Berita Foto

Foto: Biro Humas dan KSI / Anto

Organisasi Internasional Badan Pemeriksa Se-dunia (INTOSAI) dan PBB menilai bahwa komunikasi efektif dengan stakeholders adalah hal yang penting bagi lembaga pemeriksa seperti BPK. Stakeholders engagement adalah salah satu elemen kunci dalam mewujudkan public accountability.

Untuk membangun long-term engagement dengan stakeholders BPK, baik dari kalangan internal maupun eksternal, di tingkat nasional maupun global, diperlukan sinergi dan strategi komunikasi yang efektif serta komprehensif.  Humas BPK sebagai gatekeeper informasi perlu mengidentifikasi tantangan dan risiko untuk mewujudkan strategi komunikasi yang efektif. “Penanganan komunikasi publik harus memiliki panduan dan program yang dirancang sistematis dan berkelanjutan, tidak boleh lagi hanya dilakukan saat terjadi krisis,” ungkap Ketua BPK dalam Pembukaan Rakor Kehumasan BPK Tahun 2023 di Auditorium BPK, Jakarta (23/10). 

Ketua BPK, Isma Yatun, dan Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto berkesempatan hadir pada peresmian beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur (2/10). 

Menurut Presiden, KCJB merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di Tanah Air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun dengan TOD (transit oriented development).

KCJB yang diberi nama Whoosh adalah layanan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam. BPK telah melakukan pemeriksaan terkait pembiayaan proyek KCJB. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk nyata komitmen BPK untuk mengawal keuangan negara.

“BPK telah menyusun Kerangka Strategi Pencapaian SDGs yang mengadopsi empat pendekatan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),” ungkap Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto. Strategi disusun dengan mempertimbangkan tantangan global dan laporan SDGs Edisi Khusus pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa kemajuan SDGs berada di luar jalur.  

Strategi tersebut adalah mengkaji kesiapan nasional untuk SDGs dimana BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menanamkan prinsip “No one left behind” dalam kebijakannya; melakukan audit kinerja SDGs dengan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan; menilai dan mendukung Tujuan SDGs 16 dan 17, khususnya terkait dengan lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel; serta menjadi organisasi teladan dalam transparansi dan akuntabilitas. BPK merupakan SAI pertama yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan mengkaji Voluntary National Report (VNR).

Kerangka strategi tersebut dipaparkan Hendra Susanto, saat menjadi Keynote Speaker dalam konferensi internasional the 8th Sriwijaya Economics, Accountings and Bussines Conference (SEAB) 2023 bertema “Business and Economics Post-Pandemic: Recovery, Digitalization, and Sustainability”, di Palembang (28/9).

Swedish National Audit Office (SNAO) dan BPK mendiskusikan rencana kerja sama dengan ASEANSAI. Ada beberapa bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan antara ASEANSAI dengan SNAO. Dalam bidang pelatihan, diharapkan SNAO dapat berperan untuk mereviu model pelatihan serta sebagai narasumber ahli. 

Dalam hal knowledge sharing, SNAO diharapkan dapat menjadi Subject Matter Expert (SME) di beberapa program knowledge sharing committee (KSC), serta memberikan pelatihan bagi trainer untuk mengorganisasi program KSC online. Selain itu, bidang kerja sama lain yang diharapkan adalah mengenai Renstra. ASEANSAI mengharapkan keterlibatan SNAO dalam pengembangan mid-term review, penyiapan Renstra dan rencana implementasinya (2026-2029), serta revisi Monitoring and Evaluation System (MES).

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pada level strategis dan kemampuan SAI di kawasan ASEAN,” sebut Sekretaris Jenderal BPK selaku Head of ASEANSAI Secretariat. Pertemuan antara SNAO dan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI berlangsung di Ruang Sekretariat ASEANSAI, Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Selasa (19/9).