Sunday, 24 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

pemeriksaan BPK

Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari semakin tingginya persentase capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bahkan, capaian opini WTP LKKL dan LKPD telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021 yang juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Desember lalu menyatakan, K/L yang memperoleh opini WTP pada 2020 sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (98 persen). Adapun opini WDP sebanyak 2 K/L (dua persen).

Capaian opini WTP sebesar 98 persen telah melebihi target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 91 persen pada 2020. “Capaian ini merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS I 2021.

BPK Telisik Lima Risiko dalam Pemeriksaan LKKL

Berdasarkan catatan BPK, pada periode 2016-2020, LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 84 persen pada tahun 2016 menjadi 98 persen pada tahun 2020. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dari 9 persen pada 2016 menjadi 2 persen pada 2020. Kemudian, disertai penurunan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) dari 7 persen pada 2016 menjadi 0 persen pada 2020.

Peningkatan kualitas laporan keuangan juga diikuti pemerintah daerah. IHPS I 2021 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99 persen) LKPD Tahun 2020 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2020. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua.

Terhadap 541 LKPD Tahun 2020 tersebut, BPK memberikan 486 opini WTP (90 persen), 49 opini WDP (9 persen), 4 opini TMP (0,7 persen), dan 2 opini TW atau tidak wajar (0,3 persen). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai 33 dari 34 pemerintah provinsi (97 persen), 365 dari 415 pemerintah kabupaten (88 persen), dan 88 dari 93 pemerintah kota (95 persen).

Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 91 persen, 77 persen, dan 91 persen pada tahun 2020.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Entitas Signifikan yang Jadi Sorotan AKN III

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan dalam entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 di bawah naungan AKN III BPK.

Achsanul menyampaikan, AKN III menaungi pemeriksaan atas 37 kementerian/lembaga (K/L). Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 terdapat 36 K/L yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 1 kementerian yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dia mengingatkan, opini yang diperoleh entitas akan mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Canggih, Ini Peran Big Data Analytics dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

“Jadi ini penting karena implikasi ke LKPP. Kalau opini LKPP turun maka rating negeri ini juga akan turun. Sehingga, di semua K/L harus bisa membenahi yang kurang benar dan kita perbaiki yang salah,” ujar Achsanul di Auditorium BPK, Kamis (6/1).

Secara pengelolaan anggaran, Achsanul menyampaikan, terdapat lima entitas signifikan di AKN III, yakni Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo mengelola anggaran yang relatif besar terutama untuk belanja bantuan dan belanja lain-lain.

Sementara itu, Setneg memiliki struktur organisasi yang lebih variatif, kompleks, dan mengelola satker strategis yang tidak terintegrasi. Kemudian, BRIN merupakan hasil penggabungan beberapa lembaga, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, dan Kemristek.

Kemudian, terdapat enam entitas yang signifikan terkait pelayanan terhadap publik yakni Kementerian ATR/BPN, Kemenpora, BNPB, Kemenparekraf, BPJS Ketenagakerjaan dan BP Tapera, serta LPP TVRI dan RRI. Sementara itu, dari seluruh entitas yang ada di AKN III, Achsanul mengaku menyoroti Kemensos, Kemnaker, dan Kemenkominfo. Hal ini karena tiga entitas tersebut termasuk dalam kategori signifikan secara keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics (BDA). BPK pun menggelar Workshop Big Data Analytics untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemeriksa Ahli Utama pada Senin (6/12/2021).

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) II BPK selaku Koordinator Komite Pelaksana Pokja BDA Laode Nusriadi mengatakan, kegiatan workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam business case pengembangan dan pemanfaatan BDA di BPK.

“Mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, workshop ini terutama dimaksudkan untuk mensosialisasikan grand design Bidics, hasil-hasil analytics dan data yang telah diperoleh sebagai bagian penting dalam mewujudkan data literacy, data fluency, dan data culture di BPK,” ungkap Laode dalam sambutannya di workshop tersebut.

Laode menyampaikan, inisiasi pengembangan BDA di BPK, telah dimulai sejak 2009 dengan pengenalan e-Audit. Pengenalan ini kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pada periode 2010-2011 untuk memperoleh komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit tersebut. Kemudian, dalam rentang 2011 hingga 2019, BPK telah mengimplementasikan pemeriksaan dengan memanfaatkan big data. Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

Baca Juga: Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Makin Canggih, BPK Terapkan Big Data Analytics

Penerapan inisiatif strategis juga didukung dengan membentuk laboratorium yang menjadi salah satu kelengkapan terutama untuk mendorong peningkatan data literacy dan data fluency untuk membentuk data culture. “Ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk menuju data driven organization,” ujar Laode.

Selain itu, keberadaan laboratorium akan memberikan kemudahan bagi pemeriksa untuk memahami, mengakses, mengolah, dan menghubungkan data dari berbagai sumber serta dalam berbagai bentuk. Proses tersebut juga akan meningkatkan kemampuan pemeriksa untuk mengekstraksi suatu pola atau informasi berharga dari kumpulan data dan mengkomunikasikannya dengan percaya diri.

Laode berharap akan terbentuk kebiasaan untuk menggunakan data dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menggunakan data hasil analytics untuk memperkuat keputusan yang diambil.

“Peningkatan hal tersebut akan membentuk BPK menjadi data driven organization sehingga seluruh gerak dan langkah pengambilan keputusannya bukan hanya berasal dari intuisi tapi juga hasil analisis data yang rasional, terpadu, dan menyeluruh,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Jalankan Peran Foresight, Ini Harapan Mendikbudristek

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Nadiem pun menyampaikan sejumlah harapannya kepada BPK terkait dengan peran foresight tersebut.

Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu telah merilis Pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Nadiem berharap pendekatan foresight BPK dapat menghasilkan strategi mitigasi risiko yang lebih strategis dan efektif dalam upaya Indonesia bangkit dari pandemi dan melanjutkan pembangunan. “Selain itu, tentu kami berharap peran foresight yang dilaksanakan oleh BPK akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek terkait penguatan tata kelola keuangan dalam rangka peningkatan layanan kementerian dan perwujudan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.

Selama ini, ujar Nadiem, Kemendikbudristek dapat merasakan sentuhan foresight BPK dalam kerja sama yang terjalin antara Kemendikbudristek dan para mitra. Dengan adanya foresight BPK, terdapat kesamaan sudut pandang dalam pelaksanaan tugas profesi yang menjadikan proses kerja sama berjalan dengan baik. 

“Selama ini, BPK telah memberikan masukan perbaikan dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan dan barang milik negara, tetapi juga terkait dengan peningkatan kinerja layanan kementerian.”

Menurut Nadiem, BPK perlu mendorong pemerintah menggunakan pendekatan foresight untuk menganalisis isu yang kompleks dalam menyusun perencanaan strategis dan membuat kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Ia juga berharap BPK dapat terus menjaga rasionalitas dan objektivitas sebagai acuan dalam menjalankan foresight.

Terkait tata kelola di Kemendikbudristek, Nadiem memastikan pihaknya menjalankan manajemen risiko pencegahan korupsi melalui berbagai inisiatif. Beberapa inisiatif itu adalah dengan meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja dan penambahan jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, ujar Nadiem, Kemendikbudristek memperkuat penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan fokus sistem pencegahan melalui pemantauan pendampingan program prioritas, pembuatan aplikasi digital pencegahan tindak korupsi. “Serta pelaksanaan beragam sosialisasi dan bimbingan teknis melalui kolaborasi dengan lembaga terkait,” katanya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Dwi Sabardiana menilai, kehadiran foresight dapat membuat nilai BPK di mata masyarakat semakin bertambah. Dwi menyampaikan, kehadiran BPK pada masa mendatang sangat bergantung terhadap produk-produk yang bisa dihasilkan untuk masyarakat dan stakeholder.

“Dengan adanya peran foresight, bukan hanya menjadi penanda kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa tapi juga bagaimana BPK memberikan suatu future value kepada masyarakat,” ungkap Dwi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi menyampaikan, peran oversight sebagai upaya pemberantasan korupsi dan insight tetap penting. Akan tetapi, adanya strategi foresight bisa membuka ruang bagi BPK untuk memberikan suatu skenario penyelesaian masalah bagi masyarakat sebelum masalah itu terjadi. “Artinya, BPK proaktif dalam menyelesaikan masalah bangsa,” ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, menurut Dwi, perlu ada internalisasi dari proses pemikiran foresight dalam setiap pemeriksaan di setiap perwakilan BPK. Dwi pun berupaya melakukan internalisasi semangat foresight tersebut dalam pemeriksaan reguler di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Menurut Dwi, hal terpenting dalam foresight adalah kemampuan menangkap fenomena yang terasa saat ini dan menjabarkan skenarionya pada masa mendatang. Dwi mengatakan, apabila saat ini BPK masih menggandeng sejumlah lembaga lain dalam penyusunan foresight, BPK harus mampu mandiri pada masa mendatang. Sehingga, perlu ada penguatan internal di BPK agar insan BPK memahami fungsi foresight.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Jariyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

“Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan,” ungkap Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan big data berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

“Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu,” ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan big data, foresight yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

“Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke depan dan bisa mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nadiem Makarim
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendikbudristek: Foresight BPK Bantu Rancang Strategi Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.

Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan.  “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.

Foresight BPK terkait Pendidikan

Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)

– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.

– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.

– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)

– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.

– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.

Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Enam Tahun Jadi Pemeriksa IAEA, Ini Best Practice yang Didapat BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dipercaya sejumlah lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Kepercayaan tersebut salah satunya diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, ada beberapa best practice yang didapat BPK dari pengalaman selama enam tahun memeriksa IAEA.  Pertama, mengenai segregation of function atau pemisahan fungsi. Wakil Ketua BPK mengatakan, IAEA benar-benar melakukan pemisahan fungsi dengan sangat bagus di dalam organisasi.

“Siapa yang melakukan operasional hingga siapa yang melakukan pengawasan, itu benar-benar berjalan bagus. Sistem pelaporan IAEA juga terstandardisasi secara baik,” kata Wakil Ketua BPK kepada Warta Pemeriksa beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua BPK menambahkan, hal paling penting yang didapatkan BPK dari proses pemeriksaan di organisasi internasional, termasuk IAEA, adalah mengenai corporate culture atau budaya perusahaan. Dia mengatakan, sebuah organisasi harus mengarah kepada sesuatu yang lebih baik secara budaya.

Perbaikan itu bukan hanya dalam konteks prosedur dan sistem manajemen kepatuhan, tetapi juga dalam konteks perilaku dan keseharian dalam mengelola organisasi.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, organisasi-organisasi internasional mempunyai budaya kerja yang sangat bagus dan maju. “Sistem kontrol internal serta check and balance mereka betul-betul berjalan. Sehingga, apabila ada permasalahan-permasalahan yang kecil saja, itu akan dengan cepat dapat diketahui. Kemudian, penyimpangan-penyimpangan akan dapat termitigasi secara cepat karena mereka mempunyai budaya check and balance yang cukup bagus,” katanya.

BPK pertama kali terpilih sebagai pemeriksa eksternal IAEA dalam Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria pada 17 September 2015, untuk periode pemeriksaan tahun 2016-2017. Selanjutnya, dalam Sidang Umum IAEA ke-61 pada 21 September 2017, BPK terpilih kembali sebagai pemeriksa eksternal untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018-2019. Adapun dalam Sidang Umum ke-63 pada 19 September 2019, BPK untuk ketiga kalinya dipercaya IAEA untuk memeriksa LK tahun anggaran 2020 dan 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Dimulai dari Wina, BPK Kini Semakin Mendunia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dipercaya sejumlah lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Kepercayaan tersebut salah satunya diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA yang berbasis di Wina, Austria, merupakan tonggak pertama BPK. Setelah menjadi pemeriksa eksternal IAEA, BPK semakin diakui di dunia internasional. Lembaga internasional lainnya di bawah PBB, yaitu Institute Maritime Organization (IMO), turut menunjuk BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat BPK dengan menjadi pemeriksa eksternal di lembaga internasional. Salah satu manfaat itu, kata Agus, BPK dapat mengetahui best practice di dunia internasional terkait pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

“Sehingga kita bisa memperbaiki proses bisnis di BPK dengan melihat prosedur operasional standar terkait pertanggungjawaban publik secara internasional. Kita juga bisa memberikan insight terkait best practice di BPK, sehingga kita bisa saling tukar menukar pengalaman dan wawasan dengan SAI lain. Apalagi, kita ditunjuk sebagai pemeriksa eksternal oleh IAEA tidak sebentar, melainkan selama enam tahun,” kata Agus saat berbincang dengan Warta Pemeriksa beberapa waktu lalu.

Agus mengatakan, BPK akan terus meningkatkan kiprahnya di kancah internasional. BPK sudah memiliki program dan strategi guna meningkatkan positioning BPK di dunia. “Dan kita bersyukur bahwa dunia internasional dalam hal ini United Nations (UN) menerima kita untuk menjadi auditor eksternal di beberapa organisasi di bawah UN,” kata Agus.

Seperti diketahui, BPK pertama kali terpilih sebagai pemeriksa eksternal IAEA dalam Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria pada 17 September 2015, untuk periode pemeriksaan tahun 2016-2017. Selanjutnya, dalam Sidang Umum IAEA ke-61 pada 21 September 2017, BPK terpilih kembali sebagai pemeriksa eksternal untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018-2019. Adapun dalam Sidang Umum ke-63 pada 19 September 2019, BPK untuk ketiga kalinya dipercaya IAEA untuk memeriksa LK tahun anggaran 2020 dan 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Sampaikan Pengembangan EA kepada ANAO

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan pengembangan enterprise architecture (EA) kepada Australian National Audit Office (ANAO). Paparan disampaikan oleh Kepala Biro Teknologi Informasi Pranoto dalam Information Technology Knowledge Sharing sesi IV yang digelar secara virtual pada Selasa (2/11). Diskusi bertema “Developing of Enterprise Resource Planning (ERP)” ini merupakan sesi terakhir diskusi teknologi informasi (TI) pada 2021.

Pada kesempatan itu, Pranoto menyampaikan paparan berjudul “Enterprise Architecture (EA) Development in Audit Board of the Republic of Indonesia”. Dia menyampaikan empat bahasan, yaitu latar belakang pengembangan EA di BPK yang disebut dengan Indonesian SAI Enterprise Architecture (ID-SENTRA), tujuan, roadmap, dan expected output yang diharapkan dalam pengembangan EA.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi BPK mengembangkan EA pada organisasi. Antara lain kebutuhan akan standardisasi sistem informasi yang akan membantu proses bisnis internal BPK dengan tiga kriteria, yaitu simpel, kolaboratif, dan terintegrasi.

Selanjutnya, Pranoto menjelaskan beberapa tujuan utama dalam pengembangan EA BPK. Tujuan itu yakni standardisasi proses dan data, menyediakan satu referensi terpusat untuk merespons berbagai perubahan dalam proses bisnis, pencapaian tujuan dan penilaian kinerja secara lebih efektif, keterpaduan ICT ke dalam proses bisnis organisasi, dan meningkatkan kualitas anggaran dan perawatan proses bisnis menggunakan teknologi informasi.

Sedangkan beberapa tantangan pengembangan EA di BPK adalah kesadaran akan pentingnya EA, kedalaman pemahaman atas proses bisnis yang berbeda, dan sulitnya melakukan pemilihan personel kunci untuk mengembangkan EA organisasi BPK.

Sementara itu, Senior Director, System Assurance and Data Analysis ANAO Ben Thomson memaparkan mengenai studi kasus pemeriksaan enterprise resource planning (ERP) yang dilakukan di Kementerian Pertahanan Australia. Beberapa bahasan yang disampaikan adalah latar belakang pemilihan entitas yang diperiksa, implementasi ERP pada Kementerian Pertahanan Australia, pendekatan pemeriksaan kinerja yang dilakukan, penentuan kriteria pemeriksaan, rangkuman temuan pemeriksaan, dan usulan rekomendasi dan lesson learned yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan.

Berdasarkan temuan pemeriksaan ANAO atas implementasi ERP di Kementerian Pertahanan Australia, terdapat beberapa hal penting yang dapat dijadikan pembelajaran dan dapat diperhatikan dalam pemeriksaan ERP. Ini mengingat kompleksitas proyek, besarnya anggaran, dan penggunaan pihak ketiga yang membantu implementasi sistem. Hal penting itu adalah penerapan good governance and risk management serta contract management. n 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id