Oleh: Ahmad Syafi’i Karim (Pemeriksa pada BPK Perwakilan Prov. Jawa Timur) dan Rifky Pratama Wicaksono (Penelaah Teknis Kebijakan BPK)
Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar menjadikan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur tepat pada satu abad kemerdekaannya. Visi tersebut mencerminkan optimisme nasional jangka panjang, namun jika gagal berisiko menimbulkan keputusasaan. Pasalnya, Indonesia juga menghadapi tantangan aging population, di mana jumlah penduduk usia produktif menurun sementara penduduk usia lanjut mengalami kenaikan.
Di tengah tantangan tersebut, peran kelas menengah sangat penting sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Tetapi, kelompok yang kerap diistilahkan sebagai kaum “mendang-mending” tersebut kini justru rentan terhadap dinamika ekonomi itu sendiri.
Kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Berdasarkan standar tersebut, BPS telah mencatatkan rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per Maret 2025, sehingga kelas menengah adalah kelompok yang memiliki rentang penghasilan Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720 per kapita per bulan (3,5 -17 garis kemiskinan). Kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian melalui konsumsi yang tinggi. Mereka menggunakan pendapatannya untuk konsumsi yang bersifat diskresioner di samping kebutuhan pokok. Grafik berikut menegaskan pengeluaran kelas menengah.
Grafik 1 Pengelompokan Kelas Sosial Menurut Pengeluaran
Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan PNB per kapita di atas US$13.845. Pada tahun 2025, PNB per kapita Indonesia mencapai US$5.027 dan termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas. Sayangnya, kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, jumlah dan persentase penduduk kelas menengah periode 2021—2024 mengalami penurunan, dijabarkan dalam grafik berikut.
Grafik 2 Perkembangan Kelas Pengeluaran di Indonesia Periode 2021—2024 Menurut BPS
Pada data di atas, kategori rentan miskin terus mengalami kenaikan, sedangkan kelas menengah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penduduk kategori kelas menengah merepresentasikan 19,82% populasi atau 53,83 juta jiwa. Pada tahun 2024, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 17,13%, atau 47,85 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran status dari Menengah menjadi Menuju Kelas Menengah, bahkan Rentan Miskin.
Kenaikan harga kebutuhan dasar yang tak diimbangi peningkatan upah membuat rumah tangga kelas menengah menunda konsumsi nonprimer dan mengorbankan tabungan. Di sisi lain, sektor manufaktur yang sebelumnya menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja, kini lesu akibat investasi yang rendah dan adopsi teknologi yang lambat. Pada 2023, hanya 13,83% tenaga kerja terserap oleh sektor ini, jauh tertinggal dibanding sektor pertanian dan perdagangan.
Berkurangnya kontribusi sektor manufaktur membuat kualitas pendidikan menjadi kunci menjaga daya saing. Namun, skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan numerasi dan literasi Indonesia masih di bawah target nasional dan rata-rata OECD. Ditambah lagi, hanya 17,93% dari penduduk usia produktif yang memiliki akses ke pendidikan tinggi. Ini menggambarkan semakin terjalnya upaya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pembangunan nasional. Kondisi tersebut mencerminkan kurangnya bekal generasi muda menghadapi disrupsi dan globalisasi, membuat akselerasi menuju negara berpendapatan tinggi terhambat.
Grafik 3 Perbandingan Skor Matematika, Sains, dan Membaca Indonesia Menurut PISA 2022
Dividen demografi Indonesia yang seharusnya menjadi keuntungan justru dapat membawa petaka jika tak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Meski tingkat pengangguran terbuka pada 2023 turun sebesar 5,86% dari tahun sebelumnya, penciptaan pekerjaan berkualitas dan berkelanjutan masih menjadi tantangan. Jika surplus ini tak dimanfaatkan, bukan tidak mungkin Indonesia mengalami periode aging population dengan terseok-seok di masa yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memprioritaskan reformasi struktural melalui pemberdayaan industri manufaktur, riset dan inovasi, serta kualitas modal manusia. Manufaktur dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dengan adopsi teknologi disruptif, diiringi investasi dalam riset dan pendidikan untuk mewujudkan innovation-driven economy.
Deregulasi, debirokratisasi, hingga insentif fiskal dan nonfiskal penting guna menarik investor dan memperluas lapangan kerja. Perbaikan iklim usaha di sektor strategis menjadi kunci memaksimalkan potensi sumber daya dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tak kalah penting, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 39,4% pada 2024, di bawah rata-rata Asia Timur dan Pasifik (World Bank), perlu ditingkatkan demi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga inklusif. Program pendidikan dan pemagangan juga penting untuk menjaga relevansi keterampilan kerja, sekaligus mengantisipasi kelompok Not in Education, Employment, or Training (NEET).
Pemerintah juga harus proaktif mempersiapkan periode aging population. Pemberdayaan lansia dan perluasan kesempatan kerja lansia akan menjaga produktivitas. Peningkatan jaminan sosial dan kesehatan juga diperlukan agar Usia Harapan Hidup Sehat tercapai, yang akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan nasional.
Untuk itu, BPK berperan penting dalam menjaga asa masa depan. Dengan memfokuskan audit pada keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, BPK memastikan bahwa setiap langkah strategis dievaluasi secara cermat. Tidak hanya menilai implementasi, pendekatan foresight dapat diterapkan untuk menyiapkan skenario dan navigasi ketidakpastian masa depan serta memberikan tinjauan atas pilihan alternatif yang dapat diambil pemerintah di masa yang akan datang. BPK dapat menjadi penghubung antarlembaga dalam mengatasi risiko strategis yang menghambat rencana jangka panjang nasional.
Mimpi besar Indonesia di 100 tahun usianya begitu rentan terhadap berbagai tantangan, dan kemampuan kelas menengah dalam menjaga kestabilan perekonomian melalui konsumsinya menjadi salah satu penentu trajektorinya. Di tengah disrupsi dan turbulensi, BPK dapat mengoptimalkan perannya sebagai katalis kebijakan publik yang adaptif, adil, dan berkelanjutan.
Bibliografi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis BPK Tahun 2025–2029.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). Penduduk berkualitas menuju Indonesia Emas 2045: Kebijakan kependudukan Indonesia 2020–2050.
Cameron, L. A., Dowling, J. M., & Worswick, C. (2001). Education and Labor Market Participation of Women in Asia: Evidence from Five Countries. Economic Development and Cultural Change, 49(3), 459–477. https://doi.org/10.1086/452511
Kanasi, E., Ayilavarapu, S., & Jones, J. (2016). The aging population: demographics and the biology of aging. Periodontology 2000, 72(1), 13–18. https://doi.org/10.1111/prd.12126
Lase, D., Waruwu, E., Zebua, H. P., & Ndraha, A. B. (2024). Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045. Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(2), 114–129. https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i2.18
LPEM FEB UI. (2024). Seri analisis makroekonomi Indonesia: Economic outlook triwulan III. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
OECD. (2023). PISA 2022 results (Volume II): Learning during and from disruption. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a97db61c-en
Piwonski, K. (2010). Does the ‘Ease of Doing Business’ in a Country Influence its Foreign Direct Investment Inflows?. Bryant Digital Repository. https://digitalcommons.bryant.edu/honors_finance/13/
Suyitno, S. L. P. (2023). Transformasi ekonomi Indonesia: Keluar dari middle income trap (MIT) menuju Indonesia Emas 2045. Bappenas Working Papers, 6(3), 392–419. https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.237
World Bank. (2025). Labor force, female (% of total labor force) – Indonesia. Retrieved August 18, 2025, from https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=ID
World Intellectual Property Organization. (2023). Global innovation index 2023: Innovation in the face of uncertainty (16th ed.). https://doi.org/10.34667/tind.48220
Yates, S., & Payne, M. (2006). Not so NEET? A Critique of the Use of ‘NEET’ in Setting Targets for Interventions with Young People. Journal of Youth Studies, 9(3), 329–344. https://doi.org/10.1080/13676260600805671
Opini dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap resmi Redaksi Warta BPK. Tanggung jawab isi tulisan sepenuhnya berada pada penulis.