Saturday, 5 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaan BPK

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

IMLI Apresiasi Kinerja Pemeriksaan BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Direktur International Maritime Law Institute (IMLI) Prof. Norman Martínez Gutiérrez mengapresiasi kinerja pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada lembaganya. Pemeriksaan BPK dinilai telah membantu peningkatan tata kelola IMLI.

Hal tersebut disampaikan Direktur IMLI kepada Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan IMO International Maritime Law Institute (IMLI) Tahun 2024 di Msida, Malta, Kamis (6/2/2025). IMLI adalah institusi akademik yang berfokus pada bidang hukum kelautan dan berada di bawah kendali International Maritime Organization (IMO), salah satu organisasi PBB, yang berbasis di London.

Pemeriksaan Laporan Keuangan IMLI tersebut merupakan pelaksanaan mandat atas penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal periode kedua sesuai hasil keputusan IMO Assembly pada bulan Desember 2023.

Direktur IMLI menegaskan  menyambut baik rencana pemeriksaan terinci BPK dan menyampaikan bahwa Manajemen IMLI berkomitmen untuk secara transparan dan akutabel memberikan akses terhadap seluruh data dan informasi kepada BPK. Manajemen juga IMLI mengapresiasi rekomendasi pemeriksaan BPK yang telah membantu IMLI secara efektif meningkatkan tata kelolanya.

Dalam entry meeting ini, ada sejumlah hal yang disampaikan Ketua BPK. Ketua BPK mengomunikasikan kepada Direktur IMLI dan manajemen IMLI lainnya, antara lain, mengenai tujuan dan lingkup pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, dan harapan pemeriksaan.

Selain itu, Ketua BPK mengapresiasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang tinggi serta komunikasi yang efektif yang sudah terjalin sejak tahun 2021. Ketua BPK berharap pemeriksaan yang efektif serta berkualitas dapat tercapai sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan.

Pihak manajemen IMLI lainnya yang turut hadir dalam pertemuan ini adalah Miriam Vella, Head of Finance and Personnel dan Elda Kazara-Belja, Head of Administration. Sementara dari Tim Pemeriksa BPK, turut hadir Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti serta Tim Pemeriksa turut mendampingi entry meeting tersebut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

Kepada BNPT, BPK Ingatkan Pentingnya Peran Inspektorat 

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Pada Entry Meeting Pemeriksaan LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) TA 2024, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan peran penting inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah/ APIP (4/2). Sebagai pengawas intern, inspektorat penting karena mampu mengawal keseluruhan proses perbaikan yang berkesinambungan. Pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. Pada entry meeting ini, fokus pemeriksaan pada LK BNPT adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap dan kas.  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Apresiasi Komitmen Kemenkumham dalam Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadyana mengapresiasi komitmen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Apresiasi ini disampaikan Anggota I dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kemenkumham tahun 2024, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Anggota I mengatakan, berdasarkan data Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kemenkumham hingga 30 Juni 2024, diperoleh informasi bahwa atas 2.369 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kemenkumham, sebanyak 2.141 rekomendasi atau sebesar 90,38% telah dilaksanakan/ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Adapun sisanya, sebanyak 227 rekomendasi atau sebesar 9,58 persen. Kemudian, tidak ada rekomendasi yang belum ditidaklanjuti, dan hanya 1 rekomendasi atau sebesar 0,04 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

“Kami mengapresiasi kinerja Itjen dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut ini, termasuk juga dalam pemanfaatan aplikasi SIPTL. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dibina sehingga tren penyelesaian tindak lanjut akan terus meningkat,” kata Anggota I.

Terkait dengan penyelesaian kasus kerugian negara, berdasarkan data Pemantauan Kerugian Negara hingga 30 Juni 2024, diketahui bahwa atas 341 kasus senilai Rp292,42 miliar telah dilakukan penyelesaian sebanyak 279 kasus senilai Rp78,43 miliar dan terdapat empat kasus kerugian negara yang telah dihapus senilai Rp6,12 Juta.

Pada tahun ini, pemeriksaan LK dilakukan di tengah perubahan struktural Kemenkumham yang kini terbagi menjadi tiga kementerian baru Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). BPK menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam belanja barang dan jasa, serta penggunaan mekanisme pengadaan yang berisiko meningkatkan biaya. Selain itu, efektivitas mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) juga menjadi fokus utama untuk memastikan keakuratan penyajian kas dan belanja.

Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK. Supratman menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan fokus pada substansi hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem, BPK menargetkan agar pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperbaiki tata kelola keuangan Kemenkumham demi kepentingan publik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Majalah Warta Pemeriksa Edisi Desember 2024

by Ratna Darmayanti
written by Ratna Darmayanti

Warta Pemeriksa edisi Desember 2024 antara lain mengangkat mengenai pentingnya upaya pemberantasan fraud. Hal ini mengingat fraud atau kecurangan menjadi tantangan penting karena memiliki dampak buruk berupa kerugian finansial, merusak integritas, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meyakini perlu ada penguatan kerja sama antarlembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya pemberantasan fraud. Apalagi BPK memiliki mandat kuat untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan mandat ini, BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik. BPK juga memberikan laporan yang objektif dan dapat dipercaya kepada DPR, DPD, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, BPK melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara.

Simak hasil wawancara dengan Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara yang menjelaskan tentang tiga peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga peran itu yakni preventif, detektif, dan represif. Terkait peran preventif, kata I Nyoman Wara, BPK membantu mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut salah satunya dilakukan BPK melalui pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) non-investigatif.

Dari sisi peran detektif, BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif apabila dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan terdapat temuan-temuan yang berindikasi pidana atau berindikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif.

Sedangkan terkait pendekatan represif, BPK berperan membantu proses penegakan hukum terhadap korupsi melalui penyampaian temuan berindikasi korupsi maupun hasil penghitungan kerugian negara kepada aparat penegak hukum (APH).

Edisi Desember ini juga berisi tentang penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan IHPS I 2024 dilakukan langsung oleh Ketua BPK didampingi Wakil Ketua dan para Anggota BPK.

BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN. Kemudian opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas empat LKKL (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional).

Berdasarkan IHPS I 2024, BPK menyampaikan 29 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI) dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,90 triliun kepada instansi penegak hukum pada periode 2017 sampai 28 Juni 2024. Kemudian 437 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,19 triliun pada periode yang sama. BPK juga telah melaksanakan 371 kasus Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada tahap persidangan.

Edisi kali ini juga memuat mengenai catatan prestasi baru BPK di kancah internasional. BPK ditunjuk menjadi pemeriksa eksternal the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) atau Organisasi Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman periode tahun 2025-2029. Melalui perannya sebagai pemeriksa eksternal di UPOV, maka BPK berkontribusi dalam pertanian berkelanjutan di dunia.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca budiman sekalian. Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Desember 2024.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

WMU Serahkan LK “Unaudited” kepada BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — World Maritime University (WMU) menyerahkan Laporan Keuangan WMU Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WMU menyerahkan LK kepada perwakilan BPK yang hadir secara langsung di Malmo, Swedia, pada 3 Februari 2025, dalam rangkaian kegiatan taklimat awal (entry meeting).

Entry meeting atas pemeriksaan LK WMU dilaksanakan secara hibrida. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagai penanggung jawab pemeriksaan yang hadir secara virtual, menegaskan komitmen BPK untuk melaksanakan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan International Standards of Auditing (ISA).

“Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan WMU,” kata Bahtiar Arif.

Presiden WMU, Professor Maximo Q. Mejia, Jr., menyambut baik kedatangan Tim Pemeriksa dari BPK serta mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam meningkatkan pengelolaan keuangan WMU.

Maximo juga menyatakan kesiapan manajemen WMU untuk membantu dan mendukung penuh proses pelaksanaan pemeriksaan.

Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Kusuma Ayu Rusnasanti, Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional, sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan disertai Tim Pemeriksa. Sementara itu, Tim WMU yang turut mendampingi antara lain Leo Viajar dan Tim dari Finance & Administrative Services, serta Tim dari Human Resources

Sebagai informasi, WMU adalah institusi akademik bidang kemaritiman yang berlokasi di Malmö, Swedia dan berada di bawah kendali salah satu organisasi PBB yaitu International Maritime Organization (IMO).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Lakukan Kunjungan Resmi, Ketua BPK dan AGO Singapura Bahas Penguatan Transformasi Digital

by Admin
written by Admin

SINGAPURA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditor-General’s Office (AGO) Singapura membahas upaya penguatan transformasi digital dan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan pengadaan sektor publik. Hal itu menjadi topik penting yang dibahas dari kunjungan resmi tingkat tinggi Ketua BPK Isma Yatun ke AGO Singapura pada
Selasa (4/2/2025).

Selain itu, BPK dan AGO Singapura juga membahas implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam pemeriksaan keuangan. Pertemuan tersebut juga membahas persiapan ASEANSAI Summit yang akan diselenggarakan pada 11-13 November 2025 di Singapura.

Dalam kesempatan ini, kedua pihak saling bertukar pandangan tentang peran ASEANSAI dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan di kawasan ASEAN, serta hal-hal strategis yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang.

Dalam pertemuan itu, Ketua BPK Isma Yatun didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo. Sementara, delegasi BPK diterima langsung oleh Auditor-General Singapura, Goh Soon Poh, didampingi Deputy Auditor-General, Rina Chua, dan Assistant Auditor-General, Mabel Watt, serta pejabat lainnya.

Kedua pihak mendiskusikan penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang sebelumnya telah dibahas pada  pertemuan tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta.

Melalui kunjungan ini, BPK dan AGO berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam sinergi dalam pemeriksaan sektor publik. Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat regional dan global.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Warta Pemeriksa Edisi November 2024

by Ratna Darmayanti
written by Ratna Darmayanti

Komitmen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi isu utama yang diangkat dalam Pemeriksa review atau penelaahan sejawat yang dilakukan terhadap BPK pada tahun ini. edisi November 2024. Komitmen ini sekaligus menindaklanjuti hasil Warta peer BPK memastikan peer review tersebut tak berakhir di atas kertas, tapi juga ditindaklanjuti oleh satuan kerja masing-masing. Terkait penguatan integritas, Inspektorat Utama BPK menyatakan telah menyusun sejumlah langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi peer review demi terus
memperkuat integritas BPK.

Mengenai etika dan integritas, tim penelaah memang telah menyatakan, BPK memiliki rekam jejak yang panjang untuk menjaga nilai-nilai dasarnya. BPK juga telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Simak apa saja instrumen itu di rubrik Sorotan.

Di rubrik BPK Bekerja, simak laporan tentang pemeriksaan kinerja atas kesiapan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau dalam sektor ketenagalistrikan tahun 2021 sampai semester I tahun 2023. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi serta instansi terkait lainnya.

Kemudian pemeriksaan kepatuhan BPK atas pengelolaan investasi non-permanen pemerintah tahun 2020 sampai 2023. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya.

Simak juga informasi mengenai prestasi BPK di dunia internasional yang terpilih menjadi pemeriksa ekternal organisasi penghapusan senjata kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Semakin menegaskan kapabilitas dalam melakukan pemeriksaan organisasi internasional, BPK akan mengaudit operasional keuangan dan administrasi OPCW untuk masa jabatan awal (initial term) tiga tahun, yaitu tahun anggaran 2027-2029. Pemilihan BPK sebagai pemeriksa eksternal OPCW disepakati dalam pertemuan negara-negara pihak OPCW, Conference of State Parties (CSP) ke-29. Pertemuan ini berlangsung di Den Haag, Belanda, 25-29 November 2024.

Di rubrik teknologi, redaksi menyiapkan laporan tentang kecerdasan buatan (AI) tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai sektor, termasuk dalam lembaga pemeriksa negara (supreme audit institution atau SAI). Dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan negara, SAI menghadapi tantangan besar untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks ini, integrasi AI dianggap sebagai solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses
audit.

Jangan lewatkan juga paparan tentang kesehatan mental mengenai cara cerdas mengatasi overthinking dan menemukan ketenangan batin. Overthinking membuat pikiran kita terus berputar tanpa arah yang jelas, menciptakan kekacauan mental yang menguras energi. Tak hanya membuat kita lelah secara emosional, overthinking juga dapat merusak kesehatan fisik
dan mental, bahkan berujung pada kecemasan berlebihan, stres, dan depresi. Simak bagaimana cara agar insan BPK dapat mengatasi overthinking dan menemukan kedamaian batin di tengah kesibukan hidup.

Masih banyak laporan menarik lain yang redaksi siapkan. Selamat menikmati Warta Pemeriksa Edisi November 2024.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Entry Meeting Laporan Keuangan, BPK Tekankan Sejumlah Hal kepada KPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan anggaran. Hal tersebut seperti belanja barang dan modal hingga pengelolaan kas.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam kegiatan entry meeting atas laporan keuangan KPK yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (24/1/2025) mengatakan, sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan interim sebelumnya, BPK melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa terdapat risiko dalam pelaksanaan anggaran.

Pertama, terkait pelaksanaan belanja barang danmodal KPK melaksanakan pengadaan melalui belanja barang dan modal untuk mendukung tugas dan fungsi KPK, maka perlu diuji apakah pelaksaan belanja barang dan modal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan apakah belanja barang dan modal yang dilakukan sudah memberikan manfaat seperti yang direncakan.

Kedua, pengelolaan persediaan barang rampasan. Anggota I mengatakan, salah satu hal unik yang ada dalam pengelolaan persediaan KPK adalah barang rampasan. Barang rampasan adalah persediaan yang berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah sesuai memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. “Mengingat sesuai dengan konfresnsi pers tahun 2024 diketahui pada tahun 2024 perkara inkracht yang ada di KPK adalah sebanyak 83 perkara, maka perlu diuji apakah seluruh rampasan dari perkara inkracht tersebut telah tercatat dalam laporan keuangan tahun 2024,” kata Anggota I BPK.

Ketiga, Anggota I mengingatkan KPK mengenai aset tak berwujud (ATB). Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023, diketahui KPK belum merumuskan kebijakan akuntansi yang mengatur terkait penyesuaian masa manfaat yang disebabkan oleh pengembangan ATB.

Selanjutnya sesuai dengan hasil pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2024 diketahui KPK telah menerima Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor Nomor S-386/KN.2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang masa manfaat ATB, dalam surat tersebut Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara memerintahkan agar KPK melakukan identifikasi terkait pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksud sebagai beban atau telah memenuhi kriteria sebagai kapitalisasi ATB. Selain itu, melakukan dentifikasi terhadap masa manfaat ATB tersebut merupakan terbatas atau tak terbatas, mengingat amortisasi hanya dapat diterapkan pada ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Maka perlu diadakan pengujian apakah KPK telah melakukan saran dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara tersebut.

Keempat, soal pengelolaan kas lainnya. Kas lainnya pada KPK digunakan untuk pendapatan uang sitaan yang sudah inkracht, jasa giro rekening uang titipan, dan uang gratifikasi. Mengingat risiko bawaan dari kas dan tingkat perputarannya yang tinggi maka perlu diuji lebih lanjut tentang penatausahaan kas lainnya pada KPK.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Anggota I BPK kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai perwakilan dari entitas pemeriksaan yang menandakan bahwa pemeriksaan telah dimulai.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota III BPK Akhsanul Khaq, para Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara I/Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, dan pejabat struktuktural dan fungsional di lingkungan KPK serta tim pemeriksa BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaIHPS I 2024InfografikSLIDER

Perencanaan Kebutuhan BMN Belum Memadai

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem perencanaan kebutuhan barang milik negara (BMN). Berdasarkan pemeriksaan BPK, perencanaan kebutuhan BMN belum memadai. Berikut hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BMN tahun 2021-2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, serta instansi terkait lainnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id