kementerianpertahanan

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa komitmen Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

â€œSebelum LHP ini kami terbitkan, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar, pihak Kemhan dan TNI serta pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara. BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsungâ€, tuturnya dalam Penyerahan LHP LK Kementerian Pertahanan di Jakarta (5/ 8).

Dalam acara tersebut, Nyoman juga menyoroti temuan dalam tata kelola keuangan negara di Kementerian Pertahanan dan TNI. Di antaranya, permasalahan alokasi anggaran/ dana kontijensi untuk kegiatan yang bersifat darurat dan tidak terencana serta realisasi belanja barang dan belanja modal.

BOGOR, WARTA PEMERIKSA- Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2024 adalah tindak lanjut dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan atas permasalahan yang ditemukan BPK pada LHP LK Kementerian Pertahanan tahun 2022.

â€œBerdasarkan LHP BPK atas LK Kementerian Pertahanan tahun 2022, BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan dana reimbursement yang pelaksanaannya belum melalui mekanisme APBN. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Pertahanan bersama dengan Panglima TNI lebih intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan pedoman pengelolaan dana reimbursement melalui mekanisme APBNâ€, ujar Nyoman pada jajaran Pemeliharaan Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, di Pusat Misi PMPP, Bogor, Jawa Barat, (8/5).

Lebih lanjut, Nyoman juga berharap dengan adanya PMK ini, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terkait misi pemeliharaan perdamaian dunia dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Komitmen Wujudkan Akuntabilitas Tidak Diukur dari Opini SajaÂ

PMK Nomor 4 Tahun 2024 Dorong Transparansi Keuangan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia