JAYAPURA, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Provinsi Papua mengatakan memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait dengan predikat opini opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pekerjaan itu antara lain bagaimana menyandingkan hasil opini BPK dengan hasil kinerja penilaiannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disebabkan adanya laporan lain yang segera diurus sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.
“Penerimaan opini WTP kedelapan kali menunjukkan bahwa pemerintah di Papua ada, kami sedang bekerja dan sudah melakukan perbaikan-perbaikan terbaru hasil penilaian secara nasional,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad di Jayapura, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.
Dia menyebut, dengan menerima opini WTP secara berturut-turut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan di wilayah setempat. Opini WTP kedelapan kalinya disebut menandakan pola keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dari BPK.
“Jadi kami bersyukur karena beberapa tahun terakhir ini BPK, tidak hanya melakukan penilaian terhadap WTP atau pengelola daerah saja, namun melakukan pemeriksaan atas kinerja dengan secara tematik,” katanya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 19 kabupaten/kota yang sudah mendapatkan opini WTP, bahkan ada sembilan kali dan hal itu menunjukkan semua serius mengikuti standar akuntansi pengelola keuangan di Papua.”
Dia menjelaskan, opini WTP 2021 Provinsi Papua mengalami kenaikan. Sebelumnya, 18 pemerintah daerah (pemda) yang mendapat opini WTP. Akan tetapi, kini bertambah menjadi 20 pemda.
Ini tentunya merupakan hal yang cukup menggembirakan. Karena, kata dia, menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada 19 kabupaten/kota yang sudah mendapatkan opini WTP, bahkan ada sembilan kali dan hal itu menunjukkan semua serius mengikuti standar akuntansi pengelola keuangan di Papua,” katanya.
Dia menambahkan penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu, dapat mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Termasuk memotivasi pemerintah daerah yang belum meraih opini WTP agar terpacu untuk meningkatkan akuntabilitasnya.