WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Thursday, 21 August 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai "quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency" (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

by Admin 1 05/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai “quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain quality assurance review, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga berdiskusi dengan BPK terkait Corporate University dan gender policy.

“ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional.”

Pertemuan quality assurance review dilakukan dengan tim reviu Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama I Nyoman Wara yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP), yaitu Kepala Bidang PKMP I, Satrio Hadi Nugroho. Kemudian pemeriksa madya AKN III, Siti Zubaidah yang bertindak sebagai pengendali teknis tim reviu LK IAEA dan tim reviu atas LK IAEA yang dipimpin oleh ketua tim Hendri Syukri.

Dalam sambutannya, Nyoman Wara menyampaikan apresiasi kepada ANAO atas kesediaannya menjadi mitra yang secara konsisten dan terus menerus memberikan dukungan. Khususnya dalam pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu hasil pemeriksaan di BPK. Hal ini pun sejalan dengan permintaan sekretaris jenderal BPK untuk memastikan audit LK IAEA periode 2015-2021 telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

“Selain itu, diharapkan juga diperoleh lesson learned selama proses pemeriksaan untuk selanjutnya akan menjadi materi handover kepada auditor eksternal IAEA berikutnya, yaitu SAI India,” kata Nyoman Wara. 

Dia pun berharap ANAO dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan reviu Itama atas pemeriksaan IAEA. Dengan begitu, reviu dan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit atas LK IAEA dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan selama menjadi eksternal auditor IAEA selama enam tahun.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK. Khususnya tim Itama yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai reviewer pemeriksaan laporan keuangan lembaga PBB. Apalagi mengingat ANAO belum pernah memiliki pengalaman tersebut.

BPK Kembali Gelar Pelatihan dengan ANAO, Ini 6 Poin Pembahasannya

Meskipun begitu, kata dia, dalam melakukan reviu proses pemeriksaan ANAO juga menggunakan standar pemeriksaan internasional. ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk organisasi internasional di bawah PBB yang mengacu kepada ISSAI 140 tentang quality control of SAIs yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Jane Meade juga memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik yang dilakukan di ANAO terkait penilaian elemen tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas pemeriksaan dalam berbagai level dan tingkatan tanggung jawab. Termasuk mengaitkannya dengan penilaian kinerja individu dari pemeriksa yang terlibat. Kemudian penyampaian hasil QA kepada publik yang disampaikan melalui website ANAO yang bisa diakses oleh publik secara transparan dan lengkap.

05/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

by Admin 1 04/07/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, quality assurance review, dan gender policy.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar.”

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

“BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi,” kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti office tour untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olah raga dan rekreasi.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar,” kata dia.

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi yaitu “quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai “gender policy-women in leadership” dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

04/07/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Fientje Maritje Suebu (Sumber: Kemlu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kisah Dubes Fientje Hadapi Stereotip Perempuan Papua

by Admin 1 30/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Fientje Maritje Suebu adalah duta besar perempuan pertama asal Papua yang bertugas untuk negara sahabat. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga itu memiliki kisah perjuangan untuk bisa mencapai posisi kariernya saat ini.

Dengan latar belakang anak ketua adat di Papua dan perempuan, Fientje berupaya mendobrak berbagai tantangan dengan mengedepankan kerja keras. Kepada Warta Pemeriksa, Fientje juga membagikan beberapa pesan kepada para perempuan untuk bisa terus maju ke depan. Berikut petikan wawancaranya.

“Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain.”

Bagaimana perjalanan karier Ibu hingga akhirnya menjadi duta besar RI untuk Selandia Baru?

Perjalanan karier saya sebagai PNS diplomat itu diawali ketika bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1986. Saat itu, namanya masih Departemen Luar Negeri. Selama kurang lebih 36 tahun menjalankan tugas sebagai PNS diplomat, selain bertugas di sejumlah unit di Kementerian Luar Negeri, saya juga berkesempatan ditugaskan di beberapa negara, antara lain di Zimbabwe, Belgia, India, Kanada, dan kini di Selandia Baru.

Penempatan saya sebelum di Selandia Baru adalah di KBRI New Delhi, India. Saya ditugaskan di sana untuk kedua kali pada 2018 dan dipercayakan menjadi wakil duta besar RI untuk India. Kemudian, pada 12 Januari 2022, saya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga.

Ibu adalah perempuan pertama asal Papua yang menjadi duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Bagaimana Ibu memandang prestasi tersebut?

Tentunya atas penunjukkan ini saya merasa bahagia dan bersyukur. Saya juga bangga bahwa bisa mencapai posisi ini, sebuah posisi yang menjadi impian bagi banyak diplomat. Mencapai posisi puncak dalam karier diplomat ini merupakan suatu kehormatan untuk saya.

BPK Dorong Pegawai Perempuan? Berikut Ini Penjelasannya

Dengan latar belakang berasal dari Papua dan seorang perempuan, bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut hingga mencapai posisi karier saat ini?

Yang jelas, tantangan dan kendala itu adalah stereotip atau pandangan umum terhadap orang asli Papua. Itu tantangan pertama. Kemudian, yang kedua adalah waktu untuk bersama dengan keluarga. Karena sebagai diplomat itu kerjanya hampir 24 jam. Tentu itu tantangan untuk kami juga.

Untuk menghadapinya, kita harus menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dinilai berdasarkan penampilan luarnya saja atau berdasarkan kondisi sosial ekonomi daerah asalnya. Saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, bekerja sesuai aturan, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin.

Terkait waktu bersama keluarga, saya mencoba menyeimbangkan dengan meluangkan waktu cuti untuk jalan-jalan bersama keluarga. Dalam penempatan saya di Belgia dan Kanada, kami menyempatkan untuk roadtrip ke beberapa negara tetangga. Kami juga berupaya pada akhir pekan untuk bisa berkumpul bersama keluarga atau di hari libur lainnya.

Siapa tokoh atau orang yang berperan dalam keberhasilan Ibu saat ini?

Pihak yang sangat berperan mendukung saya adalah keluarga, secara khusus yaitu orang tua saya. Walaupun saya dibesarkan dalam keluarga Ondoafi (ketua adat), saya adalah anak Ondoafi, itu sangat kuat dengan adat istiadat dan budaya patriarki. Akan tetapi, bapak saya memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Beliau juga sangat mendorong masyarakat dan kami anak-anaknya untuk terus belajar menimba ilmu.

Beliau menanamkan kerja keras sejak dini. Saya rasa ini menjadi dorongan untuk terus bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Setelah saya berkeluarga, dukungan suami dan anak-anak juga memberi semangat baru untuk saya.

Melihat kondisi perempuan Indonesia saat ini, apakah menurut Ibu semangat Kartini sudah terwujud dengan baik di Tanah Air kita?

Saya rasa semangat Kartini itu sudah cukup terasa di Indonesia. Semangat Kartini itu memberdayakan perempuan. Harapan bahwa perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan saya rasa kondisi saat ini sudah cukup baik.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah kita untuk memastikan bahwa semangat dan impian Kartini dapat terwujud. Mengenai persamaan pendidikan perempuan harus diperlakukan setara dan mendapatkan hak yang sama itu masih perlu terus diperjuangkan.

Isma Yatun, “Kartini” Pertama yang Menjabat Ketua BPK

Apa masalah terbesar perempuan Indonesia yang dihadapi saat ini?

Seperti kita lihat, walaupun zaman sudah semakin modern, banyak perubahan, dan perempuan menduduki posisi-posisi strategis, namun tidak kita pungkiri dalam berbagai aspek kehidupan sosial masih banyak perempuan mengalami ketidakadilan gender. Perempuan sering tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Kalau menurut saya, solusinya yakni kita perlu berkomunikasi. Komunikasi dengan berbagai pihak dan seluruh komponen bangsa.

Apa harapan Ibu terhadap perempuan Indonesia pada masa yang akan datang?

Semoga perempuan Indonesia dapat terus maju, berkembang, berdaya, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Berkaca dari Selandia Baru, di mana saya saat ini bertugas, negara ini banyak memberikan kesempatan luas kepada perempuan dan keluarga.

Kebijakan-kebijakan dikeluarkan dengan tetap mengetengahkan perlindungan terhadap perempuan. Karena sistem tersebut sudah berjalan baik di sini sehingga dapat kita lihat bahwa Selandia Baru cukup maju dalam kepemimpinan perempuannya. Perempuan berdaya dalam institusi negara seperti gubernur jenderal, perdana menteri, anggota parlemen, menteri-menteri, dan jabatan tinggi lainnya. Saya juga berharap perempuan Indonesia dapat terus percaya diri dan menjadi yang terbaik serta bangga dan tetap menjaga budaya Indonesia.

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

Apa pesan Ibu untuk perempuan-perempuan di Indonesia?

Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain. Tetap ingat untuk tetap baik dan rendah hati.

30/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN 2021 Sama-Sama Lebihi Target

by Admin 1 29/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021. Berdasarkan LKPP audited, realisasi pendapatan dan belanja negara sama-sama melebihi target yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, realisasi pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun. “Jumlah itu mencapai 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 yang sebesar Rp1.743,64 triliun,” kata Ketua BPK saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni.

Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,84 triliun atau 107 persen dari target Rp1.444,54 triliun. Kemudian, diperoleh dari realisasi penerimaan negara bukan pajak senilai Rp458,49 triliun atau 154 persen dari target senilai Rp298,20 triliun. Lalu realisasi penerimaan hibah sebesar Rp5,01 triliun, atau 555 persen dari target senilai Rp0,9 triliun.

Adapun dari sisi belanja, kata Ketua BPK, pemerintah melaporkan realisasi belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,70 triliun atau 102 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan. Kemudian, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp713,85 triliun (98,67 persen dari target) dan realisasi dana desa sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan,” kata Ketua BPK.

Meski Pandemi, Tapi Kualitas LKPP Terus Meningkat

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja negara tersebut, maka realisasi defisit anggaran tahun 2021 senilai Rp775,06 triliun. Jumlah itu sebesar 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021.

Adapun terkait opini LKPP, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021.

29/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wow, Pemerintah Mampu Tekan Defisit APBN

by Admin 1 28/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah berhasil menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN yang terpaksa diperlebar sejak 2020 sebagai respons atas pandemi Covid-19, mampu ditekan hingga ke level 4,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021. Hal itu disampaikannya pada saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni lalu.

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menyampaikan, realisasi defisit anggaran tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2020. Pada 2020 atau pada tahun pertama pandemi Covid-19, defisit anggaran tercatat mencapai 6,14 persen dari PDB. Jika dinominalkan, angka defisit anggaran 2020 mencapai Rp947,7 triliun.

Defisit anggaran 2021 sebesar Rp775,06 triliun diperoleh dari realisasi pendapatan dan hibah yang sebesar Rp2.011,34 triliun. Sementara belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun.

Ini 6 Permasalahan LKPP Terkait Penanganan Covid-19

Terkait pembiayaan tahun 2021, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri senilai Rp881,62 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri senilai minus Rp9,91 triliun.

28/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pemeriksaan BPK (Ilustrasi)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Lebih Dekat dengan LFAR

by Admin 1 27/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penggunaan long form audit report (LFAR) terus berkembang dari masa ke masa. Sebagai alat untuk memperkuat tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi, LFAR hadir untuk menjawab tantangan dalam penyajian laporan pemeriksaan. LFAR pun kini terus dipelajari oleh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan.

Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK, Dwi Amalia Sari berbagi pengetahuan terkait LFAR dalam webinar yang digelar oleh Komunitas Litbang Live, beberapa waktu lalu. Dwi menyampaikan, LFAR hadir karena dibutuhkan oleh banyak pihak.

“Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam.”

Pihak pertama yang membutuhkan LFAR, ujar Dwi, adalah stakeholders. Dwi mengatakan, LFAR diperlukan apabila stakeholders ingin mengetahui informasi yang lebih banyak, lebih informatif, dan lebih detail dari suatu proses pemeriksaan.

Kemudian, ujarnya, pemilik modal atau investor kerap membutuhkan laporan berbentuk LFAR. “Laporan pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk penentuan keputusan. Sehingga, dia (investor) butuh laporan audit LFAR,” ujarnya.

Entitas organisasi juga membutuhkan LFAR untuk meningkatkan kredibilitas mereka sendiri. Dwi mencontohkan, entitas A menyajikan LFAR sehingga orang yang melihat perusahaan itu akan lebih percaya. Dengan adanya kepercayaan, diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan seperti menarik investasi yang lebih besar.

Pihak pekerja juga bisa membutuhkan LFAR. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik di dunia perbankan. Dwi menjelaskan, proses bisnis di sektor perbankan sangat rigid. Biasanya, perbankan memberikan tanggung jawab dalam unit yang berbeda untuk masing-masing aset. Dengan organisasi yang rigid tersebut, maka akan terlihat unit yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal itu kemudian akan menentukan bonus dan lain-lain.

“Maka pekerja juga membutuhkan LFAR untuk menentukan hal itu,” ungkap Dwi.

Dwi menyampaikan, LFAR diperlukan karena laporan dalam bentuk pendek atau short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpulan dan tidak ada keterangan mendetail. Dalam praktik yang jamak terjadi, paragraf itu akan menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan sesuai standar, kemudian ada hal yang mungkin mendapatkan perhatian atau proses yang sudah dilakukan. Yang terakhir, adalah opini.

Sekilas IHPS Semester II Tahun 2021

Dwi menekankan, LFAR bukan laporan dari opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP). Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan dengan opini WTP DPP, paragraf penjelas memberikan informasi tambahan yang walaupun tidak mengubah kewajaran penyajian tapi berdampak material. WTP DPP pun tidak sama dengan opini WTP.

Sementara itu, opini WTP dengan format LFAR maupun opini WTP dengan format short form adalah laporan yang sama. Perbedaannya, WTP short form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpulan sedangkan WTP LFAR bisa memuat informasi tambahan yang perlu disampaikan pemeriksa.

Dwi mengatakan, terdapat empat jenis LFAR yakni basic, binary, graduated, dan risk mapping. Menurut Dwi, pemeriksaan terintegrasi atau integrated audit adalah satu bentuk LFAR dalam level basic. Integrated audit, artinya terdapat pemeriksaan laporan keuangan yang dilengkapi pemeriksaan kinerja dan/atau pemeriksaan kepatuhan dalam satu opini.

Kemudian, LFAR binary bisa diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dia mencontohkan, LFAR binary dapat digunakan apabila ada koreksi dalam laporan keuangan tersebut.

LFAR dan Peran Profesi Akuntan Sektor Publik dalam Penguatan Fungsi Pemeriksaan Keuangan Negara

Selain itu, terdapat jenis LFAR graduated. Jenis laporan ini dapat digunakan apabila industri atau organisasi yang diperiksa sedang ikut dalam sertifikasi atau penilaian maturitas tertentu.

Kemudian, LFAR jenis risk mapping. Dwi mengatakan, jenis LFAR ini tergolong paling canggih. Hal ini pun baru bisa dilakukan apabila kita melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif atau comprehensive audit. Artinya, dilaksanakan pemeriksaan dari level pembuat kebijakan, manajemen, hingga operasional.

Kemudian, kapan kita perlu menyusun LFAR? Dwi mengingatkan, penyusunan LFAR juga perlu menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan. Hal ini mengingat LFAR perlu dukungan sumber daya yang memadai. “Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan hasilnya menjadi tidak mendalam,” ujar Dwi.

27/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dorong Pegawai Perempuan? Berikut Ini Penjelasannya

by Admin 1 24/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kesempatan yang sama baik perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sejalan dengan pelaksanaan sistem merit, kesempatan itu diberikan bagi mereka yang memenuhi kriteria, kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan BPK.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dadang Ahmad Rifa’i mengatakan, berdasarkan pembagian jenis kelamin, persentase jumlah pegawai wanita yaitu sebesar 39,57 persen dari seluruh pegawai BPK. Jika dilihat dari data perkembangan jumlah pegawai selama tiga tahun berturut-turut, proporsi jumlah pegawai wanita dari seluruh pegawai BPK terus mengalami peningkatan, yaitu pada 2020 sebesar 38,05 persen, kemudian pada 2021 sebesar 38,25 persen, dan pada 2022 sebesar 39,57 persen.

Dadang Ahmad Rifai

“Secara umum, pegawai wanita di BPK menunjukkan kinerja yang baik, setara dengan kinerja pegawai pria,” ungkap Dadang kepada Warta Pemeriksa.

Hal ini dapat dilihat antara lain dari distribusi pegawai wanita yang menduduki berbagai jabatan yang ada di BPK, terutama di jabatan fungsional. Peran pegawai wanita yang setara dengan pria ini merupakan pengejawantahan penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM di BPK sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ASN mengamanatkan bahwa manajemen ASN harus didasarkan pada sistem merit.

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pegawai wanita di BPK untuk menduduki jabatan-jabatan manajerial yang lebih tinggi (sebagai pengambil kebijakan), tentunya melalui seleksi kompetitif berbasis sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.”

Ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Hal itu tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dari pengalaman pelaksanaan rekrutmen pegawai beberapa tahun terakhir, BPK merupakan salah satu instansi pemerintah dengan peminat terbanyak. Tahun ini, dari 1.306 orang yang diangkat CPNS, sebesar 46,86 persen atau sebanyak 612 orang adalah wanita. Dengan tambahan pegawai ini, proporsi pegawai wanita di BPK per Mei 2022 menjadi hampir 40 persen.

“Jumlah yang luar biasa besar sebagai bagian dari human capital BPK yang perlu dikembangkan potensi, kompetensi, dan kinerjanya sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi BPK,” ujar Dadang.

Dalam Statistik Politik 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), peran dan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan kebijakan dalam pemerintahan masih cenderung rendah. Selama periode 2016-2020, persentase ASN perempuan terus mengalami peningkatan dan jumlahnya mulai melebihi pegawai laki-laki.

Meski begitu, peningkatan tersebut tidak langsung diikuti dengan meningkatnya persentase perempuan yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan. Pada 2020, persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya) yaitu sebesar 16,58 persen dan eselon II (JPT Pratama) sebesar 13,76 persen.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Untuk BPK, persentase pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural di BPK (JPT, jabatan administrator, dan jabatan pengawas) yaitu sebesar 24,19 persen dari jumlah pejabat yang ada. Saat ini tidak ada pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural eselon I (JPT madya) dan hanya sebesar 12,94 persen pegawai wanita yang menduduki jabatan struktural eselon II (JPT pratama).

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong pegawai wanita di BPK untuk menduduki jabatan-jabatan manajerial yang lebih tinggi (sebagai pengambil kebijakan), tentunya melalui seleksi kompetitif berbasis sistem merit sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” ujarnya.

24/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Perempuan (Ilustrasi/Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Perempuan BPK Harus Bisa Kelola Stres?

by Admin 1 23/06/2022
written by Admin 1

Bagi Direktur Penelitian dan Pengembangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Emmy Mutiarini, kesempatan perempuan untuk meniti karier sudah terbuka luas saat ini. Menurutnya, kesuksesan perempuan akan sangat ditentukan dengan bagaimana cara dia meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tuntutan profesi.

Emmy mengakui, perempuan juga memiliki peran ganda, baik di kantor maupun di rumah. Dengan begitu perlu ada keterampilan dalam mengatur skala prioritas. Kepada Warta Pemeriksa, Emmy membagikan kisah perjalanan kariernya dan beberapa pandangan terhadap kepemimpinan perempuan di BPK saat ini. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana kisah perjalanan karier Ibu di BPK hingga saat ini?

Saya masuk di BPK itu pada 1997. Itu angkatan kedua dari program penerimaan akuntan selama lima tahun. Angkatan pertamanya adalah pada 1996.

“Kalau bicara tentang peluang, saya kira di BPK itu sudah terbuka kesempatan dan peluang yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki.”

Setelah penerimaan itu, saya langsung ditempatkan di BPK Perwakilan Sumatra Selatan. Karena memang, asal saya dari sana. Sembilan tahun saya bertugas di sana, kemudian saya mendapatkan promosi menjadi kepala seksi di Lampung pada 2006. Kemudian, pada pertengahan 2012, saya mendapatkan promosi menjadi kasubaud di Jawa Barat.

Selama lima setengah tahun, saya bertugas di Jawa Barat. Setelah itu, sempat di Jawa Tengah dan kemudian menjadi kepala auditorat. Jadi, hampir selama 20 tahun karier saya itu murni berada di jalur pemeriksaan dan sebagian besar dalam lingkup APBD.

Ketika promosi menjadi eselon II, saya ditempatkan di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II.A yang menangani pajak dan bea cukai. Itu adalah perubahan yang cukup signifikan. Saya perlu memahami proses bisnis tersebut, termasuk juga dengan pernak-pernik perpajakan yang sebelumnya tidak ada di daerah. Itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga.

Kemudian, pada 2020, saya pindah ke Direktorat Litbang BPK. Itu juga menjadi sebuah tantangan baru karena saya belum pernah berada di porsi penunjang di BPK. Selama ini, saya kerap bertemu dengan orang luar, memperbaiki orang luar. Namun, ternyata dalam diri kita sendiri masih banyak yang juga perlu kita perbaiki untuk kemajuan BPK.

Pengalaman selama 20 tahun karier saya di jalur pemeriksaan membantu saya menjalani dua tahun ini menjadi direktur Litbang BPK. Kolaborasi pengalaman masa lalu tersebut saya manfaatkan untuk pengembangan BPK juga.

Ketika saya pindah, ketua BPK saat itu adalah Pak Agung Firman Sampurna dan wakilnya Pak Agus Joko Pramono. Saya tahu mereka punya banyak visi ke depan untuk membawa BPK lebih maju. Sehingga, ada banyak hal kegiatan strategis yang dikerjakan oleh Litbang.

Waktunya cukup tepat untuk merevisi SPKN 2017, kemudian kita juga menyiapkan peta jalan BPK di masa depan menuju perubahan teknologi dan segala macamnya. Dari sisi kelembagaan, kita berupaya mendukung peta jalan BPK sampai 2024. Salah satunya yakni dengan pembentukan satker mandiri sebagai cikal bakal badan layanan umum (BLU) di BPK. Kita belajar dan mencari tahu dari negara-negara lain prosesnya seperti apa. Semua itu untuk mendukung BPK menembus panel auditor eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2024.

Jadi, memang perlu ada pengelolaan yang lebih profesional terkait dengan kegiatan internasional BPK di luar. Itulah salah satu pengembangan kelembagaan strategis yang dilakukan Litbang.

Bagaimana Ibu melihat peluang dan tantangan para perempuan di BPK saat ini?

Kalau bicara tentang peluang, saya kira di BPK itu sudah terbuka kesempatan dan peluang yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki. Namun, hal itu kembali lagi kepada perempuannya itu sendiri. Menurut saya, tantangan perempuan itu ada dua. Tantangan dari internal dia sendiri, yakni kemampuan meningkatkan kapasitas, entah itu dengan belajar atau berhubungan dengan yang lainnya.

Kemudian, tantangan kedua datang dari luar dirinya. Hal ini lebih datang dari faktor peran ganda seorang perempuan. Terutama ketika dia sudah menikah, maka dia akan memiliki peran ganda. Bagaimana mengurus urusan rumah dan kantor.

Namun, sepanjang yang saya alami, BPK sudah memberikan peluang yang sama bagi setiap pelaksana untuk memperoleh posisi-posisi strategis. Jadi memang tergantung perempuannya apakah dia mau mengembangkan diri baik secara kompetensi atau kemampuan networking-nya.

Secara kelembagaan memang tidak ada diskriminasi. Meski begitu, karena saya mantan kepala subauditorat yang merencanakan pemeriksaan, penempatan pemeriksa perempuan tetap akan mempertimbangkan lokasi. Misalnya, lokasi ekstrem dan risiko keamanan tinggi tetap akan menjadi pertimbangan saya dalam menempatkan pemeriksa perempuan.

Pertimbangan kedua berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Contohnya, apabila pegawai perempuan tersebut memiliki anak yang sedang ujian sekolah saya usahakan untuk memberikan penugasan berada di sekitar domisilinya.

Hal itu tentunya bisa diakomodasi apabila kedua belah pihak saling terbuka. Kita bisa saling jujur menyampaikan kondisi yang dihadapi dan dibahas bersama.

Menurut saya, menjadi perempuan itu mungkin diberkahi dengan empati yang lebih tinggi. Sehingga, perempuan itu bisa merasakan atau menyelami persoalan mitra kerja dan menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya hal itu, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan suatu tim pemeriksa dan berujung pada tugas bisa dikerjakan dengan hasil optimal.

Isma Yatun, “Kartini” Pertama yang Menjabat Ketua BPK

Harapan Ibu untuk para perempuan di BPK?

Mungkin hati perempuan itu lembut, sehingga dengan adanya kritikan menjadi mudah tergores. Kalau saya memandangnya, hal itu kita terima saja. Kita pandang itu sebagai sesuatu yang positif untuk perbaikan diri kita sendiri. Jangan pandang itu sebagai serangan secara pribadi. Kita harus bersikap profesional. Kalau ada kesalahan maka kita perbaiki. Kita meminta maaf apabila ada kesalahan tapi tidak perlu dimasukkan ke dalam hati.

Ketika saya pertama kali menempati posisi direktur Litbang BPK, ada juga pihak yang mengeluh karena stres pekerjaan. Kalau menurut saya, stres itu adalah hal yang normal sebagai manusia. Stres paling sederhana contohnya adalah ketika waktu pulang kerja kita memikirkan perjalanan akan macet atau tidak. Jadi saya kira stres itu sangat normal.

Menurut saya, penting bagi kita untuk bisa mengelola stres tersebut. Apakah itu akan berdampak negatif kepada kita atau tidak? Kalau itu bisa memperbaiki kualitas kita sebagai manusia atau pegawai maka harus kita jalani.

Tapi kalau kita memandangnya negatif maka bisa menjadi penyakit. Jadi, jika pekerjaan menumpuk ya coba dikerjakan satu per satu.

Sehingga, yang terpenting adalah bagaimana kita memandang suatu pekerjaan atau tugas. Kalau kita memandangnya sebagai beban maka akan terasa semakin berat dan ujungnya kita tidak punya semangat untuk menyelesaikannya. Jalani saja dan kerjakan saja.

Tentukan prioritas sesuai tugas yang dijalani, kelola stres supaya bisa membantu kita menjalankan tugas, dan terakhir perempuan itu tahu bahwa dirinya berharga. Jadi, jangan sampai lelah untuk mengejar impian atau kebahagiaan. Jadikan pekerjaan ini sebagai bagian dari ibadah.

23/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

by Admin 1 22/06/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Para supreme audit institution (SAI) berkumpul dan mendiskusikan peran mereka dalam dua isu prioritas. Pertama, percepatan pemulihan ekonomi (accelerating economic recovery). Kedua, dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (supporting the achievement of the sustainable development goals) untuk penyusunan konsep komunike SAI20.   

“Antusiasme anggota SAI20 yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap peran lembaga pemeriksa (SAI). Yaitu menunjukkan kemauan bersama untuk mendorong kolaborasi, kontribusi, percepatan pemulihan ekonomi pasca-Covid 19, serta mempercepat pencapaian SDGs.”

Pertemuan itu diselenggarakan dalam format SAI20-Senior Official Meeting (SOM) yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 20-21 Juni 2022. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan inisiasi pembentukan engagement group di bawah G20, yaitu SAI20.

“SAI20 ini dibentuk sebagai inisiatif Presidensi Indonesia dalam G20 sebagai bentuk forum badan pemeriksa negara anggota G20 dalam berkontribusi terhadap komunitas G20 serta menyuarakan dan menyampaikan hasil-hasil komunitas badan pemeriksa kepada negara anggota G20 yang memiliki pengaruh signifikan, sehingga dapat memberikan manfaat,” kata Ketua BPK, Isma Yatun. 

Isma menjelaskan, tujuan SAI20 SOM adalah pertama, mengesahkan aturan internal rules of procedures (RoP) SAI20. Kedua, mendiskusikan peran SAI dalam dua isu prioritas. “Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari pertemuan SOM ini adalah persetujuan RoP dan draf/konsep awal komunike untuk disahkan pada summit SAI20 di Bali pada 29-30 Agustus 2022,” ungkap dia.

Pembentukan SAI20 oleh BPK

Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi tingkat direktur jenderal atau tingkat eselon I SAI anggota G20. Baik yang hadir secara fisik di Labuan Bajo (SAI Australia, Brasil, India, Indonesia, Rusia, dan Saudi Arabia). Atau pun yang hadir secara virtual (Argentina, Cina, Korea, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turkey).

Sebelum SAI20 SOM ini, kata Isma, telah diselenggarakan berbagai kegiatan. Mulai dari diskusi dengan badan pemeriksa negara anggota G20 secara virtual, pertemuan teknis, dan komunikasi melalui surat elektronik.

Termasuk seminar yang membahas dua isu prioritas untuk memperkaya bahan SOM dalam drafting SAI20 communique. “Antusiasme anggota SAI20 yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap peran lembaga pemeriksa (SAI). Yaitu menunjukkan kemauan bersama untuk mendorong kolaborasi, kontribusi, percepatan pemulihan ekonomi pasca-Covid 19, serta mempercepat pencapaian SDGs,” ujar Isma.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Menurut dia, SAI20 secara konsisten akan terus bersama membangun inklusivitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Baik di komunitas badan pemeriksa maupun komunitas G20 dan lainnya. Tujuannya, untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tangguh dan bermanfaat. Khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemik Covid-19 dan pencapaian agenda 2030-SDGs.

“Dua prioritas utama isu tersebut sejalan dengan tema Presidensi Indonesia G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’,” ungkap dia.

22/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai skeptisisme profesional. Hal itu diwujudkan dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Application of Professional Skepticism” yang digelar belum lama ini.   
Berita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

ANAO Minta Pegawai Kantor Perwakilan Kalsel untuk Skeptis?

by Admin 1 21/06/2022
written by Admin 1

BANJARBARU, WARTAPEMERIKSA – Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai skeptisisme profesional. Hal itu diwujudkan dalam “Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Application of Professional Skepticism” yang digelar belum lama ini.    

“Dia juga memaparkan mengenai bagaimana melatih sikap skeptisisme profesional dalam pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.”

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru ini merupakan merupakan rangkaian kegiatan dari kerja sama bilateral BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) di bidang pemeriksaan keuangan. Tujuannya, untuk dapat memperluas perspektif dan kemampuan para pemeriksa kantor perwakilan terkait dengan pemeriksaan keuangan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage. Kemudian Basiswanto Wiratama dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Acara yang dihadiri oleh 105 peserta ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, M Ali Asyhar. Para peserta terdiri dari pemeriksa, CPNS, dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan. Ali Asyhar pun menyambut hangat Kristian Gage dan berterima kasih atas kesediaannya berkunjung ke Banjarbaru.

Pada paparan pertama, Basiswanto menyampaikan mengenai pengaturan professional skepticism dalam SPKN. Dalam paparannya, Basiswanto menyampaikan bahwa skeptisisme profesional diatur di dalam standar umum.

Ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional harus diterapkan dalam seluruh tahapan audit. Karena standar umum merupakan landasan utama standar pelaksanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, Kristian Gage berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan skeptisisme profesional di ANAO. Dia juga memaparkan mengenai bagaimana melatih sikap skeptisisme profesional dalam pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Seberapa Penting Pengukuran Dampak dan Kinerja SAI? Ini Cerita BPK-ANAO

Dalam kesempatan itu, Kristian Gage juga memanfaatkan sesi tambahan untuk dapat berbagi pengalaman seputar pelaksanaan flexible working arrangements di Australia dan ANAO. Dia menjelaskan mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi.

21/06/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Middle Income Trap, Jalan Terjal Menuju Indonesia Emas 2045
  • Hadiri Forum Risk and Governance Summit 2025, Wakil Ketua BPK Dorong Penerapan Tata Kelola Kolaboratif
  • HUT ke-80 RI, BPK Tegaskan Komitmen Kawal Cita-Cita Indonesia Emas 2045
  • Seru-Seruan Bareng TTS Warta
  • BPK Manfaatkan Program Hibah untuk Perkuat Audit Kinerja 
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Middle Income Trap, Jalan Terjal Menuju Indonesia Emas...

    21/08/2025
  • Hadiri Forum Risk and Governance Summit 2025, Wakil...

    20/08/2025
  • HUT ke-80 RI, BPK Tegaskan Komitmen Kawal Cita-Cita...

    19/08/2025
  • Seru-Seruan Bareng TTS Warta

    19/08/2025
  • BPK Manfaatkan Program Hibah untuk Perkuat Audit Kinerja 

    19/08/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id