Sunday, 6 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Foto

Berita FotoSLIDER

Catatan BPK atas Proses Tindak Lanjut Kemendag

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK mencatat, terdapat rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut oleh Kementerian Perdagangan antara lain: realisasi belanja barang non operasional lainnya berupa pembayaran dana cadangan stabilisasi harga pangan gula kepada Perum BULOG belum sesuai ketentuan; kekurangan volume pada 37 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan senilai Rp1.373.305.580,87; dan pengelolaan persediaan per 31 Desember 2019 atas tiga satuan kerja belum memadai.

“Terkait hal tersebut, BPK mengharapkan Menteri Perdagangan terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” jelas Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing dalam penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Jakarta (27/06). BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LK Kementerian Perdagangan Tahun 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Pemerintah Telah Sesuai Tindaklanjuti 75% Rekomendasi

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya efektif menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi yang terkait dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Hal ini dijelaskan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, dalam keterangan pers setelah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor (23/06). Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan 75% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; 19% telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi; 5% belum ditindaklanjuti; dan 1% tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Berikan Opini WTP atas LKPP, Ini Harapan BPK kepada DPR

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari
Penyerahan LHP LKPP Tahun Anggaran 2021 ke DPR. (Foto: Anto / Biro Humas dan KSI)

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Opini WTP diberikan atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signfikan terhadap LKPP Tahun 2021.

BPK Berharap DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. “Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan oleh DPR sebagai bentuk political commitment dan pemantauan yang dilakukan BPK menjadi hal yang esensial untuk memanifestasikannya,” ungkap Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Pimpinan DPR di Jakarta pada Selasa (14/06).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

BPK: Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengawasan Itu Penting

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Ketua BPK, Isma Yatun, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini disampaikan dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD, Jakarta (3/6).

Isma menambahkan, efektivitas hasil pemeriksaan ditentukan oleh tindak lanjut dari para pihak yang diperiksa, termasuk pemerintah daerah dan BUMD. Oleh karena itu, pemantauan tindak lanjut oleh BPK dan pengawasan DPD akan meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 535 LHP, sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemerintah daerah.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Bertemu Dirut PLN, Anggota VII BPK Ungkap Harapannya

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Anggota VII BPK, Hendra Susanto, berharap PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) semakin maju dan berkembang, serta selalu berkontribusi untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat Hendra menerima kehadiran Direktur Utama PT PLN, Dharmawan Prasojo di kantor pusat BPK RI Jakarta.

Sejak April 2022, Hendra Susanto diberi amanah menjadi Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK/Anggota VII BPK, yang membidangi pemeriksaan terhadap BUMN, termasuk PLN.

 “Perbincangan saya dan Pak Darmo sangat menarik dan kaya akan ide-ide yang konstruktif,” papar Hendra dalam unggahan pada instagram @hendrasusanto914.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Harapan BPK, Komunikasi dan Koordinasi antara BPK dan BI Dipertahankan

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, berharap komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara BPK dan Bank Indonesia (BI) perlu terus dipertahankan. BPK juga berharap BI senantiasa menjaga governance yang telah dibangun dan dipelihara dengan baik selama ini. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan BI, pada tingkat satuan kerja, Departemen Manajemen Risiko, maupun Departemen Audit Intern.

Anggota II BPK Daniel Lumban bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan mulai Semester II tiap tahunnya, saat BPK melakukan pemeriksaan interim atas LKTBI,” pungkas Daniel dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021 dan Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2021 di Gedung BI, Jakarta (19/05).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

BPK Apresiasi Pemprov Sulawesi Utara dalam Menanggulangi Kemiskinan

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera yang telah melakukan upaya dan capaian positif untuk menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021. Walau demikian, terdapat sejumlah permasalahan terkait upaya tersebut, antara lain: 1) perancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat; 2) belum melakukan intervensi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat rentan miskin; 3) pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan peruntukan sasaran yang ditetapkan; dan 4) pelaksanaan kegiatan belum didukung program kemitraan dalam skema yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

“Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak segera melakukan upaya perbaikan, permasalahan-permasalahan yang ada dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menanggulangi kemiskinan,” ucap Anggota VI BPK Pius Lustrilanang dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya, di Manado (13/05).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

BPK Berharap Penyelesaian Tindak Lanjut Mas Menteri Lebih dari 75%

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Anggota VI BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makariem, yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Namun, Nyoman juga berharap ada peningkatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di masa mendatang.

“Saya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Mas Menteri dan jajarannya dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan mengharapkan agar ke depan penyelesaian tindak lanjut pada lingkup Kemendikbudristek bisa mencapai lebih dari 75%,” ujar Nyoman dalam penyerahan LHP Kinerja, LHP DTT, serta laporan hasil pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian ganti kerugian negara semester II tahun 2021 pada Kemendikbudristek tahun anggaran 2021 pada 22 Maret 2022.

LHP tersebut yaitu: 1) LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021; serta 2) LHP Kepatuhan Atas Pengelolaan Pendanaan dan Belanja Ditjen Diktiristek, PTN dan PTNBH Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Akademik TA. 2020 s.d Triwulan III TA 2021. BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II Tahun 2021.

Nyoman menambahkan bahwa meningkatkan pencapaian penyelesaian tindak lanjut, dengan menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL) berbasis jaringan yang telah dibangun BPK RI dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sepanjang masa. Dalam hal ini, entitas tidak harus menunggu tiap akhir semesteran saja.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Warta Pemeriksa Raih Bronze Winner pada Ajang PRIA 2022

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Majalah bulanan Warta Pemeriksa BPK edisi Maret 2021 memperoleh penghargaan Bronze Winner pada kategori lembaga, subkategori media cetak dalam Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. Penghargaan ini diberikan pada ajang The 7th PR Indonesia Awards 2022 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada 25 Maret 2022.

Redaksi Warta Pemeriksa mengapresiasi penghargaan ini dan memacu Redaksi untuk lebih baik lagi dan mampu menyampaikan informasi terkait pemeriksaan BPK kepada pembaca secara akurat dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, BPK juga memperoleh penghargaan kategori terpopuler di media cetak 2021, untuk sub kategori lembaga.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Pembangunan Smelter pada Ditjen Minerba Berpotensi Terlambat Diselesaikan

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK menemukan permasalahan dalam pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan kewajiban pembangunan smelter pada Ditjen Minerba. Dalam hal ini, terdapat perusahaan yang berpotensi terlambat menyelesaikan pembangunan smelter dan Ditjen Minerba belum seluruhnya mengenakan denda administrasi kepada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter sesuai target waktu yang ditetapkan. Selain itu, terdapat perusahaan yang belum menyetorkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian ESDM semester II tahun 2021 oleh Anggota IV BPK, Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (22/03). (Foto: Darman /Humas BPK RI).

Hal tersebut adalah salah satu permasalahan signifikan dalam empat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian ESDM semester II tahun 2021, yang diserahkan Anggota IV BPK, Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta pada Selasa (22/03). Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK berharap rekomendasi atas pemeriksaan tersebut segera ditindaklanjuti.

“Menteri ESDM beserta jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” tegas Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id