JOHANNESBURG, WARTA BPK — Pertemuan puncak Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Tahun 2025 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 23-26 Juni 2025 menghasilkan sebuah komunike penting yang menegaskan peran strategis lembaga pemeriksa dalam mendukung pembangunan global. Komunike tersebut memuat kesepakatan kolektif negara-negara anggota SAI20 untuk memperkuat pengawasan atas pendanaan infrastruktur publik serta mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang tangguh dan adaptif.
SAI20 sendiri merupakan inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2022 bertepatan dengan Presidensi G20 Indonesia. Sejak saat itu, SAI20 menjadi engagement group resmi dalam ekosistem G20 yang mempertemukan lembaga pemeriksa keuangan dari negara-negara anggota guna memberikan kontribusi nyata dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Setelah diinisiasi oleh BPK, estafet kepemimpinan SAI20 dilanjutkan oleh SAI India pada 2023, SAI Brasil pada 2024, dan SAI Afrika Selatan pada 2025.
Komunike SAI20 tahun ini mengusung dua tema utama, yakni pendanaan infrastruktur publik dan pengembangan tenaga kerja masa depan. Pada tema pertama, negara-negara anggota G20 didorong untuk menetapkan kerangka kerja global yang mendukung pembiayaan infrastruktur dan mendorong kolaborasi di antara pemangku kepentingan serta mendorong penegakan hukum yang mengatur pendanaan infrastruktur dan menilai efisiensi program.
Sementara itu, lembaga pemeriksa negara atau SAI dianjurkan untuk melakukan penelaahan menyeluruh atas seluruh siklus proyek infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Audit real-time dianggap sebagai pendekatan yang relevan untuk memastikan penggunaan dana publik secara akuntabel.
Pemanfaatan teknologi dan big data juga menjadi sorotan penting, karena dapat membantu SAI melacak aliran dana, menilai efektivitas proyek, serta mendorong keterbukaan informasi. Selain itu, SAI diminta meningkatkan kapasitas audit di bidang teknis, keuangan proyek, serta manajemen konstruksi melalui pelatihan khusus dan kerja sama lintas disiplin.
Pada tema kedua, komunike menekankan pentingnya reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar negara-negara G20 mampu mencetak tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah didorong untuk melakukan penilaian kompetensi secara berkala, menyusun kurikulum pendidikan yang dinamis, serta menjalin kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta di bidang pendidikan dan pelatihan. Pendekatan inklusif dan berkeadilan juga menjadi syarat utama agar kebijakan tenaga kerja benar-benar berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.
Lembaga pemeriksa diharapkan menyesuaikan kerangka kerja audit mereka dengan dinamika sektor pendidikan dan pelatihan vokasi. Audit harus diarahkan pada kebijakan strategis yang memiliki dampak besar dalam menjembatani kesenjangan keterampilan, serta memastikan bahwa program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan transparan. Seluruh proses audit tersebut harus mencakup rantai nilai kebijakan secara menyeluruh, mulai dari penganggaran hingga implementasi di lapangan.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam sesi pleno menegaskan bahwa lembaga pemeriksa memiliki sudut pandang lintas sektor yang unik dan sangat dibutuhkan dalam perumusan serta pengawasan kebijakan publik.
Ia mendorong pentingnya kolaborasi antara pemerintah, SAI, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem yang tangguh, mampu mencegah korupsi, dan memastikan efektivitas pendanaan publik, khususnya di sektor infrastruktur. BPK juga menggarisbawahi pentingnya lintas sektor untuk mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh dan adaptif sebagai tanggung jawab bersama.
SAI20 Summit 2025 dihadiri oleh SAI dari negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, Korea Selatan, Arab Saudi, Rusia, dan tentu saja Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Beberapa negara mitra seperti Kenya, Norwegia, Mesir, Maroko, dan Spanyol turut hadir, bersama organisasi internasional seperti IFAC, UNESCO, serta institusi akademik terkemuka. Selain pleno utama, BPK juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah SAI untuk menjajaki kerja sama, termasuk pertukaran auditor dan program peningkatan kapasitas kelembagaan.
Komunike SAI20 2025 akan disampaikan dalam forum G20 Leaders’ Summit pada November mendatang sebagai bentuk kontribusi nyata komunitas SAI dalam mendukung agenda global. Dalam konteks keberlanjutan forum, SAI Afrika Selatan menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan inisiatif ini meskipun terdapat kekosongan kepemimpinan G20 pada tahun-tahun mendatang.
Forum ini akan terus berkembang sebagai platform kolaborasi antar lembaga pemeriksa untuk memperkuat tata kelola global yang transparan dan bertanggung jawab.
BPK RI sebagai penggagas SAI20 menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat peran SAI dalam menjawab tantangan lintas batas. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan akuntabilitas publik dan pengawasan atas belanja negara, kolaborasi antar SAI menjadi semakin relevan.
Melalui SAI20, lembaga pemeriksa dapat berkontribusi lebih luas tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga dalam membentuk tata kelola internasional yang berpihak pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
