BALI, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan “Hands-On Audit Training in Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery” di Balai Diklat PKN Bali, 4-8 Agustus 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan mengenai pemeriksaan sektor perikanan dalam komunitas SAI internasional serta memperkuat kapasitas pemeriksaan sektor ekonomi biru.
Kegiatan ini diikuti 28 peserta dari 14 lembaga pemeriksa negara atau Supreme Audit Institutions (SAI). Selain dari Indonesia, peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan berasal dari Brazil, Mesir, Zambia, Indonesia, Kenya, Liberia, Maladewa, Oman, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Thailand, dan Vietnam.
Acara pembukaan pelatihan audit dihadiri Anggota IV BPK, Haerul Saleh, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, beserta jajaran.
Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya menjelaskan, ekonomi biru merupakan konsep yang mencakup integrasi multisektoral, meliputi sektor perikanan, pariwisata, transportasi laut, energi, serta pembangunan pesisir.
Anggota IV mengatakan, inti dari konsep ekonomi biru adalah keberlanjutan, yang menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai prioritas utama, sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.
Ekonomi biru juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 14, yaitu Life Below Water. Hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas kelautan dan perikanan harus sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.
Anggota IV berharap pelatihan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi pembelajaran antar SAIs. “Kami berharap pelatihan ini dapat memperkaya pengetahuan pemeriksa mengenai audit ekonomi biru, sehingga nantinya dapat menerapkan pendekatan dan teknik audit yang sesuai dengan kompleksitas kebijakan dan situasi di negara masing-masing,” kata Anggota IV.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan paparan mengenai kebijakan kelautan Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri KP menjelaskan lima pilar utama kebijakan kelautan Indonesia dalam kerangka ekonomi biru.
Kelima program itu adalah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanggulangan sampah laut dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Menteri KP sangat mengapresiasi BPK yang memiliki perhatian tinggi terhadap sektor keluatan dan perikanan, termasuk ekonomi biru. “Audit ekonomi biru harus menjadi instrumen transformasi, yang mengarahkan kita pada laut yang sehat, masyarakat pesisir yang sejahtera, dan dunia yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” kata Menteri KP.
Terkait pelatihan audit ekonomi biru, pelatihan tahun ini difokuskan pada penerapan teknik dan alat pemeriksaan kinerja di sektor perikanan, sebagai kelanjutan dari pelatihan Audit Design Matrix (ADM) yang telah dilaksanakan pada 2024. Adapun pada 2026 mendatang, fokus pelatihan akan bergeser ke audit ekosistem mangrove dan wilayah pesisir.
Kepala Badiklat PKN, Yudi Ramdhan, menjelaskan, pelatihan audit ekonomi biru dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pembelajaran mandiri (21–25 Juli), pembelajaran jarak jauh (28 Juli–1 Agustus), dan pembelajaran tatap muka (4–8 Agustus). Dalam sesi tatap muka di Bali, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Buleleng, Bali, untuk mengamati praktik ekonomi biru seperti budi daya ikan bandeng, perikanan komunitas, dan sinergi riset-pemerintah-industri.
Melalui program ini, BPK mendorong kolaborasi lintas negara dan lembaga dalam memperkuat kapasitas audit sektor kelautan. Selain itu, pelatihan ini juga dirancang sebagai platform pembelajaran bersama guna mendorong audit yang berbasis risiko, berorientasi keberlanjutan, dan relevan dengan tantangan ekologis maupun sosial di sektor kelautan.