BALI, WARTA BPK — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru bergantung pada tersedianya sistem audit, pemantauan, dan evaluasi yang andal, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Hal ini disampaikan Trenggono saat menghadiri pembukaan kegiatan pelatihan internasional “Hands-On Audit Training in Blue Economy: Tools and Techniques in Fishery” yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Balai Diklat PKN BPK, Bali, Senin (4/8/2025).
Trenggono mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima pilar program terkait ekonomi biru. “Untuk mendukung implementasi dari pilar-pilar ini, kami memerlukan sistem audit, pemantauan, dan evaluasi yang andal, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ujar Trenggono dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan berbasis bukti, kebijakan ekonomi biru hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Trenggono menjelaskan lima pilar utama pembangunan ekonomi biru nasional, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut hingga pengelolaan sampah plastik laut berbasis partisipasi masyarakat. Namun, semua program tersebut memerlukan dukungan kuat dari sisi pengawasan dan akuntabilitas.
Ia mengapresiasi inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyelenggarakan pelatihan ini. “Pelatihan ini memiliki nilai strategis yang besar dalam memperkuat kapasitas para auditor dan pengambil kebijakan untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko dan berorientasi pada keberlanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru,” katanya.
Lebih lanjut, Trenggono menyebut pelatihan ini sebagai platform penting untuk menyelaraskan pemahaman lintas negara terhadap teknik audit di sektor perikanan yang sangat dinamis secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, audit ekonomi biru bukan sekadar alat kontrol administratif, tetapi harus mampu mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih adaptif dan tangguh menghadapi perubahan.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk lembaga pemeriksa dari negara-negara peserta, untuk memperkuat kerja sama dalam merancang sistem audit kelautan yang lebih visioner. “Audit ekonomi biru harus menjadi instrumen transformasi, yang mengarahkan kita pada laut yang sehat, masyarakat pesisir yang sejahtera, dan dunia yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ujar Trenggono.
Kegiatan pelatihan audit ekonomi biru diikuti 28 peserta dari 13 lembaga pemeriksa negara atau Supreme Audit Institutions (SAI). Selain dari Indonesia, peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan berasal dari Brazil, Mesir, Zambia, Indonesia, Kenya, Liberia, Maladewa, Oman, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Thailand, dan Vietnam.
Terkait pelatihan audit ekonomi biru, pelatihan tahun ini difokuskan pada penerapan teknik dan alat pemeriksaan kinerja di sektor perikanan, sebagai kelanjutan dari pelatihan audit design matrix (ADM) yang telah dilaksanakan pada 2024. Adapun pada 2026 mendatang, fokus pelatihan akan bergeser ke audit ekosistem mangrove dan wilayah pesisir.