JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pada semester II tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 6 objek pemeriksaan pada 5 K/L. Salah satu objek pemeriksaan mengenai pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) minyak dan gas (migas) tahun anggaran 2019. Hasil pemeriksaan yang telah dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 ini memuat 14 temuan dan 41 rekomendasi.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020. Pemeriksaan itu dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan signifikan yang ditemukan BPK berdampak terhadap keberhasilan usaha program Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan.
Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan usaha meningkatkan penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan. Hal itu antara lain kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum sepenuhnya mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.
BPK menyebut, kebijakan terkait penyediaan rumah susun belum dilengkapi peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan masih terdapat peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan rumah susun yang tidak sinkron antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal itu kemudian mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 untuk penyediaan rumah susun sewa bagi rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal sinkronisasi atas UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA -BPK pada semester II 2020 melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit pada 3 K/L. Salah satu entitas pemeriksaan tersebut adalah Kementerian ESDM, yaitu mengenai penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel tahun 2018-2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hasil pemeriksaan BPK yang juga telah dicantumkan dalam IHPS II 2020 ini menyimpulkan, kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dilakukan tidak sesuai dengan kriteria.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) periode tahun anggaran 2018-2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP pada Kemendikbud telah sesuai kriteria dengan pengecualian.
“Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PIP mengungkapkan tujuh temuan yang memuat 23 permasalahan,†tulis BPK.
Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan sistem pengendalian intern, dua permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33 juta, dan satu permasalahan terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) senilai Rp2,86 triliun.
BPK mengungkapkan, permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan PIP pada Kemendikbud antara lain perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai karena data pokok pendidikan (dapodik) yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak andal. Sementara itu, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NIK belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan.
Akibatnya, peserta didik pemilik KIP dan/atau yang berasal dari keluarga peserta PKH/KKS sebanyak 2,45 juta siswa kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP.
“Selain itu, terdapat penyaluran dana PIP kepada siswa minimal sebanyak 5,36 juta siswa atau sebesar Rp2,86 triliun tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak/tidak diusulkan menerima,†ungkap BPK.
BPK merekomendasikan kepada Kemendikbud untuk melakukan verifikasi dan validasi isian dapodik dari satuan pendidikan dalam rangka pengelolaan PIP serta melakukan pembersihan dan perbaikan data sesuai ketentuan tata kelola data yang berlaku. Kemendikbud juga perlu memiliki prosedur standar bagi operator dapodik untuk mengusulkan penerima PIP, menggunakan NISN dan NIK sebagai acuan pemberian bantuan, serta mempertanggungjawabkan penyaluran PIP kepada siswa yang tidak layak dan belum dicairkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pada semester II tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat terhadap 6 objek pemeriksaan pada 5 K/L. Salah satu objek pemeriksaan mengenai pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batubara (minerba). Hasil pemeriksaan yang telah dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 ini memuat 10 temuan dan 25 rekomendasi.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.070 temuan yang memuat 6.970 permasalahan sebesar Rp16,62 triliun.
Seperti dikutip dari ringkasan eksekutif IHPS II 2020, sebanyak 6.970 permasalahan tersebut mencakup 1.956 (28 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 2.026 (29 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,64 triliun, dan 2.988 (43 persen) permasalahan ketidakhemaatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp3,98 triliun.
Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13.363 rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta pimpinan terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.
Rekomendasi juga diberikan BPK kepada Menteri Sosial terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). BPK meminta Mensos berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi DTKS yang dilaksanakan oleh pemda. Selain itu, Mensos diminta memfasilitasi pemda dalam melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan (NIK), serta melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS yang dilaksanakan pemda.
Selain itu, rekomendasi antara lain ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai benih lobster. BPK merekomendasikan agar Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan melakukan pengkajian potensi benih bening lobster pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara sebagai dasar penetapan kuota dan alokasi benih bening lobster.
Terhadap rekomendasi yang disampaikan BPK, beberapa pejabat entitas telah menindaklanjuti, antara lain, dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp156,49 miliar atau (1,2 persen) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp12,64 triliun.
Dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengendalian illegal fishing tahun 2017-semester I 2020 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara. Terdapat 12 temuan dan 28 rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK terkait pengendalian illegal fishing. BPK menyatakan, pemerintah melalui KKP dapat meningkatkan efektivitas pengendalian illegal fishing apabila memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang juga telah dicantumkan dalam IHPS II 2020, salah satu kelemahan itu adalah kerja sama pengendalian illegal fishing belum dilaksanakan secara komprehensif.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada Kementerian Sosial. Hal ini terkait dengan ketepatan penyaluran bantuan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, BPK mengungkapkan, DTKS Penetapan Januari 2020 tidak valid. Secara terperinci, terdapat nomor identitas kependudukan (NIK) tidak valid sebanyak 10.922.479 anggota rumah tangga (ART), nomor kartu keluarga (KK) tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART.
Kemudian, pelaksanaan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi oleh pemda belum memadai. BPK mencatat, terdapat 47 kabupaten/kota yang belum pernah melakukan finalisasi data untuk penetapan DTKS serta kegiatan verifikasi dan validasi hanya dilakukan pada sebagian kecil data dalam DTKS.
Penetapan basis data terpadu (BDT)/DTKS tahun 2020 tidak memperhatikan seluruh kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sebanyak lima kriteria kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tidak diterapkan dalam kegiatan pendataan serta verifikasi dan validasi. Kemudian, data dalam DTKS Penetapan Januari 2020 tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan.
BPK juga menemukan permasalahan penyaluran bantuan pada Kementerian Sosial. Hal itu yakni data identitas penerima bantuan sosial (bansos) PKH berupa NIK ganda pada setiap tahap/bulan penyaluran bansos sebanyak 748.505 KPM dengan nilai penyaluran sebesar Rp240,98 miliar.
Kemudian, terdapat KPM bermasalah yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH dan disalurkan bansosnya pada 2020 sebesar Rp273,29 miliar. Terdapat KPM PKH yang sudah tidak berhak menerima bansos karena status non-eligible dan masih dibayarkan sampai September 2020 sebesar Rp58,92 miliar.
Sebanyak 499.290 KPM PKH belum memanfaatkan bansos sebesar Rp495,87 miliar. Bansos Program Sembako disalurkan kepada 593.163 KPM yang memiliki NIK ganda dan 2.087.911 KPM yang memiliki NIK tidak valid.
Bansos Program Sembako disalurkan kepada 1.035.331 KPM ganda identik dan 569.093 KPM ganda dalam keluarga serta belum seluruhnya dikembalikan ke kas negara.
Kemudian, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 289.838 KPM, karena terdapat KPM penerima BST lebih dari satu dalam satu keluarga, memiliki NIK ganda, dan telah menerima bantuan lain seperti bansos PKH dan Program Sembako.
“Permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran bantuan kepada KPM tidak tepat sasaran dan menghilangkan kesempatan keluarga miskin dan rentan lain untuk menerima bantuan sehingga tujuan Program PC-PEN berisiko tidak tercapai,” ungkap BPK.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) tahun 2017-2020 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang juga telah dimuat dalam IHPS II 2020, salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah berlum terdapatnya tupoksi pemantauan terhadap perusahaan yang belum mempunyai izin limbah B3.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan sejumlah program bantuan terhadap masyarakat. Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa dalam pengelolaan bantuan pada Kementerian Sosial (Kemensos) terdapat saldo realisasi bantuan Program Sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1,61 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
“Realisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) atas 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91,34 miliar dan belum disetorkan ke kas negara,” ungkap BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.
Sebanyak 959.003 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan Program Sembako dan saldo yang ada di dalam KKS tersebut belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp519,32 miliar. Sisa dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp51,71 miliar belum disetor ke kas negara.
Permasalahan tersebut mengakibatkan dana bantuan Program Sembako masih disimpan di rekening penyalur dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, sisa dana bantuan sosial PKH atas 96.483 KKS sebesar Rp91,34 miliar tidak tersalurkan karena KKS tidak terdistribusi dan belum disetorkan ke kas negara. Penyaluran bantuan Program Sembako pun tidak optimal dan sisa dana bantuan Program Sembako sebesar Rp519,32 miliar tidak segera disetor ke kas negara. Saldo BST yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp51,71 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan.
Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan pengawasan atas penyaluran bantuan Program Sembako dan BST secara memadai. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan penyaluran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BPK juga meminta Mensos melakukan validasi dan pemutakhiran by name by address (BNBA) secara lebih optimal sebagai dasar penetapan keputusan KPM PKH dan data bayar, serta melakukan penelitian atas KKS yang tidak terdistribusi agar himpunan bank milik negara (Himbara) dapat segera melakukan penonaktifan. Selain itu, Mensos juga perlu memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) masing-masing untuk meminta Himbara segera menyetorkan dana bantuan Program Sembako atas KKS yang tidak terdistribusi.
