BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan program Kartu jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada infografik berikut.
IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) adalah hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. Sesuai Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
IHPS I Tahun 2022 memuat ringkasan 771 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHP tersebut terdiri atas 143 LHP Pemerintah Pusat, 576 LHP Pemerintah Daerah, dan 52 LHP BUMN dan Badan Lainnya. Selengkapnya, dapat dilihat pada infografik berikut.
Infografik IHPS I 2022 by Warta Pemeriksa
Pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban atas bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) melalui mekanisme APBD, dan bantuan perumahan (hunian tetap/huntap) oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
kepatuhan hibah pascabencana by Warta Pemeriksa
BPK telah melakukan pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk Tahun 2019 s.d. semester I tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dapat dilihat pada infografis dibawah ini.
Pemeriksaan Pelayanan Nikah by Warta Pemeriksa
BPK telah menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2021. IHPS II tahun 2021 memuat 535 Laporan Hasil Pemeriksaan, 6.011 permasalahan, dan 13.279 rekomendasi.
Selengkapnya dapat disimak melalui sajian infografik berikut.
IHPS SMT II 2021 by Warta Pemeriksa
SAI20 adalah salah satu engagement group (EG) yang merupakan salah satu komponen dari presidensi G20. EG ada di setiap tahun presidensi suatu negara. Bagaimana proses pembentukan SAI20? Siapa inisiatornya?
proses pembentukan sai20 by Warta Pemeriksa
BPK telah menetapkan rencana induk teknologi informasi 2020 hingga 2024 untuk melakukan transformasi digital dan pengembangan big data analytics. Rencana induk teknologi informasi ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis BPK 2020-2024.
Strategi Teknologi Informasi – BPK by Warta Pemeriksa
BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program pembangunan KSPP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan III 2021 tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal material. Ini merupakan salah satu poin penting dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program pembangunan KSPP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya. Selengkapnya dapat disimak melalui infogram berikut.
Pemeriksaan Food Estate by Warta Pemeriksa
BPK telah menuntaskan pemeriksaan kinerja atas kesiapan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit pada manusia, yang berasal dari hewan, yang berdampak nasional/global. Melalui pemeriksaan tersebut BPK memperoleh tiga permasalahan dan telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada infogram berikut.
PEMERIKSAAN KINERJA by Warta Pemeriksa
Melalui pemeriksaan kinerja, BPK menilai peran Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi dan jagung dalam memenuhi kebutuhan sampai tingkat provinsi/kabupaten guna mewujudkan kemandirian pangan. BPK menemukan sejumlah permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertanian. Selengkapnya dapat disimak pada infografis berikut.
Pemeriksaan Produksi Padi dan Jagung by Warta Pemeriksa
