JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020 dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan signifikan yang ditemukan BPK berdampak terhadap keberhasilan usaha program penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan. Salah satu temuan BPK adalah kebijakan/regulasi pemerintahan belum mendukung penyediaan rusun. Hasil pemeriksaan ini telah dimuat dalam IHPS II 2020.
