Friday, 4 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Gelar “Entry Meeting” Pemeriksaan dengan Kemlu, BPK Ungkap Pentingnya Astacita

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 pada Kamis (30/1/2025). Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan, pemeriksaan BPK dirancang menggunakan pendekatan Risk Based Audit agar mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mampu memberikan pandangan yang komprehensif serta terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

“Selaras dengan harapan Bapak Presiden Prabowo yang disampaikan pada acara penyerahan IHPS Semester I Tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK selalu mengarahkan pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampu menarik investasi dan devisa, mampu menciptakan keunggulan dalam bidang IPTEK, serta menambah kekuatan pertahanan dan keamanan,” ujar Nyoman dalam sambutannya.

Konsep Astacita yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo dijabarkan dalam 8 misi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bernegara. Ideologi, pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan yang kemudian dijabarkan kembali dalam 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

“BPK memandang bahwa tahun 2024 ini merupakan baseline dalam implementasi Astacita. Diharapkan dengan baseline yang baik, maka fondasi untuk membangun Indonesia Emas di tahun 2045 akan lebih kokoh,” ungkap Nyoman.

Dalam sambutannya, Nyoman juga menyampaikan hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II 2024 pada Kemlu. Hingga 31 Desember 2024, tercatat bahwa atas 2.280 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kemenlu, sebanyak 2.303 rekomendasi atau sebesar 81,66 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Sementara, sisanya yakni 437 rekomendasi atau sebesar 15,5 persen masih dalam proses, sebanyak 77 rekomendasi atau sebesar 2,73 persen  belum ditindaklanjuti, dan 3 rekomendasi atau sebesar 0,11 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Nyoman menyampaikan apresiasi atas kinerja Inspektorat Jenderal dan satker terkait dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut tersebut, termasuk juga dalam pemanfaatan aplikasi SIPTL. Ini karena dari grafik pada paparan dapat dilihat terdapat tren positif pada penyelesaian tindak lanjut sejak semester II tahun 2023.

“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dibina sehingga tren penyelesaian tindak lanjut akan terus meningkat,” kata Nyoman.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK dan SAI Malta Siap Bersinergi Tingkatkan Standar Pemeriksaan

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan terus menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara lain. Kali ini, BPK menjalin kerja sama dengan Malta National Audit Office.

Komitmen kerja sama tersebut ditekankan dalam pertemuan bilateral antara Ketua BPK Isma Yatun dengan Auditor General dari Malta National Audit Office Charles Deguara di Floriana, Malta, Kamis (6/2/2025).

Dalam pertemuan itu, Ketua BPK dan Charles Deguara mendiskusikan kerja sama bilateral yang dapat dilakukan antara kedua Supreme Audit Institution (SAI). Ketua BPK juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan SAI Malta kepada BPK dalam menjalankan berbagai peran internasionalnya. 

Ketua BPK menegaskan BPK siap untuk berbagi pengetahuan di bidang training, big data analytics, dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut. Sebagai sesama anggota aktif INTOSAI, pertemuan bilateral tersebut menandai adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi yang sejalan dengan nilai-nilai dan visi INTOSAI, yaitu meningkatkan standar pemeriksaan dan akuntabilitas pada sektor publik.

Deguara mengapresiasi kunjungan Ketua BPK. Senada dengan Ketua BPK, Deguara menekankan pentingnya kerja sama bilateral untuk penguatan kapasitas kedua SAI.

Deguara mengatakan, SAI Malta berfokus pada beberapa area kerja sama, di antaranya teknologi informasi, pemeriksaan investigatif dan SDGs, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Pertemuan bilateral ini turut dihadiri oleh Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional BPK Kusuma Ayu Rusnasanti, dan pejabat dari Malta National Audit Office yaitu Deputy Auditor General Noel Camilleri dan Liason Officer International Affairs, Dr. Rebecca Vassallo.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

IMLI Apresiasi Kinerja Pemeriksaan BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Direktur International Maritime Law Institute (IMLI) Prof. Norman Martínez Gutiérrez mengapresiasi kinerja pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada lembaganya. Pemeriksaan BPK dinilai telah membantu peningkatan tata kelola IMLI.

Hal tersebut disampaikan Direktur IMLI kepada Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan IMO International Maritime Law Institute (IMLI) Tahun 2024 di Msida, Malta, Kamis (6/2/2025). IMLI adalah institusi akademik yang berfokus pada bidang hukum kelautan dan berada di bawah kendali International Maritime Organization (IMO), salah satu organisasi PBB, yang berbasis di London.

Pemeriksaan Laporan Keuangan IMLI tersebut merupakan pelaksanaan mandat atas penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal periode kedua sesuai hasil keputusan IMO Assembly pada bulan Desember 2023.

Direktur IMLI menegaskan  menyambut baik rencana pemeriksaan terinci BPK dan menyampaikan bahwa Manajemen IMLI berkomitmen untuk secara transparan dan akutabel memberikan akses terhadap seluruh data dan informasi kepada BPK. Manajemen juga IMLI mengapresiasi rekomendasi pemeriksaan BPK yang telah membantu IMLI secara efektif meningkatkan tata kelolanya.

Dalam entry meeting ini, ada sejumlah hal yang disampaikan Ketua BPK. Ketua BPK mengomunikasikan kepada Direktur IMLI dan manajemen IMLI lainnya, antara lain, mengenai tujuan dan lingkup pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, dan harapan pemeriksaan.

Selain itu, Ketua BPK mengapresiasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang tinggi serta komunikasi yang efektif yang sudah terjalin sejak tahun 2021. Ketua BPK berharap pemeriksaan yang efektif serta berkualitas dapat tercapai sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan.

Pihak manajemen IMLI lainnya yang turut hadir dalam pertemuan ini adalah Miriam Vella, Head of Finance and Personnel dan Elda Kazara-Belja, Head of Administration. Sementara dari Tim Pemeriksa BPK, turut hadir Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti serta Tim Pemeriksa turut mendampingi entry meeting tersebut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Apresiasi Komitmen Kemenkumham dalam Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadyana mengapresiasi komitmen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Apresiasi ini disampaikan Anggota I dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kemenkumham tahun 2024, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Anggota I mengatakan, berdasarkan data Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kemenkumham hingga 30 Juni 2024, diperoleh informasi bahwa atas 2.369 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kemenkumham, sebanyak 2.141 rekomendasi atau sebesar 90,38% telah dilaksanakan/ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Adapun sisanya, sebanyak 227 rekomendasi atau sebesar 9,58 persen. Kemudian, tidak ada rekomendasi yang belum ditidaklanjuti, dan hanya 1 rekomendasi atau sebesar 0,04 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

“Kami mengapresiasi kinerja Itjen dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut ini, termasuk juga dalam pemanfaatan aplikasi SIPTL. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dibina sehingga tren penyelesaian tindak lanjut akan terus meningkat,” kata Anggota I.

Terkait dengan penyelesaian kasus kerugian negara, berdasarkan data Pemantauan Kerugian Negara hingga 30 Juni 2024, diketahui bahwa atas 341 kasus senilai Rp292,42 miliar telah dilakukan penyelesaian sebanyak 279 kasus senilai Rp78,43 miliar dan terdapat empat kasus kerugian negara yang telah dihapus senilai Rp6,12 Juta.

Pada tahun ini, pemeriksaan LK dilakukan di tengah perubahan struktural Kemenkumham yang kini terbagi menjadi tiga kementerian baru Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). BPK menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam belanja barang dan jasa, serta penggunaan mekanisme pengadaan yang berisiko meningkatkan biaya. Selain itu, efektivitas mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) juga menjadi fokus utama untuk memastikan keakuratan penyajian kas dan belanja.

Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK. Supratman menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan fokus pada substansi hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem, BPK menargetkan agar pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperbaiki tata kelola keuangan Kemenkumham demi kepentingan publik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

WMU Serahkan LK “Unaudited” kepada BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — World Maritime University (WMU) menyerahkan Laporan Keuangan WMU Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WMU menyerahkan LK kepada perwakilan BPK yang hadir secara langsung di Malmo, Swedia, pada 3 Februari 2025, dalam rangkaian kegiatan taklimat awal (entry meeting).

Entry meeting atas pemeriksaan LK WMU dilaksanakan secara hibrida. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagai penanggung jawab pemeriksaan yang hadir secara virtual, menegaskan komitmen BPK untuk melaksanakan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan International Standards of Auditing (ISA).

“Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengelolaan keuangan WMU,” kata Bahtiar Arif.

Presiden WMU, Professor Maximo Q. Mejia, Jr., menyambut baik kedatangan Tim Pemeriksa dari BPK serta mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam meningkatkan pengelolaan keuangan WMU.

Maximo juga menyatakan kesiapan manajemen WMU untuk membantu dan mendukung penuh proses pelaksanaan pemeriksaan.

Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Kusuma Ayu Rusnasanti, Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional, sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan disertai Tim Pemeriksa. Sementara itu, Tim WMU yang turut mendampingi antara lain Leo Viajar dan Tim dari Finance & Administrative Services, serta Tim dari Human Resources

Sebagai informasi, WMU adalah institusi akademik bidang kemaritiman yang berlokasi di Malmö, Swedia dan berada di bawah kendali salah satu organisasi PBB yaitu International Maritime Organization (IMO).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Lakukan Kunjungan Resmi, Ketua BPK dan AGO Singapura Bahas Penguatan Transformasi Digital

by Admin
written by Admin

SINGAPURA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditor-General’s Office (AGO) Singapura membahas upaya penguatan transformasi digital dan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan pengadaan sektor publik. Hal itu menjadi topik penting yang dibahas dari kunjungan resmi tingkat tinggi Ketua BPK Isma Yatun ke AGO Singapura pada
Selasa (4/2/2025).

Selain itu, BPK dan AGO Singapura juga membahas implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management) dalam pemeriksaan keuangan. Pertemuan tersebut juga membahas persiapan ASEANSAI Summit yang akan diselenggarakan pada 11-13 November 2025 di Singapura.

Dalam kesempatan ini, kedua pihak saling bertukar pandangan tentang peran ASEANSAI dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan di kawasan ASEAN, serta hal-hal strategis yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang.

Dalam pertemuan itu, Ketua BPK Isma Yatun didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo. Sementara, delegasi BPK diterima langsung oleh Auditor-General Singapura, Goh Soon Poh, didampingi Deputy Auditor-General, Rina Chua, dan Assistant Auditor-General, Mabel Watt, serta pejabat lainnya.

Kedua pihak mendiskusikan penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam bidang pemeriksaan sektor publik yang sebelumnya telah dibahas pada  pertemuan tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta.

Melalui kunjungan ini, BPK dan AGO berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam sinergi dalam pemeriksaan sektor publik. Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat regional dan global.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Entry Meeting Laporan Keuangan, BPK Tekankan Sejumlah Hal kepada KPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan anggaran. Hal tersebut seperti belanja barang dan modal hingga pengelolaan kas.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam kegiatan entry meeting atas laporan keuangan KPK yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (24/1/2025) mengatakan, sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan interim sebelumnya, BPK melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa terdapat risiko dalam pelaksanaan anggaran.

Pertama, terkait pelaksanaan belanja barang danmodal KPK melaksanakan pengadaan melalui belanja barang dan modal untuk mendukung tugas dan fungsi KPK, maka perlu diuji apakah pelaksaan belanja barang dan modal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan apakah belanja barang dan modal yang dilakukan sudah memberikan manfaat seperti yang direncakan.

Kedua, pengelolaan persediaan barang rampasan. Anggota I mengatakan, salah satu hal unik yang ada dalam pengelolaan persediaan KPK adalah barang rampasan. Barang rampasan adalah persediaan yang berasal dari barang rampasan para terpidana KPK yang telah sesuai memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. “Mengingat sesuai dengan konfresnsi pers tahun 2024 diketahui pada tahun 2024 perkara inkracht yang ada di KPK adalah sebanyak 83 perkara, maka perlu diuji apakah seluruh rampasan dari perkara inkracht tersebut telah tercatat dalam laporan keuangan tahun 2024,” kata Anggota I BPK.

Ketiga, Anggota I mengingatkan KPK mengenai aset tak berwujud (ATB). Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023, diketahui KPK belum merumuskan kebijakan akuntansi yang mengatur terkait penyesuaian masa manfaat yang disebabkan oleh pengembangan ATB.

Selanjutnya sesuai dengan hasil pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2024 diketahui KPK telah menerima Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor Nomor S-386/KN.2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang masa manfaat ATB, dalam surat tersebut Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara memerintahkan agar KPK melakukan identifikasi terkait pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksud sebagai beban atau telah memenuhi kriteria sebagai kapitalisasi ATB. Selain itu, melakukan dentifikasi terhadap masa manfaat ATB tersebut merupakan terbatas atau tak terbatas, mengingat amortisasi hanya dapat diterapkan pada ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Maka perlu diadakan pengujian apakah KPK telah melakukan saran dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara tersebut.

Keempat, soal pengelolaan kas lainnya. Kas lainnya pada KPK digunakan untuk pendapatan uang sitaan yang sudah inkracht, jasa giro rekening uang titipan, dan uang gratifikasi. Mengingat risiko bawaan dari kas dan tingkat perputarannya yang tinggi maka perlu diuji lebih lanjut tentang penatausahaan kas lainnya pada KPK.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Anggota I BPK kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai perwakilan dari entitas pemeriksaan yang menandakan bahwa pemeriksaan telah dimulai.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota III BPK Akhsanul Khaq, para Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara I/Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Sarjono, dan pejabat struktuktural dan fungsional di lingkungan KPK serta tim pemeriksa BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaIHPS I 2024InfografikSLIDER

Perencanaan Kebutuhan BMN Belum Memadai

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Keuangan untuk memperbaiki sistem perencanaan kebutuhan barang milik negara (BMN). Berdasarkan pemeriksaan BPK, perencanaan kebutuhan BMN belum memadai. Berikut hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan BMN tahun 2021-2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang, serta instansi terkait lainnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mensos Berkunjung ke BPK, Anggota III Ingatkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

by Admin
written by Admin

JAKARTA — Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III dan Kepala Auditorat III.B menerima kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, beserta jajaran pejabat Kementerian Sosial. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI pada Senin (20/1/2025).

Agenda diskusi yang dilakukan terkait program kerja ke depan dan dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Kementerian Sosial.

Anggota III BPK dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal, antara lain, memberi apresiasi kepada Kemensos atas persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang relatif tinggi. Sampai dengan semester I 2024 telah mencapai angka 85,13 persen rekomendasi yang telah sesuai.

Tindak lanjut yang optimal atas rekomendasi pemeriksaan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan, penyajian yang sesuai standar, SPI dan pengungkapan serta kinerja entitas. Selain itu, Anggota III menyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat diwujudkan melalui ketaatan pada peraturan, upaya perbaikan kinerja entitas dan pelaporan yang berkualitas.

Lebih lanjut, Anggota III BPK RI menekankan upaya sinergi antara pemeriksaan BPK dan pencapaian visi misi entitas. BPK melalui peran pemeriksaan akan mendorong upaya pemerintah untuk dapat berjalan sesuai visi dan misinya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id