Friday, 29 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaanbpk

BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

BPK: Tugas Diplomasi Harus Diiringi Akuntabilitas Keuangan

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK– Dalam kegiatan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (RI), Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mendorong para Pimpinan Perwakilan RI agar tidak hanya fokus pada fungsi diplomasi dan perlindungan WNI. Ia menyampaikan pentingnya perhatian terhadap tata kelola dan akuntabilitas keuangan, khususnya temuan berulang di  Perwakilan RI.

Dalam paparan pada acara yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri (29/7), Anggota I BPK mengungkap ada temuan yang kerap berulang, di antaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum optimal, serta kendala dalam proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di luar negeri. Temuan lainnya mencakup ketidaktertiban dalam pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja, serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang belum akurat dan mutakhir.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Sampaikan Reviu dan Masukan Strategis untuk VNR SDGs Indonesia

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK— Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Voluntary National Review (VNR) Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Tahun 2025 kepada Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (18/7), di Kantor Pusat BPK.

Laporan diserahkan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, kepada Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Hadir dalam kegiatan ini Dirjen PKN II BPK Nelson Ambarita, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Rr. Trisacti Wahyuni, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Reviu dilakukan atas permintaan resmi Kementerian PPN/Bappenas dan mencakup tiga fokus utama: keselarasan VNR dengan laporan sebelumnya dan dokumen nasional seperti RPJMN dan RAN SDGs, kepatuhan terhadap due process internasional dari United Nations Departement of Economic and Sosial Affairs (UNDESA), serta relevansi laporan terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK.

BPK menilai penyusunan Laporan VNR 2025 telah menunjukkan sejumlah capaian positif. Laporan disusun secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memiliki peningkatan kualitas narasi, data, dan analisis tren pada lima tujuan utama, serta menyajikan kurasi praktik baik yang memperkuat pembelajaran nasional.

Meski demikian, BPK mengidentifikasi ruang perbaikan, antara lain penguatan prinsip SDGs dalam laporan, peningkatan respons terhadap tantangan dari VNR sebelumnya, serta pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

Sebagai bagian dari reviu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup pentingnya menjaga konsistensi pengungkapan prinsip SDGs, memperkuat integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan pemenuhan due process sesuai pedoman internasional.

“Sebagai catatan bahwa ruang perbaikan yang kami sampaikan telah diakomodasi dalam versi final Laporan VNR SDGs Indonesia Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan Laporan VNR ke depannya,” ungkap Anggota II BPK.

Di akhir sambutannya, Anggota II BPK menyatakan  bahwa BPK siap untuk terus memberikan pendampingan dan masukan dalam pelaksanaan pelaporan VNR berikutnya. Hal ini dilakukan agar transparansi, akuntabilitas, serta kualitas VNR semakin meningkat serta menjadi bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan integritas pelaksanaan SDGs di Indonesia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Audit BPK Hasilkan Rekomendasi Strategis bagi WIPO

by admin2
written by admin2

JENEWA, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja World Intellectual Property Organization (WIPO) Tahun 2024 dalam Sidang Dewan WIPO ke-66 di Jenewa, Swiss. Dalam laporan tersebut, BPK menilai laporan keuangan WIPO telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dan mematuhi ketentuan keuangan yang berlaku.

Namun demikian, pemeriksaan menemukan sejumlah area yang masih perlu ditingkatkan. BPK mencatat perlunya optimalisasi sistem penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Administrative Integrated Management System (AIMS), penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait penerimaan dari Madrid System, serta penyelesaian deposit penerimaan pendaftaran merek yang belum dapat diidentifikasi.

Dari aspek kinerja, BPK menyimpulkan bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif, terutama dalam dua pilar utama kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) 2022–2026. 

Kedua pilar tersebut mencakup upaya memperluas pemahaman tentang kekayaan intelektual dan memperkuat kemitraan global. Meski demikian, BPK merekomendasikan penyusunan indikator kinerja (Key Performance Indicators) yang lebih terukur dan relevan.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, WIPO dinilai menunjukkan kinerja positif. Hingga tahun 2025, organisasi ini telah menyelesaikan 91 persen rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal sebelumnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan pada Jumat (11/7) di Kantor Pusat WIPO sebagai bagian dari rangkaian Assemblies of the Member States of WIPO: the 66th Series of Meetings. Ini merupakan lanjutan dari penyerahan sebelumnya pada 17 Juni 2025 dalam forum Programme and Budget Committee (PBC), yang juga dihadiri perwakilan negara anggota bidang anggaran dan keuangan.

Kontribusi BPK dalam forum ini turut mendapat apresiasi dari sejumlah negara anggota, termasuk Jepang, Estonia, dan Amerika Serikat. Keterlibatan aktif Indonesia melalui BPK mempertegas dukungan terhadap penguatan tata kelola dan transparansi keuangan di tingkat internasional, khususnya di sektor kekayaan intelektual.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDERUncategorized

Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai tantangan dalam pengelolaan ekonomi biru Indonesia berdasarkan hasil audit sejumlah program kelautan dan perikanan. Tantangan tersebut mulai dari lemahnya infrastruktur pengawasan hingga minimnya koordinasi lintas sektor.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Syamsudin,  dalam pelatihan audit ekonomi biru yang digelar BPK beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Blue economy menyasar tiga tujuan yakni pembangunan ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Syamsudin dalam paparannya yang bertajuk “Blue Economy Audit: BPK’s Strategy to Support the Sustainability of Marine Resources.”

Syamsudin menambahkan, ekonomi biru berkaitan erat dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti SDG 13 tentang aksi iklim, SDG 14 mengenai sumber daya laut, dan SDG 15 yang fokus pada perlindungan ekosistem daratan.

Sejak 2017, BPK telah melakukan sejumlah pemeriksaan yang relevan dengan ekonomi biru, antara lain audit pembangunan tanggul laut, pengawasan kegiatan perikanan (2021), serta kuota perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir (2023). Dari audit tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah yang berulang, salah satunya adalah ketidakcukupan infrastruktur untuk melaksanakan  operasi pengawasan perikanan modern.

“Pemeriksaan ini penting karena ekonomi biru menyangkut hajat hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun pelestarian keanekaragaman hayati,” kata Syamsudin. Ia menegaskan, jika dikelola dengan baik, ekonomi biru dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan konservasi lingkungan.

Syamsudin juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman lintas sektor, mengingat ekonomi biru mencakup bidang yang luas seperti perikanan, akuakultur, konservasi, dan lain-lain..

Senada, Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Yudi Ramdan Budiman, menekankan perlunya perencanaan audit yang komprehensif. Menurutnya, kebijakan ekonomi biru akan efektif jika didukung kerangka kebijakan, sumber daya, serta kerangka data. 

Yudi juga mengulas pengalaman beberapa negara seperti Filipina, Korea Selatan, Vietnam, dan termasuk Indonesia dalam menyusun roadmap dan kebijakan ekonomi biru, termasuk tantangan yang mereka hadapi. “Audit harus mampu memastikan ekonomi biru dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaEdukasiSLIDER

Begini Cara BPK Mencegah dan Mengungkap Kasus Korupsi

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA –Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengaudit, tetapi juga aktif dalam mencegah, mendeteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara, menjelaskan bahwa BPK menjalankan tiga peran utama dalam pemberantasan korupsi. “Ketiga peran itu adalah preventif, detektif, dan represif,” ujarnya.

Dalam peran preventif, BPK berupaya mencegah terjadinya korupsi melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) non-investigatif. Dari proses tersebut, BPK kerap menemukan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) di berbagai entitas.

“Apakah sistem dari suatu entitas yang diperiksa ada yang lemah sehingga menimbulkan celah korupsi,” kata I Nyoman Wara.

Temuan kelemahan itu menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem, sehingga potensi kebocoran keuangan negara dapat diminimalisir.

“Di situ fungsi preventing atau pencegahan yang dilakukan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Adapun dalam peran detektif, BPK melakukan pemeriksaan investigatif jika ditemukan indikasi pidana atau kerugian negara dalam pemeriksaan reguler. Pemeriksaan ini dirancang untuk mengungkap unsur-unsur seperti what, who, where, when, why, how, dan how much.

“Dalam mengungkap seberapa banyak kecurangan yang dilakukan, di situlah peran detektif BPK muncul,” kata I Nyoman.

Hasil pemeriksaan investigatif tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika telah ditemukan dua alat bukti, maka kasus dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

Sementara dalam pendekatan represif, BPK mendukung proses penegakan hukum dengan menyampaikan temuan berindikasi korupsi dan hasil penghitungan kerugian negara kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDERUncategorized

Anggota VI Imbau Kepala Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

by admin2
written by admin2

DENPASAR, WARTA PEMERIKSA — Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Fathan Subchi mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal itu disampaikan dalam sambutan pada Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemda Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan keuangan Negara (Ditjen PKN) VI, beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Anggota VI memaparkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh entitas menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.

“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran negara dan daerah benar-benar digunakan untuk program dan kegiatan pembangunan yang ekonomis, efisien, dan efektif — demi kesejahteraan rakyat,” ujar Anggota VI.

Anggota VI juga menyoroti tren penurunan jumlah pemda yang meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), dimana pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Anggota VI juga menyoroti rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh sebagian pemda.

“Dalam periode 2020 hingga 14 Maret 2025, terdapat 285.387 rekomendasi yang dikeluarkan BPK kepada 263 pemerintah daerah di lingkungan Ditjen PKN VI,” jelas Anggota VI.

Dari jumlah tersebut, baru 154 pemda yang telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi di atas rata-rata nasional (75%). “Kami mengimbau kepala daerah dan jajaran terkait agar memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi,” tegas Anggota VI.

Anggota VI menekankan bahwa sesuai amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi BPK bersifat wajib dan harus ditindaklanjuti oleh pejabat atau entitas yang diperiksa. Oleh karena itu, tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan yang akuntabel.

“Rekomendasi BPK bukan hanya formalitas. Ini bagian dari perbaikan sistem pengelolaan keuangan demi tercapainya tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Anggota VI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Ini Sejumlah Risiko yang BPK Temukan dalam Pemeriksaan KPU 

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – BPK mencatat sejumlah risiko yang ditemukan pada pemeriksaan interim atas laporan keuangan KPU tahun 2024 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Risiko tersebut adalah perbedaan saldo kas hibah pemilu antara catatan bendahara pengeluaran dengan saldo kas riil, ketidaklengkapan pertanggungjawaban belanja bahan dan belanja non operasional Badan Adhoc Pemilu, serta keterlambatan penyampaian tagihan belanja barang/jasa non kontraktual. 

Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana pada entry meeting pemeriksaan LK KPU tahun anggaran 2024 di Kantor KPU (24/1). Kepada jajaran KPU, Anggota I BPK juga menyampaikan bahwa fokus pemeriksaan LK KPU Tahun 2024 adalah fokus pemeriksaan meliputi belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap.  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

Implementasi GRC Sektor Publik Jadi Kunci Hadapi Tantangan Pembangunan 

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Implementasi Governance Risk and Compliance (GRC) di sektor publik adalah kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk transformasi digital dan risiko global. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menjadi keynote speaker dalam Risk and Governance Summit 2024 di Jakarta (25/11). 

Dalam keynote speech-nya, Isma juga menekankan bahwa pendekatan collaborative governance memungkinkan upaya yang lebih responsif dan efektif bagi tercapainya policy design melalui partisipasi dan kolaborasi yang inklusif dari seluruh sektor. Elemen krusial yang dimiliki BPK dalam upaya kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan adalah melalui mandat pemeriksaan Hasil pemeriksaan BPK, baik berupa opini, rekomendasi, maupun simpulan, dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga hasil pemeriksaan BPK juga akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat dan tangible.  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Paparkan Kontribusi BPK dalam Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Ketua BPK Ingatkan Hal Ini

by admin2
written by admin2

BPK melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan atas agenda pembangunan PN 1 hingga PN7. Dampak yang teridentifikasi dari hasil pemeriksaan BPK tersebut berkontribusi dalam transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ketua BPK, Isma Yatun, dalam keynote speech-nya pada Seminar Internasional “Exciting Growth of Accounting Profession: Then, Now, and After” (12/12), menyampaikan, “hasil pemeriksaan BPK juga berdampak pada policy-making process yang lebih inklusif dan sustainable, termasuk pada isu-isu multidimensional seperti ekonomi dan sosial”.

Ketua BPK juga mengingatkan bahwa aksesibilitas atas hasil pemeriksaan BPK akan berdampak luas dalam meningkatkan trust pada pemerintah yang akan menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketua juga berharap hasil pemeriksaan BPK dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan referensi oleh para akuntan profesional di IAI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita TerpopulerSLIDERVideo

Dari Redaksi – Warta Pemeriksa Edisi September 2023

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Kolaborasi di antara supreme audit institutions (SAI) menjadi hal yang ditekankan oleh Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Hal tersebut disampaikannya seiring dengan terpilihnya BPK
menjadi tuan rumah INCOSAI XXVI tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031.

“Dengan berkolaborasi menuju tujuan bersama melalui upaya di antara SAI dan stakeholder, kita bisa memperkuat hubungan
dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap masa depan masyarakat dan bumi yang lebih baik,” ungkap Isma.

Isu tersebut menjadi salah satu laporan utama yang redaksi siapkan dalam edisi September 2023 ini. INTOSAI merupakan
organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan
mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan
kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing–masing negara.

Selengkapnya, dapatkan di Warta Pemeriksa Edisi September 2023.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id