Friday, 8 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Paparan Ketua BPK Tentang Pengukuran Pemberantasan Korupsi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia internasional. Keaktifan tersebut salah satunya diwujudkan dengan keterlibatan Ketua BPK Agung Firman Sampurna sebagai anggota Chandler Session on Integrity and Corruption.

The Chandler Sessions on Integrity and Corruption merupakan proyek yang digawangi Blavatnik School of Government, University of Oxford. Tujuannya yaitu mengembangkan strategi generasi terbaru bersama berbagai institusi untuk memerangi korupsi dan mempromosikan budaya integritas di seluruh sektor publik.

Dalam pertemuan forum yang digelar beberapa waktu lalu tersebut, misalnya, Ketua BPK memaparkan pandangannya untuk memperkuat pengukuran kinerja pemberantasan korupsi. Ia juga menjelaskan mengenai konsep tiga generasi pengukuran korupsi.

Melalui pidatonya yang bertama “Uses, Challenges and Opportunities for Strengthening Corruption Perception Index, Particularly in Indonesia” Agung memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan kerugian negara akibat korupsi berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch. Pada semester I 2021, kerugian negara mencapai Rp26,83 triliun. Angka ini meningkat 47,6 persen dibandingkan semester I 2020 yang sebesar Rp18,17 triliun.

Pencegahan Korupsi di Indonesia, BPK Bisa Apa?

“BPK sendiri selama periode 2017 hingga 30 Juni 2021 telah melakukan 25 pemeriksaan investigatif dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum, melakukan 270 pemeriksaan perhitungan kerugian negara dan menjadi saksi ahli persidangan untuk 274 kasus korupsi,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK dalam pidatonya juga memaparkan CPI Indonesia yang secara rutin dikeluarkan Transparency International. Merujuk pada data yang ada, ada perbaikan CPI dalam kurun waktu 15 tahun, antara 2004 hingga 2019. Pada 2004, CPI Indonesia berada di angka 20, sementara pada 2019 naik menjadi 40. Sayangnya, memasuki 2020, CPI Index Indonesia turun ke angka 37 dan menempatkan Indonesia di peringkat 102 di antara 180 negara.

CPI menggunakan rentang antara 0-100. Angka 0 menandakan negara yang dimaksud sangat korup. Sebaliknya, skor 100 menandakan suatu negara bersih dari korupsi. “Lalu muncul pertanyaan kritis, apakah CPI cukup valid dan andal dalam mengukur? Khususnya korupsi di Indonesia? Apalagi korupsi adalah masalah yang kompleks,” katanya.

Atas hal tersebut, ia menilai ada lima hal yang menjadi tantangan terkait CPI. Pertama, menurut Agung adalah masalah definisi. Kurangnya konsensus tentang arti istilah korupsi membuat sulit untuk memahami kriteria di balik pemeringkatan CPI. Kedua, masalah pengukuran. CPI hanya mengukur korupsi di sektor publik, sedangkan korupsi seringkali melibatkan sektor swasta.

Selanjutnya adalah mengenai metodologi. Agung menjelaskan, CPI menggunakan “persepsi”, sementara mereka tidak selalu mencerminkan kebenaran fakta tentang tingkat korupsi yang sebenarnya. Bias persepsi juga menciptakan dua masalah, yaitu komparabilitas dan perbedaan kerangka definisi oleh responden.

Keempat terkait hasil. CPI menurut Agung tidak mengungkapkan keunikan masalah yang dihadapi publik entitas. Selain itu, CPI tidak mencerminkan program pencegahan penipuan yang dilakukan oleh entitas publik, tidak menilai hasil program anti-fraud, dan tidak memberikan informasi tentang tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan program anti-fraud.

Adapun yang kelima adalah terkait dampak. Ia mengatakan, interpretasi yang salah dari CPI dapat berimplikasi pada negara-negara dengan skor rendah. Donor internasional dan lembaga bantuan telah menggunakan peringkat negara dalam CPI sebagai kunci indikator kinerja.

Menurut Ketua BPK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperkuat CPI. “Kita dapat mempertimbangkan konsep ‘tiga generasi pengukuran korupsi’ seperti yang dijelaskan oleh McDevitt (2011), Heinrich and Hodess (2011) untuk mengembangkan pendekatan pengukuran korupsi,” ungkapnya.

Konsep pertama, generasi pertama berupaya menempatkan negara pada peringkat korupsi dan membangun persepsi korupsi. CPI adalah contoh dari generasi ini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran antara pembuat kebijakan dan investor. Generasi kedua berupaya menilai pengalaman masyarakat dalam menemukan korupsi, dan untuk menilai apakah suatu sistem mampu meminimalkan korupsi.

Sedangkan generasi ketiga berfokus pada penilaian risiko korupsi tertentu, dengan menggunakan pendekatan partisipatif, berfokus pada proses, data triangulasi, dan intervensi advokasi berbasis bukti. “Pengukuran korupsi harus sampai pada generasi kedua dan ketiga. Korupsi dan tindakan manajemen risiko penipuan harus dianggap sebagai bagian integral dari National Risk Management Framework (NRMF). Desain dan implementasi NRMF harus mempertimbangkan ekosistem nasional yang ada dan melibatkan kolaborasi di antara berbagai lembaga sektor publik,” katanya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Berkolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Melalui SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Lembaga pemeriksa keuangan anggota negara-negara G20 berkolaborasi meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas melalui Supreme Audit Institution/SAI20. SAI20 dibentuk sebagai bagian dari Presidensi Indonesia G20 2022.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, SAI diharapkan mampu mendukung keberlanjutan dan meningkatkan tata kelola yang tangguh sebagai mitra andal dan strategis pemerintah. Hal tersebut telah ia sampaikan dalam technical meeting yang merupakan kegiatan pertama SAI20, beberapa waktu lalu.

“Kita akan bekerja sama sebagai mitra pemerintah anggota G20 dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Begitu juga memastikan program dan kebijakannya berjalan efektif,” kata Ketua BPK.

Ia menambahkan SAI20 akan menjadi forum yang terbuka bagi seluruh lembaga pemeriksa di bawah negara-negara anggota G20. Khususnya membicarakan hal-hal yang relevan dalam meningkatkan peran SAI.

Di Indonesia, ujar Ketua BPK, dua bidang prioritas utama BPK adalah mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar Indonesia tidak tertinggal pada tahun 2030. Dua bidang prioritas ini dicapai lewat pendekatan pengawasan, wawasan, dan pandangan yang strategis.

Ketua BPK menambahkan, terlepas dari semua SAI mewakili negaranya masing-masing, kepresidenan Indonesia dalam forum ini didasarkan inklusivitas. Sehingga, selain mengundang SAI negara anggota G20, Indonesia juga mengajak asosiasi SAI dan organisasi internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Dalam semangat inklusivitas, kami berharap bisa memperluas pengaruh tidak hanya bagi negara-negara G20, namun juga organisasi SAI lainnya,” tutur dia.

Audit Universe: Kolaborasi Pemeriksa Intern dengan Pemeriksa Ekstern dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Ketua BPK juga berharap forum SAI20 meningkatkan keterbukaan dan kolaborasi dengan stakeholder di masing masing negara untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pada masa depan. Selain itu, SAI20 diharapkan dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi wawasan dan pandangan ke depan dalam meningkatkan pembuatan kebijakan yang tepat dan mengandalkan akuntabilitas.

“Sehingga kerja G20 dapat mengarah pada kehidupan warga yang lebih baik demi dunia yang lebih baik dan dapat membangun akuntabilitas untuk semua,” tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan apresiasinya kepada BPK dan seluruh peserta atas inisiatif pembentukan SAI20, Ia berharap SAI20 dapat menjadi wadah untuk membangun role model sinergi kerja sama baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sustainable Development Goals (SDGs)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pendanaan SDGs Perlu Terus Dikawal

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) hingga 2030 masih menemui tantangan. Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran (Unpad) Zuzy Anna menyampaikan, BPK memiliki peran penting untuk mengawal perkembangan pencapaian SDGs dari sisi pendanaan atau financing. 

“Saya rasa penting sekali karena BPK itu lembaga pemeriksa dari sisi financing,” ungkap Zuzy kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Zuzy mengatakan, hal ini juga berkaitan dengan riset yang sedang dilaksanakan, yakni financing management di SDGs. Dia menyampaikan, SDGs Center Unpad bersama UNDP melakukan riset terkait public finance management untuk mengetahui pelaksanaan program SDGs di daerah-daerah. 

Penelitian itu berupaya melihat bagaimana pembiayaan atau pendanaan terhadap kegiatan terkait SDGs per tahunnya. “Ada beberapa kegiatan yang terkait SDGs dan itu harus diberikan tagging sendiri karena pemda juga tidak melakukan tagging,” ujarnya. 

Dari penelitian itu kemudian terlihat beberapa indikator dan program yang terkait dengan SDGs serta pembiayaannya dari tahun ke tahun. Zuzy mengatakan, hasil penelitian itu justru menunjukkan perkembangan kontraproduktif.

Artinya, progres SDGs justru melambat atau stagnan sementara biaya yang digelontorkan meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya, kata Zuzy, semestinya indikator kemiskinan turun, tapi justru meningkat. Di sisi lain, uang yang digelontorkan terus membesar.

“Itu bagian yang juga harus dicermati karena kita menemukan hasil itu di lapangan. Saya yakin BPK sangat berperan dalam hal ini. Selain itu, BPK juga bisa mendorong pengarusutamaan penganggaran untuk diarahkan ke SDGs,” ungkap Zuzy.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Perkuat Akuntabilitas Implementasi SDGs

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah tengah mengedepankan upaya kolaborasi dengan semua pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Karenanya, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini sudah ikut mengawal implementasi SDGs di Indonesia. Salah satu kontribusi tersebut yakni dalam mengawal penyusunan Voluntary National Review (VNR) serta berbagai pemeriksaan BPK.

Vivi menyampaikan, cakupan SDGs bersifat universal karena tidak hanya fokus terhadap negara tertentu. Artinya, baik negara berkembang maupun maju serta non-state actor turut terlibat di dalamnya. Tantangan implementasi SDGs juga lebih kompleks karena Indonesia juga berkomitmen pada kesepakatan global lain, seperti Deklarasi Paris, untuk mencapai nol emisi pada 2050.

“Mengupayakan pencapaian SDGs itu sama halnya dengan mengupayakan capaian banyak komitmen lainnya,” kata Vivi kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Vivi menyampaikan, pemerintah berupaya memotret perkembangan dari masing-masing indikator SDGs setiap tahun. Pada 2020, sebanyak 56 persen dari total 289 indikator berhasil menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, Vivi mengakui, masih ada 19 persen indikator yang membutuhkan perhatian khusus karena mengalami perburukan atau stagnan.

Vivi menjelaskan, beberapa perburukan indikator SDGs pada 2020 itu utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal itu menjadi tantangan terutama untuk mengejar target-target dalam delapan tahun ke depan.
“Memang diperlukan upaya akselerasi dan closing the gap,” ungkap Vivi.

Anggota Tim Pakar Sekretariat SDGs Indonesia Yanuar Nugroho menambahkan, peningkatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola menjadi hal penting dalam pencapaian SDGs. Dia menjelaskan, saat ini fokus kerja pemerintah seringkali mengacu pada sisi output.

Padahal, menurutnya, implementasi SDGs lebih fokus mengenai hasil atau outcome dari upaya yang dilakukan. Dia mencontohkan, outcome yang ingin dicapai adalah penurunan tingkat kematian ibu melahirkan. Output kinerjanya berupa jumlah puskesmas, bantuan tenaga medis, distribusi dokter, serta penyaluran obat.

Dia pun menyoroti, kerap kali kriteria akuntabilitas hanya menyoroti sisi output dibandingkan hasil kerja dengan anggaran pemerintah tersebut. Dia pun mendorong BPK untuk terus mengembangkan pemeriksaan berbasis kinerja untuk mendukung akuntabilitas pencapaian tujuan-tujuan SDGs. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Anggota VI Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemeriksaan LK, AKN VI BPK Cermati Aset Tetap

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana meminta para pemeriksa untuk mencermati pencatatan aset tetap oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Nyoman menekankan, aset tetap perlu mendapat perhatian serius karena menjadi temuan berulang.

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021 di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia menggarisbawahi bahwa hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukan masih adanya permasalahan signifikan terkait aset tetap.

Dia mengungkapkan, terdapat pencatatan ganda pada aset tetap di kementerian atau lembaga, antara lain BUMN dan badan lainnya di pemerintah pusat, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mencontohkan, permasalahan tersebut antara lain terjadi di pemprov DKI, yaitu terdapat 12 bidang tanah dicatat ganda pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta dan dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Kementerian Sosial dan Sekretariat Negara.

Selain itu, pemeriksaaan sebelumnya menunjukkan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, antara lain aset terlantar yang tidak dimanfaatkan, aset tidak didukung bukti pemilikan, dan aset dalam sengketa. “Saya berharap, tim pemeriksa baik tim LKKL dan LKPD dapat mencermati permasalahan signifikan yang masih berulang pada akun aset tetap tersebut dan menelusuri penyebabnya,” kata Nyoman.

Menurut Nyoman, ketidakcermatan terhadap pencatatan aset merupakan hal yang sangat mendasar. Kendati demikian, Nyoman menilai hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemda maupun K/L. BPK disebut juga memiliki tanggung jawab karena setiap tahun menggelar pemeriksaan. “Artinya edukasi kepada auditee belum optimal.”

Ia pun berharap pemeriksa senior bisa memberikan bimbingan dan penjelasan kepada auditee terkait bagaimana seharusnya melakukan pencatatan aset. Hal itu agar pemeriksa BPK tidak hanya berkutat pada kesalahan yang sama tiap tahunnya, sehingga dapat memindahkan perhatian kepada aspek-aspek lain yang mungkin lebih penting.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Pentingnya Kualitas Hasil Pemeriksaan?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengingatkan para pemeriksa untuk selalu mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam melakukan pemeriksaan. Dia menegaskan, hal tersebut penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat.

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021 di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, beberapa waktu lalu. “Kepatuhan dan konsistensi kita terhadap pelaksanaan SPKN sebagaimana kita telah tetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, di mana kepatuhan dan konsistensi kita tersebut merupakan syarat mutlak bagi berkualitas dan tidak berkualitasnya LHP yang kita hasilkan. Saya mengajak kepada kita semua terutama kepada pemeriksa untuk me-refresh kembali ingatan dan pemahaman kita mengenai SPKN,” ucap Nyoman.

Ia mengatakan, SPKN merupakan pedoman wajib dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  Dia mengatakan, kesadaran dan kepatuhan dalam mengimplementasikan SPKN, pedoman pemeriksaan, juklak, juknis, panduan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN yang diterbitkan setiap tahun, bukan hanya untuk meningkatkan mutu pemeriksaan.

Menurut dia, kepatuhan terhadap SPKN juga sangat erat kaitannya dengan upaya untuk melindungi atau mengurangi mitigasi risiko. “Terutama risiko hukum dan pengaduan serta opini yang dapat mengurangi kredibilitas BPK sebagai lembaga negara yang tepercaya,” katanya.

Anggota VI dalam kesempatan tersebut juga meminta pemeriksa memberi perhatian khusus pada pengelolaan aset tetap saat melakukan pemeriksaan LK. Sebab, aset tetap kerap menjadi temuan berulang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Gencarkan Pemanfaatan Bidics dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics. Sosialisasi BPK Big Data Analytics (Bidics) pun dilaksanakan dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, beberapa waktu lalu.

“Portal ini sudah bisa kita rasakan sejak tahun lalu kita melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan pemeriksaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),” ungkap Kabag Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Novis Pramantyabudi.

Secara umum, perkembangan pemanfaatan big data di BPK dapat dilihat di www.bidics.bpk.go.id. Selain itu, terdapat portal yang berisikan data hasil visualisasi. Hal itu ditampilkan di laman www.dashboard.bpk.go.id.

“(Dashboard) itu berisikan hasil visualisasi data yang kita berhasil sajikan berdasarkan permintaan Bapak atau Ibu,” terang Novis.

Dalam portal tersebut, terdapat sejumlah klaster data mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dikumpulkan dari domain publik. Misalnya, data terkait realisasi anggaran PC-PEN atau kurs Bank Indonesia yang ditampilkan dalam situs dan dapat diakses umum.

Portal itu juga mengumpulkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh tingkat pemerintahan. Data tersebut diperbarui oleh Biro TI setiap hari untuk kemudian diolah dan divisualisasikan.

Dalam dashboard terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan. Dia mengatakan, menu-menu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengamati perilaku anggaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. “Polanya seperti apa? Kalau ada yang polanya berbeda bisa menjadi kewaspadaan,” ujar Novis.

Pemeriksa juga bisa membandingkan harga untuk barang yang serupa dan dipesan antara K/L satu dan K/L lainnya. Spesifikasi dan harga bisa dibandingkan. Pemeriksa juga bisa mengecek profil supplier serta rekam transaksinya.

“Analisis berdasarkan supplier bisa dilihat misalnya ada kecenderungan sering bersama-sama dalam sebuah lelang. Bukan berarti tidak boleh tapi ini bisa menjadi kewaspadaan untuk dicermati pemeriksa,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap BPK Meningkat

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna bersyukur karena upaya tersebut membuahkan hasil positif.

Ketua BPK menyampaikan, tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam dua tahun terakhir terus meningkat dan melebihi dari target yang ditetapkan. Dia memaparkan, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan meningkat menjadi 4,25 (sangat memuaskan) pada tahun 2021 dari sebelumnya berada di angka 4,18 pada 2020.

“Bahkan, tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga meningkat dalam dua tahun terakhir, yakni dari 69,93 persen pada 2020 menjadi 72,61 persen pada 2021,” kata Ketua BPK dalam peringatan HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu. 

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

Ketua BPK menyampaikan, BPK juga patut bersyukur karena selama masa pandemi Covid-19, BPK mendapat pengalaman yang sangat berharga. “Yaitu bagaimana tekanan yang kita hadapi dan kita respons dengan prestasi dan inovasi. Tapi sekali lagi jangan biarkan itu membuat kita terlena dan berpuas diri,” katanya.

Ketua BPK menambahkan, pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK tidak hanya sebatas level nasional, tetapi juga pada level regional, kontinental dan internasional. BPK tidak hanya mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional, seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization.

“BPK juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations,” ujar Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Keuangan negara (Ilustrasi/Sumber: djkn.kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Selamatkan Kerugian Negara Rp4,16 Triliun

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong pelaksanaan peran oversight untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, dan menjamin terlaksananya akuntabilitas. Melalui pelaksanaan kewenangan penghitungan kerugian negara, BPK ikut berperan dalam menyelamatkan keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total kerugian negara yang telah ditetapkan BPK berdasarkan data terakhir mencapai Rp4,16 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pengembalian melalui angsuran sebesar Rp391,05 miliar (9 persen), pengembalian melalui pelunasan sebesar Rp1,76 triliun (42 persen), dan penghapusan sebesar Rp114,17 miliar (3 persen).

“Selebihnya, sebesar 1,89 triliun (46 persen) perlu didorong upaya penyelesaiannya sesuai dengan misi kedua BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara,” kata Ketua BPK saat kegiatan syukuran HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.

BPK Perkuat Penghitungan Kerugian Negara

Dalam kaitannya dengan misi tersebut, BPK pun telah meluncurkan Investigative Audit Task Force (IATF) di kantor perwakilan guna rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan investigative. Termasuk juga mempercepat pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif/penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum. 

“Pembentukan IATF ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan instansi penegak hukum,” kata dia.

Ketua BPK menambahkan, BPK juga terus memperkuat peran insight untuk mendalami kebijakan dan masalah publik. Selain itu, BPK sudah mulai melaksanakan peran foresight.

“Peran foresight dijalankan untuk memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan negara dan masyarakat sebelum berubah menjadi krisis,” katanya menambahkan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Semakin Berperan pada Usia Berlian

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 75 tahun pada 1 Januari 2022. Pada usianya saat ini, BPK bertekad untuk semakin meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mengawal keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, usia 75 tahun merupakan sebuah capaian dan tahapan istimewa dalam usia organisasi. Dia mengatakan, ulang tahun ke-75 disebut juga sebagai ulang tahun berlian. Secara kelembagaan, analogi berlian memiliki dua pemahaman, yaitu karakter organisasi dan proses pembentukannya.

Secara fisik, ujar Ketua BPK, berlian adalah mineral terkeras di bumi dalam bentuk kristal atau alotrop dari karbon yang faktor kekerasannya bisa mencapai skala kekerasan Mohs tingkat tertinggi dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Selain itu, secara proses, berlian dihasilkan dari tekanan yang luar biasa untuk dapat menghasilkan karakter fisik yang keras, indah, bercahaya, dan bernilai tinggi.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK seharusnya menampilkan karakter organisasi pada tingkat soliditas dan kinerja tertingginya, setelah melalui proses waktu berhasil survive dari tekanan yang luar biasa. Dan untuk menghasilkan prestasinya yang dicapai pada saat ini, BPK memang menghadapi berbagai tekanan, tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam BPK sendiri,” kata Ketua BPK dalam upacara bendera saat peringatan HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.  Upacara bendera tersebut digelar secara fisik terbatas dan virtual.

Ketua BPK mengatakan, hal yang paling menantang adalah mendorong dan mengembangkan proses transformasi organisasi di BPK, khususnya dalam meningkatkan maturitas perannya dengan mematangkan oversight, memantapkan insight dan mengembangkannya hingga mencapai foresight.  Dan BPK telah sukses melakukan hal tersebut.

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

“Dengan telah diluncurkannya Strategic Foresight, BPK tak hanya telah berkembang dari oversight di level tata kelola-entitas, tetapi juga telah berkontribusi secara strategis pada level kebijakan makro,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih BPK dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pada tahun ini, kata dia, BPK menerima lebih dari 30 penghargaan di tingkat nasional, baik untuk satker pusat maupun perwakilan.

Penghargaan nasional yang diterima itu mulai dari popularitas di media, jurnal atau media yang diterbitkan, pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, hingga penetapan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Semua ini memperlihatkan bahwa secara nasional, sebagai lembaga publik, dalam 2,5 tahun ini BPK telah benar-benar menunjukkan leading by example,” katanya.

Pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK bahkan tidak saja sebatas level nasional, tetapi juga pada level regional, continental, dan internasional. BPK tidak hanya mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional, seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization. BPK juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations.

Dalam sejarah 76 tahun Persatuan Bangsa-Bangsa, baru BPK  yang menduduki jabatan strategis sekaligus di bidang pemeriksaan, yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Vice Chairman UN IAAC yang merupakan lembaga internal Audit PBB dan Ketua BPK sebagai Vice Chairman UN Panel of External Auditor yang merupakan lembaga yang mewadahi forum auditor eksternal seluruh lembaga di bawah UN.

“Tentu saja kebanggaan ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, bahkan lengah dan terlena. Kita perlu menjaga agar peran BPK tidak saja semata memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi sejalan dengan INTOSAI Principle-12 “Value and Benefits of SAI: Making a Difference to the lives of citizens”, BPK terus meningkatkan nilai dan manfaat kehadirannya agar tetap stay relevant dengan memenuhi ekspektasi masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id