Wednesday, 9 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

Achmad Anshari

Berita FotoSLIDER

Sinergi BPK dan DPD

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan dapat bersinergi dalam membahas hal-hal yang menjadi laporan dan temuan BPK dalam pemeriksaan selama satu semester pada tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, dalam Rapat Konsultasi antara BPK dan DPD yang membahas Hasil Pengawasan Semester II 2021 di Jakarta (28/6).

Pada pertemuan tersebut, BPK memaparkan hal-hal penting yang diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, serta memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Anggota Komite IV DPD.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Catatan BPK atas Proses Tindak Lanjut Kemendag

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK mencatat, terdapat rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut oleh Kementerian Perdagangan antara lain: realisasi belanja barang non operasional lainnya berupa pembayaran dana cadangan stabilisasi harga pangan gula kepada Perum BULOG belum sesuai ketentuan; kekurangan volume pada 37 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan senilai Rp1.373.305.580,87; dan pengelolaan persediaan per 31 Desember 2019 atas tiga satuan kerja belum memadai.

“Terkait hal tersebut, BPK mengharapkan Menteri Perdagangan terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” jelas Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing dalam penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Jakarta (27/06). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LK Kementerian Perdagangan Tahun 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Pemerintah Telah Sesuai Tindaklanjuti 75% Rekomendasi

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, dalam keterangan pers setelah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor (23/06). Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan 75% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; 19% telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi; 5% belum ditindaklanjuti; dan 1% tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Infografik

Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban atas bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) melalui mekanisme APBD, dan bantuan perumahan (hunian tetap/huntap) oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

kepatuhan hibah pascabencana by Warta Pemeriksa

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDER

Dari Redaksi Warta Pemeriksa – Kualitas Pemeriksaan Tak Bisa Ditawar

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Edisi ke-3 Warta Pemeriksa memuat upaya BPK dalam menghadapi gugatan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dalam terbitan ini, redaksi menyampaikan bahwa gugatan terhadap BPK bisa bersifat perdata, Tata Usaha Negara (TUN), sengketa informasi publik, dan pidana. Dalam kurun waktu 2009 sampai 2022, terdapat 58 gugatan perdata terhadap BPK.

Edisi Maret 2022

Dari jumlah itu, sebanyak 26 perkara merupakan gugatan terhadap LHP. Sementara itu, terkait TUN ada 20 gugatan dan 14 gugatan di antaranya terhadap LHP BPK. Satu cara yang dianggap efektif dalam mengatasi gugatan adalah dengan menyajikan LHP yang lebih berkualitas. Hal ini sebagai upaya preventif dalam menghadapi gugatan yang berpotensi muncul. Terlebih lagi, BPK tidak bisa membatasi adanya gugatan dari pihak entitas.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Berikan Opini WTP atas LKPP, Ini Harapan BPK kepada DPR

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari
Penyerahan LHP LKPP Tahun Anggaran 2021 ke DPR. (Foto: Anto / Biro Humas dan KSI)

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Opini WTP diberikan atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signfikan terhadap LKPP Tahun 2021.

BPK Berharap DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. “Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR sebagai bentuk political commitment dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya,” ungkap Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Pimpinan DPR di Jakarta pada Selasa (14/06).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita

Soal Makin Variatif, TTS Warta Pemeriksa Digital Diminati Berbagai Kalangan

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Soal TTS Warta Pemeriksa Digital semakin variatif. Tak hanya terkait hasil pemeriksaan BPK, soal-soal pun diwarnai dengan pertanyaan seputar pengetahuan umum.

Hal tersebut beriringan dengan semakin beragamnya peserta yang ikut berpartisipasi. Berdasarkan data yang diperoleh redaksi, tak hanya dari kalangan ASN, mahasiswa, pelajar, dan guru, TTS Warta Pemeriksa Digital juga diikuti oleh pegawai swasta, honorer, pensiunan, pengusaha, bahkan ibu rumah tangga. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim redaksi, yang perlu memformulasikan soal-soal yang tepat dan dapat mengakomodir beragam kalangan.

Pengundian TTS Warta Pemeriksa edisi ke-8 (Mei 2022) telah dilaksanakan pada Rabu (8/6/22). Berdasarkan hasil pengundian, diperoleh 5 orang pemenang yang terdiri atas ASN, umum, dan pelajar/mahasiswa.

Kelima pemenang kuis TTS Warta Pemeriksa Digital edisi ke-8 tersebut adalah Magdalena Jamlean, Rizadi Edo Putra, Risa Meyleni, Nella Aprillia Puspitasari, dan Iis Istriani Budiman.

TTS Warta Pemeriksa 13 Juni – 3 Juli 2022

Redaksi Warta Pemeriksa Digital mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang, dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan. Bagi yang belum beruntung, jangan menyerah dan terus ikuti kuis TTS edisi selanjutnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
InfografikSLIDER

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK telah melakukan pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk Tahun 2019 s.d. semester I tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dapat dilihat pada infografis dibawah ini.

Pemeriksaan Pelayanan Nikah by Warta Pemeriksa
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id