Warta Pemeriksa Edisi Mei dan Juni 2024 telah hadir dengan topik utama mengenai IHPS II Tahun 2023 dan LHP atas LKPP Tahun 2023.
Apa saja hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK?
Selengkapnya hanya di Warta Pemeriksa Edisi Mei dan Juni tahun 2024 di Website BPK dan di Warta Pemeriksa Digital.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Penyampaian LKPP dan IHPS ini menjadi isu utama yang disajikan redaksi Warta Pemeriksa pada edisi Juni 2024. Hal ini menjadi penting karena akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang baik merupakan modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penguatan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara tercermin dari opini LKPP yang diraih pemerintah, khususnya pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah pada 2015 LKPP meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), LKPP sejak 2016 hingga 2023 mampu meraih opini WTP.
Di rubrik Internasional, redaksi menyampaikan informasi mengenai prestasi BPK di kancah dunia. Kali ini, BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau International Tribunal for The Law of The Sea (ITLOS) periode tahun anggaran 2025-2028. Penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal ITLOS merupakan penunjukan yang pertama kali bagi supreme audit institution(SAI) dari semua negara pihak ITLOS sejak pendiriannya pada tahun 1996.
Simak juga laporan redaksi tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk sinkronisasi kebijakan antara pembangunan pusat dan daerah.
Tulisan ini memaparkan bahwa dalam upaya pencegahan korupsi, percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Apalagi sistem informasi pemerintah daerah sudah dihubungkan dengan sub-sistem yang ada secara real-time. Meskipun hal ini memiliki risiko yang perlu dikendalikan dengan baik
Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan dalam edisi kali ini. Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Juni 2024.
PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023 telah dilaksanakan pada 3 obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pada 44 obrik di pemda yang terdiri atas 40 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya. Infografis berikut ini menyajikan apa saja upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, serta apa saja permasalahan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Meskipun demikian, BPK menemukan sejumlah permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Berikut infografik tentang permasalahan-permasalahan dalam LKPP 2023 dan rekomendasi BPK atas permasalahan tersebut.
BPK telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. LKPP juga sudah diserahkan secara administratif kepada DPR, DPD, dan Presiden. Opini LKPP Tahun Anggaran 2023 dan perkembangan Opini LKKL dan LKBUN dapat disimak pada infografik berikut ini.
