Friday, 29 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

sdgs

BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Sampaikan Reviu dan Masukan Strategis untuk VNR SDGs Indonesia

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK— Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2025 kepada Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (18/7), di Kantor Pusat BPK.

Laporan diserahkan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, kepada Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Hadir dalam kegiatan ini Dirjen PKN II BPK Nelson Ambarita, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Rr. Trisacti Wahyuni, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Reviu dilakukan atas permintaan resmi Kementerian PPN/Bappenas dan mencakup tiga fokus utama: keselarasan VNR dengan laporan sebelumnya dan dokumen nasional seperti RPJMN dan RAN SDGs, kepatuhan terhadap due process internasional dari United Nations Departement of Economic and Sosial Affairs (UNDESA), serta relevansi laporan terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

BPK menilai penyusunan Laporan VNR 2025 telah menunjukkan sejumlah capaian positif. Laporan disusun secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memiliki peningkatan kualitas narasi, data, dan analisis tren pada lima tujuan utama, serta menyajikan kurasi praktik baik yang memperkuat pembelajaran nasional.

Meski demikian, BPK mengidentifikasi ruang perbaikan, antara lain penguatan prinsip SDGs dalam laporan, peningkatan respons terhadap tantangan dari VNR sebelumnya, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

Sebagai bagian dari reviu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup pentingnya menjaga konsistensi pengungkapan prinsip SDGs, memperkuat integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan pemenuhan due process sesuai pedoman internasional.

“Sebagai catatan bahwa ruang perbaikan yang kami sampaikan telah diakomodasi dalam versi final Laporan VNR SDGs Indonesia Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan Laporan VNR ke depannya,” ungkap Anggota II BPK.

Di akhir sambutannya, Anggota II BPK menyatakan  bahwa BPK siap untuk terus memberikan pendampingan dan masukan dalam pelaksanaan pelaporan VNR berikutnya. Hal ini dilakukan agar transparansi, akuntabilitas, serta kualitas VNR semakin meningkat serta menjadi bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan integritas pelaksanaan SDGs di Indonesia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Di Hadapan Akuntan Se-Indonesia, Wakil Ketua BPK Soroti Peran BPK dalam Keberlanjutan

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA— Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan peran BPK dalam mendukung keberlanjutan, di antaranya dengan memastikan kebijakan pemerintah menyokong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Beberapa inisiatif yang dilaksanakan BPK adalah pemeriksaan terkait kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs, dengan hasil yang dipresentasikan dalam forum internasional seperti High-Level Political Forum (HLPF) di New York, Amerika Serikat. BPK juga melaksanakan dedicated SDGs audit untuk memeriksa program-program pemerintah yang berkaitan dengan keberlanjutan, seperti penguatan kapasitas manajemen risiko kesehatan global dan transportasi perkotaan berkelanjutan. 

Hal ini disampaikan oleh Budi Prijono saat menyampaikan menyampaikan keynote speech dalam seminar internasional yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUTke-67 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Jakarta, Rabu (4/12).

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Peran SAI dalam Pencapaian SDGs

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun (BPK) mengajak lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 atau Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) untuk terus mengawal pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketua BPK menekankan, peran SAI dalam pencapaian SDGs sangat dibutuhkan demi mencapai masa depan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK dalam pidatonya saat menghadiri SAI20 Summit di Belém, Brazil, 17 Juni 2024. SAI20 Summit 2024 mengusung “Climate Finance and Fight Against Poveryt Hunger” sebagai isu prioritas. Sebagai informasi, SAI20 dibentuk atas inisiasi BPK RI saat Indonesia memegang Presidensi G20 2022.

Ketua BPK mengapresiasi fokus SAI20 Brasil yang mengangkat isu mengenai pendanan iklim dan pemberantasan kelaparan serta kemiskinan. Menurut Ketua BPK, isu tersebut merupakan hal penting dalam mencapai SDGs.

“Oleh karena itu, SAI harus memainkan peran sentral dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi terkait inisiatif perubahan iklim. Fungsi pengawasan yang kita lakukan akan meningkatkan tata kelola dan memastikan pencapaian hasil yang ditargetkan dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK mengingatkan bahwa sinergi sangat penting dilakukan untuk pencapaian SDGs, termasuk oleh para anggota SAI20. “Mari bersama-sama kita bergerak maju dengan komitmen baru terhadap tujuan kita bersama, dengan menyadari bahwa upaya kolektif kita akan membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan dan berketahanan,” kata Ketua BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa kehadiran di KTT SAI20 mencerminkan komitmen BPK RI dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah G20. Ketua BPK meyakini, KTT SAI20 dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya pada forum SAI20, namun juga komunitas global. 

SAI20 Summit dihadiri SAI dari negara anggota G20, yaitu Afrika Selatan, Brazil, Cina, Jerman, India, Indonesia, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Sepuluh SAI undangan juga hadir dalam SAI20 SUmmit, yaitu dari negara Angola, Mesir, Polandia, Portugal, Azerbaijan, Ekuador, Guineau-Bissau, Maladewa, Sao Tome dan Principe, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Summit SAI20 ini menyepakati SAI20 Communique berupa rekomendasi bahwa SAI merupakan key actor dalam pencapaian Sustainable Development Goals, sesuai dengan mandatnya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan good governance dan mendorong kebijakan positif untuk menanggulangi inequlity dan hunger. 

Melalui SAI20, SAI menjalankan perannya dalam mendukung kebijakan positif untuk mengurangi dampak negatif atas perubahan iklim terhadap masyarakat, dan memastikan no one is left behind.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Hadiri Pertemuan INTOSAI, BPK Berbagi Pengalaman Pemeriksaan SDGs

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan aktif dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tingkat global, BPK aktif di berbagai organisasi dan menjadi salah satu rujukan terkait pemeriksaan SDGs.

BPK pun kerap berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan SDGs. Hal ini seperti yang dilakukan BPK saat menghadiri pertemuan INTOSAI Working Group on Sustainable Development Goals and Key Sustainable Development Indicators (WGSDG KSDI) yang digelar di kantor General Court of Audit of the Kingdom of Saudi Arabia (GCA), di Riyadh, Arab Saudi, pada 20-22 April 2024.

Delegasi BPK dipimpin Harry Purwaka, Kepala Auditorat II.C yang membidangi pemeriksaan SDGs di Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Harry menyampaikan presentasi berjudul “Peran dan Kontribusi BPK dalam Implementasi SDGs di Indonesia”. Harry dalam paparannya menjelaskan, BPK sejak 2018 sudah berperan dan berkontribusi dalam pencapaian SDGs di Indonesia, dengan melakukan pemeriksaan terhadap persiapan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs.

Kawal RPJMN dan Pencapaian SDGs, BPK Sampaikan IHPS I 2023 ke Presiden

Kemudian pada 2020-2023, BPK melakukan pemeriksaan atas implementasi SDGs. Harry menjelaskan, pemeriksaan SDGs oleh BPK dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, BPK melaksanakan  pemeriksaan dedicated atau spesifik pada target pencapaian SDGs. Sedangkan pendekatan yang kedua berupa pemeriksaan yang bersifat embedded atau berperspektif SDGs.

BPK juga menjadi SAI yang terdepan dalam pemeriksaan SDGs. Pada 2021, BPK bahkan telah melakukan review atas Voluntary National Review (VNR) SDGs Indonesia 2021.

Terkait pemeriksaan dedicated , Harry menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang secara khusus dilakukan untuk menilai proses dan pencapaian target SDGs yang berpedoman pada INTOSAI Development Initiative SDGs Audit Model (ISAM). Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan terhadap Tujuan 3 SDGs, yaitu terkait “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”.

Dalam mengawal tujuan SDGs tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja mengenai sistem kesehatan nasional dan cakupan jaminan kesehatan nasional. Pemeriksaan ini dilakukan pada 2021 dan 2022.

Harry juga menjelaskan mengenai pemeriksaan embedded terkait SDGs yang dilakukan oleh BPK. Dia mengatakan pemeriksaan embedded merupakan pemeriksaan kinerja yang bertujuan menilai aspek 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dari suatu program yang ada kaitannya dengan pencapaian SDGs.

Salah satu pemeriksaan itu adalah pemeriksaan terkait program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yang mana program ini sejalan dengan Tujuan 1 SDGs, yaitu “Tanpa Kemiskinan”.

12 Negara Ikuti Pelatihan Audit SDGs yang Digelar BPK

Dalam pemeriksaan kinerja terkait pengentasan kemiskinan, BPK menelisik upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Kemudian, BPK memeriksa program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, hingga program jaminan kehilangan pekerjaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, BPK kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada pemerintah.

Sebagai informasi, Pertemuan WGSDG KSDI di Riyadh dihadiri 36 peserta dari 15 supreme audit institutions (SAI). Selain diikuti Kepala Auditorat II.C Harry Purwaka, perwakilan BPK yang juga hadir dalam pertemuan tersebut adalah Moh Fuad Rusdi, Kepala Sub Auditorat II.C.2 sebagai tim substansi untuk pemeriksaan SDGs di Kementerian PPN/Bappenas; Tyas Utami Dibyantari, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Bilateral sebagai tim penguatan kerja sama bilateral BPK dan GCA; dan Zikra, Penata Teknis Kebijakan Sub Bagian IAA sebagai tim kerja sama internasional untuk WGSDG KSDI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Dukung Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian SDGs

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memaparkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Isma menekankan, hal itu juga menjadi titik penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga, diperlukan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Menurutnya, akselerasi pencapaian target SDGs Indonesia merupakan cornerstone untuk RPJPN 2025-2045 yang lebih terarah dan terukur.

“Saya bicara SDGs karena salah satu targetnya adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas atau equality of education di setiap tingkatan hingga tercipta life long learning. Itu adalah kunci tercapainya tujuan SDGs lainnya,” ungkap Isma saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, pada Maret lalu.

Isma menjelaskan, ketika masyarakat mampu mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan gender, menumbuhkan toleransi antar-manusia, melindungi bumi, sekaligus memberdayakan masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs dilakukan melalui pengarusutamaan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Sementara, kontribusi perguruan tinggi salah satunya diwujudkan dengan pembentukan SDGs Center yang tersebar di seluruh Indonesia.

Keberadaannya memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat dan daerah untuk penyusunan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi hingga pelaporan rencana aksi SDGs di Indonesia.

“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Universitas Andalas yang telah memiliki Center for Human and SDGs sejak 2018,” ujarnya.

Isma mengatakan, institusi pendidikan tinggi seperti Unand memiliki posisi strategis dan unik sekaligus sentral untuk menjadi yang terdepan dalam mendukung pencapaian SDGs menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menekankan, tujuan SDGs nomor 4 mengarahkan akses yang setara terhadap pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang unggul, adaptif, dan kolaboratif.

Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam membangun masyarakat berkelanjutan yakni sebagai pendorong pencapaian seluruh SDGs melalui perannya dalam pembentukan SDM sekaligus penghasil pengetahuan dan inovasi.

“Para mahasiswa sebagai potensi SDM bangsa yang unggul adalah pembuat perubahandi masa depan. Maka sudah saatnya Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya bertransformasi dan bersinergi untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu mencetak generasi muda yang berkompeten, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan sehingga Indonesia Emas 2045 dapat direalisasikan,” ungkap Isma.

Salah satu tantangan yang perlu dijawab oleh perguruan tinggi adalah mengoptimalkan output atau hasil dari pendidikan tinggi tersebut. Unand dan perguruan tinggi lainnya dinilai perlu bisa menyesuaikan dengan potensi generasi milenial dan generasi Z.

Kelompok tersebut kini mengisi komposisi mayoritas mahasiswa. Mereka adalah digital native generation sehingga memiliki kesadaran dan komitmen lebih tinggi untuk mendorong dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

“Implementasi tri dharma perguruan tinggi yang mempertimbangkan karakteristik generasi milenial dan gen Z adalah kunci tercapainya target SDGs sekaligus Indonesia Emas 2045,” ungkap Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Kolaborasi BPK dan Perguruan Tinggi Percepat Pencapaian SDGs

by admin2
written by admin2

Ketua BPK, Isma Yatun, dalam Kuliah Umum bertajuk “ Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Generasi Muda yang Berkompeten, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan” di Universitas Andalas (8/3) menyampaikan bahwa ada beberapa potensi kolaborasi BPK dan perguruan tinggi yang dapat mempercepat pencapaian SDGs.  Potensi kolaborasi diantaranya pelibatan ahli dari perguruan tinggi dalam pemeriksaan BPK, untuk membantu pengujian atas objek tertentu serta  hasil riset/ kajian akademisi juga dapat digunakan BPK terutama dalam pemeriksaan kinerja. 

Dalam kuliah umum yang juga menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, Isma menyampaikan, “hasil pemeriksaan BPK atas program pemerintah terkait SDGs dan implementasinya dapat  memberikan insight baru serta menjadi bahan penelitian lanjutan bagi peneliti di perguruan tinggi. Melalui penelitian tersebut dapat ditemukan persepsi baru maupun solusi ilmiah atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat tercapainya SDGs yang berdampak lebih nyata di masyarakat.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kawal RPJMN dan Pencapaian SDGs, BPK Sampaikan IHPS I 2023 ke Presiden

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengawal program pembangunan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal ini disampaikan Ketua BPK, Isma Yatun, dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (8/12/2023).

“Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, badan lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.”

IHPS I tahun 2023 mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Selain itu juga memuat pemeriksaan atas empat tema prioritas nasional.

Mulai dari penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Termasuk di dalamnya pemeriksaan terkait SDGs.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 sampai dengan semester I 2023. Laporan ini menunjukkan sebanyak 76,9 persen telah sesuai rekomendasi BPK.

Sementara itu untuk periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023 tindak lanjut yang telah sesuai baru mencapai 47 persen. Dari tindak lanjut rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023 sebesar Rp19,20 triliun.

Serahkan IHPS I 2023, BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai Rp18,19 Triliun

“Kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam mendorong jajaran pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, badan lainnya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” tambah Isma.

Sebelumnya, IHPS I tahun 2023 telah disampaikan secara administratif pada 29 September 2023. Atau tepat 3 bulan setelah semester berakhir sesuai amanat undang-undang). Laporan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR dan sidang paripurna DPD pada 5 Desember 2023.

IHPS I tahun 2023 memuat ringkasan dari 705 laporan hasil pemeriksaan. Terdiri atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu (DTT).

Dari jumlah tersebut, di antaranya adalah 82 LHP laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL)-bendahara umum negara. Kemudian 40 LHP laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

Atas 40 LK tersebut, diberikan opini 33 wajar tanpa pengecualian (WTP), 6 wajar dengan pengecualian (WDP), dan 1 tidak wajar (TW). BPK juga telah memeriksa 542 LKPD tahun 2022 serta empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022.

IHPS II 2022 Ungkap Temuan Senilai Rp25,85 Triliun

Dalam IHPS ini, terdapat dua hasil pemeriksaan kinerja dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi. Selain itu juga memuat 22 hasil pemeriksaan DTT terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya.

Di antaranya pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 terhadap Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. Kemudian juga pemeriksaan 11 BUMN/anak perusahaan.
IHPS I 2023 pun menyebutkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah tahun 2005 hingga semester I 2023 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,89 triliun. Selain itu, terdapat penjelasan terkait pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-semester I 2023, yang dimanfaatkan, ditindaklanjuti, dan digunakan dalam proses penyidikan atau tahap persidangan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

BPK Tekankan Peran Penting SAI dalam Mendorong Ekonomi Hijau

by admin2
written by admin2

SAI memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi hijau dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif dalam inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pemeriksaannya, SAI dapat membuat rekomendasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan desain dan implementasi program lingkungan dan keberlanjutannya untuk mengarahkannya pada penggunaan sumber daya yang lebih baik dan pencapaian tujuan ekonomi hijau. 

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto dalam pembukaan pelatihan berjudul Training on Auditing SDGs: Energy Transition As Part of Green Economy yang berlangsung di Badiklat PKN Bali (28 November – 1 Desember 2023). Dengan sokongan dari INTOSAI Working Group on Environmental Audit, BPK mengadakan diklat berskala internasional ini sebagai bentuk upaya dukungan BPK untuk tercapainya agenda SDGs 2030.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id