Friday, 29 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Tag:

blueeconomy

BeritaBPK BekerjaSLIDER

Menteri KP: Ekonomi Biru Butuh Sistem Audit yang Andal dan Berbasis Data

by admin2
written by admin2

BALI, WARTA BPK — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru bergantung pada tersedianya sistem audit, pemantauan, dan evaluasi yang andal, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Hal ini disampaikan Trenggono saat menghadiri pembukaan kegiatan pelatihan internasional “Hands-On Audit Training in Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery” yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Balai Diklat PKN BPK, Bali, Senin (4/8/2025).

Trenggono mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima pilar program terkait ekonomi biru. “Untuk mendukung implementasi dari pilar-pilar ini, kami memerlukan sistem audit, pemantauan, dan evaluasi yang andal, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ujar Trenggono dalam sambutannya. 

Ia menekankan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan berbasis bukti, kebijakan ekonomi biru hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Trenggono menjelaskan lima pilar utama pembangunan ekonomi biru nasional, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut hingga pengelolaan sampah plastik laut berbasis partisipasi masyarakat. Namun, semua program tersebut memerlukan dukungan kuat dari sisi pengawasan dan akuntabilitas.

Ia mengapresiasi inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyelenggarakan pelatihan ini. “Pelatihan ini memiliki nilai strategis yang besar dalam memperkuat kapasitas para auditor dan pengambil kebijakan untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dan berorientasi pada keberlanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru,” katanya.

Lebih lanjut, Trenggono menyebut pelatihan ini sebagai platform penting untuk menyelaraskan pemahaman lintas negara terhadap teknik audit di sektor perikanan yang sangat dinamis secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, audit ekonomi biru bukan sekadar alat kontrol administratif, tetapi harus mampu mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih adaptif dan tangguh menghadapi perubahan.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk lembaga pemeriksa dari negara-negara peserta, untuk memperkuat kerja sama dalam merancang sistem audit kelautan yang lebih visioner. “Audit ekonomi biru harus menjadi instrumen transformasi, yang mengarahkan kita pada laut yang sehat, masyarakat pesisir yang sejahtera, dan dunia yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ujar Trenggono. 

Kegiatan pelatihan audit ekonomi biru diikuti 28 peserta dari 13 lembaga pemeriksa negara atau Supreme Audit Institutions (SAI). Selain dari Indonesia, peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan berasal dari Brazil, Mesir, Zambia, Indonesia, Kenya, Liberia, Maladewa, Oman, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Thailand, dan Vietnam.

Terkait pelatihan audit ekonomi biru, pelatihan tahun ini difokuskan pada penerapan teknik dan alat pemeriksaan kinerja di sektor perikanan, sebagai kelanjutan dari pelatihan audit design matrix (ADM) yang telah dilaksanakan pada 2024. Adapun pada 2026 mendatang, fokus pelatihan akan bergeser ke audit ekosistem mangrove dan wilayah pesisir.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Anggota IV BPK: SAI Punya Peran Strategis Kawal Kebijakan Ekonomi Biru

by admin2
written by admin2

BALI, WARTA BPK — Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh menegaskan pentingnya peran Supreme Audit Institutions (SAI) dalam mendukung tata kelola sektor kelautan yang transparan dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Anggota IV saat membuka pelatihan internasional “Hands-On Audit Training in Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery” di Balai Diklat PKN BPK, Bali, Senin (4/8/2025).

“SAI memiliki peran utama sebagai independent guardian dari kebijakan. Melalui audit di sektor kelautan, SAI dapat mengevaluasi apakah kebijakan di sektor maritim telah diimplementasikan secara akuntabel dan tidak mengandung unsur korupsi atau pemborosan,” ujar Anggota IV.

Menurutnya, ekonomi biru merupakan masa depan pembangunan global. Namun untuk menjamin keberlanjutan laut sebagai sumber ekonomi, seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga pemeriksa negara perlu menjalankan fungsinya secara aktif dan adaptif.

Anggota IV menjelaskan bahwa SAI tidak hanya berperan sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pemberi insight dan foresight atas kebijakan blue economy. 

“SAI memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan rekomendasi atas hal-hal strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program (insight). Selain itu, SAI dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk masa depan (foresight),” tegas Anggota IV.

Dalam konteks kerja sama global, Anggota IV mendorong agar SAI lintas negara berkolaborasi lebih erat, mengingat sektor kelautan bersifat lintas batas. “SAIs antarnegara dapat berkolaborasi dalam melakukan audit atas tata kelola kelautan. Mengingat sektor kelautan dan perikanan bersifat lintas batas, SAIs perlu melakukan audit bersama atas isu lintas batas dan sharing mengenai metodologi atau teknik audit Blue Economy,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota IV menyoroti sejumlah faktor penting dalam audit ekonomi biru. Pertama, pentingnya menjadikan isu keberlanjutan sebagai prioritas utama. Audit perlu diarahkan pada isu krusial yang telah kita bahas, seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, pencemaran laut, dan degradasi habitat laut. “Ketiganya merupakan ancaman serius terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Anggota IV.

Dalam kesempatan itu, Anggota IV juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses audit. SAI perlu menggunakan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), citra satelit, hingga analisis multi-aktor. Kombinasi ini akan membantu auditor dalam mengukur efektivitas intervensi kebijakan kelautan secara lebih akurat dan berbasis bukti.

Selain itu, pendekatan kolaboratif juga sangat krusial. “Pemerintah, sektor swasta, non-government organization hingga masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses audit. Dengan demikian, hasil audit tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga relevan dan bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Pelatihan internasional ini diikuti oleh 28 peserta dari 13 negara, termasuk Indonesia. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam memperkuat kapasitas pemeriksaan sektor ekonomi biru secara global. Kegiatan ini juga menjadi forum berbagi praktik audit terbaik di sektor kelautan yang kompleks dan dinamis.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Gelar Pelatihan Audit Ekonomi Biru, Diikuti Peserta dari 14 Negara

by admin2
written by admin2

BALI, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan “Hands-On Audit Training in Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery” di Balai Diklat PKN Bali, 4-8 Agustus 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan mengenai pemeriksaan sektor perikanan dalam komunitas SAI internasional serta  memperkuat kapasitas pemeriksaan sektor ekonomi biru. 

Kegiatan ini diikuti 28 peserta dari 14 lembaga pemeriksa negara atau Supreme Audit Institutions (SAI). Selain dari Indonesia, peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan berasal dari Brazil, Mesir, Zambia, Indonesia, Kenya, Liberia, Maladewa, Oman, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Thailand, dan Vietnam.

Acara pembukaan pelatihan audit dihadiri Anggota IV BPK, Haerul Saleh, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, beserta jajaran.

Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya menjelaskan, ekonomi biru merupakan konsep yang mencakup integrasi multisektoral, meliputi sektor perikanan, pariwisata, transportasi laut, energi, serta pembangunan pesisir. 

Anggota IV mengatakan, inti dari konsep ekonomi biru adalah keberlanjutan, yang menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai prioritas utama, sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. 

Ekonomi biru juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 14, yaitu Life Below Water. Hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas kelautan dan perikanan harus sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.

Anggota IV berharap pelatihan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi pembelajaran antar SAIs. “Kami berharap pelatihan ini dapat memperkaya pengetahuan pemeriksa mengenai audit ekonomi biru, sehingga nantinya dapat menerapkan pendekatan dan teknik audit yang sesuai dengan kompleksitas kebijakan dan situasi di negara masing-masing,” kata Anggota IV.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan paparan mengenai kebijakan kelautan Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri KP menjelaskan lima pilar utama kebijakan kelautan Indonesia dalam kerangka ekonomi biru. 

Kelima program itu adalah perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, pengembangan akuakultur berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanggulangan sampah laut dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menteri KP sangat mengapresiasi BPK yang memiliki perhatian tinggi terhadap sektor keluatan dan perikanan, termasuk ekonomi biru. “Audit ekonomi biru harus menjadi instrumen transformasi, yang mengarahkan kita pada laut yang sehat, masyarakat pesisir yang sejahtera, dan dunia yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” kata Menteri KP.

Terkait pelatihan audit ekonomi biru, pelatihan tahun ini difokuskan pada penerapan teknik dan alat pemeriksaan kinerja di sektor perikanan, sebagai kelanjutan dari pelatihan Audit Design Matrix (ADM) yang telah dilaksanakan pada 2024. Adapun pada 2026 mendatang, fokus pelatihan akan bergeser ke audit ekosistem mangrove dan wilayah pesisir.

Kepala Badiklat PKN, Yudi Ramdhan, menjelaskan, pelatihan audit ekonomi biru dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pembelajaran mandiri (21–25 Juli), pembelajaran jarak jauh (28 Juli–1 Agustus), dan pembelajaran tatap muka (4–8 Agustus). Dalam sesi tatap muka di Bali, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Buleleng, Bali, untuk mengamati praktik ekonomi biru seperti budi daya ikan bandeng, perikanan komunitas, dan sinergi riset-pemerintah-industri.

Melalui program ini, BPK mendorong kolaborasi lintas negara dan lembaga dalam memperkuat kapasitas audit sektor kelautan. Selain itu, pelatihan ini juga dirancang sebagai platform pembelajaran bersama guna mendorong audit yang berbasis risiko, berorientasi keberlanjutan, dan relevan dengan tantangan ekologis maupun sosial di sektor kelautan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDERUncategorized

Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai tantangan dalam pengelolaan ekonomi biru Indonesia berdasarkan hasil audit sejumlah program kelautan dan perikanan. Tantangan tersebut mulai dari lemahnya infrastruktur pengawasan hingga minimnya koordinasi lintas sektor.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Syamsudin,  dalam pelatihan audit ekonomi biru yang digelar BPK beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Blue economy menyasar tiga tujuan yakni pembangunan ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Syamsudin dalam paparannya yang bertajuk “Blue Economy Audit: BPK’s Strategy to Support the Sustainability of Marine Resources.”

Syamsudin menambahkan, ekonomi biru berkaitan erat dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti SDG 13 tentang aksi iklim, SDG 14 mengenai sumber daya laut, dan SDG 15 yang fokus pada perlindungan ekosistem daratan.

Sejak 2017, BPK telah melakukan sejumlah pemeriksaan yang relevan dengan ekonomi biru, antara lain audit pembangunan tanggul laut, pengawasan kegiatan perikanan (2021), serta kuota perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir (2023). Dari audit tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah yang berulang, salah satunya adalah ketidakcukupan infrastruktur untuk melaksanakan  operasi pengawasan perikanan modern.

“Pemeriksaan ini penting karena ekonomi biru menyangkut hajat hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun pelestarian keanekaragaman hayati,” kata Syamsudin. Ia menegaskan, jika dikelola dengan baik, ekonomi biru dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan konservasi lingkungan.

Syamsudin juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman lintas sektor, mengingat ekonomi biru mencakup bidang yang luas seperti perikanan, akuakultur, konservasi, dan lain-lain..

Senada, Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Yudi Ramdan Budiman, menekankan perlunya perencanaan audit yang komprehensif. Menurutnya, kebijakan ekonomi biru akan efektif jika didukung kerangka kebijakan, sumber daya, serta kerangka data. 

Yudi juga mengulas pengalaman beberapa negara seperti Filipina, Korea Selatan, Vietnam, dan termasuk Indonesia dalam menyusun roadmap dan kebijakan ekonomi biru, termasuk tantangan yang mereka hadapi. “Audit harus mampu memastikan ekonomi biru dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDERUncategorized

Dorong Pencapaian TPB, BPK Selenggarakan Pelatihan Audit Blue Economy 

by admin2
written by admin2

BALI, WARTA PEMERIKSA- BPK menyelenggarakan pelatihan berskala internasional The Development of Audit Design Matrix on Fishery, Coastal, and Mangrove di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN Bali) pada 11-15 November 2024. Pelatihan ini diharapkan akan menjembatani gap kompetensi terkait proses perencanaan audit blue economy serta dapat membangun jaringan kolaborasi global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang perairan. 

Dalam pembukaan pelatihan yang diikuti oleh peserta dari 17 negara, Anggota VI BPK Fathan Subchi menyampaikan bahwa BPK akan menjabat sebagai Ketua INTOSAI pada 2028. BPK memimpin inisiatif global dalam audit publik dan menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. 

BPK Gelar Pelatihan Audit Ekonomi Biru untuk 17 Negara
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Gelar Pelatihan Audit Ekonomi Biru untuk 17 Negara

by Admin
written by Admin

GIANYAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan pelatihan audit ekonomi biru di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali. Kegiatan yang berlangsung pada 11-15 November 2024 ini diikuti oleh 36 peserta dari 17 negara.

Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya BPK untuk mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia. BPK menjembatani perbedaan pengetahuan dalam ekonomi biru, memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik ekonomi biru ecara berkelanjutan yang tidak hanya memacu perkembangan ekonomi, tapi juga melestarikan sumber daya kelautan.

“BPK menyelenggarakan pelatihan audit blue economy untuk menunjukkan komitmen BPK dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan dan tanggung jawab atas sumber daya kelautan,” kata Anggota VI BPK Fathan Subchi saat membuka pelatihan internasional bertema Hands-On Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar Bali, Senin (11/11/2024).

Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka  langsung. Pelatihan diikuti oleh 36 peserta dari 17 negara dari lima benua yaitu Amerika (Belize dan Jamaica), Eropa (Polandia), Afrika (Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, dan Mauritius), Asia (Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, dan Sri Lanka), serta Oseania (Papua Nugini).

Pada pelatihan ini dipaparkan tentang strategi audit dan ekonomi biru di Indonesia oleh BPK RI, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali. Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas blue economy sesuai konteks negara masing-masing, dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

Peserta pelatihan juga mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali untuk mempelajari mangrove, serta mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa untuk melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperluas perspektif mereka tentang perkembangan blue economy, meningkatkan keterampilan dalam menyusun ADM untuk perencanaan audit, serta membangun komunitas pembelajar yang fokus pada audit blue economy.

12 Negara Ikuti Pelatihan Audit SDGs yang Digelar BPK
0 FacebookTwitterPinterestEmail
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id