Thursday, 28 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

Ilustrasi hasil BPK yang meraih penghargaan dari INTOSAI WGEA
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Raih Penghargaan Infografis Hasil Audit Terbaik dari INTOSAI WGEA

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berhasil mendapatkan penghargaan dari INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) untuk visualisasi atau infografis terbaik hasil audit. INTOSAI WGEA mendorong supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia untuk menyampaikan hasil audit dalam bentuk yang menarik. Oleh karena itu, INTOSAI WGEA menggelar inisiatif berupa INTOSAI WGEA Award- Inspiration in Environmental Auditing.

Dikutip dari situs resmi INTOSAI WGEA, dewan juri memutuskan terdapat dua pemenang dalam penghargaan tersebut. Selain BPK, dewan juri juga menobatkan SAI Slovenia sebagai pemenang.

Terdapat 12 SAI yang mengirimkan karyanya dalam kompetisi tersebut. Dewan juri menetapkan kriteria lomba yakni memiliki konten yang kaya, visualisasi menarik, eksekusi yang baik, dan pesan yang jelas. “Semua layak mendapatkan penghargaan dalam kontes ini,” ujar Ketua Dewan Juri Peter Welch yang berasal dari European Court of Auditors.

Jepang dan Kosta Rika mengirimkan karya yang menggambarkan kekayaan grafis negara masing-masing. Sementara Brasil menghasilkan karya yang baik dengan memanfaatkan peta. Meski seluruh negara mengirimkan karya yang menarik, dewan juri memutuskan menetapkan dua pemenang.

“Slovenia dan Indonesia melakukan audit serupa terkait kualitas air dan menghasilkan rangkuman dengan grafis yang luar biasa. Slovenia membuat brosuk kecil dengan peta yang indah. Sementara Indonesia membuat poster yang sederhana namun penuh dengan informasi,” ujar Welch.

Infografis dari BPK dibuat oleh tim yang terdiri atas tiga auditor. Akan tetapi, biasanya tidak semua auditor adalah ahli dalam visualisasi data dan desain grafis. Meski begitu, SAI di berbagai negara semakin gencar merekrut profesional di bidang tersebut. Sebagai contoh, SAI Slovenia dalam beberapa tahun terakhir telah membangun kapasitas untuk memproduksi visualisasi sendiri.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
"Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2020” yang digelar secara virtual.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Persiapan Pemeriksaan LKPP 2020, BPK Fokus Penanganan Covid-19

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020. Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta seluruh pemeriksa untuk menyiapkan diri mengingat kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Untuk itu, kita akan melaksanakan workshop untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan pemeriksaan yang akan kita laksanakan,” ujar Agung dalam arahannya ketika membuka “Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2020” secara virtual, beberapa waktu lalu.

Workshop tersebut dilaksanakan selama tiga hari, mulai 6-8 Januari 2021. Workshop merupakan salah satu kegiatan penting dalam tahap perencanaan yang merupakan bagian dari siklus pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN.

Penyelenggaraan kegiatan ini secara umum dimaksudkan untuk menjaga kualitas pemeriksaan BPK dan menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independen, integritas, dan profesionalisme. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama serta para pemeriksa BPK.

Turut hadir untuk memberikan pengarahan dalam kegiatan ini, yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing.

Sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanakan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 harus dilaporkan pemerintah dalam LKPP. Terkait dengankebijakan itu, Agung pun meminta kepada seluruh pemeriksauntuk melakukan identifikasi risiko secara mendalam atas setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menangani pandemi Covid-19.

Hal itu baik risiko terhadap penyajian LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2020, maupun risiko kecurangan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan masing-masing kebijakan. “Setiap tim pemeriksa perlu mengembangkan strategi dan prosedur pemeriksaan yang cukup atas setiap risiko yang terindentifikasi. Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan,” ujar Agung.

Agung juga mengingatkan kembali beberapa permasalahan signifikan dari LKPP 2019. Hal itu yakni permasalahan terkait pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional pada pos pembiayaan, permasalahan mengenai investasi permanen pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero), permasalahan mengenai kewajiban jangka panjang atas program pensiun, dan permasalahan mengenai pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, permasalahan mengenai kelemahan pengendalian dalam penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan permasalahan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS).

Agung juga meminta tim pemeriksa untuk melakukan analisis yang mendalam atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada LKPP, LKKL, dan LKBUN untuk tiap permasalahan di atas.

Khususnya terhadap penyajian laporan keuangan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan yang memiliki anggaran yang cukup besar yaitu Kementerian Pertahanan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Penerangan Seadanya
BeritaBerita Foto

Penerangan Seadanya

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Hari kedua cek fisik di Provinsi Bengkulu. Petang itu di atas kap mobil dengan penerangan seadanya, penandatanganan berita acara cek fisik dilakukan. Bersyukur cek fisik hari kedua itu bisa selesai tak sampai malam. Tidak seperti hari pertama yang harus merampungkan pekerjaan hingga malam hari. Padahal, lokasi cek fisik hari kedua berada di tengah hutan kabupaten Bengkulu Utara yang jauh dari kota dan perkampungan. Berbeda dengan lokasi cek fisik hari pertama yang justru berada di tengah kota.      

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pendapat BPK mengenai Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Rayakan HUT ke-74, BPK Beri Kado kepada Pemerintah

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dua bahan pendapat kepada pemerintah terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional serta pelaksanaan program otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat. Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, bahan pendapat tersebut merupakan masukan kepada pemerintah sekaligus sebagai kado dari BPK yang baru saja merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-74 pada 1 Januari 2021.

“Memang kita yang berulang tahun tapi kita akan memberikan kado untuk negara ini dengan dua bahan pendapat tersebut,” kata Agung kepada Warta Pemeriksa, di Jakarta, Rabu (13/1).

Agung mengatakan, BPK melalui Sidang Badan juga telah menyetujui pemberian dua bahan pendapat tersebut. Dia menyampaikan, upaya itu merupakan bagian dari peran insight dan foresight BPK. Hal itu melengkapi peran oversight BPK yang telah rutin dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan keuangan negara.

Tak hanya itu, Agung menyampaikan, BPK juga sedang menyiapkan kado untuk memantapkan peran foresight. Artinya, BPK sebagai supreme audit institutions (SAI) akan memberikan pilihan kebijakan terkait dengan masa depan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.

“Ini terkait dengan pandemi Covid-19, kita akan meluncurkan Indonesia Remake by Covid-19: Scenarios for Resilience Leader. Jadi, membangun kembali Indonesia melalui penanganan Covid-19, arah kebijakan untuk para pemimpin tangguh. Begitu bunyinya,” ungkap Agung.

Agung mengatakan, dalam penyusunan laporan tersebut BPK akan melibatkan sejumlah pihak seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selain itu, BPK juga mengajak serta berbagai ekonom dan praktisi di industri untuk menangkap pilihan-pilihan yang muncul ke depan dan aksi yang diperlukan dalam menjalani pilihan tersebut. “Sumbangsih foresight tersebut akan menjadi yang pertama dalam sejarah BPK,” kata Agung.

Pada tahun ini, BPK juga akan melakukan pemutakhiran Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi salah satu pedoman utama pemeriksaan BPK. Salah satu pemutakhiran yang dilakukan terkait dengan penyusunan pedoman pemeriksaan terhadap proyek-proyek infrastruktur.

“Sehingga kita akan memiliki perencanaan, metode, dan prosedur pemeriksaan yang lebih terstandar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari AKN IV maupun AKN V dan AKN VI terkait pemeriksaan infrastruktur,” ujar Agung.

BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 1 terkait upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta PN 3 yakni meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pemeriksaan tematik lokal atas pelayanan publik, kemandirian fiskal daerah, dan pengelolaan persampahan. “BPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang telah berlangsung,” ujar Agung.

Sebagai salah satu SAI pionir dalam pemeriksaan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), BPK juga akan melakukan pemeriksaan terkait isu tersebut tahun ini. Terlebih lagi, Agung menyampaikan, upaya pencapaian target SDGs menghadapi tekanan berat dari pandemi Covid-19.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Perkuat Profesionalisme SDM, BPK Kembangkan Corporate University

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengembangkan corporate university. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, corporate university BPK akan menggabungkan sebuah sistem yang memungkinkan pegawai BPK melakukan proses pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu.

“Tahun ini sudah mulai persiapannya dan timnya akan kita bentuk. Saya berharap di pertengahan tahun ini kita sudah punya kerangkanya akan seperti apa,” ungkap Agung kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, Rabu (13/1).

Agung mengatakan, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara akan menjadi leading sector program tersebut. Tentunya Badiklat PKN akan didukung oleh seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan penunjang pendukung lainnya.

Saat ini tengah disiapkan modul pembelajaran dan evaluasi untuk mendukung program tersebut. Menurut Agung, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugasnya dalam konteks pencapaian tujuan organisasi.

Agung menekankan, upaya peningkatan kapasitas SDM tersebut tidak hanya terkait dengan kemampuan audit. Menurutnya, kemampuan non-audit seperti kemahiran berbahasa asing juga menjadi hal yang penting. “Karena BPK ke depan adalah BPK yang memiliki kiprah internasional,” ujarnya.

Dengan berhasil terlibat dalam penyusunan standar audit internasional maupun menjadi auditor eksternal dari lembaga seperti International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO), kiprah internasional BPK semakin kuat. Sehingga, ujar Agung, kemampuan komunikasi dalam audit tersebut menjadi semakin penting.

Agung mengatakan, seiring adanya transformasi digital, pembelajaran bisa dilaksanakan meski pemeriksa berada di berbagai daerah di Indonesia. Kendati demikian, terdapat bagian-bagian tertentu yang masih membutuhkan pendidikan secara tatap muka langsung, seperti pendidikan leadership.

Menurut Agung, dalam membentuk insan solidarity maker ataupun orang yang mampu memberikan inisiatif perlu ada kelas yang memiliki interaksi sosial. Agung mengakui, hal itu masih sulit dilaksanakan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Namun, kata Agung, upaya pengembangan kompetensi tersebut tetap diperlukan guna membentuk pola kerja sama maupun team building. “Ini akan melengkapi dan meningkatkan kualitas dari proses bisnis yang ada terkait dengan education and training di BPK,” ujar Agung.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pemeriksaan BPK di daerah
BeritaBerita Foto

Cek Fisik Jalan Setapak Dana Desa Hanga Hanga

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – BPK Perwakilan Sulteng untuk pertama kalinya melakukan pemeriksaan dana desa. Satu di antara daerah yang dikunjungi adalah Kabupaten Banggai. Pemeriksaan fisik dilakukan pada salah satu infrastruktur pendukung di Desa Hanga Hanga yang dibiayai Dana Desa Tagub Anggaran 2017. Tampak dalam foto tim pemeriksa melakukan pengukuran fisik pekerjaan didampingi perangkat desa.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id