wartapemeriksa

Warta Pemeriksa edisi Desember 2024 antara lain mengangkat mengenai pentingnya upaya pemberantasan fraud. Hal ini mengingat fraud atau kecurangan menjadi tantangan penting karena memiliki dampak buruk berupa kerugian finansial, merusak integritas, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meyakini perlu ada penguatan kerja sama antarlembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung upaya pemberantasan fraud. Apalagi BPK memiliki mandat kuat untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan mandat ini, BPK memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik. BPK juga memberikan laporan yang objektif dan dapat dipercaya kepada DPR, DPD, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, BPK melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan negara.

Simak hasil wawancara dengan Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara yang menjelaskan tentang tiga peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga peran itu yakni preventif, detektif, dan represif. Terkait peran preventif, kata I Nyoman Wara, BPK membantu mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut salah satunya dilakukan BPK melalui pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) non-investigatif.

Dari sisi peran detektif, BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif apabila dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan terdapat temuan-temuan yang berindikasi pidana atau berindikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif.

Sedangkan terkait pendekatan represif, BPK berperan membantu proses penegakan hukum terhadap korupsi melalui penyampaian temuan berindikasi korupsi maupun hasil penghitungan kerugian negara kepada aparat penegak hukum (APH).

Edisi Desember ini juga berisi tentang penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan IHPS I 2024 dilakukan langsung oleh Ketua BPK didampingi Wakil Ketua dan para Anggota BPK.

BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN. Kemudian opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas empat LKKL (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional).

Berdasarkan IHPS I 2024, BPK menyampaikan 29 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI) dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,90 triliun kepada instansi penegak hukum pada periode 2017 sampai 28 Juni 2024. Kemudian 437 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,19 triliun pada periode yang sama. BPK juga telah melaksanakan 371 kasus Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada tahap persidangan.

Edisi kali ini juga memuat mengenai catatan prestasi baru BPK di kancah internasional. BPK ditunjuk menjadi pemeriksa eksternal the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) atau Organisasi Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman periode tahun 2025-2029. Melalui perannya sebagai pemeriksa eksternal di UPOV, maka BPK berkontribusi dalam pertanian berkelanjutan di dunia.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca budiman sekalian. Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Desember 2024.

Dalam edisi Februari 2024, redaksi menyiapkan laporan mengenai upaya BPK dalam mengawal penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi untuk badan usaha milik negara (BUMN).

Beberapa area yang menjadi sorotan, antara lain terkait subsidi, kompensasi, dan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, mengenai ekuitas BUMN, utamanya 18 entitas dengan nilai dan risiko tinggi, dividen, PNBP Migas dan cost recovery, serta barang milik negara (BMN) yang dikelola KKKS.

Persoalan belanja kompensasi dan subsidi patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Hal ini karena belanja kompensasi BBM dan listrik pada 2022 naik drastis ke level Rp352 triliun. Angka ini bahkan melebihi total subsidi untuk semua sektor yang mencapai Rp245 triliun.

Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan mengenai pemeriksaan terhadap holding industry pertahanan (DEFEND ID). Dalam pemeriksaan terlihat bahwa pemberdayaan industri pertahanan di DEFEND ID belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Redaksi juga menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan terhadap Bio Farma pada masa pandemi Covid-19. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan berbagai capaian positif Bio Farma. Meskipun begitu, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Jangan lewatkan juga laporan redaksi mengenai Perpustakaan BPK yang telah mendapatkan akreditasi tingkat A. Akreditasi ini bukan hanya sekadar prestasi semata, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan pemustaka serta konsistensi kualitas pelayanan perpustakaan tersebut.

Simak juga laporan redaksi mengenai efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Jambi. Pembaca bisa melihat bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan tiga kriteria utama dalam melakukan pemeriksaan ini.

Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan. Selamat menikmati selengkapnya di Warta Pemeriksa Edisi Februari 2024.