Wednesday, 20 August 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

Ilustrasi PDAM (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Jawab Temuan BPK, Ini Langkah PDAM Jayapura

by Admin 1
written by Admin 1

JAYAPURA, WARTAPEMERIKSA  — Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jayapura mencoba menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua. Temuan itu pun melahirkan rekomendasi agar kepala daerah segera mengubah badan hukum PDAM Jayapura.

“Artinya sudah pasti lebih jelas lagi terkait hak dan kewajiban tinggal dari pihak Pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura untuk melakukan kolaborasi.”

Terkait hal ini, Direktur Utama PDAM Jayapura Entis Sutisna mengatakan, perubahan badan hukum PDAM menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda akan memberikan kontribusi. Hal ini antara lain, terhadap peningkatan pendapat asli daerah (PAD) pemerintah daerah setempat.

“Artinya sudah pasti lebih jelas lagi terkait hak dan kewajiban tinggal dari pihak Pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura untuk melakukan kolaborasi,” kata Entis Sutisna, seperti dilansir dari Antara, beberapa waktu lalu.

Menurut Entis, PDAM berharap agar pada akhir November 2022 perubahan badan hukum menjadi perseroda bisa disahkan. Hal ini untuk menjawab temuan dari audit BPK.

Kisah Dubes Fientje Hadapi Stereotip Perempuan Papua

“Karena ini sudah diberlakukan sejak 2017 dan kami sudah terlambat dua tahun sehingga dengan adanya perubahan ini tentu akan memberikan fleksibilitas bagi PDAM Jayapura dalam melakukan operasional,” ujar Entis.

Menurut dia, dengan perubahan badan hukum menjadi perseroda yang disebut juga sebagai BUMD yang berbentuk perseroan terbatas akan memberikan beberapa perubahan. Misalnya saja, pola pikir petugas PDAM akan berubah menjadi wirausahawan yang mampu menjawab percepatan pembangunan sarana air bersih.

“Dan terpenting ialah bagaimana PDAM Jayapura setelah menjadi perseroda akan banyak memberikan kontribusi bagi PAD,” kata Entis.

Bersama Bupati Jayapura, Papua Mathius Awoitauw, kata dia, PDAM telah mengikuti penyusunan raperda perubahan bentuk badan hukum PDAM. Hal ini sekaligus studi banding di Perseroda Giri Menang Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 11-14 November 2022.

Kemandirian Fiskal Papua Barat Alami Peningkatan

“Kegiatan tersebut merupakan suatu tahapan penyesuaian dasar hukum yang mengacu kepada Perubahan Regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD,” ujar Entis.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaIHPS I 2022SLIDERSorotan

Dari Redaksi Warta Pemeriksa -BPK Mengungkap 9.158 Temuan yang Memuat 15.674 Permasalahan

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan. Hasil IHPS I Tahun 2022 yang telah resmi dipublikasikan kepada khalayak tersebut menjadi isu utama yang disampaikan oleh Warta Pemeriksa edisi kali ini. IHPS I tahun 2022 memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 682 LHP Keuangan, 41 LHP Kinerja, dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp18,37 triliun. Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK, Isma Yatun, saat menyerahkan IHPS I tahun 2022 kepada lembaga perwakilan.

Dalam rubrik BPK Bekerja, redaksi menyampaikan laporan mengenai tiga pemeriksaan atas infrastruktur ketenagalistrikan pada PT PLN Persero. Pemeriksaan tersebut, terkait pengelolaan independent power producer atau IPP, pengelolaan jaringan transmisi serta perhitungan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Selain itu, ada juga rubrik sharing knowledge, komunitas, kepegawaian, kolom, berita foto, dan lain-lain. Salah satunya membahas tentang pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol.

Redaksi juga masih mengulas bahasan mengenai SAI20. Kali ini, redaksi mengulas tim project management yang ada di balik layar penyelenggaraan acara bertaraf internasional, salah satunya SAI20.

Selamat membaca.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kawal Opini BPK, Ini Langkah Pemkab Bangka Tengah Soal Aset

by Admin 1
written by Admin 1

BABEL, WARTAPEMERIKSA — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bakal mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagai aset penting daerah tersebut.

“Pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD wajib dilakukan serta diinvetarisasi dengan baik karena ini bagian dari aset milik negara.”

“Pentingnya aset ini khususnya dalam rangka mendukung pelayanan publik. Karenanya banyak aset negara yang kita gunakan seperti jalan, jembatan, sekolah dan aset negara lainnya,” ujar Asisten I Pemkab Bangka Tengah, Syarifullah Nizzam di Koba seperti dilansir dari Antara, belum lama ini.

Syarifullah menjelaskan, nilai aset yang sangat tinggi ini memberikan porsi yang besar pula. Karenanya, menjadi mutlak dalam pengelolaan BMN sebagai penentu opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK: Pemda Penting Manfaatkan Elektronifikasi Transaksi

“Bangka Tengah sudah enam kali secara berturut turut meraih WTP (wajar tanpa pengecualian). Tentu ini menjadi penting karena menjadi penentu terkawal dengan baik atau tidaknya capaian opini WTP itu,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, akan ada kerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkeu terkait rencana evaluasi aset. “Rencana evaluasi aset ini akan menentukan nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki dan dengan reevaluasi bisa jadi meningkat sesuai dengan harga terkini/pasar,” jelasnya.

Mengenai kemampuan aset untuk menghasilkan pendapatan, Syarifullah mengatakan, pengelolaan aset di Bangka Tengah sudah berjalan dengan baik. “Kita sewakan aset untuk membuat ATM yang ada di rumah sakit dan sewa beberapa aset kita untuk menghasilkan pendapatan,” katanya.

BPK Dalami Penyebab Pemda ‘Belum Mandiri’

Tentu saja, semua itu kata dia dalam rangka menjalankan highest and best use analysis yang berkenaan dengan pengoptimalisasian aset. “Pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD wajib dilakukan serta diinvetarisasi dengan baik karena ini bagian dari aset milik negara,” kata Syarifullah.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Optimisme Ketua BPK Soal KTT G20 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 dipandang optimistis oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Optimisme ini disampaikan mengingat juga Ketua BPK juga merupakan sebagai Chair of Supreme Audit Institution 20 (SAI20).

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian,” ujar Isma Yatun dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Tak hanya menyampaikan optimisme, BPK juga ikut mendukung penyelenggaraan KTT G20. Ini antara lain dilakukan dengan inisiasi pembentukan SAI20 sebagai engagement group baru di G20. Tujuannya untuk mendukung upaya pemerintah G20 mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global.

“BPK optimis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian.”

Selain itu, SAI20 juga dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau supreme audit institutions (SAI) negara anggota G20 untuk membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Dalam KTT yang sukses digelar akhir 29-30 Agustus silam, SAI20 berhasil menghasilkan komunike yang berisi 12 pernyataan. “SAI 20 diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi nyata dari BPK bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia tahun ini,” tambah Isma.

Bagian pertama Komunike SAI20 terdiri dari delapan pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai engagement group G20. Sementara bagian kedua adalah dua pernyataan rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan stakeholder mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan capaian agenda capaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Lembaga Pemeriksa G20 Berkumpul di Bali untuk Hasilkan Komunike Bersama

Bagian terakhir Komunike SAI20 berbicara mengenai keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivtas, dan transparansi administrasi publik.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK kirim surat ke Prabowo, Ini Isinya

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melalui surat itu, BPK meminta Prabowo melakukan koreksi pelaksanaan maupun administratif dalam pembuatan anggaran Komponen Cadangan (Komcad).

“Sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta seperti dilansir dari Antara, beberapa waktu lalu.

“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan dan perbaikan dari kami.”

Sebelumnya, BPK melakukan audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Hasilnya, BPK menemukan adanya sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar belum masuk ke dalam anggaran 2021. Kemudian lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad).

“Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini. Jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer. Tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah Komcad ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap itu ada beberapa koreksi. Tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti,” tambah Nyoman.

Menurut Nyoman, BPK juga memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga lain, bukan hanya kepada Kemenhan.

“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh menteri keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan dan perbaikan dari kami,” ungkap Nyoman.

Bertemu Menhan, Ini Harapan Anggota BPK

Dalam laporannya, BPK menyebutkan pengadaan barang untuk Komcad termasuk pengadaan barang kegiatan dukungan (Rp123,07 miliar), aset kendaraan (Rp44,8 miliar), serta senjata senapan serbu (Rp67,3 miliar). Barang-barang itu telah didistribusikan ke tiga resimen induk daerah militer (rindam), Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), pelaksana kegiatan latihan dasar militer (latsarmil), serta pembulatan Komcad.

BPK menyebut, semestinya barang-barang tersebut tercatat sebagai aset tetap minimal senilai Rp230,57 miliar. Masalahnya, pencatatan tidak bisa dilakukan karena sebagian barang didatangkan dan didistribusikan sebelum adanya anggaran.

Kegiatan dukungan Komcad 2021 justru masih diajukan sebagai tambahan anggaran sebesar Rp123,07 miliar untuk tahun anggaran 2022.

BPK juga mengungkap adanya kebutuhan dana untuk kegiatan Komcad berupa pengadaan kendaraan senilai Rp68,69 miliar. Termasuk juga senapan serbu kaliber 5,56 mm senilai Rp582,99 miliar yang dicatat sebagai kontrak pinjaman dalam negeri 2021 dan 2022. Padahal kontrak pembiayaan anggarannya belum efektif berlaku.

Akibatnya, BPK menilai ada potensi permasalahan hukum terhadap aset senilai Rp527,27 miliar di Kementerian Pertahanan. Kemenhan juga berpotensi menerima tagihan atas pengeluaran pihak ketiga senilai total Rp1,07 triliun yang sebagian besar untuk pembentukan Komcad 2021.

PJJ Bakal Jadi Masa Depan Pemeriksaan BPK?

BPK mengatakan permasalahan timbul karena pejabat pembuat komitmen (PPK) di Baranahan Kemenhan membuat pengadaan barang sebelum anggaran tersedia. Dengan begitu menyalahi UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

BPK merekomendasikan kepada menteri pertahanan agar memerintahkan kepala Baranahan dan PPK segera menyelesaikan penganggaran. Kemudian pembayaran pelaksanaan kegiatan serta Inspektorat Jenderal Kemenhan untuk memverifikasi hasil pekerjaan dan kewajaran nilai pembayaran.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi kurir (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Persaingan Bisnis Kurir Ketat, Bagaimana Kinerja Pos Indonesia?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Persaingan bisnis jasa kurir semakin ketat.  Perusahaan di bidang ini pun berlomba-lomba dalam kecepatan pengiriman dan tarif yang terjangkau. Lalu, bagaimana kinerja PT Pos Indonesia (Persero) di tengah ketatnya persaingan tersebut?

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pos Indonesia telah melakukan berbagai  upaya untuk meningkatkan daya saing. Akan tetapi, ada sejumlah hal yang masih perlu diperbaki perusahaan pelat merah tersebut guna meningkatkan kinerjanya.

“Akibatnya target omzet PT Pos Indonesia (Persero) di lokapasar tahun 2021 tidak tercapai, bahkan menurun dibandingkan tahun 2020.”

Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK atas pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar tahun 2020-triwulan III 2021 terhadap PT Pos Indonesia (Persero).

Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022, Pos Indonesia melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar. Pos Indonesia diketahui telah mengupayakan penyusunan tarif yang cukup bersaing. Perusahaan, misalnya, bekerja sama dengan RajaOngkir.com dan membuat aplikasi untuk mengetahui tarif para pesaing.

Dalam hal promosi,Pos Indonesia telah mengimplementasikan cashless pada lokapasar Shopee. Cashless merupakan salah satu promosi untuk memudahkan pelanggan. Dengan begitu, penjual lokapasar tidak perlu mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk pengiriman barangnya.

Selain itu, Pos Indonesia telah berupaya untuk mencapai standar waktu penyerahan yang lebih baik. Ini dilakukan dengan melakukan pembenahan pola operasi masing-masing tahapan.

“Adapun untuk mencapai kualitas operasi yang baik dalam penanganan iregularitas, PT Pos Indonesia (Persero) telah menetapkan pedoman atau standar kualitas operasi surat dan paket dan penangan iregularitas. PT Pos Indonesia (Persero) juga telah memiliki aplikasi dalam menangani iregularitas,” demikian disampaikan BPK dalam IPHS I 2022.

Ini Isi IHPS II 2021

Hasil pemeriksaan BPK menemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat efektivitas kegiatan pengelolaan bisnis dan operasi jasa kurir domestik layanan pos komersial standar.

Salah satu permasalahan itu, pengelolaan produk Pos Indonesia untuk pelanggan ritel belum memadai. Penyusunan tarif published rate Pos Express (PE) dan Pos Kilat Khusus (PKH) belum memadai. Hal ini antara lain karena tidak mendokumentasikan secara tertulis tahapan aktivitas penyusunan tarif.

Bagian Product Development kantor pusat pun dalam menyusun published rate belum menggunakan data riil dan tidak mengikuti pedoman yang berlaku. “Akibatnya, published rate PT Pos Indonesia (Persero) tidak akurat untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.”

Pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa fasilitas jasa kurir yang ditawarkan Pos Indonesia kepada penjual di lokapasar belum selengkap kompetitor. Pos Indonesia hanya menawarkan layanan reguler dengan menggunakan PKH (pos kilat khusus). Sementara kompetitor menawarkan variasi layanan waktu pengiriman selain reguler. Mulai dari layanan ekonomi, sameday, next day, dan kargo.

BPK menyatakan, PT Pos Indonesia (Persero) dapat menawarkan layanan lainnya dan menjadi mitra utama lokapasar apabila layanan yang ditawarkan sekarang telah memenuhi service level agreement (SLA) yang ditetapkan lokapasar. Dalam hal ini Tokopedia dan Bukalapak.

Sekilas IHPS Semester II Tahun 2021

“Akibatnya target omzet PT Pos Indonesia (Persero) di lokapasar tahun 2021 tidak tercapai, bahkan menurun dibandingkan tahun 2020,” tulis BPK dalam IHPS I 2022.

Permasalahan lainnya, pengelolaan  processing, transporting, dan delivery PT Pos Indonesia (Persero) belum meningkatkan kualitas kinerja operasi perusahaan. Capaian SLA secara keseluruhan dari Januari-November 2021 untuk produk unggulan, yaitu PE sebesar 80,82% serta PKH Ritel dan Korporat sebesar 78,67%.

Memang secara bulanan terlihat kenaikan progres SLA untuk masing-masing jenis produk. Khususnya di PE November terakhir yang sudah mencapai 92,91%. Akan tetapi, terlihat progres peningkatan kualitas kinerja SLA PT Pos Indonesia (Persero) belum meningkat secara signifikan.

Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui SE031/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Disiplin Operasi. Hingga 30 Juni 2021, SLA standar waktu pengiriman (SWP) ditetapkan sebesar 90%. Kemudian terhitung Juli 2021 dan seterusnya ditetapkan sebesar 95 persen.

Dijelaskan, capaian SLA PT Pos Indonesia (Persero) belum konsisten sesuai standar minimum SLA sebesar 95 persem dari waktu ke waktu. Akibatnya kinerja operasi belum dapat mendorong peningkatan produksi jasa kurir domestik dan daya saing perusahaan dalam industri jasa kurir masih rendah.

Lebih Dekat dengan IHPS

Penanganan, monitoring, dan evaluasi kejadian iregularitas dalam proses kiriman pos dan upaya mengurangi kejadian iregularitas juga belum optimal. Masih banyak ditemukan kasus iregularitas berupa kasus kiriman rusak, salah salur kiriman, ataupun gagal x-ray produk PKH dan PE.

Rekomendasi BPK Terkait Pos Indonesia:

  • Memerintahkan Senior Vice President Retail untuk mengevaluasi kembali mekanisme penyusunan published rate dengan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Memerintahkan senior vice president Retail Business untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara end to end customer experience segmen lokapasar. Kemudian memerintahkan senior vice president Retail Business dan Corporate Secretary untuk melakukan evaluasi mekanisme pemberian cashback ke pelanggan sebagai bagian dari strategi pemasaran serta analisis dari sisi hukum dan peraturan.
  • Menginstruksikan senior vice president Operation Management untuk menerapkan disiplin operasi sesuai cut of time masing-masing tahapan operasi supaya mengurangi potensi keterlambatan.
  • Menerapkan prosedur penanganan iregularitas, menegakkan disiplin, dan pemberian reward and punishment sesuai ketentuan perusahaan.
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pengadaan Tanah untuk Hunian Korban Likuefaksi tak Sesuai Ketentuan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2022 telah menyelesaikan satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan  yang terkait dengan tema prioritas nasional (PN) pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan itu yakni pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan entitas yang berbadan hukum.

Begini Cara BPK Melakukan Pemeriksaan SDGs

Pemeriksaan dilakukan terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan tersebut yaitu mengenai pengadaan tanah untuk hunian tetap korban likuefaksi di Sulteng yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pengadaan tanah dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada pemegang hak. Kemudian, luas dan lokasi lahan yang diserahkan BPN kepada Kementerian PUPR/Pemkot Palu berbeda dengan yang dilepaskan oleh pemegang hak.

Permasalahan lainnya, lokasi hunian tetap terindikasi overlapping dengan pemegang hak lain. “Akibatnya, pengadaan tanah untuk hunian tetap berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan rumah hunian tetap yang dibangun di atas lahan yang belum dilepaskan tidak memiliki kepastian hukum,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022.

“Menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat langkah-langkah penyelesaian atas terjadinya overlapping lahan hunian tetap dengan pemegang hak lain untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak.”

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui sekretaris jenderal agar melakukan pembinaan kepada Kakanwil BPN Provinsi Sulteng. Pembinaan itu mengenai ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perpanjangan, dan pembaruan hak.

Rekomendasi selanjutnya adalah menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat kesepakatan dengan PT DDB, PT SPM, dan PT SW. kesepakatan itu agar PT melepaskan hak atas tanah yang telah diserahkan kepada Kementerian PUPR secara sukarela.

BPK Bisa Buat K/L Patuhi Program Belanja Produk Dalam Negeri

Kemudian melakukan perpanjangan atau pembaruan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas sisa tanah di luar yang diperuntukkan untuk hunian tetap. “Menginstruksikan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng untuk membuat langkah-langkah penyelesaian atas terjadinya overlapping lahan hunian tetap dengan pemegang hak lain untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita

Selalu Segar, Soal TTS Warta Membuat Kita Banyak Belajar

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ada peningkatan jumlah peserta TTS Warta Pemeriksa pada edisi ke-12. Jumlah total peserta TTS kali ini yaitu 109 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, ASN, guru, pergawai swasta, dan sejumlah profesi lainnya. Jumlah ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan peserta TTS periode sebelumnya.

Kuis yang diselenggarakan sejak 17 Oktober hingga 6 November 2022 ini menghadirkan pertanyaan-pertanyaan pilihan seputar pemberitaan di Warta Pemeriksa. Setiap bulan, soal selalu di-update agar selalu segar dan membuat para peserta banyak belajar, khususnya mengenai hasil-hasil pemeriksaan BPK. Tak hanya itu, dari keseluruhan soal-soal bertema hasil pemeriksaan BPK, redaksi memberikan juga soal pengetahuan umum atau soal hiburan.

Dengan demikian, redaksi berharap para pembaca Warta Pemeriksa TTS akan selalu tertarik untuk lagi dan lagi dalam mengikuti TTS tersebut.

Berikut ini adalah nama-nama pemenang TTS Warta Pemeriksa edisi ke-12.

1.      Jafar Siddik –  082304****

2.      Riri Elisabet Hutagaol – 0812145****

3.      Rahmadila Azmar – 0821748****

4.      Habib Eka Yudhatama – 085314***

5.      Rizky Fauziah Pratiwi – 082168****

Redaksi mengucapkan selamat kepada para pemenang. Hadiah akan segera dikirim ke e-wallet masing-masing sesuai dengan nomor yang telah didaftarkan.

Bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan lewatkan peluang untuk mendapatkan hadiah melalui gelaran kuis TTS Warta Pemeriksa edisi selanjutnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BAKN Dukung BPK Perbaiki Basis Data Pemerintah

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Sinergi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dinilai sudah cukup baik. Khususnya dalam hal meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Meski begitu, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya menilai, adanya temuan-temuan berulang menjadi salah satu hal yang perlu diatasi baik oleh pemerintah maupun BPK. Selain itu, kepada Warta Pemeriksa, Wahyu juga memberikan penekanan terhadap pentingnya perbaikan basis data yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat kualitas pemeriksaan BPK dan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah saat ini?

Saya kira kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga serta pemda yang disampaikan ke DPR itu dari tahun ke tahun sudah cukup baik. Kita bisa melihat bahwa BPK juga tetap independen dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Saya kira itu bagus dan selalu ada peningkatan kualitas maupun usaha yang cukup keras dari BPK agar kita semua bisa memperbaiki pengelolaan keuangan di republik ini.

Ini Lima Fokus BPK di Pemeriksaan Perwakilan RI di Luar Negeri

Bagaimana hubungan dan koordinasi yang terjalin antara BPK dan BAKN dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan?

Sampai saat ini, saya kira cukup baik. Berkali-kali, kami meminta BPK untuk menjadi narasumber dalam sejumlah forum seperti focus group discussion. Itu BPK selalu menyiapkan tenaga-tenaga yang andal dan ahli.

Permintaan data dari kami juga selalu diakomodasi. Sesuai dengan UU MD3, BAKN melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Di samping itu, kami juga bisa mendorong adanya pemeriksaan tematis yang perlu dilakukan. Sejauh ini, BPK selalu menjamin adanya tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh BAKN.

Jadi memang sinerginya sudah sangat kuat selama ini. Bahkan, pada saat kami kunjungan ke daerah, tim dari BPK perwakilan tingkat provinsi di daerah mana pun selalu memberikan support yang baik untuk kami.

Apakah sinergi tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara?

Ya, tentu saja. Misalnya, tugas kami sesuai amanat undang-undang yakni melakukan telaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang kemudian nanti akan diserahkan kepada komisi. Jadi kita ketahui bersama, di DPR itu ada Komisi I sampai Komisi XI. Sedangkan BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh entitas.

Kami memisahkan hasil pemeriksaan BPK dan melakukan simplifikasi agar lebih sederhana untuk dibaca bagi kawan-kawan di komisi. Dengan demikian, mereka tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja mereka.

Data Bansos Harus Diperbaiki, Berikut Alasannya

Jadi, kami memberikan itu secara periodik setiap tahunnya. Buku itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang kemudian kami telaah dan kemudian kami lihat di mana poin-poin yang butuh diperkuat oleh teman-teman di DPR. Hal ini dalam rangka pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Berdasarkan catatan BPK, persentase opini WTP dari LKKL, LKBUN, dan LKPD sudah semakin baik dan telah memenuhi target RPJMN. Menurut Anda, apa hal yang perlu dilakukan selanjutnya?

Kalau kita lihat memang ada yang menjadi concern kami. Pertama, kami mengapresiasi tingkat opini WTP yang diperoleh pemerintah sudah semakin baik. Akan tetapi, masih sering terdapat temuan yang berulang.

Sebenarnya, kami juga mempertanyakan kenapa seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama. Sehingga, perlu ada penekanan terhadap temuan-temuan yang berulang ini.

Tugas kita di samping memeriksa adanya kerugian negara, kita perlu memastikan bahwa temuan itu tidak terjadi terus-menerus. Sehingga, perlu ada perbaikan sistem atau extra effort yang lain agar temuan-temuan itu tidak berulang.

Selain melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja. Kalau menurut Anda, apa tema pemeriksaan kinerja yang perlu dikembangkan ke depan?

Kalau menurut kami, sudah tentu yang berkaitan dengan program strategis nasional atau prioritas nasional. Itu menjadi concern kita. Kemudian, satu hal lagi yang saat ini kita semua sedang memperhatikan yaitu terkait inflasi. Bagaimana pengendalian inflasi itu bisa terus berjalan dengan baik.

Menurut saya, perlu menjadi skala prioritas juga agar kita bisa mendorong pemerintah untuk membuat single basis data terhadap keluarga prasejahtera. Menurut saya, tanpa basis data yang baik kita tidak akan bisa membuat program yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Data Bansos Harus Diperbaiki, Berikut Alasannya

Kita sudah melihat beberapa kali bahwa ada dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan lebih baik lagi, maka program subsidi itu perlu lebih tepat sasaran.

Tentunya, kita tidak bisa membuat program subsidi menjadi tepat sasaran apabila kita tidak mempunyai basis data kemiskinan yang baik. Kita tidak bisa mengabaikan itu dan kita berharap BPK bisa mendorong peran pemerintah. Kita ingin dalam pemeriksaan BPK agar ada dorongan perbaikan basis data keluarga prasejahtera.

Apa harapan Anda terhadap kerja dan sinergi ke depannya bersama BPK?

Apa yang bisa dilakukan BPK ke depan untuk memastikan bahwa semua hasil rekomendasi bisa memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Koordinasi selama ini sudah cukup baik. Apa yang dilakukan BPK juga sudah bagus. Sudah banyak terjadi perubahan. Kementerian dan lembaga saat ini juga sudah lebih patuh terkait akuntabilitasnya.

Hanya saja, memang concern saya dengan pemerintah itu bagaimana mereka mulai memperbaiki basis data. Saya kira perbaikan data itu bisa berdampak ke banyak hal dan menghemat keuangan negara.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sukses menyelenggarakan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) Summit yang dihelat di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan rangkaian pertemuan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) hingga puncaknya di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022. Segenap insan BPK dari berbagai satuan kerja bekerja bahu membahu guna menyukseskan acara bertaraf internasional tersebut.

BPK membentuk tim project management (PM) untuk menangani pelaksanaan pertemuan SAI20 mulai dari tahap technical meeting hingga summit atau konferensi tingkat tinggi (KTT).

KTT SAI20 Hasilkan 12 Poin Komunike

Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Ami Rahmawati mengatakan, hampir seluruh satuan kerja di BPK terlibat dalam project management SAI20. Dia mencontohkan, anggota tim dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I bekerja sama untuk mengurusi kebutuhan visa dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Selain itu, tim dari AKN III juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menangani kebutuhan imigrasi bagi para delegasi. “Jadi memang hampir semua elemen di BPK terlibat dan berkolaborasi,” ujar Ami kepada Warta Pemeriksa. 

Berbagai tantangan hadir dalam pelaksanaan SAI20 yang dipimpin oleh BPK tersebut. Kini, hal itu menjadi kisah dan pengalaman berharga yang dapat disimpan untuk pengembangan BPK ke depan.

Ami menjelaskan, rangkaian SAI20 dimulai dengan pertemuan pertama berupa technical meeting (TM) pada Januari 2022. Hal itu dilanjutkan dengan gelaran senior official meeting (SOM) dan seminar pada Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk menuju puncak KTT yang kemudian dihelat pada Agustus 2022.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Salah satu kisah unik dari panitia yakni menghadapi tantangan dadakan yang harus segera diatasi. Ami mengisahkan, dalam masa persiapan penyelenggaraan SOM, pimpinan BPK meminta panitia untuk menetapkan hotel lokasi KTT SAI20. “Wah, itu cukup pusing karena kami masih fokus menyiapkan SOM,” ujarnya.

Tim PM pun menugaskan sejumlah anggotanya untuk melaksanakan survei ke sejumlah hotel di kawasan Nusa Dua, Bali. Kawasan itu memang sudah disiapkan untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasioal yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022.

Tim akhirnya mengerucutkan pilihan ke Sofitel Nusa Dua, Bali. Ami mengatakan, anggota tim cukup berjibaku dengan tanggung jawab menyiapkan SOM sekaligus mematangkan kontrak dan kepastian venue KTT SAI20.

“Dengan kerja keras itu, di akhir pertemuan SOM di Labuan Bajo kami sudah mampu membuat video khusus yang menyatakan summit pada Agustus akan digelar di Sofitel,” ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan untuk persiapan SAI20 terutama pada tahap awal atau ketika penyelenggaraan TM SAI20. Ketika itu, penyebaran Covid-19 masih relatif tinggi. Tim PM pun berkoordinasi intens dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan kebijakan di lapangan.

“Saat itu kita dianjurkan setiap hari harus ada swab test. Alhamdulillah semua berjalan lancar walaupun deg-degan juga setiap hari,” ujarnya.

Hadiri SAI20, Wapres Harapkan Tiga Hal Ini

Ami mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pertemuan SAI20 juga didukung oleh berbagai pihak. Dia menyebutkan, dukungan Ditjen Imigrasi, otoritas bandara, dan Angkasa Pura (AP) I sangat membantu terutama dalam pelaksanaan KTT.

Menurut Ami, pihak-pihak tersebut telah membantu BPK untuk memberikan penyambutan yang baik terhadap delegasi setibanya di lokasi KTT. Dia mengatakan, ketika itu, ruang VIP kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai, Bali sedang dalam proses renovasi untuk perhelatan KTT G20 pada November mendatang.

Alhasil, pihak AP I pun memberikan akses ruang muat di terminal kargo untuk disulap menjadi ruang kedatangan VIP. “Itu adalah contoh dukungan yang bisa muncul berkat koordinasi dan kerja sama dengan AP I, otoritas bandara, dan imigrasi,” ujarnya.

Selain itu, salah satu momen berkesan yang dirasakan Ami yakni ketika mendapatkan respons positif dari para delegasi saat diberikan baju endek khas Bali. Ami menjelaskan, pemberian baju endek beserta udeng kepada delegasi adalah hasil dukungan dari Pemprov Bali.

Sebelum kedatangan delegasi, tim PM sudah mengkomunikasikan pemberian baju tersebut untuk kemudian dikenakan pada acara pembukaan KTT SAI20. “Menariknya, para delegasi sangat excited ketika diberikan baju itu,” ujarnya.

Ami mengatakan, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dalam pelaksanaan SAI20 tersebut. Menurutnya, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan dari setiap tahapan acara. Hal yang juga patut dibanggakan, menurut Ami, adalah kerja tim PM tanpa menggunakan jasa event organizer (EO).

“Tentunya saya juga tidak terbayang apabila kita memakai jasa EO apakah mereka sanggup menghadapi dinamika dan perubahan rencana dadakan yang bisa terjadi di lapangan,” ujarnya.

“Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional.”

Ke depannya, Ami berharap, BPK bisa terus mengadakan acara bertaraf internasional untuk memperkuat eksistensinya. Dengan hal itu, diharapkan, masyarakat juga semakin memahami kiprah BPK.

Untuk level global, Ami juga berharap BPK dipandang memiliki kapasitas untuk menggelar acara berskala internasional. “Tentunya kita berharap BPK juga semakin dipercaya untuk berkiprah di level internasional,” ungkap Ami.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id