Kemlu

JAKARTA, WARTA BPK– Dalam kegiatan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (RI), Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mendorong para Pimpinan Perwakilan RI agar tidak hanya fokus pada fungsi diplomasi dan perlindungan WNI. Ia menyampaikan pentingnya perhatian terhadap tata kelola dan akuntabilitas keuangan, khususnya temuan berulang di Perwakilan RI.

Dalam paparan pada acara yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri (29/7), Anggota I BPK mengungkap ada temuan yang kerap berulang, di antaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum optimal, serta kendala dalam proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di luar negeri. Temuan lainnya mencakup ketidaktertiban dalam pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja, serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang belum akurat dan mutakhir.

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA â€“ Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam rangka memperkuat sinergi antara BPK dan pemerintah, di kantor pusat BPK, Jumat (10/1/2025). Penguatan sinergi ini dilakukan untuk terus meningkatakan peran BPK RI di dunia internasional.

Peningkatan peran BPK RI di dunia internasional tersebut selaras dengan dukungan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam sasaran kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global. Selain itu, peningkatan peran internasional tersebut meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK RI, sehingga menjadi lembaga tepercaya di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kiprah BPK dalam dunia internasional sejalan dengan visi Presiden dan visi Indonesia Emas 2045. Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga di Indonesia untuk memperkuat dan memperluas kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional di berbagai area.

Peran BPK di dunia internasional merupakan contoh konkret dari sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin cukup panjang. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri akan terus mendukung kiprah BPK secara berkelanjutan dalam berbagai organisasi internasional, termasuk INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI serta berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, selama ini Kemlu telah memberikan dukungan bagi kiprah BPK RI pada organisasi badan pemeriksa sedunia atau the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), se-Asia (ASOSAI), dan se-ASEAN (ASEANSAI), serta pembentukan Supreme Audit Instituitions-20 (SAI-20).

“Dukungan Pemerintah tersebut terus diharapkan atas peran internasional BPK termasuk terkait persiapan Keketuaan BPK RI pada Organisasi BPK sedunia pada tahun 2028â€“2031,â€ jelas Budi Prijono.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Sekjen BPK RI Bahtiar Arif, Sekjen Kementerian Luar Negeri, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Irjen Kementerian Luar Negeri, dan jajaran kedua instansi.

Ditunjuk Jadi Pemeriksa Eksternal UPOV, BPK Berkontribusi dalamÂ Pembangunan Pertanian Berkelanjutan DuniaÂ

BPK: Tugas Diplomasi Harus Diiringi Akuntabilitas Keuangan

Kemlu Dukung BPK untuk Terus Berkiprah di Dunia Internasional