BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada DPR RI pada Selasa (4/6/2024). IHPS ini memuat 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
Ini merupakan salah satu isu utama yang redaksi angkat pada edisi Mei 2024. IHPS ini menjadi penting karena dari tindak lanjut atas rekomendasi, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uangke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun, di mana Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023.
Laporan lain yang redaksi siapkan adalah sengkarut utang piutang Telkom dan anak usahanya. Hal ini terlihat dari pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 sampai semester I 2022 BPK terhadap PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan BPK itu mengungkap upaya sinergi Telkom Group justru membebani keuangan para anak usahanya.
Simak juga informasi mengenai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Opini ini diberikan terkait pemeriksaan laporan keuangan Sekretariat Regional CTI-CFF buku tahun 2023.
Pada edisi Mei 2024 ini redaksi juga mengenalkan aplikasi Mandalika. Ini merupakan inovasi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan komunikasi dengan parlemen.
Masih terkait dengan teknologi, redaksi juga mengulas mengenai sistem autentikasi multifaktor ataumultifactor autentication (MFA). Ini merupakan respons BPK atas masukan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) terkait peningkatan risiko keamanan siber.
Masih banyak informasi lain yang telah redaksi siapkan untuk pembaca setia Warta Pemeriksa. Selamat menikmati Majalah Warta Pemeriksa Edisi Mei 2024.
Warta Pemeriksa edisi April 2024 antara lain mengangkat tema utama tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Seperti dilaporkan dalam rubrik Sorotan, belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (unaudited) di kantor pusat BPK.
Pada kesempatan itu, BPK meminta pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN. Dengan begitu, kualitas LKPP, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dapat diikuti dengan kualitas pencapaian ha il-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan, untuk memberikan keyakinan memadai, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang didukung dengan pemanfaatan big data analytic.
“Hasil pemeriksaan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara,” kata dia.
Informasi lainnya, BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja PT Sang Hyang Seri (SHS) atas upaya meningkatkan omzet penjualan benih dan beras. Kemudian upaya menekan harga pokok produksi beras dan mengoptimalkan aset tanah dan bangunan perusahaan.
Dari pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah upaya yang dilakukan manajemen PT SHS. Namun, ditemukan masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya saja kinerja keuangan PT SHS yang tidak memadai dan berdampak pada kepastian keberlangsungan usaha.
Simak juga ulasan redaksi dalam rubrik Sharing Knowledge yang membahas mengenai upaya meningkatkan mutu audit dengan peer review. Hal ini sebagai bentuk jaminan atas mutu pemeriksaan yang dilakukan BPK.
Jangan lewatkan informasi dalam rubrik Kesehatan yang membahas mengenai kebahagiaan dan memaafkan. Dijelaskan bahwa kebahagiaan adalah kondisi psikologis positif yang ditandai dengan kepuasan terhadap masa lalu, emosi positif yang tinggi pada masa kini, dan rendahnya emosi negatif.
Hal ini pun erat kaitannya dengan memaafkan. Berdasarkan penelitian, memaafkan dapat membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, dan dapat mengurangi kecemasan. Masih banyak informasi lain yang telah redaksi siapkan untuk pembaca setia Warta Pemeriksa dalam edisi April 2024 ini. Selamat menikmati Warta Pemeriksa Edisi April 2024.
Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 menjadi salah satu isu utama Warta Pemeriksa edisi Maret 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 25 Maret 2024 itu mengusung tema “Membangun Budaya Kerja untuk BPK Semakin Berkinerja”.
Pemilihan tema ini sebagai harapan agar budaya kerja yang sudah dimiliki BPK dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan. Khususnya di tengah dinamika dan tantangan perkembangan lingkungan di eravolatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) serta disrupsi teknologi seperti saat ini.
Satu hal yang ditekankan dalam acara ini antara lain fokus mengenai kebijakan pemeriksaan SDGs. Disebutkan, pemeriksaan SDGs perlu dilanjutkan dengan lebih melibatkan BPK Perwakilan untuk mendukung konsep localizing SDGs. Ini karena banyak target SDGs berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah.
Hal lainnya adalah perlunya pemutakhiran dan perluasan data keuangan negara yang ada dalam BIDICS di seluruh level pemerintahan. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan lainnya. Harapannya, para pemeriksa dapat memanfaatkan BIDICS dalam setiap penugasannya.
Informasi lain yang redaksi siapkan yaitu mengenai sejumlah permasalahan terkait layanan impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan cukai dan pabean terhadap tiga objek pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada semester I 2023.
Tiga objek pemeriksaan itu yakni pengelolaan fasilitas tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) tahun 2021 dan 2022, pengelolaan cukai hasil tembakau tahun 2021 dan 2022, serta pengelolaan kepabeanan impor untuk dipakai tahun 2021 dan 2022. Pengelolaan cukai dan pabean dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 8 yakni penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya kegiatan prioritas (KP) reformasi ï¬skal.
Jangan lewatkan juga informasi untuk melihat cara ANAO menerapkan lingkungan kerja yang fleksibel bagi ibu pekerja. Masih terkait dengan itu, simak perjalanan Hediana Makmur dalam menyelami semangat RA Kartini. Cerita Hediana yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Sertiï¬kasi dan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan, terutama pegawai perempuan di BPK, dalam menjalani kariernya. Ini juga selaras dengan semangat RA Kartini yang dahulu memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.
Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk para pembaca dalam Warta Pemeriksa edisi kali ini. Selamat menikmati Warta Pemeriksa Edisi Maret 2024.
Dalam edisi Februari 2024, redaksi menyiapkan laporan mengenai upaya BPK dalam mengawal penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi untuk badan usaha milik negara (BUMN).
Beberapa area yang menjadi sorotan, antara lain terkait subsidi, kompensasi, dan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, mengenai ekuitas BUMN, utamanya 18 entitas dengan nilai dan risiko tinggi, dividen, PNBP Migas dan cost recovery, serta barang milik negara (BMN) yang dikelola KKKS.
Persoalan belanja kompensasi dan subsidi patut menjadi perhatian dalam pemeriksaan BPK. Hal ini karena belanja kompensasi BBM dan listrik pada 2022 naik drastis ke level Rp352 triliun. Angka ini bahkan melebihi total subsidi untuk semua sektor yang mencapai Rp245 triliun.
Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan mengenai pemeriksaan terhadap holding industry pertahanan (DEFEND ID). Dalam pemeriksaan terlihat bahwa pemberdayaan industri pertahanan di DEFEND ID belum sepenuhnya sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Redaksi juga menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan terhadap Bio Farma pada masa pandemi Covid-19. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan berbagai capaian positif Bio Farma. Meskipun begitu, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Jangan lewatkan juga laporan redaksi mengenai Perpustakaan BPK yang telah mendapatkan akreditasi tingkat A. Akreditasi ini bukan hanya sekadar prestasi semata, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan pemustaka serta konsistensi kualitas pelayanan perpustakaan tersebut.
Simak juga laporan redaksi mengenai efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Jambi. Pembaca bisa melihat bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggunakan tiga kriteria utama dalam melakukan pemeriksaan ini.
Masih banyak laporan lain yang telah redaksi siapkan. Selamat menikmati selengkapnya di Warta Pemeriksa Edisi Februari 2024.