WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Monday, 21 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

Big data analytics (sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Hadapi Ancaman Digital, Ini Upaya Mitigasi BPK

by Admin 1 17/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyadari bahwa dunia digital bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, sistem teknologi informasi (TI) yang canggih dapat semakin memudahkan pekerjaan pemeriksaan BPK. Di sisi lain, kemudahan ini menyimpan ancaman tersendiri.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto menjelaskan, menyadari hal itu, BPK pun melakukan berbagai tindakan mitigasi digital. Yang paling utama adalah pembentukan BPK Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Fungsi dari CSIRT ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengolaborasikan penanggulangan serta pemulihan terhadap insiden keamanan siber secara cepat serta membangun kapasitas sumber daya dalam keamanan siber.

Bagaimana BPK Menganalisis Data yang Banyak dan Kompleks? 

“SDM CSIRT ini tidak hanya berasal dari tim Biro TI, namun juga berasal dari Ditama Binbangkum, Biro Umum, Biro Humas, dan lain sebagainya,” ucap dia kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Langkah berikutnya adalah kerja sama dengan BSSN dalam masalah deteksi ancaman, vulnerability security assesment, dan penanganan insiden. Selain itu adalah penerapan sertifikasi ISO 27001 terkait operasional data center untuk memastikan keamanan. Langkah selanjutnya adalah peningkatan security awareness secara pegawai yang diberikan secara berkala.

Saat ini, memang BPK masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Hanya saja dia memastikan standar ISO itu sudah diterapkan oleh Biro TI dalam operasional data center.

“Bagi BPK, khususnya Biro TI, memandang isu pengamanan data menggunakan prinsip confidentiality, integrity, dan availability (CIA) yang harus terjamin di data tersebut. Untuk mencapainya, perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif melalui pilar people-process-technology (PPT),” ucap dia.

Prinsip confidentiality, integrity, dan availability (CIA), menurut dia juga amat penting karena usaha penerobosan selalu ada. Bahkan, hampir tiap detik selama 24 jam, baik dari internet maupun intranet.

“Bagi BPK, khususnya Biro TI, memandang isu pengamanan data menggunakan prinsip confidentiality, integrity, dan availability (CIA) yang harus terjamin di data tersebut. Untuk mencapainya, perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif melalui pilar people-process-technology (PPT).”

Menurut Pranoto, usaha penerobosan lewat internet mempunyai tren perubahan yang cepat. Bahkan, selalu saling mengejar dengan pengamanan yang dilakukan oleh BPK. Sedangkan insiden–insiden yang terjadi di intranet, perubahan trennya terbilang lebih lambat.

Kalaupun terjadi kebocoran, ucap Pranoto, tim CSIRT akan melakukan analisis untuk mengkonfirmasi keabsahan adanya indikasi kebocoran data atau penerobosan keamanan. Jika memang valid, akan dilanjutkan dengan investigasi dan mitigasi untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Proses analisis indikasi kebocoran data atau penerobosan keamanan yang dijalankan mengacu kepada kebijakan-kebijakan BSSN sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber. Selain itu, Biro TI juga menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur pengamanan data menggunakan panduan yang sudah ditetapkan.

Lewat CSIRT, kata dia, Biro TI berupaya terus mendorong keamanan data lewat sumber daya manusia (people). Selain proses bisnis dan teknologi, pegawai memang menjadi kunci untuk menjamin keamanan informasi.

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

People di sini bisa dilihat dari sisi personel bidang TI dan pengguna TI itu sendiri. Dari sisi personel bidang TI, masih diperlukan tambahan tenaga karena tim penanganan insiden dan keamanan data masih tergabung dengan unit lain yang tentunya mempunyai tanggung jawab lain. Padahal untuk pengamanan dibutuhkan SDM yang terlatih dan mempunyai waktu yang didedikasikan secara khusus. Terkait personel pengguna TI, security awareness dari seluruh pengguna TI BPK juga memiliki peran yang signifikan untuk menjamin keamanan informasi.

17/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Semakin Terintegrasi, Ini Ancaman untuk BPK

by Admin 1 16/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyadari akan pentingnya terus mengikuti perkembangan zaman. Termasuk dalam hal urusan teknologi informasi (TI). Apalagi saat ini, proses pemeriksaan yang menjadi tugas utama BPK telah didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto, mengatakan saat ini, proses bisnis utama BPK, yaitu pemeriksaan, semakin terintegrasi bukan hanya antarsistem informasi internal BPK. Akan tetapi, juga dengan entitas pemeriksaan, baik dari tahap pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut.

“Prinsip Biro TI adalah tidak boleh merasa telah aman dan harus terus waspada dalam menghadapi serangan siber.”

Pemanfaatan teknologi informasi ini pun secara otomatis berdampak terhadap data digital yang semakin banyak dan lengkap di BPK. Baik data internal maupun eksternal. Data yang dikelola sudah semakin besar, kompleks, dan saling tersambung antarsatuan kerja. Dengan pengelolaan yang dilakukan menggunakan infrastruktur TI, maka proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengiriman berlangsung dengan cepat dan selama 24 jam.

Akan tetapi, di balik beragam kelebihan dalam pemanfaatan teknologi informasi, Pranoto menyebut, telah terjadi perubahan tren serangan di dunia siber. Saat ini, para aktor kejahatan menggunakan modus baru dengan usaha pencurian data dan ransomware dengan pegawai internal sebagai serangan utamanya serta menggunakan e-mail phishing.

Dengan kondisi ini, BPK tentunya semakin banyak menghadapi tantangan keamanan data. Karenanya, upaya-upaya optimal terus dilaksanakan untuk menjamin keamanan data BPK dalam menghadapi tren serangan siber yang terus berubah dengan cepat dan dinamis.

“Di satu sisi kita asyik meningkatkan dan memajukan teknologi digital. Di sisi lain serangan siber hadir dengan modus-modus baru, seperti phising atau ransomware, yang masuk lewat para pegawai BPK,” ungkap Pranoto kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, belum lama ini.

Oleh karena itu, ucap dia, Biro TI telah melakukan beberapa upaya optimal untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis BPK. Misalnya saja menyusun dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Kemudian menerapkan standardisasi perangkat pengguna untuk memudahkan pengelolaan perangkat dan keamanannya.

Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan big data analytics untuk keamanan informasi dan penerapan zero trust security. BPK juga melakukan investasi infrastruktur keamanan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Strategi Teknologi Informasi BPK

Namun demikian, upaya-upaya pengamanan informasi masih harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tujuannya, untuk menutup gap keamanan informasi yang ada dan menghadapi tren serangan siber. “Prinsip Biro TI adalah tidak boleh merasa telah aman dan harus terus waspada dalam menghadapi serangan siber,” ungkap dia.

Oleh karena itu, lanjut Pranoto, upaya pengamanan informasi merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti. Dari sisi pegawai juga terus-menerus diperbaiki dengan menekankan dan meningkatkan security awareness. “Pengamanan di dunia digital itu sifatnya berkelanjutan, kalau sampai berhenti atau merasa puas, itu malah bahaya,” ucap dia.

16/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota Vll BPK Hendra Susanto.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Telisik Kewajaran Nilai Subsidi di BUMN

by Admin 1 15/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan terkait anggaran subsidi di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Pada tahun ini, strategi pemeriksaan akan berfokus pada kewajaran nilai subsidi.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto saat menghadiri rapat kerja BTN 2023 pada 27 Januari. “Terdapat penyesuaian strategi pemeriksaan subsidi. BPK akan berfokus pada pengujian kewajaran nilai subsidi yang diajukan oleh BUMN operator kepada pemerintah,” kata Hendra.

“Di sinilah pentingnya peningkatan kolaborasi dalam pemeriksaan antara BPK dengan PT BTN, antara lain, yang telah diimplementasikan sejak akhir tahun lalu terkait pemeriksaan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bunga uang muka perumahan TA 2022 pada PT BTN.”

Hendra menyampaikan, BPK selama tiga tahun terakhir telah melakukan pemeriksaan terhadap PT BTN secara rutin. Pemeriksaan yang dilakukan, antara lain, terkait dengan pengelolaan dan perhitungan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan tahun 2019-2021, serta subsidi bunga/subsidi margin KPR Program PEN tahun 2021. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka dukungan terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

“Pada tahun ini, strategi pemeriksaan BPK atas subsidi pada BUMN, dalam hal ini BTN, akan berfokus pada pengujian kewajaran subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan yang diajukan oleh PT BTN kepada pemerintah,” ujar Hendra.

Hendra dalam kesempatan itu mengatakan, BPK dalam melakukan pemeriksaan dapat menggunakan hasil pekerjaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan satuan pengawasan internal (SPI) BUMN. Ini sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dan standar profesional akuntan publik (SPAP), khususnya SA 610.

“Di sinilah pentingnya peningkatan kolaborasi dalam pemeriksaan antara BPK dengan PT BTN, antara lain, yang telah diimplementasikan sejak akhir tahun lalu terkait pemeriksaan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bunga uang muka perumahan TA 2022 pada PT BTN.”

Temukan Permasalahan HPP Pupuk Bersubsidi, BPK Minta Segera Ada Tindak Lanjut

Dengan semakin besarnya peranan APIP dan SPI BUMN yang ada di BTN dalam pemeriksaan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bunga uang muka perumahan, BPK nantinya dapat memperbesar porsi pemeriksaan pada aspek pengelolaan pendapatan, beban/biaya, dan investasi. Hendra menambahkan, selain pemeriksaan atas atas subsidi/PSO/kompensasi, ke depannya BPK akan berkolaborasi dengan SPI BUMN terkait pemeriksaan aset tetap, persediaan dan teknologi informasi. 

“Kolaborasi juga dilakukan dalam bentuk diklat maupun focus group discussion yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan metodologi pemeriksaan,” kata Hendra.

15/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta para pemeriksa mencermati perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2022.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Cermati Perubahan Postur APBN dalam Pemeriksaan LKPP 2022

by Admin 1 14/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta para pemeriksa mencermati perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2022. Hal ini diperlukan mengingat adanya berbagai dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun di lingkup global.

Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN 2021 Sama-Sama Lebihi Target

Ketua BPK mengatakan, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam postur APBN 2022 yang berdampak terhadap perubahan alokasi anggaran subsidi. Anggaran subsidi energi, misalnya, meningkat menjadi 55,89 persen seiring naiknya harga minyak dunia.

Selain itu, terdapat perubahan alokasi anggaran untuk kompensasi bahan bakar minyak dan listrik yang meningkat sebesar 1.486,48 persen.

“Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selain itu, para pemeriksa juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko,” kata Ketua BPK saat memberikan pengarahan dalam workshop persiapan pemeriksaan LKPP, laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2022, belum lama ini.

“Perubahan tersebut penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyusunan strategi, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang cukup dan tepat. Selain itu, para pemeriksa juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menganalisis berbagai macam data dan informasi dalam rangka mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko.”

Ketua BPK menambahkan, beberapa hal yang juga perlu dicermati adalah pelaksanaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung, penyelenggaraan kegiatan internasional G-20, yang dapat memengaruhi realisasi APBN tahun 2022. Ketua BPK juga mengingatkan para pemeriksa mengenai kasus-kasus yang terkait dengan hukum pada kementerian/lembaga serta risiko dampaknya terhadap pertanggungjawaban anggaran.

Agar pemeriksaan berjalan maksimal, Ketua BPK meminta seluruh unit kerja pemeriksaan untuk dapat saling berkolaborasi dalam berbagi data dan informasi yang dapat memengaruhi LKPP tahun 2022.

Workshop dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Meningkatkan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN” yang digelar pada 12-18 Januari 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2022. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa mengenai arah dan kebijakan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2022.

Wow, Pemerintah Mampu Tekan Defisit APBN

Tujuan lain digelarnya workshop ini juga untuk memutakhirkan pemahaman para pemeriksa mengenai tiga isu utama. Ketiganya yaitu perkembangan standar dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebijakan dalam pelaksanaan APBN tahun 2022, dan pengelolaan barang milik negara.

14/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pegawai BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja?

by Admin 1 13/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Kepribadian yang tangguh (hardiness) penting dimiliki seseorang, termasuk pekerja. Lalu, apa saja ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian tangguh?

Employee Care Center (ECC) dalam kegiatan diskusi pada Januari 2023 secara khusus membahas mengenai hardiness. Dalam diskusi tersebut diungkapkan bahwa hardiness adalah karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan dampak positif terhadap kejadian tersebut.

Membaca Masa Depan Sektor Kesehatan

Dengan memiliki hardiness, seseorang tak akan mudah mengalami stres apabila mengalami hal tidak menyenangkan. Menurut Kobasa (1979), aspek-aspek dalam mencapai hardiness meliputi komitmen, kontrol, dan tantangan.

ECC dalam penjelasannya menyampaikan, komitmen mencerminkan sejauh mana seorang individu terlibat dalam apapun yang dia lakukan. Kemudian, kontrol melibatkan keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya.

Sementara tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan bagian yang normal dari kehidupan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hardiness dalam diri seseorang. Faktor pertama, kemampuan untuk membuat rencana yang realistis.

“Dengan kemampuan individu yang merencanakan hal yang realistis maka saat ia menemui suatu masalah maka akan tahu hal terbaik yang dapat ia lakukan dalam keadaan tersebut,” demikian disampaikan tim ECC dalam materi yang disampaikan mengenai hardiness.

Perjelas Definisi Kebutuhan Dasar Kesehatan Program JKN

Selain itu, ada faktor rasa percaya diri dan positif citra diri. Individu akan lebih santai dan optimistis jika individu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Adapun jika memiliki citra diri positif, maka individu akan terhindar dari stres. Faktor lainnya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan kapasitas untuk mengelola perasaan yang kuat dan impuls.

Tim ECC juga menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik umum orang yang memiliki hardiness. Faktor pertama, percaya bahwa mereka bisa mengendalikan dan mempengaruhi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya.

Kedua, memiliki perasaan yang dalam atau rasa komitmen yang tinggi terhadap semua kegiatan yang ada dalam hidupnya. Ketiga, menganggap perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.

Menurut tim ECC, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seseorang untuk membangun kepribadian hardiness. Pertama, menetapkan misi hidup. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun misi kehidupan, membulatkan tekad, membangun visi, menciptakan wawasan, transformasi visi, dan komitmen total.

“Dengan kemampuan individu yang merencanakan hal yang realistis maka saat ia menemui suatu masalah maka akan tahu hal terbaik yang dapat ia lakukan dalam keadaan tersebut.”

Langkah kedua adalah membangun karakter. Caranya dengan membangun kesadaran diri, membangun kekuatan afirmasi, dan mengembangkan pengalaman positif. Adapun langkah ketiga adalah self controlling. Self controlling adalah kemampuan mengelola kondisi kemauan, kebutuhan, impulsif, dan dorongan dan sumber daya diri sendiri.

Ciri-ciri orang yang memiliki hardiness:

1. Sakit dan senang adalah bagian hidup.

Orang yang memiliki hardiness menganggap sakit dan senang merupakan bagian dari hidup dan mereka mampu melalui semuanya bahkan mampu untuk menikmatinya.

2. Keseimbangan.

Orang yang memiliki hardiness memiliki keseimbangan emosional, spiritual, fisik, hubungan antarinterpersonal dan profesionalisme dalam hidup.

3. Leadership.

Orang yang memiliki hardiness mampu bertahan dalam keadaan tertekan atau terkendali.

4. Perspektif.

Orang yang memiliki hardiness memiliki pandangan hidup yang tidak hanya berdasarkan pemikirannya sendiri.

5. Self-knowledge.

Memiliki pengetahuan diri dan kesadaran diri yang tinggi.

6. Tanggung Jawab

Orang yang memiliki hardiness mampu menerima tanggung jawab.

13/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wali Kota Berharap BPK Berikan Hasil Baik Terhadap LKPD Tarakan

by Admin 1 10/02/2023
written by Admin 1

TARAKAN, WARTAPEMERIKSA — Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Khairul berharap dapat terus meningkatkan kinerja sehingga mendapatkan hasil audit yang lebih baik. Dia ingin agar laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tarakan tahun 2022 dapat memperoleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Ini akan mempengaruhi proses pembahasan APBD perubahan sehingga kita pun dapat memprosesnya lebih dini bersama DPRD Kota Tarakan.”

 “Tidak hanya mempertahankan opini tertinggi tersebut, Pemkot Tarakan juga terus berupaya meningkatkan nilai pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Khairul seperti dilansir Antara, saat menghadiri entry meeting di Kota Tarakan, beberapa waktu lalu.

Entry meeting itu pun dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Utara Ruben Artia Lumbantoruan, ketua dan anggota tim pemeriksa, serta unsur perangkat daerah di Tarakan. Sebagai catatan, selama tiga tahun terakhir, Pemkot Tarakan berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Khairul menyampaikan bahwa pemda berupaya untuk menyampaikan LKPD yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian maka diharapkan hasil pemeriksaan pun dapat diterima dengan lebih cepat.

“Ini akan mempengaruhi proses pembahasan APBD perubahan sehingga kita pun dapat memprosesnya lebih dini bersama DPRD Kota Tarakan,” kata Wali Kota.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

Sebelumnya BPK Perwakilan Kaltara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I 2022 kepada RSUD dr H Jusuf SK. Termasuk juga LHP terkait Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun anggaran 2019 sampai semester I tahun 2022 terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

10/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Pesan BPK kepada APIP K/L Soal Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022

by Admin 1 09/02/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga (k/l) diharapkan dapat berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022. Hal itu disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana dalam pertemuan entry meeting bersama 20 K/L dan lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I) di kantor pusat BPK, Jakarta, belum lama ini.

“Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, diharapkan komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan,” ucap dia.

IHPS I 2022 Memuat Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat, Ini Detailnya

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan K/L yang akan diperiksa. Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Lebih lanjut, pemeriksaan ini disebut bersifat mandatori dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan dengan output berupa opini atas laporan keuangan,” katanya.

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran.”

Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Antara lain, meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholders.

Pada kesempatan tersebut, Nyoman juga menegaskan bahwa komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang kuat dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan. Hal tersebut akan tercermin pada capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tercapainya good governance dan clean government.

Susun Laporan Berkelanjutan, Ini yang Disoroti BPK

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” ucap dia.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, BPK menerapkan metodologi pendekatan risiko atau risk based audit (RBA). Dengan pendekatan ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.

09/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Foto: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Gubernur Jambi Tunggu BPK Soal Audit Proyek Ruang Terbuka Hijau

by Admin 1 08/02/2023
written by Admin 1

JAMBI, WARTAPEMERIKSA — Gubernur Jambi Al Haris mengatakan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di lahan bekas pasar tradisional Angso Duo. Hal ini untuk merespons penilaian anggota DPRD setempat yang menganggap bangunan dan fasilitasnya belum memadai.

“Artinya setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan apalagi yang dikeluarkan ini untuk pembangunan proyek negara, maka akan dievaluasi oleh pihak inspektorat dan BPK RI. Jika nanti ada temuan tidak sesuai dalam proyek tentu akan ada tindak lanjut,” kata Al Haris di Jambi, beberapa waktu lalu, seperti dilansir Antara.

Ketua DPR: SAI20 Perkuat Upaya G20 Capai Pemulihan Ekonomi dan SDGs

Ia menjelaskan, dalam audit BPK itu akan dilakukan pengecekan apakah proyek senilai Rp35 miliar yang terletak di bantaran Sungai Batang Hari Jambi tersebut sudah sesuai atau menyalahi rancangan anggaran belanja (RAB).

Saat ini Pemprov Jambi masih menunggu pemeriksaan rutin dari BPK Perwakilan Jambi atas proyek tersebut. Pada Januari ini diperkirakan BPK akan menurunkan tim untuk mengaudit proyek tersebut. “Jika nanti proyek tersebut tak sesuai ketentuan maka akan ada tindakan hukum,” kata dia.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi menggelar inspeksi mendadak di bangunan RTH bekas Pasar Angso Duo. Para wakil rakyat ini menilai infrastruktur yang dibangun tersebut masih banyak kekurangan.

“Artinya setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan apalagi yang dikeluarkan ini untuk pembangunan proyek negara, maka akan dievaluasi oleh pihak inspektorat dan BPK RI. Jika nanti ada temuan tidak sesuai dalam proyek tentu akan ada tindak lanjut.”

Pemprov Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merespons dengan mengancam pemutusan kontrak kerja ke rekanan jika proyek tersebut tak tuntas hingga Juni 2023 mendatang. Apalagi sejatinya harus kelar pada pada Desember lalu.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cipta Karya PUPR Provinsi Jambi Iwan Syafwadi menegaskan proyek yang menggunakan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran (TA) 2022 tersebut akan diperpanjang sampai Juni 2023 dengan syarat rekanan memperbaiki semua kekurangan.

“Saya kan masih memegang jaminan pemeliharaan. Saya masih bisa memutuskan kontrak. Jadi kontrak itu berlaku di dua masa, satu pelaksanaan dan kedua masa pemeliharaan. Ini masih masa kontrak saya bisa blacklist kalau ini tidak selesai,” kata dia.

Iwan juga tidak menampik bahwa dalam pengerjaan itu banyak kekurangan kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pihak penyedia jasa. Pihaknya pun telah melayangkan klaim perbaikan kepada kontraktor yang mengerjakan itu.

Mencermati Tantangan Transisi ke Energi Hijau

Di sisi lain, Iwan juga menambahkan bahwa keterlambatan pembangunan RTH dikarenakan adanya penambahan luas pembangunan. Awalnya, hanya 4 hektare namun kemudian menjadi 6 hektare, sehingga terjadi penambahan waktu untuk penimbunan dan pemantapan lahan.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Juwanda menegaskan setelah melihat langsung ke lokasi masih banyak kekurangan terkait dengan pengerjaan RTH tersebut. “Nanti akan dibahas di Komisi lalu akan diberi rekomendasi ke PUPR dan mitra kerja lainnya,” kata dia.

08/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

DPD dan Kejati Aceh Gelar Pertemuan Soal Temuan BPK, Apa Hasilnya?

by Admin 1 07/02/2023
written by Admin 1

BANDA ACEH, WARTAPEMERIKSA Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, beberapa waktu lalu. Rapat itu membahas tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terindikasi merugikan keuangan negara.

Rapat konsultasi berlangsung di Kantor Kejati Aceh, di Banda Aceh dan diikuti para asisten serta pejabat utama Kejati Aceh. Rapat diikuti Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik DPD Bambang Sutrisno dan Wakil Ketua III Arniza Nilawati serta sejumlah anggota DPD, di antaranya M Fadhil Rahmi serta beberapa lainnya.

“Karena itu, kami mendorong lembaga auditor membuat kesepakatan bersama dengan kejaksaan bagaimana proses penghitungan kerugian negara yang tidak membutuhkan waktu lama, sehingga penanganan kasus tidak terhambat.”

Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Bambang Sutrisno mengatakan banyak hal yang terungkap dalam pertemuan tersebut. Khususnya menyangkut tindak lanjut temuan BPK yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

“Kami juga mengapresiasi Kejati Aceh yang telah menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. Dan ini tentu langkah baik dalam penyelamatan. Rapat ini merupakan upaya kami memonitor perkembangan yang dilakukan kejaksaan terkait temuan BPK RI yang terindikasi merugikan keuangan negara,” kata Bambang Sutrisno, seperti dilansir Antara.

Bambang Sutrisno mengatakan dalam pertemuan tersebut juga terungkap kendala kejaksaan ketika menindaklanjuti temuan BPK. Di antaranya penghitungan kerugian negara oleh eksternal kejaksaan yang membutuhkan waktu lama.

Ini Andil Besar BPK dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Jaksa Agung

“Karena itu, kami mendorong lembaga auditor membuat kesepakatan bersama dengan kejaksaan bagaimana proses penghitungan kerugian negara yang tidak membutuhkan waktu lama, sehingga penanganan kasus tidak terhambat,” kata Bambang Sutrisno.

Kepala Kejati(Kajati) Aceh Bambang Bachtiar mengapresiasi Badan Akuntabilitas Publik DPD yang menggelar rapat konsultasi. Sebab, banyak hal yang didiskusikan terkait tindak lanjut temuan BPK yang terindikasi merugikan keuangan negara.

“Kami juga menyampaikan berbagai hal menyangkut penanganan perkara merugikan keuangan negara dalam forum tersebut. Di antaranya menyangkut penghitungan kerugian negara,” kata Bambang Bachtiar.

Bekerja di BPK Adalah Ibadah

Bambang Bachtiar mengharapkan BPK bisa mempercepat penghitungan kerugian negara sebuah kasus. Sebab, kejaksaan memiliki limit waktu yang terbatas dalam menyelesaikan suatu tempat yang terindikasi merugikan keuangan negara.

“Masyarakat tentu tidak tahu masalah di luar yuridis. Masyarakat selalu menyalahkan kami mengapa penanganan sebuah kasus merugikan keuangan negara berlangsung lama. Padahal, kami terkendala penghitungan kerugian negara dari auditor,” kata Bambang Bachtiar.

07/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ada Perbedaan Pemeriksaan BPK Terhadap LKPD Barito Utara untuk Tahun Ini

by Admin 1 06/02/2023
written by Admin 1

MUARA TEWEH, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemberitahuan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2023.

Entry meeting tersebut dihadiri ketua tim BPK Perwakilan Kalteng Dony Rahadian dan tiga anggota, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

“Dalam pemeriksaan ini nantinya tidak semua SKPD yang diperiksa, hanya ada beberapa dinas atau pejabat. Pemeriksaan laporan keuangan sama seperti tahun sebelumnya seperti belanja, belanja barang dan jasa, dan bansos serta lainnya. Untuk tahun ini ada sedikit berbeda, yaitu pendapatan.”

Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis di Muara Teweh menjelaskan, tim BPK Perwakilan Kalteng datang ke Kabupaten Barito Utara selama 30 hari untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD Barito Utara.

“Diharapkan kepada SOPD untuk kerja samanya. Sehingga dalam pemeriksaan bisa berjalan mulus dan bisa mendapat opini WTP untuk yang kesembilan kalinya,” kata Muhlis beberapa waktu lalu, seperti dilansir dari Antara.

Muhlis juga mengharapkan hasil audit dari BPK Perwakilan Kalteng ini bisa lebih rapi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. “Untuk itu diharapkan kerja samanya antara kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara,” ucap Sekda Muhlis.

Ketua tim BPK Perwakilan Kalteng Dony Rahadian mengatakan kegiatan ini setiap tahun rutin dilaksanakan. Tujuan entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2023 sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah.

Hasil Pemeriksaan BPK tak Berhenti di Opini WTP

“Dalam pemeriksaan ini nantinya tidak semua SKPD yang diperiksa, hanya ada beberapa dinas atau pejabat. Pemeriksaan laporan keuangan sama seperti tahun sebelumnya seperti belanja, belanja barang dan jasa, dan bansos serta lainnya. Untuk tahun ini ada sedikit berbeda, yaitu pendapatan,” kata Dony.

Dikatakannya, tahun ini tim BPK RI Kalteng mulai akan memeriksa pendapatan dari awal, dan terkait dengan pajak. “BPK RI perwakilan Kalteng sangat getol terkait dengan pajak,” kata dia.

06/02/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga Kerja Masa Depan
  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • SAI20 Hasilkan Komunike Global untuk Infrastruktur dan Tenaga...

    21/07/2025
  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

    17/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025

    16/07/2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id