Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa jumlah kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan sepanjang periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun. Dari jumlah itu, kerugian negara/daerah paling banyak terdapat pada pemerintah daerah (pemda).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas. Sepanjang periode 2005-semester I 2023, ratusan ribu rekomendasi telah dikeluarkan BPK.
Pada Semester I Tahun 2023, BPK telah menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 s.d. semester I tahun 2022. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi terkait lainnya di beberapa daerah di Indonesia.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada infografik berikut ini.
Pada Semester 1 Tahun 2023, BPK telah menyelesaikan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada 11 BUMN/anak perusahaan. Informasi lebih lanjut dapat disimak pada infografik berikut.
PROYEK pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) merupakan salah satu proyek strategis nasional. Guna Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan.
Informasi selengkapnya dapat dilihat pada infografik berikut.
BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III 2022 pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya.
Hasil pemeriksaan mengemukakan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022
pada Kementerian ESDM, KLHK, serta instansi terkait lainnya dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria.
Selengkapnya dapat dilihat pada infografik berikut.
Pada 30 November 2019, BPK RI terpilih menjadi external auditor IMO. Indonesia mengungguli Italia dan Inggris, yang bersaing sebagai kandidat external auditor IMO untuk periode 2020 – 2023 pada sidang IMO Assembly ke 31 di Markas Besar IMO, London, Inggris. terpilihnya Indonesia sebagai eksternal auditor IMO menunjukkan kompetensi BPK semakin diakui secara internasional serta menggambarkan unggulnya diplomasi Indonesia.
Selengkapnya dapat disimak pada infografik berikut.
United Nation Panel of External Auditors (Panel Auditor Eksternal PBB) didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 1438 (XIV) pada tanggal 5 Desember 1959. Panel ini didirikan dengan tujuan meningkatkan koordinasi audit yang menjadi tanggung jawab anggota panel serta media bertukar informasi tentang metode dan tujuan audit.
Selengkapnya, dapat disimak pada infografik berikut.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) adalah dokumen atau laporan yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. Laporan ini juga memuat mengenai pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.
Lantas kepada siapa sajakah BPK wajib menyerahkan IHPS? Silakan simak infografik berikut.
BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada 20 pemda. Keduapuluh objek pemeriksaan dimaksud, yaitu: Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Pemerintah Kota Manado, dan Pemerintah Kota Kupang.
Bagaimana hasil pemeriksaan dan permasalahan dalam pemeriksaan tersebut? Selebihnya dapat Anda simak pada infografik berikut.
