WARTA BPK—Transformasi digital di sektor pemerintahan terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi telah menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, beberapa waktu lalu.
Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik telah berlangsung cukup lama, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sejak itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola anggaran.
Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah mengusung Visi Indonesia Digital 2025 sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama transformasi digital:
1.Pemerintahan Digital
Pemerintah mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif. Salah satu inisiatif strategis adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengintegrasikan pengelolaan data antarinstansi.
2. Ekonomi Digital
Transformasi digital diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah aktif mendorong pengembangan startup, adopsi teknologi oleh UMKM, serta perluasan infrastruktur digital guna meningkatkan daya saing nasional.
3. Masyarakat Digital
Untuk mendukung digitalisasi sektor publik, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prioritas. Melalui program seperti Digital Talent Scholarship dan Digital Leader Academy, pemerintah telah melatih ratusan ribu individu agar lebih siap menghadapi era digital.
Untuk mendukung ketiga pilar tersebut, pemerintah terus membangun infrastruktur digital secara merata. Upaya ini mencakup penguatan National Backbone Network yang menghubungkan wilayah-wilayah utama di Indonesia, pengembangan Middle Mile Network yang menghubungkan antar kota dan kabupaten dengan kecamatan, serta perluasan Last Mile Network untuk menjangkau langsung layanan ke masyarakat.
Salah satu implementasi nyata dari pembangunan infrastruktur digital adalah proyek Palapa Ring, yang membangun jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 12.000 kilometer dan menjangkau 50 kabupaten/kota. Selain itu, telah dibangun lebih dari 6.700 Base Transceiver Station (BTS) untuk meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah terpencil yang kurang diminati oleh investor swasta.
Meskipun membawa banyak manfaat, transformasi digital juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital. Selain itu, resistensi terhadap perubahan birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi menjadi hambatan tersendiri.
Kendala juga muncul dalam hal pengelolaan keuangan negara, terutama pada aspek operasional. Seringkali anggaran investasi (CAPEX) telah tersedia, tetapi anggaran operasional (OPEX) untuk menjalankan sistem digital belum disiapkan secara optimal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah strategi seperti penguatan tata kelola digital, penyusunan regulasi keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, blockchain, Internet of Things (IoT), dan analitik data besar. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan startup dan lembaga riset, serta meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara melalui program literasi digital nasional.
Transformasi digital telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Di wilayah 3T, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,9 persen, sedangkan di wilayah non-3T pertumbuhannya mencapai 2,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata bagi pemerintahan modern.
Dengan fondasi infrastruktur yang kuat, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah dan sektor swasta, transformasi digital diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
