Monday, 7 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

admin2

SLIDERSuara Publik

­­Peran dan Sinergi Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Pendidikan Vokasi di SMK

by admin2
written by admin2

Oleh: Bastian Febrianto, S.Pd.I. (Guru SMKN 2 Yogyakarta)

Pemeriksaan keuangan negara memegang peranan kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik sebuah negara. Namun, hubungannya dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan vokasi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), juga memiliki implikasi yang penting.

Pendidikan vokasi atau SMK memiliki peran vital dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor keuangan dan akuntansi. Program-program pendidikan vokasi biasanya menekankan pembelajaran praktis dan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, pendidikan vokasi dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan auditor dan akuntan yang kompeten untuk bekerja dalam lembaga-lembaga pemeriksaan keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan keuangan negara dapat menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan vokasi di SMK, terutama bagi siswa yang mengambil jurusan yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, atau administrasi. Integrasi konsep-konsep pemeriksaan keuangan negara ke dalam kurikulum dapat membantu siswa memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan keuangan secara efektif.

Selain itu, kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pemeriksaan keuangan negara dapat memberikan manfaat ganda. Lembaga pemeriksaan keuangan negara dapat memberikan masukan dan bimbingan kepada lembaga pendidikan vokasi tentang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk magang atau praktik kerja di lingkungan pemeriksaan keuangan negara. Sebaliknya, lembaga pendidikan vokasi dapat membantu melatih dan mempersiapkan calon auditor dan akuntan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas pada lembaga pemeriksaan keuangan negara.

Selain itu, pendidikan vokasi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan keuangan negara. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, siswa dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi pemeriksaan keuangan negara dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan dana publik. Dengan demikian, pendidikan vokasi dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu keuangan negara dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengawalan dana publik.

Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, pendidikan vokasi juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren industri. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kurikulum pendidikan vokasi dapat membantu siswa memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Hal ini juga berlaku dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, di mana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pemeriksaan.

Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara dan pendidikan vokasi memiliki hubungan yang saling mendukung. Pendidikan vokasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan generasi muda untuk berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, sementara pemeriksaan keuangan negara dapat memberikan masukan dan dukungan kepada lembaga pendidikan vokasi dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

BPK Tegaskan akan Kawal Anggaran untuk Kesejahteraan Petani

by admin2
written by admin2

Anggota IV BPK, Haerul Saleh, berkesempatan ikut panen perdana bawang putih varietas lumbu kuning bersama Kementerian Pertanian di Desa Kruwisan, Kabupaten Temanggung (14/3). Kegiatan ini  dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Temanggung yang menjadi salah satu rangkaian proses pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Kepada jajaran Kementerian Pertanian, Haerul mengungkapkan bahwa BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, akan terus mengawal pengelolaan anggaran di Kementerian Pertanian, agar setiap rupiah yang dipergunakan, dapat memberikan kesejahteraan bagi petani di Indonesia, serta memastikan pelaksanaan swasembada bawang putih terlaksana sesuai aturan perundang undangan dan juga pelaksanaan wajib tanam oleh importir.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
SLIDERSuara Publik

Indonesia Terlalu Prematur untuk Mengalami Greenflation

by admin2
written by admin2

Oleh: : Agatha Malona Situmorang (Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Sekretariat Pimpinan) dan Muhammad Rafi Bakri (Pengolah Data dan Informasi pada BPK Perwakilan Prov. Jambi)

Kondisi perekonomian global sedang dihadapkan oleh isu baru. Negara yang sedang berupaya menurunkan emisi karbon mengalami inflasi pada sektor tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai greenflation. Ironisnya, inisiatif untuk menurunkan suhu permukaan bumi berujung pada pemanasan perekonomian.

Jadi, bagaimana greenflation dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, dan apa sebenarnya dampaknya?

Greenflation adalah lonjakan harga bahan mentah dan energi yang disebabkan oleh kebijakan transisi energi hijau. Tembaga, litium, kobalt, nikel, dan grafit dibutuhkan dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Nikel umumnya digunakan sebagai bahan kimia dalam membuat baterai lithium-ion (LIB) untuk kendaraan elektronik (EVs). EVs membutuhkan bahan baku mineral enam kali lebih banyak dibandingkan kendaraan konvensional. Tingginya permintaan mineral menimbulkan demmand-pull inflation.

The International Energy Agency (IEA) memperkirakan jumlah EVs akan meningkat hingga 145 juta pada tahun 2030. Kebutuhan akan baterai akan terus meningkat di masa mendatang, meskipun jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari sekitar 1,2 miliar mobil yang ditenagai oleh baterai internal. Tidak mengherankan, komoditas yang digunakan untuk membuat baterai ini mengalami kenaikan harga yang tajam karena faktor-faktor ini.

Namun, apakah greenflation merupakan ancaman nyata terhadap perekonomian Indonesia?

Fase transisi ekonomi hijau di Indonesia mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, Indonesia menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025. Namun, target ini disesuaikan menjadi 23% pada tahun 2025. Pada Q3 2022, porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer menurun menjadi 10,4%, sementara pangsa batubara meningkat ke angka tertinggi sepanjang masa sebesar 43%. Kondisi ini membuat target tahun 2025 tampaknya semakin sulit tercapai.

Keterbatasan finansial juga membuat transisi ini sulit dilaksakan oleh Indonesia. Untuk menghentikan armada batubara Indonesia yang berkapasitas 9,2 GW, Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan diperlukan dana sebesar USD4,6 miliar. Menurut analisis lain yang dilakukan Transition Zero, rata-rata biaya penghentian awal PLTU di Indonesia adalah USD1,2 miliar per GW. Di luar apa yang disebutkan dalam RUPTL 2021–2030, IESR (2022) memperkirakan bahwa infrastruktur energi terbarukan memerlukan tambahan dana sekitar USD116 miliar untuk dibangun pada tahun 2030, atau USD35 miliar per tahun.

Lebih parahnya, rata-rata keberhasilan pemenuhan target RUPTL hanya 46,13% selama satu dasawarsa terakhir. Hal ini diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2023. Selain itu, terdapat 12 proyek berkapasitas 177 MW yang ditunda, serta terdapat permasalahan penyelesaian 15 proyek berkapasitas 336,8 MW yang tidak dilanjutkan. BPK telah menerbitkan 16 temuan audit dengan 18 isu ketidakefektifan sehingga mendesak kementerian/lembaga koordinator untuk segera memperbaiki dan menindaklanjutinya.

Dari hal-hal di atas, peralihan struktur ekonomi Indonesia ke ekonomi hijau masih terlalu jauh dari harapan. Indonesia perlu berbenah dan mempersiapkan diri untuk mampu melaksanakan transisi ini. Oleh karena itu, fenomena greenflation yang terjadi di negara-negara maju belum menjadi isu yang signifikan bagi Indonesia.

Pemerintah akan lebih baik jika bersiap menghadapi climateflation dan fossilflation yang akan datang dibandingkan terpaku pada isu-isu yang belum terjadi. Beberapa komoditas di Indonesia mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh kedua bentuk inflasi tersebut.

Climateflation adalah inflasi yang disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrem yang mengacaukan rantai pasokan industri yang bergantung padanya. Beberapa komoditas berada dalam bahaya karena pemanasan global dan perubahan cuaca. Kondisi ini akan berdampak signifikan terhadap industri perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tiga komoditas utama penyumbang inflasi terbesar di Indonesia adalah beras (0,53%), cabai merah (0,24%), dan rokok kretek (0,17%). El Niño yang berkepanjangan menimbulkan permasalahan besar bagi industri pertanian sepanjang tahun 2023. Akibatnya, inflasi pangan yang tidak dapat diprediksi mencapai 6,73% year-over-year pada tahun 2023.

Berikutnya, fossilflation menyiratkan inflasi yang disebabkan oleh kontraksi pasokan bahan bakar fosil yang tidak sebanding dengan upaya memenuhi permintaan. Hal ini memberikan tekanan pada biaya bahan bakar fosil. Ketika investor institusional di pasar keuangan mengurangi eksposur mereka terhadap perusahaan bahan bakar fosil, biaya pendanaan akan meningkat.

Meningkatnya harga bahan bakar adalah dampak paling nyata dari inflasi bahan bakar di Indonesia. Subsidi sebesar Rp502 triliun atau 17,9% dari total belanja negara pada tahun 2022 sejauh ini telah diberikan oleh pemerintah. Akibat kenaikan ini, pemerintah menghapuskan beberapa subsidi bensin sehingga terjadi kenaikkan harga bensin. Harga Pertamax mencapai Rp13.500/liter pada 1 Januari 2024, sedangkan harga Pertalite mencapai Rp10.000/liter. Sejumlah industri akan merasakan efek domino negatif dari kenaikan bahan bakar tersebut.

Selain itu, eksportir batubara Indonesia tertarik untuk menjual komoditasnya ke luar negeri karena tingginya harga batubara secara global. Indonesia menjual 4 juta ton batu bara ke Eropa dengan harga USD308/ton pada tahun 2022. Lonjakan ekspor batu bara ini tentu berbahaya bagi cadangan batu bara Indonesia. Jika tidak dikendalikan, pasokan batubara di Indonesia akan semakin menipis sehingga mengakibatkan terjadinya fossilflation di Indonesia.

Sebelum kondisi ini lebih parah, pemerintah harus bergegas mengambil tindakan untuk mencegah climatflation dan fossilflation. Dua jenis inflasi ini menjadi tantangan nyata, baik pada ekonomi konvensional maupun transisi menuju ekonomi hijau mendatang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDER

Sttt….Kuis TTS Warta Pemeriksa Sudah Diundi, Inilah Pemenangnya

by admin2
written by admin2

Mengawali tahun 2024, Redaksi Warta Pemeriksa kembali menghadirkan Kuis TTS Warta Pemeriksa Edisi 1. Kuis ini resmi ditutup pada 13 Maret 2024. Untuk kuis edisi pertama ini peserta paling banyak berprofesi sebagai karyawan swasta (41,9%), PNS (27.9%), ibu rumah tangga (10.5%), mahasiswa (7%), wiraswasta (3.5%) dan lain lain (9,2%). 

Berdasarkan hasil pengundian oleh redaksi (14/3), inilah lima pemenang kuis TTS Warta Pemeriksa Edisi 1 Tahun 2024

Aisyah Safa Nur Nabila- 0857XXXXXXXX

Magdalena Jamlean – 0896XXXXXXXX

Anis Kurniati – 0838XXXXXXXX

Cahyo Sadewo Hutomo- 0813XXXXXXXX

Josua Kristian Sitinjak- 0856XXXXXXX

Selamat kepada para pemenang.  Hadiah akan segera dikirim oleh redaksi ke nomor E-Wallet yang telah diberikan oleh peserta saat mendaftarkan diri.

Bagi peserta yang belum beruntung, jangan berputus asa. Ikuti terus TTS Warta edisi selanjutnya dan dapatkan hadiah menarik dari kami. 

Baca Warta Pemeriksa, ikuti kuisnya, dan menangkan hadiahnya. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Kolaborasi BPK dan Perguruan Tinggi Percepat Pencapaian SDGs

by admin2
written by admin2

Ketua BPK, Isma Yatun, dalam Kuliah Umum bertajuk “ Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Generasi Muda yang Berkompeten, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan” di Universitas Andalas (8/3) menyampaikan bahwa ada beberapa potensi kolaborasi BPK dan perguruan tinggi yang dapat mempercepat pencapaian SDGs.  Potensi kolaborasi diantaranya pelibatan ahli dari perguruan tinggi dalam pemeriksaan BPK, untuk membantu pengujian atas objek tertentu serta  hasil riset/ kajian akademisi juga dapat digunakan BPK terutama dalam pemeriksaan kinerja. 

Dalam kuliah umum yang juga menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, Isma menyampaikan, “hasil pemeriksaan BPK atas program pemerintah terkait SDGs dan implementasinya dapat  memberikan insight baru serta menjadi bahan penelitian lanjutan bagi peneliti di perguruan tinggi. Melalui penelitian tersebut dapat ditemukan persepsi baru maupun solusi ilmiah atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat tercapainya SDGs yang berdampak lebih nyata di masyarakat.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

Cek Water Treatment Plant, BPK Tingkatkan Pemeriksaan Sektor Pertambangan

by admin2
written by admin2

Sangatta, Kutai Timur-Kaltim – BPK menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pemeriksaan sektor pertambangan pada aspek lingkungan hidup harus ditingkatkan.

Dalam tugas pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ESDM, Anggota IV BPK, Haerul Saleh bersama Auditor Utama KN IV, Syamsuddin melakukan peninjauan langsung Water Treatment Plant yang berasal dari Air Void Tambang dan Menara Kontrol aktivitas Vessel dan Uji Mutu Kalori Batubara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (22/2).

BPK hadir di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan observasi, inspeksi fisik, serta permintaan keterangan dengan tujuan antara lain untuk meyakini pengelolaan kegiatan pertambangan batubara pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berdampak pada Laporan Keuangan pemerintah serta pengelolaan lingkungan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDERSuara Publik

Budaya Brainstorming Menuju BPK Kuat dan Hebat di Tahun 2029 

by admin2
written by admin2

Oleh: Puteri Anggun Amirillis, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga tinggi negara di Indonesia yang diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,  memiliki kekuatan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan nilai-nilai dasar yang semua tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut memberikan batasan tujuan dan tata cara kerja bagi BPK dalam menjalankan organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi BPK, serta seluruh isi dari Renstra BPK, perlu untuk menurunkan dan menyederhanakan Renstra BPK sehingga dapat diterapkan oleh pegawai bahkan membuat pegawai merasa memilikinya. 

Permasalahan unik terjadi ketika Renstra BPK tidak terasa dimiliki oleh Pegawai BPK sebagai ujung tanduk pelaksananya. Renstra hanya dianggap artefak. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak ada aturan dan ketentuan turunannya yang menyederhanakan Renstra BPK. Tapi karena pegawai merasa jauh dari Renstra BPK. Renstra BPK hanya rencana strategis yang dijalankan oleh para Pimpinan. Pegawai hanya menjalankan tugas sehari-hari tanpa tahu apa hubungan pekerjaannya dengan Renstra BPK. Permasalahan unik tersebut menimbulkan pertanyaan, sudahkah Renstra BPK diketahui dengan baik oleh Pegawai? Apa hubungan Renstra BPK dengan visi dan misi BPK? Apakah Renstra BPK sudah memenuhi visi BPK untuk mewujudkan tujuan negara? Dan yang paling penting, apakah selama ini pegawai sudah diberi ruang yang sebenar-benarnya untuk mengajukan pemikirannya mengenai BPK sesuai pendidikan dan bidang tugas masing-masing atau pegawai hanya menerima arahan tertentu dari Pimpinan tanpa diberi ruang untuk berekspresi dan menyampaikan ide dengan lepas, sehingga para pegawai pun enggan memberikan ide-ide terbaiknya.

Kritikan yang seringkali terlontar adalah ide-ide terbaik, ide-ide kreatif, ide-ide orisinal pegawai hanya dipakai ketika ingin membuat video WBK dan WBBM, ketika akan mengikuti lomba-lomba HUT BPK, atapun ketika akan tampil di acara family gathering maupun pisah sambut. Pegawai gembira merancang karya seni, merancang karya kreatif, dan merancang karya indah dengan lepas tanpa merasa takut bersalah. Namun ketika sudah berurusan dengan pekerjaan di BPK ide-ide itu seperti hilang. Ada rasa takut salah, takut tidak sesuai ketentuan, maupun kecewa karena idenya pernah ditolak oleh atasan tanpa ada alasan dan tidak diberi ruang untuk berbicara lebih lanjut. Hal ini membuat pegawai segan berkontribusi ide.

Misi BPK yang ketiga adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Tentu untuk meuwjudkan misi tersebut perlu untuk menata organisasi BPK secara baik pula. Suatu organisasi yang baik adalah organisasi dimana setiap orang di organisasi tersebut merasa puas dengan keberadaan dirinya dan merasa berkontribusi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pegawai setiap hari datang ke kantor dengan perasaan nyaman dan gembira karena merasa dirinya memberi manfaat bagi perwujudan tujuan organisasi. Pegawai tidak berpikir ke kantor hanya untuk mendapat penghasilan dan bekerja monoton setiap hari tanpa ada ide-ide segar untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin bekerja monoton tidak terlalu salah, namun tentunya akan lebih memiliki arti jika pegawai tersebut juga dapat bekerja dengan puas.

Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mewujudkan BPK yang kuat dan hebat di tahun 2029? BPK tidak mungkin menerapkan cara di tahun 2020-2024 untuk kemudian diterapkan pada tahun 2025-2029. Pegawai BPK sudah memasuki generasi Y dan generasi Z, suatu generasi yang harus dilibatkan dalam pekerjaan untuk membuat mereka merasa puas dengan pekerjaannya. Pada tahun 2029  generasi Y dan generasi Z akan mendominasi populasi pegawai BPK. Ide yang muncul untuk mengatasinya adalah menerapkan BRAINSTORMING.

Generasi Y dan Generasi Z

Pada tahun 2029,  generasi yang mendominasi BPK adalah mereka yang lahir setelah tahun 1979 dimana usia ini adalah usia di bawah 50 tahun. Untuk mereka yang lahir sebelum tahun 1979 sudah memasuki usia 50 tahun, dalam arti mereka sudah menjelang masa pensiun hingga mereka yang lahir di tahun 1971. Dari sini bisa kita pahami bahwa pada tahun 2029 ke depannya pegawai BPK yang masih berusia di bawah 50 tahun  adalah generasi Y dan generasi Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1981-2010. 

Generasi Y disebut generasi milenial. Generasi Y adalah generasi yang merasakan perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Tumbuh besar pada masa peralihan teknologi dari analog ke digital, mulai muncul media sosial dan internet menjadikan anak milenial canggih, kreatif, bebas, dan berani mengambil risiko. Mereka juga dikenal begitu ekspresif dan memiliki pikiran yang terbuka, lebih berani menyampaikan pendapat, kepercayaan diri yang tinggi dan out of the box.1

Generasi Z adalah generasi ketika teknologi sudah semakin maju dan internet sudah begitu pesat. Generasi Z merasakan kemudahan dari sisi fasilitas, akses, dan kestabilan finansial keluarga. Hal positif dari generasi ini adalah mereka tumbuh menjadi anak-anal yang berpikiran terbuka, menyukai keberagaman, menyukai hal-hal baru, berpikir kritis, dan ingin menjadi berbeda atau membawa perubahan.2

Ciri-ciri generasi Y dan generasi Z membawa brainstorming menjadi hal yang sudah harus dilakukan untuk membuat mereka mengenal Renstra dan merasa memilikinya.  Perlu melibatkan dengan penuh pemikiran mereka agar mereka tidak bosan dan menganggap Renstra hanya artefak yang tidak bisa dipahami dengan baik. Sehingga agar Renstra BPK tak hanya sekedar artefak di mata generasi Y dan generasi Z perlu membuat cara agar mereka memilikinya, yaitu dengan melibatkan mereka sepenuhnya dalam Brainstorming.

Brainstorming

We are all students of creativity, and what a path we walk! Best wishes to one who share’s my grandfather’s belief that each of our creative gardens can be “grown in this soil of life.” John R. Osborn.

Brainstorming pertama kali dikembangkan oleh Alex Faickney Osborn pada  tahun 1963 di New York. Brainstorming menciptakan suatu situasi yang memberi ruang untuk setiap orang dalam kelompok mencari suatu solusi atas permasalahan yang spesifik. Brainstorming diformulasikan untuk menciptakan keadaan dimana setiap orang akan lebih bebas berpikir dan berpindah menuju pemikiran baru dengan mengombinasikan ide-ide sendiri dengan ide orang lain untuk memunculkan ide baru ataupun menggunakan ide orang lain untuk merangsang munculnya ide. Brainstorming merupakan alternatif pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 3

Brainstorming merupakan seni menggali informasi lebih dalam untuk melihat berbagai dimensi dan sudut pandang yang akan memperkaya perspektif. Brainstorming memiliki karakteristik yang berbeda dengan debat yang sudah memiliki bekal pemikiran sebelum sesi berlangsung, brainstorming “present in the moment” dimana setiap orang yang terlibat dalam brainstorming leluasa untuk mencurahkan pemikiran yang muncul saat sesi berlangsung. Brainstorming berbeda pula dengan sesi rapat yang memerlukan kesimpulan dan solusi di akhir sesi, brainstorming tidak harus menghasilkan solusi. Brainstorming bertujuan untuk melihat cara pandang dan ide baru dari masing-masing orang yang terlibat, tanpa penolakan dan tanpa menghakimi.4

Teknik yang dapat digunakan dalam brainstorming beragam agar dapat mengakomodir sesuai kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Diantaranya teknik brainwriting, mind mapping, metode 6-3-5, reverse brainstorming, analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, thread). Selain itu untuk menggunakan brainstorming secara efektif dan efisien tentu dibutuhkan sesi persiapan, tentukan proses, memilih teknik, mengalokasikan waktu yang cukup, dan menjadwalkan sesi lanjutan. Sehingga pada akhirnya BPK dan masing-masing tim yang akan melaksanakan brainstorming harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu cara yang tepat dengan situasi dan kondisi di BPK.

Sebagai contoh adalah brainstorming pada saat kita menentukan hal-hal yang perlu diatur dalam suatu konsep Peraturan BPK yang akan dibuat dimana penyusunan peraturan BPK merupakan turunan dari Renstra. Peraturan BPK merupakan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh BPK. Untuk awalan maka setiap peserta brainstorming akan diminta untuk mengeluarkan pikiran dan idenya mengenai konsep Peraturan BPK yang akan dibuat tersebut. Semua hasil pemikiran masing-masing peserta dicatat dan dikumpulkan. Tidak ada benar dan salah ketika awal brainstorming. Kemudian dilakukan metode-metode seperti analisis SWOT, brainwriting, mind mapping, dan sebagainya. Namun di awal benar-benar harus dipastikan tidak ada penolakan dari siapapun peserta brainstorming. Hal ini penting agar setiap peserta yang merupakan pegawai BPK merasa diterima, tidak ada batas dalam memberikan ide pikiran, dan satu hal yang penting adalah kenyamanan pegawai yang diterima ide pikirannya yang akan membuat pegawai termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik untuk BPK.

Renstra dan Brainstorming

Renstra BPK bukan artefak. Renstra BPK akan membawa perubahan untuk BPK di masa-masa mendatang. Untuk itu, Renstra BPK harus diupayakan agar bisa melibatkan pegawai untuk perwujudannya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan Brainstorming. 

Generasi Y dan Generasi Z, yang akan menjadi pegawai yang mendominasi populasi pegawai BPK pada tahun 2029, merupakan generasi yang open minded, suka dengan perubahan, aktif berinternet dan bermedia sosial, suka dilibatkan, dan suka menyampaikan ide. Cara brainstorming akan bebas menyampaikan ide dan pendapat tanpa disalahkan dan tanpa dihakimi. Sehingga apabila brainstorming diterapkan di BPK akan menciptakan suasana kerja yang membuat semangat karena merasa dihargai baik ide maupun pemikiran sehingga menjadikan Budaya Brainstorming Renstra Bersama Gen Y dan Gen Z Menuju BPK Kuat dan Hebat di Tahun 2029.

  1. Umam, Mengenal Generasi Baby Boomers, X, Y, Z, dan Alpha,https://www.gramedia.com/literasi/generasi-baby-boomers-x-y-z-alpha ↩︎
  2. ibid ↩︎
  3. Asri Widowati, Brainstorming as An Alternatif of Creative Thinking Development in Biology Science Learning, core.ac.uk ↩︎
  4. Inspigo.id, https://id.linkedin.com/pulse/biar-brainstorming-di-kantor-makin-lancar-inspigoindonesia ↩︎
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Periksa Progress Infrastruktur,  Haerul Saleh Kunjungi IKN

by admin2
written by admin2

Penajam Paser Utara – Dalam kunjungan lapangan, Anggota IV BPK, Haerul Saleh bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan supervisi dan meninjau progress pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (21/2).

Supervisi pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada  kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu sampel pemeriksaan adalah pada Progress Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan SPKN, harapan penugasan, dan Prosedur Pemeriksaan  yang telah ditetapkan.

Kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka Audit BPK tersebut diawali dari Balikpapan melewati jalan tol akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau  Kantor Presiden dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaOpiniSLIDERSuara Publik

Pemeriksaan Laporan Keuangan: Tidak Cukup Sekadar Analisis Dokumen

by admin2
written by admin2

Oleh: Meri Oktorita, Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada BPK Perwakilan Prov. Sumatera Barat

Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan kondisi keuangan dan memberikan ukuran kinerja sebuah pemerintah daerah. Ini bisa menunjukkan apakah keuangan pemerintah daerah tersebut berada dalam keadaan yang sehat atau tidak. Laporan keuangan juga merupakan cara bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dipercayakan kepada mereka.

Untuk menjamin tercapainya good government dan clean government, pemeriksaan terhadap keuangan negara yang meliputi evaluasi terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan diperlukan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Di antara ketiga jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan BPK, pemeriksaan laporan keuangan merupakan jenis pemeriksaan yang bersifat mandatory, sehingga harus dilaksanakan secara teratur setiap tahun di setiap pemerintah daerah. Karena pemeriksaan ini menghasilkan opini, maka pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah, media, dan masyarakat dibandingkan dengan jenis pemeriksaan lainnya. Bagi pemerintah daerah, opini yang diberikan oleh BPK merupakan evaluasi atas kinerja mereka selama satu tahun anggaran.

Namun, apakah yang terbayang bagi anda ketika mendengar Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Mungkin anda akan mengatakan bahwa memeriksa bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan prosedur yang biasa dilakukan yaitu tracing dan vouching. Anda mungkin telah sering mendengar istilah tersebut. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita singgung sedikit definisi tracing dan vouching. Prosedur tracing, adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Prosedur vouching, adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Kedua teknik tersebut bermuara pada jurnal koreksi.

Namun, hal tersebut merupakan bagian kecil dari pemeriksaan laporan keuangan. Selain teknik pemeriksaan di atas ada tahapan pemeriksaan yang harus pemeriksa lalui ketika melakukan pemeriksaan. Untuk tidak berlama-lama mari kita bahas secara mendetil.

Pemeriksaan laporan keuangan, hasil akhirnya berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang diperiksa. Pemeriksaan Laporan Keuangan biasanya diawali dengan pemahaman entitas yang diperiksa. Adapun pemahaman entitas dapat dilakukan dengan mewawancarai auditee, menyebar kuisioner, atau dengan membaca produk hukum yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Perlu anda ketahui bahwa Produk Hukum Daerah antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya kita dapat memasuki tahapan berikutnya memeriksa SPJ entitas yang diperiksa. Selain menggunakan Teknik Sampling, Profesional Judgement juga sangat dibutuhkan dalam melihat sampel SPJ karena tidak mungkin kita memeriksa populasi dalam waktu lebih kurang satu bulan.

Menurut Setiawan (2005), sampling adalah proses pengambilan atau seleksi sejumlah n elemen atau objek dari populasi yang berukuran N. Biasanya, teknik yang digunakan pemeriksa adalah stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi sub-populasi atau strata, dengan tujuan membentuk kelompok-kelompok yang homogen dalam hal nilai variabel tertentu. Dari setiap strata tersebut, sampel dipilih secara acak melalui proses simple random sampling.

Professional judgment adalah penggunaan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dalam bidang auditing, akuntansi, dan standar etika untuk membuat keputusan yang sesuai dalam berbagai situasi selama proses pemeriksaan. Ini melibatkan kemampuan personal yang mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dalam konteks tertentu. Meskipun setiap pemeriksa dapat memiliki pendapat yang berbeda, pelatihan dan pengalaman bertujuan untuk menghasilkan konsistensi dalam penggunaan judgment. Kesesuaian judgment yang dilakukan oleh pemeriksa sangat memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan dan opini yang diberikan. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi pemeriksa juga bergantung pada kemampuan pemeriksa untuk membuat judgment yang tepat dan akurat.

Disamping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 menyatakan bahwa Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah. Waktu yang singkat dan personel yang terbatas, hal itulah yang mengobrak-abrik kemampuan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksa harus mengeluarkan berbagai keahlian dalam satu waktu.

Untuk memeriksa sebuah akun belanja modal seperti pembangunan jalan dan jembatan, pemeriksa harus melakukan Teknik Sampling dan Profesional Judgement untuk memilih sampel dari populasi paket pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan cek fisik lapangan dengan menge-core jalanan yang dilakukan bersama tenaga ahli, disaksikan PPK/PPTK dan pihak ketiga. Hal tersebut mungkin bukan perkara mudah karena target waktu yang dikejar.

Teknik cek fisik lapangan juga sering dilakukan pada saat memeriksa aset seperti persediaan, rumah dinas dan kendaraan dinas. Biasanya dilakukan untuk melihat apakah aset yang dicatat sesuai spek dan jumlah dengan aset yang ada.

Contoh selanjutnya, ketika memeriksa belanja bantuan sosial (bansos) atau hibah. Selain melihat kelengkapan bukti audit, pemeriksa harus mengkonfirmasi kepada pihak yang menerima hibah atau bansos dan jika ada fisik yang dibangun maka harus dilakukan cek fisik apakah bangunan telah selesai sampai tahun anggaran berakhir.

Selain tahapan di atas, ada satu lagi teknik pemeriksaan yang sering dilakukan seorang pemeriksa yaitu wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi dua arah antara dua atau lebih individu, di mana satu pihak (pewawancara) bertanya dan mendapatkan informasi dari pihak lain (responden atau narasumber) dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik, memperoleh informasi spesifik, atau memecahkan masalah. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal, dan dapat melibatkan berbagai jenis pertanyaan, mulai dari pertanyaan terbuka hingga pertanyaan tertutup, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan komunikasi.

Secara umum, proses wawancara melibatkan persiapan sebelumnya, yaitu merencanakan pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan tujuan dan konteks wawancara, kemudian menyampaikan pertanyaan secara sistematis kepada narasumber, mendengarkan dengan saksama tanggapan narasumber, dan menggali lebih dalam jika diperlukan. Wawancara sering kali mencakup interaksi verbal, tetapi juga dapat melibatkan bahasa tubuh dan ekspresi non-verbal lainnya. Seorang pemeriksa akan mewawancarai pejabat terkait, misalnya bendahara untuk menilai apakah realisasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, kita berharap pemerintah daerah yang good government dan clean government dapat terwujud dengan adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan. Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan setiap tahun, menuntut komitmen yang tinggi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam mengelola keuangan daerah. Semoga.

Referensi:

Jurnal

Budiman, Rizal Y., Sondakh, Julie J., Pontoh, Winston. 2015. Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Anggota Tim Yunior pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi , Vol. 10, No. 1.

Buku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Nugraha, Setiawan. 2005. Teknik Sampling. Bogor: Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal.

Internet

https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-pgp-asesor/ch03/3-wawancara.html, diakses tanggal 9 Februari 2024

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Ini Dukungan BPK untuk Visi Indonesia Emas 2045

by admin2
written by admin2

Perwujudan gagasan ideal dalam Visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dipisahkan dari dukungan sumber daya yang dimiliki dalam tata kelola keuangan negara. TNI AL sebagai lembaga pengelola keuangan negara, dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai cita-cita besar di 2045 tersebut. Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan hal itu dalam kuliah umum kepada taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut (AAL), di Surabaya (19/2). 

Melalui materi yang berjudul “Membangun Organisasi yang Transparan dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan AL yang Disegani di Kawasan”, Nyoman berpesan kepada taruna dan taruni AAL, “Sebagai calon pemimpin-pemimpin di masa depan, taruna AAL harus memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membawa manfaat yang terbesar untuk rakyat”.


0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id