JAKARTA, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntaskan program hibah Public Financial Management Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF) Tahap III yang didukung World Bank sebagai bagian dari strategi memperkuat kualitas audit kinerja. Melalui program hibah yang berlangsung sejak Desember 2023 hingga 30 Juni 2025 tersebut, BPK mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas pemeriksa melalui pelatihan dan sertifikasi internasional.
PFM MDTF merupakan hibah yang didanai pemerintah Swiss, Uni Eropa, dan Kanada, dan digunakan BPK untuk mendorong digitalisasi pemeriksaan kinerja secara menyeluruh.
Dalam program ini, BPK membangun lima sistem TI pendukung audit. Pertama, sistem manajemen pemeriksaan yang mencakup aplikasi SIAP dan SMP serta integrasi keduanya. Sistem kedua adalah Master Data Management (MDM) untuk mengelola data induk pemeriksaan dan data referensi BPK.
Ketiga, BPK juga membangun sistem Digital Enterprise Architecture (DNA) untuk mengidentifikasi dan memetakan proses bisnis pemeriksaan kinerja secara digital. Keempat, Text Analysis berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dapat membantu pemeriksa memahami standar dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan kinerja.
Adapun yang kelima adalah platform BIDICS berbasis AI untuk membentuk profil BUMN dan memetakan serta merangkum hasil pemeriksaan kinerja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke dalam 17 klaster Sustainable Development Goals (SDGs).
Inisiatif ini menjadi lompatan digital BPK dalam mempercepat analisis data audit, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence. Sistem ini dirancang agar berkelanjutan dan dikelola oleh Tim TI BPK yang telah diperkuat dalam program hibah yang sama.
Pada aspek SDM, BPK melaksanakan sejumlah pelatihan dan sertifikasi berskala internasional, yang dapat mendukung pemeriksaan kinerja, antara lain, Enterprise Risk Management Certification (ERMAP/ERMCP), Governance Risk and Compliance Certification (GRCP/GRCA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Fraud Examiner (CFE) dan Digital Forensic Certification.
BPK juga menggandeng Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF) untuk pelatihan pemeriksaan kinerja bagi para pemeriksa dan pejabat BPK dengan fokus pada penguatan metode, praktik, serta standar audit kinerja internasional. Melalui kerja sama ini, BPK mendorong penyelarasan kapasitas pemeriksa BPK dengan praktik terbaik global, sekaligus memperluas jejaring profesional dalam lingkup pemeriksaan kinerja.
Selain itu, BPK bekerja sama dengan PwC Indonesia untuk menyusun Roadmap Sertifikasi Pemeriksa Kinerja sebagai langkah membangun skema sertifikasi yang terstruktur dan sesuai standar global.
Penyusunan roadmap ini bertujuan merancang skema sertifikasi Pemeriksa Kinerja yang terstruktur, berbasis kebutuhan organisasi, dan selaras dengan standar internasional. Inisiatif ini menjadi langkah inovatif dalam membangun ekosistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pemeriksa BPK memiliki kompetensi yang adaptif terhadap kompleksitas pemeriksaan kinerja masa kini.
Tim Manajemen Proyek BPK memastikan seluruh kegiatan dilakukan akuntabel dan sesuai standar World Bank, termasuk pengadaan menggunakan aplikasi Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) yang dapat dipantau langsung oleh World Bank. Laporan keuangan proyek pun diaudit oleh KAP independen berdasarkan regulasi pelaporan pemerintah pusat dan standar Bank Dunia.
Seluruh rangkaian program ini telah dilakukan diseminasi kepada pemeriksa BPK baik di Kantor Pusat maupun perwakilan, agar manfaatnya merata dan dapat diterapkan dalam audit kinerja di seluruh satuan kerja.
Penguatan kapasitas pemeriksaan kinerja akan terus dilakukan oleh BPK, selaras dengan Renstra BPK 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas perencanaan, metodologi, analisis, pelaksanaan, dan pelaporan audit kinerja. Melalui kombinasi digitalisasi dan peningkatan kompetensi pemeriksa, BPK ingin memastikan hasil audit memberikan rekomendasi yang berdampak nyata bagi transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.