin2 08/07/2025
written by admin2

WARTA BPK–Akhsanul Khaq, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah sosok yang tidak asing dalam dunia pemeriksaan keuangan negara. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, pria yang memulai kariernya sebagai pemeriksa di BPKP ini telah menorehkan banyak prestasi dan kontribusi signifikan bagi BPK. 

Melalui dedikasi, profesionalisme, dan visi yang tajam, Akhsanul Khaq terus berupaya memajukan BPK sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebagai Anggota III BPK yang membidangi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq memiliki visi untuk memajukan BPK melalui inovasi yang ia sebut sebagai SUPER. Konsep ini terdiri atas lima elemen, yaitu Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak.

Dalam wawancara dengan Warta BPK belum lama ini, Akhsanul Khaq menjelaskan terkait Sinergi. Ia menyampaikan bahwa  BPK harus bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan. 

“Misalnya, dalam pemeriksaan di Kementerian Komunikasi dan Digital, BPK dapat memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” kata Akhsanul Khaq dalam wawancara dengan Warta BPK, belum lama ini. 

Elemen kedua adalah Unggul. Akhsanul menjelaskan, BPK harus unggul dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini memerlukan pembangunan kapasitas pemeriksa yang terus-menerus

Elemen selanjutnya adalah Profesional. Akhsanul menjelaskan, profesionalisme harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh BPK.

Selanjutnya adalah Empati. Akhsanul mendorong semua insan BPK memiliki 

empati terhadap sesama pegawai, baik pemeriksa maupun pejabat fungsional lainnya. “Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis,” kata Akhsanul.

Sedangkan elemen terakhir adalah Rampak. BPK harus bergerak secara harmonis dan seragam, mencerminkan kebersamaan dan kesatuan dalam mencapai tujuan.

Akhsanul menegaskan bahwa BPK memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, BPK harus tanggap terhadap isu-isu publik, agile dalam merespons dinamika yang terjadi, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan. 

Selain itu, BPK juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah, 

serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, BPK tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintah, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.

08/07/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

by Ratna Darmayanti 07/07/2025
written by Ratna Darmayanti

Warta BPK edisi Maret 2025 mengangkat tema tentang komitmen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap ekonomi biru atau diwujudkan dengan memastikan pengelolaan yang edisi Maret 2025 mengangkat tema tentang blue economy. Ini antara lain bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia. Hal ini terlihat dari pelatihan pemeriksaan terkait blue economy yang digelar guna mendapatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sekaligus pelestarian sumber daya kelautan.

Pemeriksaan mengenai ekonomi biru penting untuk dilaksanakan karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi menjaga kekayaan keanekaragaman hayati. Ekonomi biru yang dikelola dengan baik juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan konservasi lingkungan.

Dalam konteks BPK, pemeriksaan ekonomi biru akan mendukung implementasi pilar-pilar pembangunan. Pemeriksaan itu juga akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Isu lain yang diangkat dalam edisi ini adalah inovasi BPK dalam mendukung kinerja para pegawainya, yaitu dengan membangun smart office. Konsep kantor pintar ini turut dipadukan dengan konsep eco
office
sehingga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan.

Smart office adalah suatu konsep area perkantoran yang memahami tentang kebutuhan individu yang dipadukan dengan pemikiran inovatif dan penggunaan teknologi terkini. Sementara konsep smart office yang diterapkan BPK merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung pekerjaan para pegawai dalam rangka menjalankan perannya dengan sarana dan prasarana berteknologi mutakhir dan pintar.

Masih banyak lagi tulisan yang telah redaksi siapkan untuk seluruh pembaca Warta BPK. Selamat membaca Warta BPK Edisi Maret 2025.

07/07/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

by Ratna Darmayanti 04/07/2025
written by Ratna Darmayanti

WartaBPK mengenai proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui edisi ini, edisi Februari 2025 menyajikan informasi
pembaca bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakankebijakan dan fokus pemeriksaan BPK terkait LKPP dan LKPD.

Dalam rubrik Sorotan, misalnya, dibahas mengenai upaya BPK memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pemeriksaan LKPP. Untuk pemeriksaan kali ini, pemeriksa BPK juga didukung dengan teknologi melalui aplikasi SIAP yang juga terkoneksi dengan BPK Big Data Analytics (BIDICS).

Kemudian dalam rubrik BPK Bekerja, WartaBPK menyajikan informasi mengenai serangkaian kegiatan entry meeting yang digelar BPK dengan para entitas. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pada pemeriksaan LK Tahun 2024, BPK memfokuskan pemeriksaan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, serta aset negara yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Adapun di kancah internasional, BPK terus menancapkan kiprahnya. BPK memimpin pembahasan mengenai audit pengelolaan sampah dalam ASOSAI 2025 dan terus memperkuat sinergi global dengan berbagai pihak untuk menjadi Ketua INTOSAI 2028-2031. Informasi-informasi tersebut dapat dibaca di rubrik Internasional.

Selain rubrik-rubrik di atas, masih ada sejumlah rubrik lainnya yang menarik untuk dibaca, seperti rubik Perspektif, Kolom, dan Tekno.

Selamat membaca Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

04/07/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

by admin2 02/07/2025
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK –  Untuk memperkuat strategi komunikasi kelembagaan dan meningkatkan daya jangkau publikasi kepada pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan transformasi pada dua produk medianya, Majalah Warta Pemeriksa resmi berganti nama menjadi Warta BPK, sementara platform digitalnya kini diperkenalkan dengan identitas baru sebagai WartaBPK.Go.

Perubahan nama ini bukan sekadar kosmetik, tetapi mencerminkan upaya BPK dalam mempertegas identitas kelembagaan, menyederhanakan komunikasi publik, serta menyelaraskan isi publikasi dengan misi utama lembaga.

Dari “Pemeriksa” Menuju Representasi Lembaga Secara Utuh

Majalah internal BPK sebelumnya menggunakan nama Warta Pemeriksa sejak Januari 2018. Penggunaan kata “Pemeriksa” bertujuan mengenalkan profesi pemeriksa kepada khalayak. 

Namun, seiring dengan berkembangnya cakupan isi majalah yang tak hanya memuat pemeriksaan, melainkan juga kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga dinamika internal dan eksternal lembaga, maka nama Warta Pemeriksa dinilai terlalu sempit untuk menggambarkan representasi utuh lembaga.

Dengan menggunakan nama Warta BPK, majalah ini tidak hanya lebih mudah dikenali sebagai media resmi BPK, tetapi juga memberi ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi strategis dan memperkuat brand identity lembaga. Nama yang lebih ringkas dan eksplisit ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas publikasi serta memperluas keterlibatan pembaca dari kalangan internal maupun eksternal.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi digital yang semakin dinamis, platform berita harian website Warta Pemeriksa juga mengalami pembaruan identitas menjadi WartaBPK.Go. Website ini tidak hanya menampilkan berita-berita hasil pemeriksaan terkini yang diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), tetapi juga menyajikan berbagai isu kelembagaan dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Website ini juga diharapkan mampu menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan informasi digital dan menjadi kanal partisipatif dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Komitmen Komunikasi yang Lebih Kuat

Transformasi nama majalah dan website ini menjadi salah satu wujud komitmen BPK dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Warta BPK dan WartaBPK.Go hadir sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, mendorong keterbukaan informasi, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan identitas baru ini, BPK berharap publikasi yang dihasilkan dapat semakin informatif, relevan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran BPK sebagai lembaga negara yang independen, profesional, dan berintegritas.

02/07/2025
1 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional

by admin2 01/07/2025
written by admin2

YOGYAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, mengingatkan tentang peningkatan ancaman fraud di era digital yang semakin kompleks dan lintas sektor. Dalam kondisi ini, integritas dan kolaborasi dinilainya menjadi pilar utama untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Yang baik akan terlihat, yang menyimpang tak akan lama tersembunyi” ujar Wakil Ketua BPK saat menyampaikan keynote speech dalam National Anti-Fraud Conference 2025 yang digelar oleh ACFE Indonesia Chapter di Yogyakarta, Rabu (25/6). Wakil Ketua BPK menilai peribahasa Jawa tersebut menggambarkan esensi pengawasan berbasis nilai dan akuntabilitas, yang harus menjadi fondasi tata kelola lembaga publik maupun privat.

Wakil Ketua BPK menyoroti bahwa fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi. Wakil Ketua BPK memetakan tiga tren global dalam pemberantasan fraud: pergeseran dari deteksi ke pencegahan proaktif berbasis teknologi, peningkatan tekanan terhadap sektor privat dan publik untuk menjaga integritas rantai pasok dan tata kelola ESG, serta kolaborasi lintas yurisdiksi untuk menangani kejahatan lintas batas.

“Dunia bergerak ke arah tata kelola berbasis integritas yang tidak lagi hanya defensif, tetapi juga progresif dan kolaboratif” tegas Wakil Ketua BPK. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis. Tidak cukup hanya akurat, mereka dituntut mampu membaca risiko secara strategis dan menjalin kerja sama lintas aktor.

Selama 2023-2024, BPK mencatat penyelamatan uang dan aset negara senilai lebih dari Rp132 triliun, serta mengungkap potensi penyimpangan sebesar Rp20 triliun. Namun, kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit masih menjadi tantangan besar. “Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab lintas aktor kebijakan” kata Wakil Ketua BPK.

Menutup sambutannya, Wakil Ketua BPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengawasan yang bersifat kolektif dan adaptif terhadap tantangan digital. “Pemberantasan fraud bukanlah pilihan tambahan, melainkan fondasi dari keberlanjutan bangsa. Mari kita pastikan bahwa integritas bukan hanya tertulis di dinding, tetapi tertanam dalam setiap tindakan dan keputusan kelembagaan” pungkas Wakil Ketua BPK.

01/07/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit 2025, Ketua BPK Dorong Kolaborasi Global

by admin2 30/06/2025
written by admin2

WARTA PEMERIKSA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menegaskan pentingnya solidaritas global antar lembaga pemeriksa negara dalam menghadapi tantangan pendanaan infrastruktur dan pembangunan tenaga kerja masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri SAI20 Summit 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24–25 Juni 2025.

Pertemuan tahunan ini merupakan forum para pimpinan lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/SAI) dari negara-negara anggota G20. Tahun ini, SAI Afrika Selatan menjadi tuan rumah sekaligus memegang kepemimpinan SAI20, melanjutkan estafet dari Brazil (2024), India (2023), dan BPK Indonesia sebagai inisiator pada 2022.

Selain sembilan SAI negara G20 yang hadir, termasuk Arab Saudi, Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab, forum ini juga diikuti oleh SAI dari negara undangan seperti Djibouti, Nigeria, Kenya, Norwegia, Maroko, dan Mesir. Organisasi regional AFROSAI-E turut berpartisipasi.

SAI20 2025 mengangkat tema yang selaras dengan nilai “ubuntu” Afrika Selatan, yakni solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dua isu utama dibahas dalam pertemuan ini: Public Infrastructure Funding dan Future-Ready Workforce. Melalui SAI20 Communiqué, para peserta menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi antar SAI untuk mendorong akuntabilitas publik, mendukung proses demokrasi, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah.

Dalam sesi pleno, Ketua BPK menyoroti urgensi strategi pendanaan jangka panjang yang menyatukan investasi publik, keterlibatan swasta, dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan tahan terhadap disrupsi.

BPK turut menjadi panelis dalam sesi yang membahas pengaruh SAI dalam menjembatani kesenjangan keterampilanuntuk tenaga kerja yang sesuai untuk masa depan

Dalam diskusi ini, BPK memaparkan bagaimana lembaga pemeriksa dapat berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan keterampilan melalui audit kebijakan dan program pelatihan tenaga kerja.

30/06/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan UAEAA Perkuat Kerja Sama Pemeriksaan

by admin2 26/06/2025
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) memperkuat kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan dilakukan pada Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.

Ketua BPK Isma Yatun menyebut penandatanganan MoU ini sebagai langkah strategis dan formal atas komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik.

“Nota kesepahaman ini menjadi kerangka kerja sama yang komprehensif, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta mendukung berbagai inisiatif bersama dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme di bidang pemeriksaan sektor publik,” ujar Ketua BPK.

Melalui MoU ini, BPK dan UAEAA berkomitmen memperluas kerja sama dalam sejumlah bidang strategis, termasuk pemberantasan korupsi, pemeriksaan teknologi informasi, penguatan kerangka hukum, serta isu ketahanan pangan. 

Kolaborasi ini juga mencakup pelatihan bersama, program pertukaran, dan pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis praktik terbaik global.

Selama ini, BPK dan UAEAA telah menjalin hubungan kelembagaan yang erat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti INTOSAI dan ASOSAI. Keduanya tergabung dalam sejumlah kelompok kerja, antara lain Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WG FACML), dan Working Group on the Impact of Science and Technology on Auditing (WG ISTA), serta terlibat dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI). 

Di ASOSAI, kedua lembaga juga bekerja sama dalam WGEA, dengan UAEAA menjabat sebagai anggota Governing Board ASOSAI dan INTOSAI.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi kemitraan transformatif yang memperkuat kontribusi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efektif di tingkat nasional, regional, maupun global

26/06/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Untuk Apa BPK Memeriksa Organisasi Internasional?

by admin2 24/06/2025
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah organisasi internasional. Sebenarnya, untuk apa BPK melakukan itu?

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Renvaja) BPK, Novy G. A. Pelenkahu, menyampaikan hal itu terkait dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2025-2029. Dari visi dan misi yang terdapat dalam Renstra tersebut, diharapkan BPK menjadi lembaga pemeriksa yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara yang ada di dalam pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara itu adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Hal yang saya coba garis bawahi di antara pencapaian tujuan negara, yaitu yang keempat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Novy.

Dari tujuan negara tersebut, Novy mengatakan, lembaga negara lain telah berkiprah dengan cara masing-masing. Novy mencontohkan, TNI berkiprah dengan mengirimkan pasukan perdamaian, POLRI dengan aktif dalam kegiatan Interpol, dan Kementerian Luar Negeri dengan berbagai diplomasinya.

Sementara itu, BPK dapat berperan dengan turut aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga internasional, khususnya di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, Novy menekankan, kiprah BPK di lingkungan internasional itu merupakan bentuk upaya pencapaian tujuan negara.

“Jadi jika ada yang bertanya untuk apa BPK melakukan pemeriksaan lembaga internasional, maka itu (pencapaian tujuan negara) adalah salah satu alasannya,” kata Novy.

BPK pun telah membuktikan diri dengan pencapaian menjadi pemeriksa di sejumlah lembaga internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Saat ini, BPK tengah berupaya untuk mendapatkan posisi sebagai Ketua UN Board of Auditors (BoA).

“Kalau kita menjadi salah satu negara yang memeriksa United Nation secara khusus dalam hal ini sebagai representasi Asia, maka akan lebih banyak lagi lembaga internasional yang diperiksa oleh BPK,” ujar Novy.

Sejalan dengan itu, BPK pun telah melaksanakan perombakan organisasi dengan adanya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Pelaksana BPK. Dalam perubahan itu, BPK kini memiliki Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Ditjen PKN VIII dan OI) yang membawahi Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional (POI). Di dalam unit kerja tersebut, BPK kemudian menempatkan  pemeriksa-pemeriksa yang akan bekerja dalam berbagai tugas pemeriksaan pada lembaga internasional.

24/06/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Rampungkan Pemeriksaan WIPO, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

by admin2 23/06/2025
written by admin2

JENEWA, WARTA PEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) usai merampungkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin (17/6/2025) di kantor pusat WIPO, Jenewa, Swiss, oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono, dalam rangkaian kegiatan the 39th Session of the Program and Budget Committee (PBC), forum perwakilan negara anggota WIPO di bidang anggaran dan keuangan.

Laporan mencakup tiga aspek utama, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hasil pemeriksaan keuangan, Wakil Ketua BPK menyatakan bahwa laporan keuangan WIPO telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan ketentuan keuangan WIPO. Namun, BPK memberikan sejumlah catatan penting kepada manajemen, termasuk perlunya optimalisasi dan otomasi sistem pelaporan keuangan serta penyesuaian kebijakan akuntansi.

Untuk aspek kinerja, BPK menilai bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif atas dua pilar dalam kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) WIPO 2022–2026, yakni pilar edukasi publik tentang kekayaan intelektual dan pilar penguatan kemitraan global.  Meski demikian, BPK merekomendasikan peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja (KPI) yang lebih terukur dan relevan.

Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut manajemen WIPO terhadap temuan sebelumnya. WIPO tercatat telah menyelesaikan sekitar 91 persen dari total rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal pada periode sebelumnya.

BPK juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dari berbagai pihak selama proses pemeriksaan, khususnya Sekretariat WIPO yang telah menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan secara responsif. 

Penyerahan laporan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanggapan dari delegasi negara anggota yang hadir, termasuk dari Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Rusia, yang mengapresiasi kualitas laporan serta mendorong tindak lanjut rekomendasi demi peningkatan akuntabilitas organisasi.

23/06/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

by Ratna Darmayanti 23/06/2025
written by Ratna Darmayanti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Salah satu bukti nyata dampak positif kehadiran BPK adalah upaya penyelamatan keuangan negara yang telah mencapai Rp141,17 triliun sejak tahun 2005.

Upaya berkelanjutan ini adalah komitmen BPK untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi sorotan dari peringatan HUT ke-78
BPK yang digelar awal tahun ini. Usia 78 tahun bagi BPK menjadi sebuah momentum krusial untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian bagi bangsa dan negara. BPK juga telah mengemban amanah konstitusi dengan dedikasi tinggi serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

Informasi ini menjadi bagian dari laporan utama yang redaksi siapkan dalam Warta BPK edisi Januari 2025. Masih dalam rangkaian HUT, segenap insan BPK turun ke jalan di kawasan car free day (CFD) Jakarta pada 12 Januari 2025. Kegiatan bertajuk “BPK Menyapa” itu merupakan salah satu wujud kampanye peningkatan public awareness tentang tugas BPK kepada masyarakat luas.

Simak juga pengalaman pemeriksa dari Direktorat Jenderal Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Han Han Edyamsyah. Dia berbagi ilmu usai mengikuti program secondment pemeriksaan laporan keuangan di Audit Office of New South Wales (AO NSW), Australia. Program ini bertujuan
untuk memberikan pengalaman internasional bagi auditor BPK dengan harapan membawa perbaikan dalam praktik pemeriksaan di Indonesia.

Jangan lewatkan wawancara eksklusif redaksi dengan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq. Sosok ini tidak asing dalam dunia pemeriksaan keuangan negara. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, pria yang memulai kariernya sebagai pemeriksa di BPKP ini telah menorehkan banyak prestasi dan kontribusi signifikan bagi BPK. Melalui dedikasi, profesionalisme, dan visi yang tajam, Akhsanul Khaq
terus berupaya memajukan BPK sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan dalam Warta BPK edisi perdana di 2025 ini. Selamat membaca Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025.

23/06/2025
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
  • Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Maret 2025

    07/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi Februari 2025

    04/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id