WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 2 August 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Rekomendasi BPK yang tidak Dapat Ditindaklanjuti Kemenkeu

by Admin 1 24/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak dapat ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya yaitu rekomendasi BPK yang terkait dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan konsep hasil pemeriksaan) atas peraturan.

“Kemudian rekomendasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan tugas fungsi Kemenkeu. Lalu, rekomendasi kebijakan yang pengesahannya di luar kewenangan Kemenkeu, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal itu, kata dia, kementerian pun mencoba melakukan beberapa upaya. Misalnya saja dengan melakukan koordinasi intensif antar unit eselon (UE) 1 dan K/L lain. Kemudian melakukan pembahasan khusus atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Terakhir, pengusulan tidak temuan tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) kepada BPK.

Dia menjelaskan, mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK di Kemenkeu telah berjalan dengan baik. Ini dimulai dari terbitnya laporan hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan tindak lanjut semesteran BPK.

Secara umum, kata dia, pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh koordinator pemantauan kepada masing-masing unit eselon I (UE 1). Pemantauan dapat melalui UKI maupun langsung kepada unit teknis penanggung jawab tindak lanjut.

Peran Itjen selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kemenkeu memberikan verifikasi atas dokumen tindak lanjut yang diberikan oleh UE 1 sebelum disampaikan kepada BPK. Hasil pemantauan dari UE 1 kemudian dikompilasi dan disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut untuk dilakukan penilaian maupun pembahasan tindak lanjut bersama BPK.

Dia pun menjelaskan upaya Kemenkeu dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK. Upaya itu antara lain, pembagian koordinator pemantauan berdasarkan jenis pemeriksaan. Pembentukan tim pemantauan tindak lanjut lintas UE 1. Rapat one on one koordinasi penyelesaian tindak lanjut dengan UE 1 secara berkala.

Kemudian, peningkatan peran UKI sebagai koordinator tindak lanjut di UE 1. Peningkatan koordinasi antara koordinator pemantauan dan UKI. Pendampingan oleh Itjen pada saat pembahasan. Inisiasi pembahasan dengan BPK di luar pembahasan reguler. Koordinasi dengan APIP K/L untuk rekomendasi yang memerlukan sinergi bersama K/L lain.

Selanjutnya, focus penyelesaian temuan dengan tema tertentu salah satunya yang membutuhkan perhatian pimpinan. Koordinasi dengan Komite Audit Kemenkeu untuk penyelesaian tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut kepada unit penanggung jawab tindak lanjut secara langsung. Pemanfaatan help desk belanja modal Itjen oleh UE 1 untuk penyelesaian tindak lanjut. Lalu, membantu percepatan penyelesaian TLRHP BPK lintas instansi melalui sharing session dan diskusi.

24/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Masih Ada Temuan Berulang, Ini Permintaan BAKN kepada BPK

by Admin 1 23/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus memaksimalkan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan kepada entitas. Hal ini mengingat karena masih ada temuan berulang di beberapa entitas.

“Upaya entitas dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi sudah cukup maksimal. Meskipun masih ada beberapa rekomendasi belum dilaksanakan oleh entitas terkait. Selain itu BPK perlu memaksimalkan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan kepada entitas, karena masih ada temuan berulang,” kata Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Begitu pun dengan tuntutan perbendaharaan (TP) yang dijalankan BPK selama ini. Menurutnya, pelaksanaan fungsi dari tuntutan perbendaharaan yang dijalankan BPK selama ini sudah cukup baik. Akan tetapi, masih dirasakan perlu perbaikan dan pengawasan lebih lanjut.

Ini karena masih banyak temuan dalam IHPS ataupun LHP yang dikeluarkan oleh BPK yang belum terselesaikan hingga saat ini. Misalnya saja tentang penyelesaian temuan dugaan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara.

“Tentunya peningkatan kinerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Pengawasan harus lebih ditingkatkan agar penyelesaian dugaan kerugian negara dapat diselesaikan dengan cepat,” ujar dia.

Selain itu, tambah Wahyu, perlu ada sikap responsif dari aparat penegak hukum (APH) terkait tindak lanjut temuan yang ada. BPK disebut masih sangat perlu melakukan perbaikan dalam menjalankan fungsi TP. Dengan begitu permasalahan yang menyebabkan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dapat diminimalisasi, bahkan tidak terjadi sama sekali.

Wahyu menjelaskan, BPK memang memiliki sistem tersendiri dalam memantau hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Sistem pemeriksaan tidak boleh menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Ini mengingat posisi BPK sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan fiscal controlling yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lain.

“Sejauh ini, sistem pemeriksaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian yang perlu ditingkatkan adalah tindak lanjut rekomendasi yang memerlukan perhatian serius. Agar temuan yang terindikasi berulang tidak terjadi pada waktu yang akan datang,” ungkap politikus Partai Demokrat tersebut.

Dia pun menyebut data Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I dan II Tahun 2020. Di situ, ada rekomendasi dari pemeriksaan periode 2015-2019, 2010-2014, bahkan 2005-2009 yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti.

“Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. Khususnya terkait batas waktu jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK, yaitu selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” ungkapnya.  

Sejalan dengan itu, kata dia, data yang sama juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah rekomendasi, dan nilai temuan/permasalahan, yang statusnya menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dari IHPS I 2020 ke IHPS II 2020, untuk setiap periode pemeriksaan. “Terhadap permasalahan adanya indikasi kerugian atau potensi kerugian negara, maka APH sebaiknya lebih responsif untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi terdapat kerugian negara pada suatu entitas tertentu.”

23/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Masukan Kemenkeu Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

by Admin 1 22/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan. Masukan itu disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan target penyelesaian tindak lanjut.  

“Pertama, meningkatkan keterlibatan APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) dalam pendampingan pemeriksaan. Kedua, memfasilitasi pembahasan di luar pembahasan semesteran sebagai upaya percepatan tindak lanjut. Ketiga, melakukan penerapan SIPTL dalam pemantauan tindak lanjut,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Keempat, lanjut dia, temuan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan hal yang telah disepakati secara jelas bersama auditee untuk meminimalisasi temuan dan rekomendasi dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan konsep hasil pemeriksaan). Kelima, rekomendasi yang diberikan BPK bersifat final sehingga tidak diperlukan penelitian atau reviu ulang oleh APIP atas permasalahan yang belum tuntas ditemukan BPK.

Menurut dia, peran pemeriksaan BPK sangat penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan bangsa. Khususnya dalam memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan, rekomendasi dan opini dari BPK memastikan bahwa reliabilitas laporan keuangan terjaga sehingga akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Ditambahkan, selain memastikan setiap rupiah uang negara telah dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya, BPK juga memiliki peran penting dalam menemukan indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah.

“Dengan pengelolaan keuangan yang andal, maka keuangan negara dapat secara efektif digunakan untuk pembangunan bangsa. Peran BPK tersebut, menurut kami, memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah untuk membangun akuntabilitas publik yang terus makin baik,” tambah dia.

Untuk itu, Kemenkeu pun terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Hal ini dalam upaya menuntaskan rekomendasi BPK baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dilakukan sepanjang tahun baik secara formal maupun informal.

“Komunikasi secara formal di antaranya melalui naskah dinas, distribusi laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK, dan pembahasan tindak lanjut secara regular,” ujar Awan.

Apalagi, tambah dia, di antara seluruh rekomendasi BPK, terdapat beberapa yang membutuhkan bantuan maupun sinergi dari lembaga lain. Terkait Kemenkeu, misalnya, selama pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kementerian bersinergi dengan K/L lain, komite audit, dan aparat penegak hukum (APH).

22/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerSLIDER

Soal Peran Auditor pada Era 4.0, Ini Pendapat Para Ahli

by Admin 1 19/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Era 4.0 memberikan tantangan tersendiri bagi para auditor. Auditor Utama Keuangan Negara I (Tortama KN I) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novy GA Pelenkahu menjelaskan bahwa kementerian/lembaga yang terkait dengan bidang cyber security masih membutuhkan perbaikan. Misalnya saja di bidang kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama.

Hal ini disampaikan Novy dalam “The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on IT Audit (WGITA) Virtual Seminar” pada Kamis (2/9). Seminar ini bertema “IT Audit in the Era of Industry 4.0: Opportunities and Challenges” dan diselenggarakan sebagai wujud implementasi komitmen BPK sebagai anggota INTOSAI WGITA. Seminar diikuti oleh 373 peserta dari 50 SAI dan menghadirkan berbagai pembicara dari BPK, ISACA Indonesia, ANAO, dan OAG Norwegia.

Senior Partner dari Ernst &Young Indonesia dan Senior Member of ISACA Indonesia Chapter, Isnaeni Achdiat menjelaskan mengenai “New Concern of IT Auditors”. Menurut dia, pemeriksaan kinerja terkait cyber security and resilience pada suatu organisasi itu merupakan hal yang menantang.

Hal itu karena data dan informasi tersebar di berbagai tempat. Karenanya, Isnaeni memfokuskan pada pendekatan terhadap orang dalam organisasi sebagai faktor penting. Orang tersebut yaitu chief information security officer (CISO) yang menetapkan strategi perlindungan terhadap data organisasi.

Pembicara selanjutnya adalah Senior Director, Systems Assurance and Data Analysis Group dari Australian National Audit Office (ANAO) Edwin Apoderado. Dia memaparkan mengenai “Auditing Cyber-Resilience.”

Edwin menjelaskan, dalam melakukan pemeriksaan pada cyber security di dalam pemerintahan, ANAO memfokuskan pada penilaian implementasi mandatory requirements dan security risk culture. ANAO juga disebut hingga saat ini telah memiliki enam laporan hasil pemeriksaan terkait auditing cyber security dalam pemerintahan.

Paparan terakhir oleh Chief Data Scientist, The Innovation Lab dari Office of the Auditor General of Norway, Jan Roar Beckstrom. Dia memaparkan mengenai “Auditing Machine Learning Algorithms”.

Jan memaparkan, bahwa memang banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat saat ini dari penggunaan artificial intelligence (AI) secara global. Akan tetapi, di sisi lain juga terdapat berbagai risiko.

Dalam melakukan audit terhadap algoritma machine learning (ML) ini, Jan merekomendasikan satu situs sebagai panduan, yaitu www.auditingalgorithms.net. Situs ini merupakan kolaborasi internasional para auditor dari SAI Jerman, Inggris, Belanda, Finlandia, dan Norwegia. Peran auditor saat ini pada masa teknologi global sangat diperlukan karena pemerintah mulai menggunakan pembelajaran mesin dan AI.

19/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Juska Meidy Enyke Sjam
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kian Berperan di Kancah Internasional

by Admin 1 18/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama peranannya di kancah internasional, adalah prestasi yang sangat membanggakan. Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN BPK, Juska Meidy Enyke Sjam menilai, BPK telah mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, pegawai BPK pun harus memberikan yang terbaik agar BPK bisa memenuhi mandatnya. Kepada Warta Pemeriksa, Juska juga mengisahkan pengalamannya ketika terlibat dalam pembentukan ASEANSAI. Berikut petikan wawancaranya.

Dapatkah Ibu ceritakan pengalaman menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman di BPK itu banyak sekali yang saya rasakan dari sejak saya masuk pada 1997 sampai sekarang. Sudah hampir 25 tahun saya bekerja di BPK. Saya memang bisa dibilang banyak berkiprah di Biro Humas dan Revbang.

Saya kira saya banyak belajar dari BPK. Saya banyak berinteraksi dengan banyak pihak mulai dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Jadi, sangat menarik untuk melihat orang dari berbagai negara dengan kebudayaan yang beragam juga. Lama-lama kita juga mempelajari karakter mereka, cara mereka berinteraksi, dan lain-lain. Itu hal menarik bagi saya, karena artinya tidak ada hal yang monoton di BPK ini. Selalu ada hal baru yang bisa saya pelajari.

Secara organisasi, saya juga bangga melihat perkembangan BPK. From nothing to something. Khususnya, dari sisi peranan BPK di kancah internasional misalnya pendirian Asean Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), menjadi Ketua Umum Working Group on Environmental Auditing (WGEA), menjadi auditor Badan Atom Dunia (IAEA), auditor International Maritime Organization (IMO), dan peranan BPK di kancah dunia internasional lainnya.

Ini sangat menarik karena banyak pelajaran yang bisa diambil dengan kita semakin banyak berinteraksi dengan pihak luar. Ini menyebabkan keilmuan BPK bertambah, pergaulan kita semakin luas, dan jaringan semakin kuat.

Ibu juga ikut terlibat dalam proses pembentukan ASEANSAI. Bagaimana kisahnya?

Waktu itu saya berada di zaman ketika BPK itu berkembang secara pesat. Terutama yang menonjol adalah peran BPK di dunia internasional. Saya memang dari dulu, ketika baru masuk ke BPK saya sering ikut menjadi liaison officer (LO). Jadi sejak dulu, BPK itu memang sudah banyak berkecimpung dalam kegiatan internasional.

Namun, mungkin levelnya baru sekadar ikut serta atau menyelenggarakan event. Tapi, alhamdulillah saya bisa ikut merasakan penyelenggaraan itu dengan menjadi panitia atau LO. Sehingga, saya bisa bertemu dengan banyak orang. Dari situ saya belajar.

Kemudian, BPK itu bertumbuh bukan hanya ikut serta dalam event saja, tapi juga sampai ada gagasan membentuk suatu organisasi yang disebut ASEANSAI. Itu pengalaman yang cukup menarik untuk saya karena memang belum pernah ada dalam sejarah BPK kegiatan untuk membentuk sebuah organisasi.

Apalagi organisasi ini bukan hanya organisasi tingkat dalam negeri tapi justru setingkat ASEAN. Jadi di situ kita banyak belajar dan banyak hal menarik ketika membentuk organisasi itu.

Apa saja pencapaian Ibu selama bekerja di BPK?

Capaian saya bekerja di BPK bagi organisasi adalah tertuang dalam sasaran kinerja pegawai saya yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi BPK. Yang saya lakukan adalah belum seujung kuku dari apa yang telah BPK lakukan. Mungkin pihak lain lebih pantas menilai capaian kinerja saya di BPK. Yang terpenting bagi saya dan generasi muda di BPK adalah bagaimana cara kita tetap berkomitmen melaksanakan arahan pimpinan dan berkomitmen pada pencapaian tujuan organisasi BPK yang mendukung tujuan bernegara.

Bagaimana Ibu melihat BPK saat ini?

BPK saat ini terlihat terus berbenah diri. BPK terus menguatkan kematangan organisasi, terus meningkatkan kapasitas dari semua pelaksana BPK. Untuk sisi pendidikan pemeriksaan keuangan negara sendiri, BPK saat ini sedang mengembangkan Corporate University BPK yang bertujuan untuk mengharmonisasi sistem pembelajaran dengan kinerja pencapaian visi dan misi BPK dengan cara menciptakan pola pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga bisa dilaksanakan oleh para pelaksana BPK.

Menurut Ibu, apa arti menjadi bagian dari BPK?

Bisa dibilang saya itu sangat nasionalis. Waktu kecil, saya mengikuti ayah saya tugas di luar negeri. Saat itu, saya merasa negara saya itu jauh lebih baik daripada negara orang. Dari pengalaman itu, tumbuh rasa nasionalis di diri saya bahkan sejak kecil.

Dengan hidup jauh dari negara sendiri, kita malah justru merasa lebih dekat dengan Indonesia. Sampai sekarang pun saya berpikir kita bisa berbuat banyak di BPK untuk memajukan bangsa. Tentunya dengan mandat yang kita miliki.

Oleh karena itu, sangat berarti bagi saya untuk menjadi bagian dari BPK. Saya adalah BPK, karena apa yang saya lakukan harus mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Ini berlaku untuk seluruh pelaksana BPK.

Misalnya, visi BPK adalah menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, segala tindak tanduk yang kita lakukan harus sesuai dengan visi BPK ini. Di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, kita harus menjadi panutan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas bagi pihak lainnya.

Apa yang membuat Ibu bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK?

Yang membuat saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK adalah dengan segala lika likunya, BPK terus mampu melaksanakan tugas pemeriksaan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara yang kian hari kian berkualitas. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK, karena BPK pun terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional secara profesional dan memiliki prestasi kerja yang luar biasa.

Bagaimana menurut Ibu dukungan pimpinan dan rekan kerja dalam menjalankan pengabdian di BPK?

Pimpinan selalu berkomitmen memberikan dukungan terhadap segala upaya pencapaian tujuan strategis BPK baik untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maupun nonpemeriksaan. Selain mendukung pemeriksaan sesuai dengan prioritas nasional di berbagai aspek, pimpinan juga mendukung peran BPK dalam implementasi SDGs.

Sebagai pelaksana BPK yang bertugas di bidang penunjang dan pendukung, dukungan ini sangat berarti bagi kita untuk secara maksimal menjalankan tupoksi kita terkait pengembangan kapasitas BPK secara kelembagaan maupun personel. Terkait rekan kerja, mereka terus mendukung satker satu sama lain dan berkomitmen pada pencapaian visi dan misi BPK serta kepada pencapaian renstra satker.

Bagaimana Ibu melihat pengabdian di BPK dan kaitannya dengan pengabdian kepada negeri?

Pengabdian BPK dan kaitannya dengan pengabdian kepada negeri ini sangat besar dan terbukti nyata. Banyak K/L yang semula tidak mendapatkan opini, setelah bertahun-tahun diperiksa oleh BPK akhirnya menjadi memiliki opini yang lebih baik. Ini tidak lepas dari pengabdian BPK untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagaimana BPK bisa membantu Ibu dalam membangun bangsa?

Menurut saya, saya yang harusnya membantu BPK untuk membangun bangsa. BPK sudah berbuat banyak untuk saya. Ibaratnya, BPK adalah sumur tempat saya menggantungkan hidup saya selama ini sehingga saya harus memberikan kembali kepada BPK apa yang saya bisa.

Sebagai sumbangsih saya kepada BPK, saya harus mengembangkan BPK agar menjadi lembaga yang sesuai dengan harapan bangsa, transparan, akuntabel, dan bereputasi baik. Dengan mengembangkan kapasitas BPK melalui peningkatan kompetensi pegawai, penyempurnaan dan penataan kelembagaan, harapannya BPK menjadi lebih kuat dalam membangun bangsa. Inilah bentuk pengabdian saya.

Apa harapan Ibu untuk BPK ke depannya?

Harapan saya untuk BPK ke depan tentu BPK harus terus kuat di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri terus mendukung capaian tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, menguatkan organisasi, dan mendorong pemeriksa maupun pelaksana BPK untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Harapan BPK ke luar negeri agar terus mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menunjukkan kinerja dan profesionalitasnya kepada badan-badan internasional.

Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pegawai BPK?

Apa yang telah diraih BPK saat ini dilewati dengan cara yang tidak mudah karena kita harus bekerja keras melampaui banyak tantangan. Untuk itu harus kita jaga dan kita harus senantiasa bersyukur.

Rasa syukur kepada Allah ini harus diimbangi dengan prestasi kerja yang baik. Lakukan seoptimal diri kita, tidak perlu berkecil hati apabila belum bisa berbuat banyak. Rekan-rekan kita akan saling membantu. Terus jaga kekompakan satu sama lain agar BPK tetap tangguh dan tepercaya.

18/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Gelar Workshop Soal Pemeriksaan Manajemen Perikanan

by Admin 1 17/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Negara-negara ASEAN terhubung dengan sungai dan laut. Karenanya, industri perikanan memainkan peranan utama dalam keberlanjutan ekonomi serta kehidupan masyarakat di dalamnya.

“Dengan potensi ekonomi yang dimiliki industri tersebut, manajemen perikanan menjadi prioritas bagi pemerintah,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun saat membuka “Virtual Workshop on Performance Auditing on Modern Fisheries: Knowledge Sharing for ASEANSAI” pada Kamis (12/8).

Hal ini, tambah dia, juga seiring dengan perkembangan teknologi modern. Dengan begitu, dapat menilai keseimbangan ekologi yang berkelanjutan serta menghindari eksplotasi yang berlebihan.

Penyelenggaraan “Virtual Workshop on Performance Auditing on Modern Fisheries: Knowledge Sharing for ASEANSAI” terkait dengan peran BPK selaku Project Leader ASEANSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) Activity on Modern Fisheries. Workshop dihadiri sekitar 72 peserta yang merupakan auditor dari negara anggota ASEAN Supreme Audit Institutions/ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN). Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas audit para auditor dalam bidang modern fishery audit melalui pertukaran ide, pengalaman, dan praktik audit. Bersamaan dengan Isma, sambutan pembukaan juga disampaikan oleh Sayed Alwee Hussnie Sayed Hussin sebagai perwakilan ketua ASEANSAI KSC.

Pada kesempatan itu, Isma juga menyampaikan harapan agar workshop ini dapat memberikan manfaat bagi peserta. Setidaknya dengan adanya pertukaran pengalaman serta praktik terbaik dan perspektif baru atas bidang modern fisheries (perikanan modern). Tak hanya itu, dia pun menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan BPK. Terutama dalam mensukseskan capaian agenda 2030.

Workshop ini turut menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, pemerintah, serta profesional dari SAI Norwegia dan BPK. Workshop juga dihadiri oleh tim ahli dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV, para undangan pejabat pimpinan tinggi madya, dan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Workshop ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif. Bahtiar menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya meliputi pertukaran ilmu dan pengalaman saja. Akan tetapi juga merupakan bentuk demonstrasi hubungan dan kerja sama yang baik antara ASEANSAI dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

17/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pemeriksaan BPK (Ilustrasi)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Hadapi Era 4.0, Ini Tantangan Auditor Menurut BPK

by Admin 1 16/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menilai bahwa auditor harus memiliki kemampuan untuk menghadapi era 4.0. Pada era ini, auditor harus menyesuaikan dengan perubahan terkini, termasuk perkembangan yang terkait dengan teknologi.

“Auditor saat ini dituntut untuk lebih memperhatikan risiko teknologi informasi atau IT risk dan diwajibkan untuk melakukan technology risk assessment,” kata dia saat membuka “The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on IT Audit (WGITA) Virtual Seminar” pada Kamis (2/9).

Seminar ini bertema “IT Audit in the Era of Industry 4.0: Opportunities and Challenges” dan diselenggarakan sebagai wujud implementasi komitmen BPK sebagai anggota INTOSAI WGITA. Seminar diadakan sebagai forum untuk berbagi pengalaman antarlembaga pemeriksa atau supreme audit institution (SAI) dan stakeholder mengenai pengalaman TI di era 4.0 berikut tantangan yang dihadapi. Seminar diikuti oleh 373 peserta dari 50 SAI.

Seminar ini menghadirkan berbagai pembicara dari BPK, ISACA Indonesia, ANAO, dan OAG Norwegia. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK (Tortama KN I) Novy GA Pelenkahu memberikan presentasi terkait pengalaman audit yang dilakukan BPK mengenai “BPK’s Initiative in Auditing the National Cybersecurity Resilience”.

Dalam presentasinya, Novy memaparkan tentang tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK dalam melakukan performance audit on cyber security and resilience di Indonesia. Menurutnya, hasil pemeriksaan kinerja terhadap entitas di Indonesia menunjukkan bahwa kementerian/lembaga yang terkait dengan bidang cyber security masih membutuhkan perbaikan. Misalnya saja di bidang kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama.

Pada bagian penutup, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti selaku moderator seminar memberikan kesimpulan. Dia menyampaikan bahwa tantangan dalam cyber security yang ada di dunia TI global ini tidak hanya untuk para auditor. Akan tetapi juga bagi organisasi itu sendiri.

Kemampuan auditor dalam merumuskan dan memahami metodologi audit sangat penting. Sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat terhadap organisasi untuk perlindungan keamanan data.

“Meningkatnya jumlah cyber disruptive attacks berkorelasi positif dengan meningkatnya cyber security dalam berbagai agenda penting organisasi dan berkurangnya kepercayaan publik atas aktivitas mitigasi risiko cyber security,” kata dia.

16/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bekerja di BPK Adalah Ibadah

by Admin 1 15/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Hampir tiga dekade Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK Syamsudin berkiprah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berbagai pengalaman pemeriksaan telah dirasakan mulai dari masih menggunakan mesin ketik hingga kini mulai memanfaatkan teknologi big data. Kepada Warta Pemeriksa, Syamsudin turut mengisahkan pengalamannya ketika mengungkap temuan rekening liar pemerintah pada masa awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Temuan itu kemudian memberikan dampak penertiban rekening pemerintah sampai saat ini. Berikut petikan wawancaranya.

Dapatkah Bapak menceritakan pengalaman menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman yang menarik di BPK itu banyak. Dari sisi jenis pemeriksaan, saya merasakan perubahan yang cukup signifikan dari sebelum terbitnya paket undang-undang tentang keuangan negara. Sebelum ada tiga undang-undang itu, pemeriksaan BPK itu-itu saja. Hampir semua pemeriksaannya seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) saat ini. Pemeriksaannya berupa penghitungan anggaran, inventarisasi kekayaan milik negara, kemudian PDTT untuk belanja dan pendapatan.

Kalau sekarang, hampir semua bisa diperiksa dengan pengelompokan sesuai tujuannya. Misalnya, tujuan pemeriksaan adalah untuk mengukur kinerja maka dilakukan pemeriksaan kinerja. Kalau ingin memberikan opini maka di lakukan pemeriksaan laporan keuangan. Kalau tujuannya untuk mengungkap sesuatu maka dilakukan PDTT. Hal itu menurut saya perubahan yang cukup berbeda sehingga peranan BPK semakin maksimal.

Kemudian, dari sisi teknologi pemeriksaan, pada zaman saya awal masuk BPK itu masih memakai mesin ketik. Kalau kita bertugas ke suatu daerah harus ada yang membawa mesin ketik. Selain itu, kalau ada review atau koreksi dari ketua tim atau kepala subauditorat (kasubaud) yang melakukan supervisi, maka harus diketik lagi dari awal.

Bisa dibayangkan betapa susahnya pemeriksaan zaman dulu. Begitu mulai ada software, seperti Microsoft Word, itu sangat terasa membantu. Mungkin pemeriksaan saat ini tidak merasakan betapa berharganya penggunaan aplikasi atau software itu. Kemajuan itu sangat menarik karena BPK bisa mengikuti perkembangan teknologi dan dimanfaatkan untuk mendukung pemeriksaan.

Selain itu, salah satu pengalaman tugas yang tidak terlupakan saat mendapatkan penugasan ke Aceh ketika ada konflik terkait Pilkada pada 2012. Ketika itu, saya adalah salah satu kasubaud yang ditugaskan oleh kepala perwakilan untuk memonitor masalah keamanan pegawai. Sehingga, ketika kepala perwakilan bertugas ke Jakarta saya kadang-kadang menjadi pelaksana harian (Plh).

Saat itulah muncul informasi yang membuat pegawai agak resah dan takut karena ada risiko konflik di daerah itu. Itu hal tak terlupakan dan saya ikut tegang. Saya sampaikan saat itu, bagaimana langkah yang harus kita ambil? Arahan pimpinan yakni pegawai harus selamat. Kemudian, usai rapat dengan kasubaud lainnya, kita sepakati bahwa kalau ada tim yang berada di daerah merah atau kerawanannya tinggi maka akan ditarik kembali ke Banda Aceh.

Kami juga merancang skenario penyelamatan apabila terjadi chaos. Kami berkomunikasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan kantor, rumah dinas, dan pegawai harus dikonsentrasikan di mana supaya aman. Beberapa pegawai yang membawa keluarga ke Aceh pun ada yang memutuskan mengembalikan keluarganya ke kampung halaman masing-masing.

Istri saya juga berada di Aceh saat itu. Tapi kami mencoba bertahan dengan terus berkoordinasi bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah. Sempat tegang juga ketika anak saya jatuh sakit tapi kami dilarang untuk keluar malam. Bagaimana ini? Kemudian kami mencoba untuk ke dokter dan alhamdulillah tetap aman.

Bapak pernah berhasil mengungkapkan temuan terkait rekening pemerintah lainnya di Bank Indonesia dan bank umum yang belum dilaporkan dalam neraca LKPP. Bagaimana kisahnya?

Itu adalah masa awal penugasan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Saat itu, awal terbitnya paket undang-undang keuangan negara. Kemudian, saya ditugaskan menjadi ketua subtim kas dan rekening bank.

Waktu itu ada hal yang cukup menarik karena begitu kami konfirmasi ternyata banyak sekali rekening yang tidak dilaporkan. Ketika kami mencoba mengungkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu sempat mempertanyakan juga apakah nantinya ini tidak mengganggu rahasia perbankan.

Akan tetapi, kami memiliki pandangan, kalau ini dibiarkan rekening-rekening itu tidak akan terlaporkan. Logika saya, kalau ini adalah uang negara yang mungkin masuk ke dalam dana taktis, itu tetap uang negara. Karena itu uang negara maka menteri keuangan adalah pemiliknya.

Dengan argumentasi itu, akhirnya Kemenkeu bisa memahami dan akhirnya dikirimkan surat konfirmasi ke beberapa bank. Tindak lanjut dari temuan itu adalah Kemenkeu kemudian melakukan penertiban rekening. Dampaknya, sampai sekarang semua rekening pemerintah yang dibuka harus mendapatkan izin Kemenkeu sehingga lebih tertib.

Bagaimana Anda melihat BPK saat ini?

Saya melihat transformasi BPK yang sangat nyata terutama jika dibandingkan dengan BPK sebelum adanya paket undang-undang keuangan negara. Hal itu dari mulai kewenangannya, kemudian struktur penugasannya, kompetensi SDM, sarana dan prasarana juga sangat berbeda.

BPK saat ini tidak hanya memeriksa APBN, BUMN, APBD, atau BUMD tapi juga melakukan pemeriksaan di lembaga internasional. Itu membanggakan sekali. Artinya, BPK bisa berperan. Apabila selama ini kita hanya direviu negara lain kita ternyata bisa juga melakukan pemeriksaan ke lembaga internasional. Banyak juga kawan-kawan kita yang memberikan pelatihan atau diutus ke SAI negara lain untuk melakukan transfer ilmu. Jadi menurut saya memang sudah sangat maju.

Menurut Anda, apa arti menjadi bagian BPK?

BPK adalah salah satu lembaga negara dengan mandat yang jelas dari konstitusi. Kewenangan BPK pun sangat luas. Oleh karena itu, kesempatan besar untuk berkarya atau berkontribusi melalui BPK. Dalam agama Islam ada istilah amar ma’ruf nahi munkar. Jadi, BPK dapat mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan menganjurkan supaya pengelolaan keuangan negara itu tepat sasaran. Saya berpikir apabila kita berperan di BPK maka bukan hanya mengabdi kepada institusi tapi sekaligus beribadah. Artinya, ketika kita bertemu entitas, kita bisa mengajak mereka untuk tidak menyimpang.

Bagaimana dukungan pimpinan maupun rekan kerja dalam menjalankan pengabdian tersebut?

Memang kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita bekerja harus dengan teamwork. Kami juga sangat membutuhkan dukungan pimpinan dan itu telah diberikan. Ketika kami akan melaksanakan tugas mencegah penyimpangan atau mendorong perbaikan itu sangat didukung oleh pimpinan.

Pimpinan memberikan arahan yang jelas. Tolong ini diperiksa dan kalau ada penyimpangan segera dilaporkan jalan keluarnya apa, solusinya apa. Hubungan dengan rekan kerja hingga level pemeriksa maupun dukungan sekretariat juga sangat kondusif. Kami pun bisa mencapai arahan pimpinan sesuai tujuan penugasan.

Bagaimana Bapak melihat BPK dalam beberapa tahun ke depan? Apa harapan Bapak untuk BPK?

Kewenangan BPK sangat besar sehingga kita harus bisa berperan untuk mengawal tujuan bernegara ini. Saat ini yang mungkin nampak adalah mengenai penggunaan teknologi. Kalau dulu penggunaan teknologi mungkin hanya untuk menangkap data yang akan diperiksa. Kalau sekarang, sudah mulai terasa penggunaan teknologi itu bukan hanya untuk menangkap data primer tapi juga data sekunder.

Kita pun bisa membandingkan data yang ada. Misalnya, data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dilaporkan suatu kementerian/lembaga (K/L) berjumlah sekian. Sementara, ada pula data tersebut di K/L lain. Nah ini sudah mulai dimanfaatkan untuk membandingkan data yang dilaporkan suatu institusi.

Saya kira ke depannya pemanfaatan data dan informasi yang ada itu akan sangat berguna dan mungkin akan lebih besar lagi. Kalau BPK sudah memiliki big data analytic (BDA) itu pasti akan sangat membantu dalam merancang fokus pemeriksaan.

Di samping itu, cakupan pemeriksaan juga bisa lebih luas. Ke depannya, pemanfaatan data elektronik itu akan lebih besar dan BPK juga perlu melakukan investasi yang besar. Ini supaya cakupan pemeriksaan semakin luas dan fokus sasarannya terarah di risiko-risiko penyimpangan.

Apa pesan Bapak untuk para pegawai BPK?

Saya kira teman-teman di BPK sudah punya semangat untuk membangun BPK. Mungkin saya ingin menyampaikan kepada adik-adik yang relatif baru masuk ke BPK, kita harus tekun melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena tugas ini sangat mulia.

Jadi kita tidak hanya bekerja untuk mencari penghasilan tapi kita juga bisa memberikan kontribusi dan sekaligus beribadah. Seperti saya katakan tadi, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Bagi para pegawai BPK ini perlu dicamkan bahwa tugas kita sangat mulia jadi kita tidak hanya sekadar mencari penghasilan tapi juga melaksanakan tugas ibadah. Sehingga, semangat kita harus kuat.

Kalau soal penghasilan saya kira BPK sudah sangat bagus. Ketika saya awal berkarier di BPK, penghasilan masih terbatas sehingga saya harus mencari tambahan penghasilan. Selain kerja di BPK, saya mengajar les privat untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Jadi, kepada kawan-kawan yang baru masuk saya kira tugas di BPK itu sangat mulia. Carilah kepuasan bekerja dengan berkontribusi kepada BPK.

15/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Berkontribusi untuk Negeri Lewat BPK

by Admin 1 12/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Berkiprah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) artinya memiliki kewenangan untuk memberikan perbaikan bagi tata kelola keuangan negara. Hal itu sangat dirasakan oleh Plt Kasubaud BPK Perwakilan Papua Subagyo. Menurut Subagyo, kekuatan itu spesial karena tidak dimiliki kementerian/lembaga lain. Kepada Warta Pemeriksa, Subagyo juga mengisahkan pengalaman pemeriksaannya mulai di pusat hingga di BPK Perwakilan Papua. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana kisah dan pengalaman karier Bapak selama bekerja di BPK?

Saya itu pindahan dari Kementerian Keuangan. Saya bergabung ke BPK itu pada 2004. Saya masuk ke BPK bertepatan dengan kehadiran tiga undang-undang yang menjadi paket undang-undang tentang keuangan negara.

Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kemudian, saya langsung ikut dalam pemeriksaan LKPP saat itu. Sejak 2004, saya ikut memeriksa LKPP hingga 2012. Pertama kali memeriksa LKPP tentunya saya menjadi anggota tim. Kemudian, pada LKPP tahun 2006 saya menjadi ketua subtim.

Pengalaman menarik selama memeriksa LKPP berkaitan dengan pekerjaan lama saya di Kemenkeu. Saya itu dulunya berasal dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang kemudian menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu. BAKUN bekerja mengkoordinasi dan mengkompilasi laporan keuangan pemerintah. Jadi saya itu dari BAKUN kemudian justru melakukan pemeriksaan terhadap BAKUN.

Pada saat pemeriksaan, kemudian saya bertemu dengan mantan atasan saya. Wah itu perjuangannya luar biasa karena seperti pengkhianat jadinya. Karena memang saya tahu persis juga bagaimana pekerjaan kompilasi dan penyusunan laporan keuangan dan seluk beluknya.

Ketika itu pemeriksaannya terkait saldo anggaran lebih (SAL). SAL catatan dan SAL fisik itu berbeda. Itu jadi temuan. Dengan temuan itu, saya sempat berdebat panjang dengan mantan atasan saya. Akhirnya temuan tersebut menjadi salah satu alasan pengecualian opini.

Kemudian, pada 2012 saya pindah menangani pemeriksaan laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Saat itu, ada kejadian menarik terkait dengan pemeriksaan di lapangan untuk menguji Sensus Pertanian pada 2013.

Sensus Pertanian itu basisnya kejujuran. BPS mengumpulkan data dari rumah tangga pertanian, kemudian rumah tangga pertanian itu diharapkan jujur. Kami pun harus melakukan validasi secara sampling atau uji petik bahwa rumah tangga pertanian itu memang sudah menyajikan data yang benar. Ketika kami melakukan sampling tentunya rumah tangga pertanian itu bisa sampai ke pelosok. Kami harus mengambil sampel di tempat-tempat pelosok dan cukup melelahkan. Itu sangat menantang.

Kemudian, saya pindah ke perwakilan BPK pada 2017. Pertama kali bertugas yakni di BPK Perwakilan Maluku Utara. Di situ, tantangannya lebih soal geografisnya yang kebanyakan wilayah perairan. Salah satu lokasi pemeriksaan paling jauh yang saya rasakan itu di Kabupaten Pulau Taliabu. Menariknya, untuk bisa ke Taliabu kami paling cepat harus melewati tiga provinsi. Jadi kami memulai perjalanan naik pesawat dari Ternate kemudian ke Makassar atau lewat Manado.

Kemudian, kami naik pesawat menuju Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, malam harinya lanjut naik kapal selama 12 jam untuk menuju Pulau Taliabu. Padahal kan kami memulai perjalanan dari Maluku Utara tapi harus lewat dua provinsi dulu. Total waktu tempuhnya sekitar 24 jam.

Hal yang menantang lagi adalah ketika sudah sampai di sana tidak ada sinyal telepon. Kalau mau mencari sinyal itu kami harus dekat-dekat ke pantai. Itu mungkin sinyal dari Banggai. Kemudian, listrik juga hampir enam jam selalu mati setiap hari. Kondisi air bersih juga terbatas. Saya ketika itu hanya bertugas supervisi jadi saya di sana paling lama sekitar lima hari. Kalau anggota tim bisa lebih lama. Mereka bisa 30 hari di sana.

Kalau di Papua lebih menantang lagi. Saya ditunjuk menjadi Plt Kasubaud Papua III BPK Perwakilan Papua sejak Maret 2021. Salah satu pengalaman menariknya adalah ada suatu entitas pemerintah daerah yang merombak total semua pejabat eselon II atau kepala dinasnya setelah pilkada. Bukan hanya itu, mereka juga bersurat ke BPK dan meminta seluruh personel pemeriksa BPK diganti.

Mereka ingin diperiksa oleh tim baru dan mereka meminta diberikan opini disclaimer. Permintaan mereka seperti itu. Mungkin karena mereka tidak mau dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kami bukannya menuruti tapi untuk menjaga kondusivitas maka kami ganti tim pemeriksa dengan personel baru. Meski begitu, karena di tubuh pemda itu juga banyak orang lama yang diganti maka tidak ada transfer of knowledge terkait data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Secara otomatis, hasil pemeriksaan pun kami berikan opini disclaimer.

Anda pernah terlibat mengungkap temuan terkait rekening liar pemerintah yang belum dilaporkan dalam neraca LKPP. Bagaimana kisahnya?

Itu pemeriksaan yang kami lakukan dengan Pak Syamsudin yang sekarang menjadi Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) IV. Ketika itu, beliau menjadi ketua subtimnya. Pada 2004, penyusunan LKPP masih baru. Salah satu perubahan yang terjadi dengan adanya LKPP, pemerintah harus menyajikan neraca yang berisi posisi kas, aset, dan lain-lain. Itu harus terdata semua.

Karena masih baru, mungkin penyajian asetnya belum lengkap dibandingkan saat ini. Saat itu, Pak Syamsudin meminta untuk memeriksa kelengkapan dengan mengonfirmasi ke sejumlah bank. Ketika itu, kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung. Kami berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk melakukan konfirmasi kepada bank umum.

Sempat ditanyakan juga yang dimaksud rekening pemerintah itu seperti apa? Kemudian kami jelaskan dan kami tanya balik. Kalau di bank umum, rekening pemerintah itu ditandai apa? Nah dengan itu, kemudian kami bisa dapatkan banyak sekali rekening. Kami inventarisir dan klasifikasi rekening-rekening tersebut berdasarkan kementerian/lembaga (K/L) yang memilikinya. Kemudian, kami lakukan konfirmasi juga ke auditor yang menangani K/L tersebut. Banyak sekali langkah konfirmasi yang lakukan dan kami ajukan juga ke pemerintah untuk didata lagi. Salah satu manfaat dengan adanya temuan itu akhirnya dilakukan penertiban rekening oleh pemerintah.

Sejak awal berkarier sampai saat ini, apa perubahan yang Anda rasakan di BPK?

Sejak 2004, saya kira yang paling terasa itu soal penghasilan. Kalau dulu itu tidak ada tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Sekarang sudah jauh lebih baik. Cuma kadang di sisi lain, memang perbaikan penghasilan yang tinggi itu di beberapa orang justru mengendurkan semangat. Misalnya, karena penghasilan tinggi jadi effort kerjanya tidak optimal. Tapi ada juga yang sebaliknya. Justru dengan gaji yang tinggi, dia berusaha bekerja keras dan melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti.

Kalau menurut saya, sudah dapat gaji dari BPK itu ya kami harus memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, sekarang ini BPK sudah berkiprah sampai ke tingkat dunia. Kami bisa menjadi pemeriksa di lembaga internasional seperti IAEA dan IMO. Itu kelihatan sekali BPK namanya semakin harum.

Apa makna menjadi bagian dari BPK?

Terus terang dibandingkan ketika dulu bekerja di Kementerian Keuangan, saya lebih bangga bekerja di BPK. Menurut saya, di BPK itu kami punya kekuatan untuk melakukan perbaikan. Kalau di Kemenkeu, misalnya, kami baru bisa memberikan perubahan ketika sudah menjadi pimpinan. Sementara itu di BPK, sekelas ketua tim saja bisa ikut memperbaiki atau memberikan rekomendasi yang nantinya bisa bermanfaat. Artinya, kami bisa membantu memperbaiki sesuatu yang perlu perbaikan secara sistematis. Pendapat dan masukan kami sangat luar biasa dan bisa memperbaiki tata kelola keuangan negara. Jadi kami bisa berkontribusi untuk negara.

Bagaimana Anda menilai sinergi antara pimpinan dan rekan kerja di BPK?

Saya kira tidak ada hambatan. Semuanya saling memberikan dukungan. Yang saya alami ketika bekerja di AKN II dulu dan di perwakilan sekarang sangat solid. Mereka sangat mendukung kami. Pada saat itu, antara pimpinan dan kami yang menjadi ketua tim memiliki jarak yang dekat. Diskusinya enak dan kami bisa memberikan saran atau masukan.

Apa harapan Anda untuk BPK ke depan?

Mungkin saya ingin curhat sedikit soal rotasi kerja teman-teman yang ada di perwakilan terutama di wilayah timur. Kalau ke timur itu tidak ada yang mau, tapi kalau ke pusat atau ke barat itu cepat sekali. Saya setuju kalau perwakilan BPK di wilayah timur itu dijadikan lokasi persiapan promosi jabatan. Jadi, ada semacam keadilan dan penyemangat kerja juga.

Kalau terkait citra BPK, ya harapan saya semoga citranya bisa tetap positif. Sehingga, ketika kami melakukan pemeriksaan tetap disegani. Selain tentunya BPK sudah terkenal secara internasional. Jadi saya berharap di dalam negeri, citra BPK itu tetap terjaga dengan baik.

12/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerSLIDER

Persaingan Makin Ketat, Peserta TTS Warta Pemeriksa Bertambah 80%

by Achmad Anshari 11/11/2021
written by Achmad Anshari

Kuis Teka Teki Silang (TTS) digital BPK edisi ketiga diikuti oleh 185 peserta. Ini artinya, peserta yang antusias mengisi TTS bertambah 80% dari edisi sebelumnya yang berjumlah 103 orang. Persaingan pun semakin ketat dalam pengundian. Peserta masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dan diikuti oleh karyawan swasta serta mahasiswa pada peringkat kedua dan ketiga. Dominasi ASN ini ternyata sejalan dengan hasil pengundian  pemenang TTS edisi ketiga yang disapu bersih oleh ASN dari berbagai daerah.

Pengundian menggunakan WinnerPicker-master pada TTS edisi ini menghasilkan lima pemenang yaitu Sandra Fitriasari dari Jambi, Aminullah Yasien dari Sumatera Barat, Enggar Junidarma Prasetya dari Jombang Jawa Timur, Yaomi Awalishoum Istiqlal dari Purwokerto Jawa Tengah, dan Edo Rizkiawan dari Kabupaten Lahat.

Jawaban dari kelima pemenang ini telah melewati pengecekan ulang jawaban oleh tim redaksi Warta Pemeriksa. Kelima pemenang berhasil menjawab seluruh pertanyaan di TTS yang jawabannya bersumber dari pemberitaan Warta Pemeriksa Digital.

Dari data yang dikirimkan oleh peserta, redaksi melihat bahwa mayoritas peserta mengetahui kuis ini dari Instagram resmi BPK RI dan website Warta Pemeriksa Digital. Data menunjukkan, pengirim jawaban TTS antara lain berasal dari Aceh, Deli Serdang, Bengkulu, Bekasi, Semarang, Mojokerto, Pontianak, sampai Makassar.

Pada akhirnya, redaksi mengucapkan selamat untuk para pemenang. Bagi yang belum berpartisipasi, nantikan TTS edisi berikutnya di website wartapemeriksa.bpk.go.id.  Jawab pertanyaannya dan isi kotak-kotaknya. Ayo ramaikan TTS ini dengan bersaing sekaligus menambah pengetahuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagi para pemenang TTS edisi 3, dapat menghubungi tim redaksi di nomor 081280606047 untuk proses pengiriman hadiah masing-masing Rp250.000 dalam bentuk E-Wallet.

11/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • BPK: Tugas Diplomasi Harus Diiringi Akuntabilitas Keuangan
  • BPK Sampaikan Reviu dan Masukan Strategis untuk VNR SDGs Indonesia
  • Audit BPK Hasilkan Rekomendasi Strategis bagi WIPO
  • Auditor Mood dan Kualitas Audit
  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga Kerja Masa Depan
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • BPK: Tugas Diplomasi Harus Diiringi Akuntabilitas Keuangan

    01/08/2025
  • BPK Sampaikan Reviu dan Masukan Strategis untuk VNR...

    31/07/2025
  • Audit BPK Hasilkan Rekomendasi Strategis bagi WIPO

    25/07/2025
  • Auditor Mood dan Kualitas Audit

    22/07/2025
  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga...

    21/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id