Tuesday, 15 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

BPK Bekerja

BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan UAEAA Perkuat Kerja Sama Pemeriksaan

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) memperkuat kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan dilakukan pada Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.

Ketua BPK Isma Yatun menyebut penandatanganan MoU ini sebagai langkah strategis dan formal atas komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik.

“Nota kesepahaman ini menjadi kerangka kerja sama yang komprehensif, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta mendukung berbagai inisiatif bersama dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme di bidang pemeriksaan sektor publik,” ujar Ketua BPK.

Melalui MoU ini, BPK dan UAEAA berkomitmen memperluas kerja sama dalam sejumlah bidang strategis, termasuk pemberantasan korupsi, pemeriksaan teknologi informasi, penguatan kerangka hukum, serta isu ketahanan pangan. 

Kolaborasi ini juga mencakup pelatihan bersama, program pertukaran, dan pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis praktik terbaik global.

Selama ini, BPK dan UAEAA telah menjalin hubungan kelembagaan yang erat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti INTOSAI dan ASOSAI. Keduanya tergabung dalam sejumlah kelompok kerja, antara lain Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WG FACML), dan Working Group on the Impact of Science and Technology on Auditing (WG ISTA), serta terlibat dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI). 

Di ASOSAI, kedua lembaga juga bekerja sama dalam WGEA, dengan UAEAA menjabat sebagai anggota Governing Board ASOSAI dan INTOSAI.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi kemitraan transformatif yang memperkuat kontribusi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efektif di tingkat nasional, regional, maupun global

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Untuk Apa BPK Memeriksa Organisasi Internasional?

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah organisasi internasional. Sebenarnya, untuk apa BPK melakukan itu?

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Renvaja) BPK, Novy G. A. Pelenkahu, menyampaikan hal itu terkait dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2025-2029. Dari visi dan misi yang terdapat dalam Renstra tersebut, diharapkan BPK menjadi lembaga pemeriksa yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara yang ada di dalam pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara itu adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Hal yang saya coba garis bawahi di antara pencapaian tujuan negara, yaitu yang keempat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Novy.

Dari tujuan negara tersebut, Novy mengatakan, lembaga negara lain telah berkiprah dengan cara masing-masing. Novy mencontohkan, TNI berkiprah dengan mengirimkan pasukan perdamaian, POLRI dengan aktif dalam kegiatan Interpol, dan Kementerian Luar Negeri dengan berbagai diplomasinya.

Sementara itu, BPK dapat berperan dengan turut aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga internasional, khususnya di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, Novy menekankan, kiprah BPK di lingkungan internasional itu merupakan bentuk upaya pencapaian tujuan negara.

“Jadi jika ada yang bertanya untuk apa BPK melakukan pemeriksaan lembaga internasional, maka itu (pencapaian tujuan negara) adalah salah satu alasannya,” kata Novy.

BPK pun telah membuktikan diri dengan pencapaian menjadi pemeriksa di sejumlah lembaga internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Saat ini, BPK tengah berupaya untuk mendapatkan posisi sebagai Ketua UN Board of Auditors (BoA).

“Kalau kita menjadi salah satu negara yang memeriksa United Nation secara khusus dalam hal ini sebagai representasi Asia, maka akan lebih banyak lagi lembaga internasional yang diperiksa oleh BPK,” ujar Novy.

Sejalan dengan itu, BPK pun telah melaksanakan perombakan organisasi dengan adanya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Pelaksana BPK. Dalam perubahan itu, BPK kini memiliki Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Ditjen PKN VIII dan OI) yang membawahi Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional (POI). Di dalam unit kerja tersebut, BPK kemudian menempatkan  pemeriksa-pemeriksa yang akan bekerja dalam berbagai tugas pemeriksaan pada lembaga internasional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Rampungkan Pemeriksaan WIPO, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

by admin2
written by admin2

JENEWA, WARTA PEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) usai merampungkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin (17/6/2025) di kantor pusat WIPO, Jenewa, Swiss, oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono, dalam rangkaian kegiatan the 39th Session of the Program and Budget Committee (PBC), forum perwakilan negara anggota WIPO di bidang anggaran dan keuangan.

Laporan mencakup tiga aspek utama, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hasil pemeriksaan keuangan, Wakil Ketua BPK menyatakan bahwa laporan keuangan WIPO telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan ketentuan keuangan WIPO. Namun, BPK memberikan sejumlah catatan penting kepada manajemen, termasuk perlunya optimalisasi dan otomasi sistem pelaporan keuangan serta penyesuaian kebijakan akuntansi.

Untuk aspek kinerja, BPK menilai bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif atas dua pilar dalam kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) WIPO 2022–2026, yakni pilar edukasi publik tentang kekayaan intelektual dan pilar penguatan kemitraan global.  Meski demikian, BPK merekomendasikan peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja (KPI) yang lebih terukur dan relevan.

Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut manajemen WIPO terhadap temuan sebelumnya. WIPO tercatat telah menyelesaikan sekitar 91 persen dari total rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal pada periode sebelumnya.

BPK juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dari berbagai pihak selama proses pemeriksaan, khususnya Sekretariat WIPO yang telah menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan secara responsif. 

Penyerahan laporan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanggapan dari delegasi negara anggota yang hadir, termasuk dari Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Rusia, yang mengapresiasi kualitas laporan serta mendorong tindak lanjut rekomendasi demi peningkatan akuntabilitas organisasi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAH

Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025

by Ratna Darmayanti
written by Ratna Darmayanti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Salah satu bukti nyata dampak positif kehadiran BPK adalah upaya penyelamatan keuangan negara yang telah mencapai Rp141,17 triliun sejak tahun 2005.

Upaya berkelanjutan ini adalah komitmen BPK untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi sorotan dari peringatan HUT ke-78
BPK yang digelar awal tahun ini. Usia 78 tahun bagi BPK menjadi sebuah momentum krusial untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian bagi bangsa dan negara. BPK juga telah mengemban amanah konstitusi dengan dedikasi tinggi serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

Informasi ini menjadi bagian dari laporan utama yang redaksi siapkan dalam Warta BPK edisi Januari 2025. Masih dalam rangkaian HUT, segenap insan BPK turun ke jalan di kawasan car free day (CFD) Jakarta pada 12 Januari 2025. Kegiatan bertajuk “BPK Menyapa” itu merupakan salah satu wujud kampanye peningkatan public awareness tentang tugas BPK kepada masyarakat luas.

Simak juga pengalaman pemeriksa dari Direktorat Jenderal Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Han Han Edyamsyah. Dia berbagi ilmu usai mengikuti program secondment pemeriksaan laporan keuangan di Audit Office of New South Wales (AO NSW), Australia. Program ini bertujuan
untuk memberikan pengalaman internasional bagi auditor BPK dengan harapan membawa perbaikan dalam praktik pemeriksaan di Indonesia.

Jangan lewatkan wawancara eksklusif redaksi dengan Anggota III BPK, Akhsanul Khaq. Sosok ini tidak asing dalam dunia pemeriksaan keuangan negara. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, pria yang memulai kariernya sebagai pemeriksa di BPKP ini telah menorehkan banyak prestasi dan kontribusi signifikan bagi BPK. Melalui dedikasi, profesionalisme, dan visi yang tajam, Akhsanul Khaq
terus berupaya memajukan BPK sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Masih banyak laporan lain yang redaksi siapkan dalam Warta BPK edisi perdana di 2025 ini. Selamat membaca Majalah Warta BPK Edisi Januari 2025.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan NAD Malaysia Bahas Audit on Sharia Compliance dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan National Audit Department (NAD) Malaysia menggelar pertemuan teknis yang membahas dua topik utama, yakni Audit on Sharia Compliance dan Follow-Up Audit Information System. Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota III BPK dan menjadi ajang tukar pengalaman kedua lembaga dalam pengawasan sektor keuangan syariah serta pengelolaan sistem pemantauan hasil audit.

BPK memaparkan praktik pemeriksaan pada bank syariah serta sistem SIPTL dan laboratorium big data analytics (BIDICS) yang mendukung manajemen pemeriksaan. NAD Malaysia membagikan praktik audit terhadap zakat, wakaf, dan penggunaan dashboard tindak lanjut. Diskusi diakhiri dengan kunjungan ke laboratorium BIDICS.

Pertemuan ini berlangsung dalam rangka kunjungan Ketua NAD Malaysia ke BPK di sela agendanya memimpin ASEAN Audit Committee Meeting di Jakarta pada 13 Juni 2025. Ketua dan Wakil Ketua BPK mengapresiasi kunjungan ini dan menyepakati penguatan kerja sama di bidang pelatihan, pengembangan sumber daya, dan audit bersama untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin sejak 2007.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDERSuara Publik

Benarkah Laporan Keuangan Pemerintah untuk Konsumsi Masyarakat Umum?

by admin2
written by admin2

Oleh: M. iqbal Haridh, Pemeriksa pada Ditjen PKN VII BPK RI

Semua pihak mungkin sepakat dengan pernyataan bahwa salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, diantaranya adalah masyarakat umum. Informasi dalam Laporan Keuangan penting untuk menjaga kepercayaan publik pada institusi tersebut. Lantas bagaimana cara menyusun laporan keuangan? Akuntansi diyakini oleh berbagai pihak media yang bertanggung jawab pada penyusunan Laporan Keuangan. Karena peran itulah akuntansi juga sering disebut sebagai “bahasa bisnis”.

Di sektor swasta, jamak ditemui perusahaan dengan model tertutup, yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke publik. Bagaimana dengan entitas pemerintah? Berdasarkan regulasi yang berlaku, entitas pemerintah wajib menyusun laporan keuangan. Setelah diaudit dan mendapatkan opini atas laporan keuangan tersebut, Laporan Keuangan selanjutnya disampaikan kepada publik.

Maka dapat kita simpulkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat dapat membaca Laporan Keuangan tersebut.

Tapi, apakah benar begitu? Mari kita lihat bersama-sama.

Pola Pelaporan Keuangan

Regulasi yang mengatur pola pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Layaknya sebuah standar akuntansi, regulasi tersebut juga menyertakan Kerangka Konseptual. Meskipun tidak membahas pernyataan standar akuntansi secara rinci, Kerangka Konseptual memuat banyak hal penting yang harus diperhatikan, yang mencakup: ruang lingkup, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, asumsi dasar pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi, kendala informasi yang relevan, serta unsur laporan keuangan.

Mari kita coba lihat bersama, bagaimana penyampaian informasi Laporan Keuangan diatur dalam Kerangka Konseptual.

Dalam paragraf 17, disebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

  1. Masyarakat;
  2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman;
  4. pemerintah.

Berdasarkan paragraf 17, dapat kita lihat bahwa masyarakat merupakan satu dari beberapa kelompok pengguna utama laporan keuangan. Dalam daftar tersebut, kelompok masyarakat bahkan berada di urutan pertama. Hal ini menyiratkan seolah-olah masyarakat adalah kelompok pengguna laporan keuangan paling penting, meskipun urutan kepentingan kelompok pengguna laporan keuangan tidak disebutkan dalam Kerangka Konseptual dimaksud. Hal ini terbilang wajar, karena pemerintah beroperasi dalam wadah publik, serta mendapatkan pendanaan dari publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa institusi pemerintahan adalah institusi dengan tingkat akuntabilitas publik paling tinggi.

Selain paragraf 17, paragraf 25 juga mendukung hal ini. Paragraf 25 menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan, antara lain: akuntabilitas. Maka berdasarkan paragraf 25, kita mengetahui bahwa paling tidak, ada peran yang diemban oleh pelaporan keuangan terkait dengan akuntabilitas. Mari kita coba kupas lebih dalam.

Laporan Keuangan Pemerintah harus memiliki asas akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Karena entitas pemerintah didanai oleh publik, maka bentuk pengelolaan sumber daya sudah seharusnya dilaporkan kepada publik. Lantas bagaimana mekanisme pelaporannya? Laporan keuangan berperan penting dalam menjalankan peran akuntabilitas tersebut. Melalui pelaporan keuangan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Maka berdasarkan Kerangka Konseptual Paragraf 17 dan 25, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum adalah salah satu pengguna utama Laporan Keuangan Pemerintah. Sehingga sudah seharusnya, masyarakat umum dapat mengakses dan membaca Laporan Keuangan Pemerintah agar peran akuntabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

Membaca Laporan Keuangan

Saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah boleh dikata telah tersedia bagi publik, karena cukup mudah diakses melalui media internet. Namun untuk dapat memahami informasi dari laporan keuangan, maka pengguna (dalam konteks ini adalah masyarakat) harus mampu membaca laporan keuangan. Pertanyaan penting selanjutnya adalah: apakah seluruh elemen masyarakat kita sudah mampu membaca laporan keuangan?

PP 71 tahun 2010 telah mengantisipasi hal tersebut, yaitu mengingatkan pengguna tentang cara membaca laporan keuangan. Pada lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paragraf 9, dinyatakan sebagai berikut:

“… Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.”

Dari paragraf tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat memahami laporan keuangan, maka laporan keuangan harus dibaca secara utuh. Laporan keuangan yang utuh tentu tidak sedikit. Menurut standar yang berlaku saat ini, Instansi Pemerintah harus menyajikan 7 buah laporan.

PP 71 Tahun 2010 lebih lanjut menjelaskan pada paragraf 10 dan 11 di lampiran yang sama:

“Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan…”

“…pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan”

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca dan memahami laporan keuangan, maka pembaca harus dapat memahami basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas tersebut.

Maka pertanyaan selanjutnya adalah: apakah kita, masyarakat umum telah memahami basis akuntansi dan kebijakan akuntansi, serta membaca seluruh laporan keuangan? PP 71 tahun 2010 mengingatkan, jika tidak mengikuti cara tersebut, pembaca mungkin saja salah persepsi dalam memahami laporan keuangan.

Lantas, apakah tidak terlalu banyak bagi masyarakat umum, sehingga harus membaca sampai 7 buah laporan untuk satu entitas? Menurut saya, itu terlalu banyak. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat umum mampu membaca dan memahami laporan keuangan?

Analisis Laporan Keuangan

Menurut saya, ada dua cara bagi masyarakat umum agar bisa memahami laporan keuangan secara utuh.

Cara pertama adalah melalui wakil rakyat. DPR, yang secara lembaga mewakili rakyat, tentu mempunyai tugas mengawasi pihak pemerintah, termasuk dari sisi keuangan. Itu sebabnya, laporan keuangan yang telah diperiksa diserahkan ke lembaga ini. Melalui DPR, masyarakat umum seharusnya bisa memahami laporan keuangan secara utuh.

Cara kedua adalah menggunakan metode, yakni Analisis Laporan Keuangan (ALK). Metode ALK merupakan bahan ajar standar yang diajarkan di Jurusan Akuntansi. Sehingga, alumnus akuntansi secara umum dapat memahami laporan keuangan secara utuh.

Yang menjadi hambatan adalah, sistem akuntansi pemerintahan belum memiliki instrumen ALK yang memadai. Selain itu, secara umum ALK belum dipahami secara luas. Agar dapat digunakan masyarakat secara umum, ALK tidak harus diajarkan di sekolah atau kampus, namun dibentuk dalam sebuah desain baku, kemudian dituangkan dalam sebuah regulasi yang dapat dibaca masyarakat luas. Cara ini tentu menuntut dukungan dari riset dan praktik akuntansi pemerintahan yang cukup luas.

Menurut hemat penulis, cara kedua layak dicoba, agar masyarakat tidak salah paham dalam membaca dan memahami Laporan Keuangan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Ini Tujuan BPK Periksa Keuangan Negara

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berbagai entitas negara. Pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk memastikan keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab.

Seperti dikutip dari buku “Mengenal Lebih Dekat BPK”, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Apa Itu Hasil Pemeriksaan BPK?

Hasil pemeriksaan merupakan hasil akhir dari proses penilaian terhadap kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Proses ini dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

Apa Kewajiban Pihak yang Diperiksa?

Dalam proses pemeriksaan, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan bersama objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai rekomendasi.

Apabila pejabat tidak melaksanakan kewajiban ini, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

BPK juga menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi ini kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Memulai Audit Kinerja CTI-CFF, Soroti Efektivitas Tata Kelola

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) memulai pemeriksaan pendahuluan atas kinerja Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) tahun 2024. Pemeriksaan difokuskan pada evaluasi tata kelola dan manajemen Sekretariat Regional CTI-CFF yang berbasis di Manado, Sulawesi Utara.

Sebagai organisasi multilateral yang menaungi enam negara di kawasan Segitiga Terumbu Karang, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon, CTI-CFF memainkan peran penting dalam perlindungan ekosistem laut, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim. 

BPK menilai penting untuk memastikan efektivitas kerja organisasi ini sejalan dengan mandat strategis yang diemban. Pemeriksaan dilakukan terhadap 10 aspek manajemen di lingkungan Sekretariat CTI-CFF.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas lembaga internasional yang berbasis di Indonesia, sekaligus mendorong praktik tata kelola yang lebih transparan dan efisien.

Proses entry meeting menjadi tahap awal pemeriksaan dengan menyamakan pemahaman antara tim BPK dan manajemen CTI-CFF mengenai ruang lingkup, pendekatan, serta metodologi yang akan digunakan dalam audit. 

Entry meeting ini dihadiri oleh Direktur Jenderal PKN VIII dan Organisasi Internasional, Bahtiar Arif: Plh. Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional Nanik Rahayu, Plh. Kepala Subauditorat POI II Dini Fanny, serta tim pemeriksa. Sedangkan dari pihak CTI-CFF, pertemuan ini dihadiri oleh Executive Director Frank Keith Griffin, Deputy Executive Director of Corporate ServicesHanung Cahyono, Finance and Operation Manager Reita Kalalo beserta jajaran manajemen CTI-CFF.

Selain membahas aspek teknis, pertemuan juga mendalami ekspektasi dari manajemen CTI-CFF terhadap hasil pemeriksaan dan identifikasi pihak yang akan bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi.

Dirjen PKN VIII dan Organisasi Internasional Bahtiar Arif menekankan bahwa audit ini tidak hanya ditujukan untuk kepatuhan prosedural, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan strategis CTI-CFF di tingkat kawasan.

Manajemen CTI-CFF menyatakan kesiapan untuk bekerja sama selama proses audit berlangsung dan berharap hasil pemeriksaan akan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola lembaga, khususnya dalam menghadapi tantangan regional seperti kerusakan habitat laut dan penurunan keanekaragaman hayati.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaEdukasi

Apa Itu Keuangan Negara? Ini Penjelasan Lengkap dan Cakupannya

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA— Keuangan negara merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Keuangan negara didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Seperti dikutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  cakupan keuangan negara sangat luas, antara lain meliputi:

  • Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;
  • Kewajiban negara dalam menyelenggarakan layanan umum dan membayar kewajiban kepada pihak ketiga;
  • Penerimaan dan pengeluaran negara;
  • Penerimaan dan pengeluaran daerah;
  • Kekayaan negara atau daerah, baik yang dikelola langsung maupun oleh pihak ketiga, seperti uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang;
  • Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  • Kekayaan milik pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau untuk kepentingan umum.

Secara operasional, keuangan negara dikelola oleh berbagai entitas, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga negara, BUMN/BUMD, hingga lembaga atau badan lainnya seperti bank sentral, dana pensiun, yayasan, serta badan layanan umum (BLU).

Sebagai lembaga negara yang independen, BPK memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut. Melalui hasil pemeriksaannya, BPK memberikan rekomendasi serta memantau tindak lanjut oleh instansi terkait, guna mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK Bekerja

Dari Mana Pembaca Warta Pemeriksa Tahu Info Kuis TTS?

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA– Kuis TTS rutin hadir setiap bulan untuk pembaca setia Warta Pemeriksa. Info mengenai kuis ini dapat diakses langsung, melalui website dan instagram Warta Pemeriksa (@wartapemeriksa), serta sumber informasi lainnya.

Sebanyak 50% peserta mengetahui kuis ini dari instagram Warta Pemeriksa.  Keberadaan media sosial juga menjadi sumber rujukan berita informasi. Oleh karena itu, website Warta Pemeriksa juga memiliki akun instagram untuk menjangkau pembaca secara lebih luas. 

TTS Warta Edisi 3 sudah ditutup dan diundi oleh Redaksi pada 4 Juni 2025.

Ini daftar lengkap pemenangnya:

Fawnia Audy Sadeli- 0896xxxxxx

Cep Dedy Ardiansyah- 0813xxxxxxxx

M. Fatur Farid Arfanda- 0852xxxxxxxx

Fela Suffah- 08953xxxxxxxx

M. Amin Wahyudi- 0856xxxxxxxx

Selamat kepada para pemenang. Untuk peserta yang belum beruntung, terus ikuti kuis TTS edisi selanjutnya.  Nantikan informasinya di website Warta Pemeriksa dan akun Instagram @wartapemeriksa.

Baca Warta Pemeriksa, Dapatkan Informasi dan Wawasan, Menangkan Hadiah Kuisnya. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id