WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Saturday, 26 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Hubungan Polhukam dengan SAI20?

by Admin 1 19/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) merupakan faktor penting dalam pemulihan ekonomi global. Karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut membahas mengenai bidang ini dalam Summit Supreme Audit Institution 20 (SAI20) yang digelar di Bali, akhir bulan lalu.

“Masalah keamanan dan kepastian hukum, menempati peringkat pertama sebelum investor melihat ada profit atau tidak dalam memutuskan berinvestasi di suatu negara,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.

“Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs.”

Keberadaan SAI20 yang diinisiasi BPK sebagai engagement group G20, memiliki peran strategis bagi dunia internasional. Melalui SAI20, BPK mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk bersama-sama mengawal pemulihan ekonomi global dan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut Nyoman, ada banyak hal yang bisa didorong BPK, khususnya Auditorat Keuangan Negara (AKN) I di dalam SAI20. Salah satu bidang yang berada di bawah AKN I adalah polhukam.

Jika ditinjau dari sisi keamanan, kata dia, keamanan suatu negara menjadi dasar utama bagi investor untuk berinvestasi di suatu negara. Adapun investasi merupakan salah satu mesin utama penggerak perekonomian. Jika mesin ini bisa berjalan cepat, maka pemulihan ekonomi akan berjalan lebih kencang.

Berkumpul di Labuan Bajo, Ini yang Dibahas SAI20-SOM

Ia mengatakan, ketidakamanan di suatu negara akan berdampak ke negara-negara lainnya. Perang yang terjadi di suatu kawasan, dapat berdampak luas ke berbagai belahan dunia dan berakibat pada terjadinya krisis energi, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok.

Oleh karena itu, Nyoman menilai lembaga-lembaga pemeriksa di dunia penting melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya sistem keamanan dan pertahanan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan global. “Sehingga, cita-cita yang paling hakiki yaitu perlindungan terhadap hak asasi dan manusia (HAM) dapat tercapai. Ini sangat penting,” ujar Nyoman.

Apalagi, kata dia, suatu bangsa tidak berdiri sendiri, melainkan harus bergandengan tangan dengan bangsa lainnya di dunia. Demikian pula bagi lembaga-lembaga negara yang ada di dunia, termasuk lembaga pemeriksa.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Nyoman mengatakan, posisi BPK di SAI20 membuat BPK memiliki kesempatan lebih luas untuk membina hubungan secara langsung dan menentukan arah kebijakan SAI20 ke depannya. “Tentu tujuan pembentukan SAI20 oleh BPK adalah untuk tujuan dan kepentingan internasional, yang mana tujuan internasional di dalam G20 maupun engagement group ada dua, yaitu mengakselerasi pemulihan perekonomian global dan percepatan implementasi SDGs,” kata Nyoman.

BPK dalam KTT SAI20 sukses mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk menghasilkan 12 poin komunike, yang antara lain berbicara mengenai pemulihan ekonomi global dan SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

19/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kementerian Kelautan dan Perikanan
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dorong Penguatan Kapasitas KKP untuk Cegah Pandemi

by Admin 1 16/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) untuk segera melakukan perbaikan terkait beberapa hal. Hal itu antara lain menginstruksikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk berbagi data dan informasi hasil surveillance dengan kementerian/lembaga lain yang terkait secara berkala. Hal itu guna mewujudkan sistem kesehatan nasional dengan pendekatan one health.

“KKP juga didapati belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveillance untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba. “

Rekomendasi ini terkait dengan pemeriksaan kinerja atas Kesiapan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Dampak Penggunaan Antimikroba serta Resistensi Antimikroba Terhadap Risiko Kesehatan Masyarakat yang Berasal dari Hasil Perikanan Budi Daya pada 2020 sampai triwulan III 2021. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Pemeriksaan ini juga dimaksudkan dalam mendorong realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang selaras dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudian mendorong penguatan kapasitas KKP untuk menghadapi kejadian luar biasa (KLB), seperti endemi atau pandemi penyakit.

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

Terutama penguatan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat atas setiap ancaman kesehatan masyarakat. Salah satu ancaman yang serius adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat, sehingga menimbulkan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada permasalahan yang dapat menghambat kesiapan KKP dalam kegiatan mencegah, mendeteksi, dan merespons dampak penggunaan antimikroba. Termasuk juga resistensi antimikroba terhadap risiko kesehatan masyarakat yang berasal dari hasil perikanan budi daya.

KKP juga didapati belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveillance untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba. Hal tersebut mengakibatkan belum tercapainya sistem kesehatan nasional dengan pendekatan one health.

Ini Inisiatif BPK Terkait Cara Baru Bekerja pada Era Pandemi

Karenanya, Menteri KP juga dianggap perlu memerintahkan Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budi Daya untuk segera melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala. Selain itu, Menteri KP perlu menjalin kerja sama dalam negeri terkait kegiatan riset dalam bidang resistensi antimikroba, metode diagnostik, antimikroba baru, dan inovasi pengganti antibiotik.

16/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Ikut Awasi Penyaluran BLT di Lombok Tengah

by Admin 1 15/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut aktif dalam kegiatan penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan BPK yaitu untuk melakukan pengawasan agar memastikan bahwa program tersebut benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu.

“Mulai pekan ini mereka (BPK—red) akan turun ke beberapa desa untuk mengecek penyaluran BLT DD, tepat sasaran atau tidak,” kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri seperti dilansir dari Antara, usai menerima kunjungan tim BPK di kantornya di Praya, beberapa waktu lalu.

“Kita imbau warga menggunakan bantuan itu dengan baik.”

Sesuai aturan, sekitar 40 persen DD itu digunakan untuk program BLT dengan sasaran masyarakat miskin atau sesuatu ketentuan. BPK pun turun untuk melihat langsung persoalan penyaluran program tersebut di desa atau kepada masyarakat. “Pengawasan ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 September 2022,” katanya.

Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Untuk itu, penyaluran harus tepat sasaran.

Selain itu, dia juga berharap agar masyarakat yang mendapatkan bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik. Apalagi di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita imbau warga menggunakan bantuan itu dengan baik,” katanya.

Ini Tujuh Hal yang Digali BPK dalam Pemeriksaan PC-PEN

Dalam pengawasan BLT DD tersebut, tim BPK akan didampingi oleh dinas terkait dan inspektorat. Dengan begitu, dapat memudahkan dalam proses pengawasan penyaluran BLT DD di Lombok Tengah.

“Hari ini kita juga akan ada rapat koordinasi untuk persiapan pengawasan BLT DD tersebut,” katanya.

15/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (Sumber: Kementerian ESDM)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Lima Peran BPK Terkait Komitmen Emisi Nol Bersih Versi Menteri ESDM

by Admin 1 14/09/2022
written by Admin 1

BADUNG, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk mematuhi komitmen emisi nol bersih. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Nusa Dua, Badung, Bali, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

“BPK memiliki peran penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan program dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kebijakan negara untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik,” ujar Arifin.

“Melalui bantuan dalam pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkomunikasikan tindak lanjut rekomendasi BPK.”

Dia mengatakan, setidaknya terdapat lima peran BPK dalam fokus tersebut. Pertama, memastikan konsistensi implementasi program emisi nol bersih yang akuntabel dan transparan. Kedua, memberikan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam memastikan setiap mobilisasi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan.

Ketiga, memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik serta efektivitas program dan kebijakannya. Peran keempat, mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pelayanan publik.

Serahkan PDTT dan Kinerja kepada Kementerian ESDM, Ini Temuan BPK

Sedangkan peran kelima yakni berjuang untuk membuat lingkungan yang sesuai bagi transparansi informasi nonfinansial. Seperti kebijakan yang terkait asas lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam mendukung transisi energi hijau.

Di sisi lain, Arifin mengungkapkan, aksi kolaborasi antarkementerian dan pemangku kepentingan lokal juga penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi. “Kolaborasi ini terutama untuk mendukung ekonomi hijau dan transisi energi,” tuturnya.

Arifin menjelaskan, kolaborasi yang dimaksud yakni dengan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis. Sehingga dapat dikembangkan sesuai koridor dan meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya guna mencapai percepatan pembangunan ekonomi yang akuntabel.

BPK Minta KLHK Tindak Ratusan Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan

“Kemudian melalui bantuan dalam pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengkomunikasikan tindak lanjut rekomendasi BPK,” ujar Arifin.

14/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Budi Gunadi Sadikin
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Kontribusi BPK Terkait Penanganan Covid-19? Ini Kata Menkes

by Admin 1 13/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap memberikan bantuan yang besar selama pemerintah mengatasi krisis pandemi Covid-19. Apalagi, pandemi bukan sekadar krisis biasa lantaran merupakan gabungan dari masalah kesehatan dan ekonomi.    

“Ini fakta yang saya lihat dari auditor. Auditor bekerja dengan kami pada 2020, 2021, dan 2022. Kami mendapatkan dukungan yang sangat jelas dari mereka,” kata Budi dalam Sharing Session 1 Konferensi Tingkat Tinggi Supreme Audit Institutions G20 (SAI20) di Nusa Dua, Badung, Bali, beberapa waktu lalu.

“Kami menginformasikan BPK sejak saat itu, berapa banyak uang, dan apa jenis program atau strategi protokol kesehatan serta strategi deteksi seperti strategi pengobatan dan strategi vaksinasi.”

Budi, seperti dilansir dari Antara, menyebut bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPK secara berkelanjutan bekerja bersama untuk mengelola empat area risiko dalam belanja Covid-19. Mulai dari pembayaran rumah sakit, sistem kontrol, kebijakan, serta manajemen internal.

Dalam area risiko pembayaran rumah sakit, dia menyebutkan, Kemenkes dan BPK bekerja sama dalam memastikan pembayaran sesuai dengan klaim layanan Covid-19 yang sebenarnya dan dibayarkan tepat waktu. Kemudian terkait sistem kontrol, memastikan sistem kontrol pembayaran klaim pasien Covid-19 cukup, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, kerja sama Kemenkes dan BPK dalam area risiko kebijakan adalah memastikan klaim pembayaran layanan pasien Covid-19 sesuai dengan kebijakan yang ada. Sementara dalam area manajemen internal, yakni dengan memastikan sistem kontrol internal yang kuat untuk pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.

Budi mengatakan, saat pandemi Covid-19 melanda, Kemenkes memiliki strategi yang sangat jelas berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Karenanya, anggaran pandemi dibagi sesuai dengan penanganan masing-masing.

Menkes Sebut Foresight BPK Dibutuhkan, Ini Penjelasannya

“Kami menginformasikan BPK sejak saat itu, berapa banyak uang, dan apa jenis program atau strategi protokol kesehatan serta strategi deteksi seperti strategi pengobatan dan strategi vaksinasi,” ucap dia.

Kemenkes, kata dia, banyak menekankan di sisi defensif, yaitu mekanisme pendeteksian kesehatan kepada orang yang sehat. Dengan demikian, pandemi sejauh ini telah berhasil meningkatkan arsitektur kesehatan global untuk membangun dunia yang lebih sehat dan lebih aman. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

13/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Kejar Posisi UN BoA, Ini Alasannya

by Admin 1 12/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ada berbagai cara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menunjukkan kredibilitas sebagai lembaga audit, khususnya di tingkat internasional. Satu di antaranya yaitu dengan menargetkan posisi United Nations Board of Auditors (UN BoA).

“Kalau di 2026 kita masuk di UN BoA, kita bisa memeriksa 12 entitas yang ada di UN, kami punya milestone seperti itu,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat di Kantor BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Target kita itu, apabila sudah sampai sana baru kita maintain, karena kita memegang administratif semua proses perkembangan BPK-BPK seluruh dunia. Kita mau mengeksternalisasi apa yang ada di BPK dan menyerap apa yang ada di dunia terkait standar mutu, informasi teknologi, pengembangan SDM, dan sebagainya.”

Isma menyampaikan bahwa BPK ingin memiliki kapasitas yang tidak hanya sebatas pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Akan tetapi juga bisa bergerak ke luar dengan memeriksa laporan keuangan eksternal di tingkat global.

“Kami sudah punya satuan kerja yang namanya Pusat Kemitraan Global yang fokus untuk mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan internasional,” ujar dia seperti dilansir dari Antara.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menambahkan, lembaga internasional yang menerapkan International Public Sectors Accounting Standars (IPSAS) sebanyak 100 persen hanya UN.  Karenanya, dengan mengaudit UN, maka BPK akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait implementasi IPSAS.

Di Indonesia saat ini, lanjutnya, sudah mulai diterapkan IPSAS meskipun belum 100 persen. Dengan demikian, penting bagi BPK untuk menjadi pemeriksa UN untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Enam Tahun Jadi Pemeriksa IAEA, Ini Best Practice yang Didapat BPK

Keanggotaan BoA UN memungkinkan BPK untuk mengaudit lembaga internasional secara masif. Meski saat ini Indonesia telah menjadi pemeriksa eksternal untuk lembaga internasional seperti International Atomic Energy Agency selama dua periode dan International Maritime Organization.

Meskipun untuk itu, BPK harus bersaing dengan lembaga pengawas keuangan dari negara lain terlebih dahulu. “Kalau kita masuk BoA itu ditunjuk oleh Resolusi Majelis Umum PBB. Sekarang BoA China, Prancis dan Chile. Kita punya kesempatan untuk menggantikan China di 2026, tapi pendaftaran dan sebagainya dimulai dari sekarang,” jelas Agus.

Lebih lanjut Agus menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi ketua lembaga pemeriksa sedunia atau The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

Apa Kemajuan Signifikan BPK dalam Dua Tahun Terakhir?

“Target kita itu, apabila sudah sampai sana baru kita maintain, karena kita memegang administratif semua proses perkembangan BPK-BPK seluruh dunia. Kita mau mengeksternalisasi apa yang ada di BPK dan menyerap apa yang ada di dunia terkait standar mutu, informasi teknologi, pengembangan SDM, dan sebagainya,” tuturnya.

12/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Terkait Foresight, Indonesia Terdepan di Antara Negara G20

by Admin 1 09/09/2022
written by Admin 1

BADUNG, WARTAPEMERIKSA — Indonesia disebut menjadi yang terdepan terkait penerapan peran foresight lembaga pemeriksa atau supreme audit institution (SAI) di antara negara-negara G20. Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

“Indonesia memiliki sosio kultural yang berbeda. Cara pemeriksaan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, berbeda-beda. Jadi itu yang kami sampaikan kepada negara-negara G20.”

Dia menjelaskan, peran foresight adalah tinjauan atas pilihan alternatif pada masa depan. Ini merupakan salah satu dari tiga peran yang harus dijalankan sebuah lembaga pemeriksa berdasarkan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model. Selain foresight, ada pula peran oversight dan insight.

“Indonesia memiliki sosio kultural yang berbeda. Cara pemeriksaan di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, berbeda-beda. Jadi itu yang kami sampaikan kepada negara-negara G20,” ujar Achsanul.

Kondisi itu, kata dia, sangat berbeda dengan kebanyakan negara G20 yang cenderung memiliki kesamaan di tingkat sosial hingga budaya di tiap wilayah. Dengan demikian, negara-negara tersebut tidak bisa disamakan dengan Indonesia yang setiap pemeriksaan keuangan di tiap daerahnya memiliki cara yang berbeda-beda.

Karena itu, Achsanul menyebut hal itu yang membuat Konferensi Tingkat Tinggi SAI negara-negara G20 (SAI20) menyampaikan satu aturan agar hasilnya bisa didiskusikan mana yang paling efektif. “Komunikasi kami sejauh ini bagus dengan SAI20,” tuturnya.

Apresiasi BPK, Jokowi: SAI20 Semakin Perkokoh Kepemimpinan Indonesia

Berdasarkan komunikasi tersebut, dia mengatakan banyak dari SAI20 memberi respons dengan melakukan diskusi dengan BPK. Bahkan ada yang datang untuk mencontoh, termasuk dalam sistem audit berdasarkan teknologi informasi (TI) dan pengawasan berkelanjutan.

Indonesia telah menjalankan sejumlah proses pemeriksaan dengan cara memanfaatkan TI dan delivery system yang simpel. Karenanya, menjadi salah satu negara yang sukses dari metode penerapan TI. Sedangkan terkait pengawasan berkelanjutan, diperkirakan terus difokuskan hingga beberapa tahun ke depan.

09/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Ada Sertijab Kepala Perwakilan, Ini Komitmen BPK

by Achmad Anshari 08/09/2022
written by Achmad Anshari

BPK berkomitmen untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kinerja. Hal tersebut jadi salah satu poin penting yang diungkapkan Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Hendra Susanto dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (6/9). “Dengan demikian, penilaian atas kinerja dari program-program, kegiatan, atau kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas untuk perbaikan yang berkelanjutan,” ujar Hendra.

Sebelumnya, sesuai Surat Keputusan Sekjen BPK, Sekretaris Jenderal BPK melantik Andri Yogama sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan menggantikan Harry Purwaka yang dilantik sebagai Kepala Auditorat II.C pada 4 Agustus 2022.

08/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ahmad Adib Susilo
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Memberikan Manfaat kepada Sesama

by Admin 1 08/09/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Bagi Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmad Adib Susilo, keutamaan hidup adalah untuk memberikan manfaat kepada sesama. Di mana pun berada, seorang manusia harus memberikan hasil yang bermanfaat. Di BPK pun seperti itu. Dia mengatakan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar manfaatnya semakin bertambah.

Kepada Warta Pemeriksa, Adib juga membagikan kisah perjalanannya sepanjang mengabdi di BPK. Berikut petikan wawancaranya.

Berdasarkan pandangan Bapak, apa perbedaan BPK dulu dan sekarang?

Perbedaan itu pasti muncul karena memang perubahan itu pasti. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, termasuk BPK. Banyak hal yang berubah tapi yang menarik itu antara lain perubahan beban kerja.

Ketika saya masuk BPK pada 1996, saya ingat sekali dalam setahun itu mendapatkan penugasan dua kali. Sekali penugasan itu sekitar 20 hari kerja. Jadi semester I itu mendapatkan 20 hari tugas. Kemudian, pada semester II kembali mendapatkan 20 hari tugas. Seperti itu saja.

Beban kerja saat itu relatif memang terkonsentrasi pada beberapa bulan tertentu dalam setahun. Namun, apabila kita melihat kondisi saat ini, perbedaannya luar biasa. BPK dipercaya oleh masyarakat dan lembaga internasional sehingga beban kerjanya meningkat signifikan.

Setahun itu kalau saya perhatikan, bisa jadi tugas yang harus para auditor itu laksanakan hampir 300 hari dalam setahun. Namun, itu bagus menurut saya karena memang kita diangkat menjadi PNS di BPK untuk bekerja.

Kemudian, dari sisi sumber daya juga sudah berbeda. Saat ini, SDM BPK semakin luar biasa. Dulu SDM BPK sangat sedikit. Saat ini mungkin SDM BPK sudah meningkat tiga kali lipat.

Selain dari sisi kuantitas, kompetensi juga meningkat luar biasa. Dulu itu, lulusan S2 sangat jarang. S1 juga tidak banyak. Sekarang, mencari pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 di BPK sudah sangat mudah. Kemudian, lulusan S3 juga semakin banyak.

Animo pegawai BPK untuk meningkatkan pendidikan juga luar biasa tinggi. Sehingga, itu menjadi perbedaan yang signifikan antara dulu dan sekarang. Dampak hasil pemeriksaan BPK kepada masyarakat juga semakin meningkat.

Tentu parameternya banyak, tapi dari pemahaman saya bisa dibilang dulu itu BPK jarang menembus perhatian media massa. Sekarang, karena manfaat BPK sudah semakin meningkat maka terlihat bagaimana media memuat hasil-hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, BPK juga banyak diminta oleh berbagai lembaga untuk mendorong perbaikan dengan pemeriksaan.

Apa motivasi Bapak untuk bekerja di BPK?

Saya berpikir hal yang sederhana sebenarnya. Ketika saya kuliah di STAN saya diminta untuk mendaftar ke sejumlah kantor pemerintahan. Saya berpikir, yang namanya sesuatu yang tidak benar itu harus dibenarkan.

Latar belakang saya itu lahir dan besar di kalangan pesantren. Saya ingat hadis yang berbunyi, Jika melihat kemungkaran maka perbaikilah dengan kekuasaanmu atau tanganmu. Jika tidak mampu maka dengan mulutmu dan jika tidak mampu lagi maka dengan hatimu. Artinya, kita ini perlu melakukan perbaikan di muka bumi ini.

Ada yang salah kita benarkan. Ada yang bengkok kita luruskan. Itu salah satu prinsip saya dari dulu. Sehingga, hal itu memotivasi saya untuk memperbaiki sesuatu di dunia ini. Salah satunya yakni dengan melakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu, saya memilih opsi pertama BPK karena memang menjadi lembaga pemeriksa tertinggi di negara ini. Kemudian, saya memilih BPKP dan selanjutnya adalah Itjen Kemenkeu. Jadi memang semua yang saya pilih bergerak di bidang auditor.

Alhamdulillah saya diterima di BPK. Jadi, ya memang motivasi saya seperti itu. Hidup itu harus dapat memperbaiki apa yang masih belum baik, membenarkan apa yang belum benar, dan meluruskan apa yang belum lurus. Saya juga punya prinsip untuk bisa memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Setelah menjabat sebagai Tortama AKN III BPK, apa target yang Bapak siapkan ke depan?

Saya bersyukur karena AKN III ini sudah cukup established. Saya diwarisi dari para senior Tortama sebelumnya sistem yang bagus sehingga memudahkan saya untuk melangkah ke depan. Paling tidak, saya berusaha mempertahankan apa yang sudah bagus dan meningkatkan yang bisa ditingkatkan.

Kembali ke prinsip hidup saya tadi, saya berusaha untuk memberikan manfaat kepada sesama. Maka, saya punya concern di mana pun saya berada, saya ingin memberikan hasil yang bermanfaat. Di AKN III BPK, saya berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini agar manfaatnya semakin bertambah.

Kalau kita bicara output yang berkualitas maka kita harus bicara input dan proses. Input itu bisa dikatakan sudah given karena kita diberikan antara lain SDM, mesin atau peralatan, dan anggaran. Hal ini harus siap untuk masuk ke dalam proses.

Saya lihat, SDM di AKN III BPK termasuk baik dan saya kira sudah siap. Saya hanya perlu menambah mentoring dan coaching pengalaman untuk semakin mengasah keterampilan mereka. Dari sana kemudian baru kita masuk ke dalam proses. Saya dan para kepala auditorat serta kepala subauditorat perlu mengawal proses ini.

Kita sudah dibekali dengan berbagai macam metodologi untuk memastikan proses pemeriksaan menjadi benar. Ada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Namun, hal ini apabila tidak dikawal berpotensi terjadi pelaksanaan yang melenceng dari panduan.

Saya pun sering meminta para kepala auditorat dan kepala subauditorat untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Dari sisi informal, saya juga meminta para pemeriksa untuk berpikir secara out of the box. Jadi, waktu saya di pesantren ada istilah jumud atau kaku. Saya tidak mau para pemeriksa memiliki pola pikir yang kaku.

Apabila dalam pemeriksaan menemukan masalah atau tantangan mereka tidak berhenti. Justru mereka mencari solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini akan terefleksi dalam kualitas pemeriksaan supaya sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada pihak eksternal, saya juga berkomunikasi dengan para entitas pemeriksaan. Saya minta mereka juga bersinergi dan seirama dengan BPK. Kami berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan negara ya mereka juga perlu sama-sama mau melakukan itu.

Contohnya, di AKN III BPK terdapat beberapa entitas yang mampu mencapai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 100 persen. Tentu hal ini membuat kami senang karena artinya rekomendasi dari BPK dapat diselesaikan oleh entitas dan saya yakin ada manfaat yang bisa dirasakan.

Apa pesan untuk para pegawai BPK?

Pesan secara normatifnya adalah kita punya integritas, independensi, dan profesionalisme. Namun, saya tekankan kita jangan hanya terbatas pada integritas dan independensi. Ini mungkin teman-teman bekerja dengan lebih menekankan pada dua hal tersebut tapi lupa pada aspek profesionalisme.

Saya meminta terutama kepada para pemeriksa BPK yang baru bahwa tiga hal ini harus menjadi kesatuan dan dikerjakan secara bersama. Hal ini karena tanpa kita memiliki profesionalisme, maka hasil yang kita akan peroleh itu tidak akan optimal atau tidak akan berkualitas.

Misalnya, pemeriksaan hanya sekadarnya. Ada tantangan kemudian menyerah. Itu adalah ciri-ciri profesionalisme yang luntur. Kemudian, secara non-formalnya, saya berpesan kepada teman-teman untuk selalu happy bekerja di BPK. Karena kalau kita bekerja tapi tidak bahagia di kantor maka saya yakin hasilnya tidak akan baik. Jadi, saya berpesan untuk selalu happy bekerja di BPK.

08/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDER

507 Peserta Gempur TTS Warta Pemeriksa

by Achmad Anshari 07/09/2022
written by Achmad Anshari

Jakarta, Warta Pemeriksa – Kuis TTS Warta Pemeriksa edisi spesial HUT Kemerdekaan ke-77 RI digempur sejumlah 507  peserta. Mereka berasal dari kalangan PNS/CPNS, pegawai swasta, pegawai BUMN, pelajar, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Dari total peserta yang mendaftar, kalangan PNS/CPNS mendominasi ajang yang menjanjikan hadiah menarik ini.

“Pertanyaan TTS kami modifikasi sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir asah pengetahuan terkait sejarah Indonesia, pengetahuan umum, dan hal-hal terkait ke-BPK-an agar sesuai dengan tema yang diusung, yaitu HUT kemerdekaan RI,” ungkap salah satu panitia.

Kemampuan seluruh peserta dalam menjawab 77 soal, menjadi bukti bahwa wawasan terkait kebangsaan masih dapat dijaga dan dipertahankan, khususnya dalam memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia. Dari seluruh peserta yang menjawab dengan tepat serta memenuhi persyaratan administratif, terpilih 7 pemenang utama dan 30 pemenang hiburan melalui proses pengundian.

Redaksi mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang beruntung. Daftar pemenang dapat dilihat di halaman pengumuman pemenang.

Bagi peserta yang belum beruntung, jangan patah semangat. Tetap tingkatkan wawasan, pantau informasi tentang BPK melalui wartapemeriksa.bpk.go.id, dan jangan lupa ikuti kuis TTS Warta Pemeriksa edisi selanjutnya.

07/09/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Audit BPK Hasilkan Rekomendasi Strategis bagi WIPO
  • Auditor Mood dan Kualitas Audit
  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga Kerja Masa Depan
  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Audit BPK Hasilkan Rekomendasi Strategis bagi WIPO

    25/07/2025
  • Auditor Mood dan Kualitas Audit

    22/07/2025
  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga...

    21/07/2025
  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

    17/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025

    16/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id