Terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selengkapnya ada pada infografik berikut.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Selengkapnya dapat disimak melalui infografik berikut.
BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan sistem antikorupsi.
Selengkapnya, dapat disimak pada infografik berikut.
Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu tujuan ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
Selengkapnya, dapat disimak pada infografik berikut.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
Selengkapnya, simak infografik berikut.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-8 yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
Selengkapnya, simak pada infografik berikut.
Sesuai dengan agenda pembangunan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, dan TPB ke-3 yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
Terkait hal tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap penanganan stunting.
Selengkapnya, simak infografik berikut.
BPK telah melakukan pemeriksaan PN 7 Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimak pada infografik berikut.
BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada 47 objek pemeriksaan yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri), 43 obrik pemda, dan 2 perusahaan daerah air minum.
Selengkapnya dapat disimak pada infografik berikut.
Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan ibadah haji mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan.
Selengkapnya simak pada infografik berikut.
