BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan program Kartu jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun Anggaran (TA) 2020 s.d. 2021 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada infografik berikut.
JAYAPURA, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Provinsi Papua mengatakan memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait dengan predikat opini opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pekerjaan itu antara lain bagaimana menyandingkan hasil opini BPK dengan hasil kinerja penilaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disebabkan adanya laporan lain yang segera diurus sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.
“Penerimaan opini WTP kedelapan kali menunjukkan bahwa pemerintah di Papua ada, kami sedang bekerja dan sudah melakukan perbaikan-perbaikan terbaru hasil penilaian secara nasional,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Dia menyebut, dengan menerima opini WTP secara berturut-turut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan di wilayah setempat. Opini WTP kedelapan kalinya disebut menandakan pola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dari BPK.
“Jadi kami bersyukur karena beberapa tahun terakhir ini BPK, tidak hanya melakukan penilaian terhadap WTP atau pengelola daerah saja, namun melakukan pemeriksaan atas kinerja dengan secara tematik,” katanya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 19 kabupaten/kota yang sudah mendapatkan opini WTP, bahkan ada sembilan kali dan hal itu menunjukkan semua serius mengikuti standar akuntansi pengelola keuangan di Papua.”
Dia menjelaskan, opini WTP 2021 Provinsi Papua mengalami kenaikan. Sebelumnya, 18 pemerintah daerah (pemda) yang mendapat opini WTP. Akan tetapi, kini bertambah menjadi 20 pemda.
Ini tentunya merupakan hal yang cukup menggembirakan. Karena, kata dia, menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 19 kabupaten/kota yang sudah mendapatkan opini WTP, bahkan ada sembilan kali dan hal itu menunjukkan semua serius mengikuti standar akuntansi pengelola keuangan di Papua,” katanya.
Dia menambahkan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, dapat mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Termasuk memotivasi pemerintah daerah yang belum meraih opini WTP agar terpacu untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan daerah agar setiap mewujudkan pembangunan harus melahirkan kesejahteraan.
“Pembangunan yang dilakukan tak hanya bersifat formalitas dengan bersandar pada dokumen perencanaan, tapi harus berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” kata Suhajar Diantoro dalam keterangannya seperti dilansir dari Antara.
Kemudian, kata dia, pembangunan yang berbasis pada ilmu administrasi harus berujung pada kesejahteraan. “Itu sekarang jadi indikator yang dipakai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam memeriksa. Apa ‘outcome’-nya, bukan ‘output’ saja,†kata Suhajar.
Dia mencontohkan pembangunan sebuah terminal di suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika mendatangkan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat sekitar yang bermuara kepada kesejahteraan. Karena itu, kata dia, penting bagi daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
“Pembangunan harus disertakan menyertakan pemberdayaan agar masyarakat mandiri. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya.â€
“Pemetaan kebutuhan harus disesuaikan dengan prioritas,†kata dia.
Selain itu, Suhajar mengingatkan pemerintahan harus dapat memberdayakan masyarakat, mengatur, melayani, dan membangun. Pemerintahan juga perlu membangun sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat.
Harapannya, kata dia, masyarakat makin mandiri dan tak bergantung kepada bantuan yang diberikan pemerintah. “Pembangunan harus disertakan menyertakan pemberdayaan agar masyarakat mandiri. Mandiri adalah masyarakat yang mampu mengendalikan masa depannya,†ujarnya.
Suhajar menjelaskan sejak pecah Perang Dunia Kedua (PD II), terminologi pemerintahan telah berkembang. Semula hanya memiliki dua fungsi, tapi kini menjadi empat fungsi.
Dengan kata lain, pemerintahan tak lagi sekadar memiliki fungsi untuk mengatur dan melayani. Akan tetapi juga membangun dan memberdayakan.
YOGYAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku selalu melakukan yang terbaik agar dapat menjadi lebih baik pada masa mendatang. Karenanya, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan masukan atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan, sesegera mungkin akan langsung ditindaklanjuti.
“Setelah pemeriksaan masih mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan. Dari rekomendasi yang diberikan itu ya kita selesaikan segera, karena hanya ada waktu 60 hari sejak disampaikannya laporan pemeriksaan,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan karena selama 12 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut Sultan, penghargaan tersebut justru menjadi awal DIY menuju perubahan yang lebih baik lagi.
“Bagi kami, (penghargaan) ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari sistem manajemen yang secara periodik per tahunnya harus lebih baik,” kata Sultan.
Sultan mengatakan sistem manajemen Pemda DIY selama ini selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Opini WTP pun selama ini selalu diupayakan agar tanpa disertai catatan dari BPK.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa merasa bersyukur dengan penghargaan atas WTP 12 kali berturut-turut. Dia pun berharap pada tahun-tahun berikutnya Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten se-DIY bisa kembali memperoleh opini WTP.
“Bagi kami, (penghargaan) ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari sistem manajemen yang secara periodik per tahunnya harus lebih baik,”
” WTP ini adalah opini yang paling tinggi diberikan dari BPK karena secara akuntabilitas penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, termasuk efektivitas pengendalian internal sudah terpenuhi,” kata Arif yang mewakili pemerintah pusat menyerahkan penghargaan itu.
Pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di atas 10 kali berturut-turut, menurut Arif, berarti sudah menuju pemerintah yang stabil dan excellent. Karena seluruh tata kelola pemerintahan akuntabilitasnya sudah tercapai.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso mengatakan penghargaan itu bisa diraih Pemda DIY karena komitmen dari seluruh OPD untuk bisa menyelesaikan laporan tepat waktu dan mengungkap kebenaran di laporan keuangan.
“Ngarsa Dalem (Sultan) juga sudah menyampaikan, kalau kita melakukan sesuai aturan pasti tentu akan bisa kita capai. Justru yang paling sulit sebenarnya adalah mempertahankan opini WTP itu sendiri. Karena biasanya dengan hasil pemeriksaan BPK yang sudah seperti ini, setiap tahunnya pasti bertambah ketelitian dan kedalaman pemeriksaannya,” katanya.
MAGELANG, WARTAPEMERIKSA — Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Kota Magelang, Jawa Tengah mendapatkan tambahan koleksi baru. Kini, berbagai informasi tentang peranan BPK dalam Supreme Audit Institution 20 (SAI20) di Presidensi G20 telah melengkapi koleksi museum.
“Museum BPK RI di Magelang ini adalah sebuah upaya untuk menjaga momentum sejarah pembentukan SAI20 di mana ketua SAI 20 pertama adalah di Indonesia, dalam hal ini BPK,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di Magelang, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Dia menyampaikan hal tersebut usai peluncuran “SAI 20 Spot Exhibition” di Museum BPK RI Magelang. Yudi menyampaikan ini salah satu upaya untuk memberikan kenangan, perspektif, dan sebagai tanda sejarah bahwa BPK telah membentuk SAI20.
Menurut dia ada beberapa barang atau informasi yang disimpan di Museum BPK berkaitan pembentukan SAI20. Koleksi yang paling penting adalah palu yang melambangkan kepemimpinan BPK di SAI20 sebagai palu pertama.
Koleksi lainnya yaitu beberapa cenderamata atau pin, nomor mobil delegasi, bendera-bendera anggota, sejarah singkat SAI20. Ada juga video yang menjelaskan momentum bersejarah, dari proses diskusi sejak mulai pertemuan teknis senior dan summit di Bali.
“Dengan adanya informasi dan barang di sini kami menghadirkan bahwa BPK telah menorehkan sejarah dalam konteks berkaitan G20 presidensi di Indonesia,†kata Yudi.
Yudi menilai peran BPK dalam SAI20 ini sebagai hal yang penting. Karena, memberikan sebuah konteks bahwa Indonesia, dalam ini BPK, menginisiasi sebuah forum yang mendiskusikan tentang bagaimana mengawal antarnegara di 20 negara.
“Kami juga menampilkan partisipasi BPK di dunia internasional. Yang terbaru dan masih hangat di bulan Agustus kemarin, SAI20 sebagai salah satu prestasi bagi kami. Dan juga bukan hanya kebanggaan orang BPK. Tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bisa menghadirkan SAI 20 atas inisiatif BPK. Ini koleksi terbaru kami,”
Kepala Museum BPK RI Dicky Dewarijanto mengatakan koleksi yang ada di museum mencoba menginformasikan segala hal yang terkait dengan BPK. Dari awal sejarah berdiri hingga kegiatan-kegiatan BPK.
Museum ini juga menampilkan struktur organisasi yang ada di BPK dari masa ke masa. Termasuk menampilkan nilai dasar BPK, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme.
“Menurut kami nilai dasar ini bukan hanya untuk insan BPK saja, tetapi juga seluruh masyarakat untuk memperkenalkan nilai dasar ini sangat penting,” katanya.
Museum BPK juga menampilkan terkait sisi-sisi humanisme ketua-ketua BPK dari masa ke masa. Kemudian juga ada ruang titik nol yang menginformasikan dari masa ke masa. Dari Kota Magelang, sebagai lokasi awal kantor BPK pada 1 Januari 1947 BPK. Hingga pindah ke Yogyakarta pada 1948.
“Kami juga menampilkan partisipasi BPK di dunia internasional. Yang terbaru dan masih hangat di bulan Agustus kemarin, SAI20 sebagai salah satu prestasi bagi kami. Dan juga bukan hanya kebanggaan orang BPK. Tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bisa menghadirkan SAI 20 atas inisiatif BPK. Ini koleksi terbaru kami,” katanya.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 1 November. IHPS diserahkan langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun.
“BPK berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan BPK, terutama dalam rangka mewujudkan good governance bagi Indonesia.â€
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan sejumlah data penting yang tersaji dalam IHPS I 2022. Salah satunya mengenai capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Ketua BPK menyampaikan, RPJMN 2020-2024 menargetkan persentase opini WTP LKKL sudah harus mencapai 92 persen pada 2021. “(Realisasi) Capaian opini WTP LKKL Tahun 2021 sebesar 95 persen pada 2021. Telah melampaui target RPJMN 2020-2024, yaitu 92 persen,†kata Ketua BPK.
Secara keseluruhan, IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, di antaranya 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 dengan opini 81 WTP dan 4 wajar dengan pengecualian/WDP (yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Selain itu, IHPS I Tahun 2022 memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 35 objek pemeriksaan pemerintah daerah, dan 5 objek pemeriksaan BUMN. Pemeriksaan kinerja tersebut, antara lain, pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan, serta pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan terhadap 34 pemerintah provinsi di Indonesia.
IHPS I Tahun 2022 turut memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan pemerintah pusat, dan 43 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan DTT tersebut, antara lain, pemeriksaan atas belanja barang pada Kementerian Ketenagakerjaan serta pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik.
Terkait pemeriksaan investigatif dan keterangan ahli, pada periode 2017-semester I tahun 2022, sebanyak 25 LHP investigatif telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Laporan hasil penghitungan kerugian negara telah dimanfaatkan baik untuk proses penyidikan sebanyak 46 laporan dan dinyatakan berkas penyidikan sudah lengkap sebanyak 265 kasus. Selain itu, pemberian keterangan ahli dari BPK pada tahap persidangan atas 324 kasus, seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
“BPK berterima kasih kepada Pemerintah karena telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan BPK, terutama dalam rangka mewujudkan good governance bagi Indonesia,†demikian pernyataan BPK dalam siaran pers.
Sebelum menyerahkan IHPS kepada Presiden, BPK sudah menyampaikan IHPS I 2022 kepada DPR dan DPD. Penyerahan kepada DPR dilakukan pada 4 Oktober 2022 dan kepada DPD pada 7 Oktober 2022.
PONTIANAK, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan untuk dapat terus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Target kita selama-lamanya. Selama masih ada penilaian dari BPK, kita akan upaya untuk WTP terus,” kata Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo di Sungai Raya, seperti dilansir dari Antara.
“Alhamdullilah, tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu hanya ada 13 wilayah yang mendapatkan opini WTP, tetapi saat ini naik menjadi 14. Ini menjadi suatu progress yang cukup bagus, tinggal 1, yaitu Kabupaten Bengkayang.”
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali meraih opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Prestasi ini merupakan yang kedelapan kalinya diraih Kubu Raya secara berturut-turut.
“Tentunya ini menjadi kebangaaan karena Kubu Raya delapan kali berturut mendapat predikat WTP. Ini suatu pencapaian yang tentu harus terus dipertahankan,” ucap dia.
Terkait prestasi WTP yang diraih, Sujiwo meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk tidak berpuas diri. Pemkab Kubu Raya, lanjutnya, harus terus berbenah menyajikan laporan keuangan yang lebih baik agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan.
Sujiwo menuturkan WTP yang diraih bukan atas kinerjanya bersama bupati. Melainkan kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Kubu Raya. Dia juga menegaskan opini WTP menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini hasil kerja keras semua pihak, terutama keluarga besar Pemkab Kubu Raya, pak bupati, pak sekda, inspektorat, dan semua perangkat daerah. Semua telah melakukan kinerja yang baik sehingga bisa menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro mengatakan tahun ini peraih opini WTP adanya peningkatan.
“Alhamdullilah, tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu hanya ada 13 wilayah yang mendapatkan opini WTP, tetapi saat ini naik menjadi 14. Ini menjadi suatu progress yang cukup bagus, tinggal 1, yaitu Kabupaten Bengkayang,” kata Imik Eko Putro.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan BPK bersama Presiden RI, Joko Widodo telah membahas rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan BUMN. Hal itu disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Konferensi Pers penyampaian IHPS I Tahun 2022 kepada Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/11). Sebelumnya, IHPS I Tahun 2022 tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun.
“Kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan, pandangan, rekomendasi, terhadap hasil pemeriksaan BPK di kementerian, lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah ini menjadi alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan keuangan negara,†ucap Nyoman. Menurutnya, perbaikan-perbaikan tersebut akan ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian dan lembaga, melalui koordinasi Menteri Keuangan selaku koordinator.
IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat, 41 hasil pemeriksaan kinerja, 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan 25 LHP investigatif yang telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan pemerintah terkait dana desa. Sehingga dapat bersama-sama mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan desa yang baik.
“Dengan begitu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan,†kata Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Dori Santosa pada saat sosialisasi dana desa di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara.
“Maka dari itu kita juga harus memastikan dana desa ini dikelola tepat sasaran dan tepat manfaat tentunya. Alokasi BLT ini yang sudah kita anggarkan harus benar-benar disampaikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, jadi bukan untuk kegiatan lain.”
Sosialisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Bekasi ini digelar DPR bersama BPK. Tujuannya, dalam rangka melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Dia mengatakan, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ini antara lain melalui alokasi anggaran dana desa dalam setiap postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
BPK, kata dia, bertugas mengawal dan memastikan kucuran dana desa tersebut betul-betul dapat dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Sehingga dapat mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta seluruh kepala desa di wilayah itu agar mampu mengoptimalkan hasil penggunaan desa yang digelontorkan pemerintah. Dana desa harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara tepat sasaran.
“Setiap tahun kita mengeluarkan pedoman berupa peraturan bupati. Dari pedoman itu kita arahkan bagaimana supaya anggaran-anggaran di desa ini bisa lebih tepat sasaran,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Dani mengatakan, penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Dengan sasaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penghasilan tetap, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menambahkan, dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemudian, dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.
“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang tepat tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Sementara anggota Komisi XI DPR Putri Komaruddin meminta kepala desa berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa. Pemerintah dan DPR tahun ini sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp68 triliun dengan realisasi sebesar 80 persen.
Dia juga meminta agar dana desa tidak disimpan dan mengendap di rekening dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Khususnya anggaran yang memang diprioritaskan untuk menopang konsumsi masyarakat desa, seperti bantuan langsung tunai.
“Maka dari itu kita juga harus memastikan dana desa ini dikelola tepat sasaran dan tepat manfaat tentunya. Alokasi BLT ini yang sudah kita anggarkan harus benar-benar disampaikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, jadi bukan untuk kegiatan lain,” kata dia.
JAYAPURA, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, Papua, menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan masukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah setempat. Diharapkan bimbingan ini dapat terus berlanjut dan menjadi suatu langkah yang baik dalam mengawal pemerintahan.
“Kami berkomitmen mempertahankan prestasi ini di tahun-tahun mendatang sehingga proses pemerintahan di daerah, terutama untuk siklus keuangan daerah, bisa berjalan dengan baik.â€
“Memang banyak kendala yang kami hadapi sesuai situasi di daerah. Tapi dengan bimbingan, Pemkab Yahukimo mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) berturut-turut. Sehingga berharap bisa pertahankan pada tahun-tahun berikut,†kata Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Esau mengatakan, predikat WTP atas LKPD 2021 itu merupakan kali ketiga yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Yahukimo pun, kata dia, berkomitmen mempertahankan opini WTP dari BPK. Hal itu guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.
 “Kami berkomitmen mempertahankan prestasi ini di tahun-tahun mendatang sehingga proses pemerintahan di daerah, terutama untuk siklus keuangan daerah, bisa berjalan dengan baik,†kata dia usai menghadiri penyerahan opini WTP di Jayapura.
Menurut Esau, audit yang dilakukan oleh BPK kini bukan hanya terkait administrasi keuangan. Akan tetapi juga untuk kegiatan fisik, disiplin pegawai, dan kinerja pemerintah daerah.
“Hal ini semua jadi catatan penting bagi kami untuk menjaga komitmen, namun tentunya dengan penghargaan ini, ke depannya proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan semakin baik lagi,†ujarnya.
