Dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut berkontribusi dalam kampanye pencitraan bangsa, salah satunya melalui pengembangan citra pariwisata.
Untuk menilai efektivitas pengembangan citra pariwisata Indonesia, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengembangan citra pariwisata Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022 Kemenparekraf.
Selengkapnya dapat disimak pada video berikut.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam melakukan beberapa audit penting terkait pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni pemeriksaan di PLN dan Pertamina.
BPK pun merekomendasikan PT PLN agar memiliki rencana yang detail dan aplikatif untuk perpaduan energi baru dan terbarukan. Sedangkan terkait Pertamina, BPK merekomendasikan perusahaan untuk memiliki kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi yang mendukung kebijakan energi nasional dengan menggunakan energi baru dan terbarukan.
Ketua BPK, Isma Yatun menjelaskan, BPK memang memiliki peran penting dalam industri ekstraktif. BPK melakukan pemeriksaan terhadap isu-isu terkait energi, di mana terdapat tiga dari tujuh prioritas nasional terkait pengembangan energi. Hal ini sebagai bagian integral dari rencana strategis BPK untuk mengaudit prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia.
Pertama, kata dia, prioritas nasional 1 menyatakan bahwa energi terbarukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri guna memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Kedua, prioritas nasional 5 memprioritaskan sektor energi dan ketenagalistrikan untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan layanan esensial.
“Menetapkan road map implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di instansi pemerintah dan angkutan umum.”
“Terakhir, prioritas nasional 6 menempatkan pembangunan energi berkelanjutan sebagai tulang punggung untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat meningkatkan pertumbuhan ketahanan iklim,†ungkap Isma saat membuka “The 5th Meeting of INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI)†yang digelar di Jakarta, pada Senin (24/7/2023).
Menurut Isma, industri ekstraktif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masalah keuangan, ekonomi, tata kelola, sosial, dan lingkungan seringkali menghambat kontribusi nyatanya.
Untuk alasan ini, lembaga pemeriksa atau supreme audit institution (SAI) dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya, untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari industri ini dipertanggungjawabkan dengan benar dan bahwa sumber daya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam rangkaian pertemuan ini, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Hendra Susanto, menambahkan, di tingkat pemerintahan, pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang energi terbarukan dan retirement coal untuk mendukung target net zero emissions. “Dan menetapkan road map implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di instansi pemerintah dan angkutan umum,†ungkap dia.
Pertemuan The 5th Meeting of INTOSAI WGEI ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan antara anggota WGEI dan organisasi internasional lainnya tentang isu-isu industri ekstraktif, khususnya tentang transisi energi.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memimpin pertemuan ASEAN Audit Committee (AAC) atau Komite Audit ASEAN ke-48 di Jakarta, Kamis (6/7/2023). Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan organisasi lainnya, seperti ASEANSAI untuk peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan sektor publik.
Ketua BPK mengatakan, mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting. “Harapannya, ASEAN akan semakin strategis dan menjadi centre of growth,†kata Ketua BPK.
Pertemuan ini dihadiri anggota AAC dari 10 negara anggota ASEAN dan Timor Leste yang hadir sebagai observer. Kegiatan ini bertujuan untuk mereviu dan menyetujui isu signifikan pelaporan keuangan Sekretariat ASEAN.
Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, dunia telah menghadapi tantangan yang berdampak pada kehidupan organisasi. Pandemi Covid-19 dan krisis multidimensinya telah direspons oleh perbaikan tata kelola di organisasi internasional.
“Kita harus memperhatikan dan mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di AAC,†ujar Isma.
Pada pertemuan ini, AAC diharapkan tidak hanya akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, AAC dapat memberikan pandangan dan pertimbangan untuk jaminan laporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Sekretariat ASEAN.
“Kita harus memperhatikan dan mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di AAC.â€
Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia, dalam hal ini BPK, menjabat sebagai chair AAC yang berkewajiban untuk mempersiapkan pertemuan AAC. Komite Audit ASEAN ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari Sekretariat ASEAN.
Ketua BPK juga menekankan pentingnya pelaksanaan audit dan pengaturan keuangan Sekretariat ASEAN yang mengacu kepada standar internasional dan penguatan peran dan fungsi Divisi Audit dan Evaluasi Sekretariat ASEAN.
Agenda ini dibuka dengan Consideration of Observations by the Committee of Permanent Representatives (CPR) on the Report of the 47th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi eksternal auditor pada pertemuan ke-47 yang lalu.
Pada pertemuan ini, dibahas juga Consideration of the TOR for External Auditor, Consideration of the Report of Risk Management of ASEAN Secretariat, dan Consideration of the Reports and Outcome of 2022/2023 Annual Audit Plan, 2023/2024 Annual Audit Plan & Training of the Internal Audit and Evaluation Division (IAED) and Proposed Internal Audit Charter as per External Auditor’s Recommendation.
BPK sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia, menyampaikan usulan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat ASEANSAI. Usulan itu terutama terkait penentuan auditor eksternal.
BPK mengusulkan amandemen ASEAN Secretariat Financial & Administrative Rules and Procedures (AFARP) untuk memperjelas prosedur penentuan external auditor Sekretariat ASEAN. Delegasi BPK hadir dalam pertemuan tersebut dengan didampingi oleh perwakilan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan data yang berkualitas, maka keputusan dapat diambil berdasarkan bukti yang valid sehingga dalam implementasinya akan memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK saat menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023. Acara diselenggarakan oleh ECOSOC di Markas Besar PBB, New York, Senin, 17-20 Juli 2023.
Wakil Ketua BPK mengatakan, pencapaian target SDGs 2030 sangat menantang karena danya tren yang off-track. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya transformasi dan kerja sama yang baik antara para pihak .
“Sebagai contoh, untuk implementasi SDGs 16, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi adanya kolaborasi, maka capaian SDGs 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan tercapai pada 2030,” kata Wakil Ketua BPK.
Agus Joko Pramono juga menyampaikan arti penting dan peran BPK dalam mengawal pelaksanaan SDGs. Pengawalan ini mulai dari level daerah hingga nasional dan sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI.
Pertama, menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDGs. Kedua, melaksanakan audit implementasi SDGs. Ketiga, berkontribusi dalam implementasi SDGs 16. Keempat, menjadi model dalam transparansi dan akuntabilitas dalam operasional internal.
“Dari sisi kegiatan nonaudit, BPK telah melaksanakan reviu VNR, mempublikasikan laporan keberlanjutan, menginisiasi berdirinya SAI 20, dan membentuk Unit Sentral Koordinasi SDGs,” kata dia.
“Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030.”
HLPF 2023 mengangkat tema “Accelerating the recovery from the coronavirus disease (Covid-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levelsâ€.
Kegiatan HLPF 2023 ini akan menjadi pre-summit untuk mempersiapkan SDGs Summit yang akan diselenggarakan pada September 2023. Forum ini akan menanggapi dampak dari berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menyalakan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme untuk 2030 Agenda for Sustainable Development.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal proyek besar pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat sejumlah hal yang perlu dilakukan agar persiapan pemindahan IKN semakin baik.
Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022. Pemeriksaan dilakukan pada Kemensetneg, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian dukungan anggaran tim transisi di Kemensetneg serta kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 di OIKN telah dilaksanakan sesuai kriteria. Meskipun ada pengecualian atas beberapa permasalahan.
Salah satu permasalahan itu yakni penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap. “Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal,†demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2022.
BPK merekomendasikan kepala OIKN/ketua tim transisi untuk melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.
Hasil pemeriksaan BPK selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan persiapan dan pemindahan lbu kota negara oleh tim transisi belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan terkait ini.Â
Pertama, pembagian tugas dan fungsi tim transisi serta tim pendukung belum diatur secara jelas. Kedua, tim transisi dan tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh. Ketiga, tim transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap.
Permasalahan itu mengakibatkan tujuan pembentukan tim transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal. Lalu kinerja tim transisi/OIKN tidak dapat diukur karena program/rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh.
BPK pun merekomendasikan kepala OIKN/ketua tim transisi agar menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN. Kemudian, menetapkan rencana kerja tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OlKN berikut target kinerja dan indikator keberhasilannya.
Selanjutnya, menginstruksikan sekretaris OIKN/tim transisi untuk memonitor pelaporan tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik. BPK juga menemukan bahwa kesiapan OIKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan.Â
Ini karena pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi. Hal ini mengakibatkan operasional OIKN pada akhir tahun 2022 berisiko terhambat.
BPK merekomendasikan kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh K/L/pemda. Antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K/L/pemda.
Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 di Kemensetneg, OIKN, dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.
“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting lagi yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Jokowi bersyukur pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Ia menegaskan agar pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, masih terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.
“Ini yang hati-hati, ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. “Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurut Isma, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan berdampak dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, besar harapan kami agar bapak presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Isma.
NEW YORK, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan kembali peran penting lembaga pemeriksa (SAI) dalam percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Hal tersebut dia sampaikan pada saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan,†kata dia.
Isma menjelaskan, melalui audit independen, supreme audit institution (SAI) bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi. Kemudian juga mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDG.
Pada kesempatan itu, Isma memaparkan bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG. Termasuk juga serta mendorong kapasitas yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.â€
Dipaparkan bahwa BPK selalu berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk SDG. Terkait hal tersebut ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK.
Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.
Kedua, kata Isma, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.
“Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,†papar Ketua BPK.
Ketua BPK juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Dalam menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah pun telah memperbaiki desain kebijakan SDG dan mekanisme kelembagaan.
Dengan begitu, dapat selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ini dilakukan antara lain, dengan menerbitkan peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Dalam rangka diseminasi kegiatan joint peer review BPK dan ANAO atas Mongolia National Audit Office (MNAO) yang telah selesai dilaksanakan pada April 2023, BPK menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) secara virtual pada Senin, 26 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang pegawai baik dari BPK maupun ANAO.Â
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif menyampaikan apresiasi dan selamat atas kesuksesan tim peer review dalam pelaksanaan kegiatan reviu dan menyatakan bahwa keterlibatan BPK dalam peer review ini merupakan momentum yang sangat penting tidak hanya menambah pengalaman pegawai BPK sebagai reviewer organisasi pemeriksa tetapi juga memberikan kesempatan berharga untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan auditor SAI lain. KTF ini merupakan salah satu cara untuk mendiseminasikan keberhasilan tim reviewer tersebut dalam menyelesaikan reviu terhadap MNAO kepada kalangan yang lebih luas, baik dari BPK maupun ANAO sehingga berbagai pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan untuk seluruh peserta KTF.
Sally Ramsey, Executive Director dari Performance Audit Services Group, mewakili ANAO juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan program peer review dan menyampaikan bahwa pengalaman melaksanakan joint peer review akan semakin mempererat hubungan kerja sama bilateral antara BPK dan ANAO serta membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kapasitas kedua institusi.
Adapun pembicara KTF ini adalah seluruh tim peer review yang terdiri dari Kristian Gage sebagai, Ketua Tim, Michael McGiillion, dan Lauren Dell dari ANAO serta Fauzan Yudo Wibowo dan Prima Liza dari BPK. Dalam paparannya, tim secara komprehensif mengenai pelaksanaan joint peer review yang telah dilakukan dalam kurun waktu antara Januari s.d April 2023 meliputi metodologi reviu yang digunakan berbasis pada SAI PMF, pemahaman atas tata kelola keuangan negara dan manajemen keuangan sektor publik di Mongolia, organisasi MNAO, beserta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reviu termasuk peluang serta tindak lanjut dari kegiatan peer review ini.
Pelaksanaan peer review kali ini merupakan pengalaman pertama bagi BPK menjadi reviewer dengan menggunakan metodologi SAI PMF. Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi BPK dimana pengalaman ini meningkatkan kemampuan dan reputasi BPK dalam mereviu dan dalam menghadapi reviu SAI PMF di tahun 2024. Mengingat berbagai manfaat keikutsertaan BPK dalam peer review ini, maka BPK memiliki minat untuk dapat melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang.
Adapun beberapa tindak lanjut dari pelaksanaan peer review ini antara lain MNAO meminta INTOSAI Development Initiative (IDI) untuk melakukan reviu independen dan Sekretaris Jenderal BPK mengusulkan untuk mengangkat tema join peer review sebagai prospek penulisan artikel bersama untuk Jurnal INTOSAI. Selama KTF berlangsung, peserta secara antusias memberikan pertanyaan kepada pembicara terutama hal yang terkait metodologi reviu yang digunakan, SAI PMF, kode etik, dan pembelajaran yang diperoleh oleh reviewer BPK.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA-ASEANSAI Seniors’ Officials’ Meeting (SOM) merupakan pertemuan high-level management yang membahas dan mencari solusi atas ongoing issue di ASEANSAI. BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI memfasilitasi rangkaian pelaksanaan pertemuan ini pada Senin hingga Rabu, 3-5 Juli 2023 melalui media Webex yang diikuti oleh 61 peserta dari 10 negara anggota ASEANSAI.
Pertemuan ini diawali dengan Technical Meeting yang dilaksankan di hari pertama dan SOM yang berlanjut di hari kedua serta hari ketiga. Secara umum, the 7th SOM membahas beberapa isu penting diantaranya; penyelesaian isu Laporan Keuangan ASEANSAI, revisi ASEANSAI Rules and Procedures (R&P), finalisasi rencana kerja Komite-komite ASEANSAI, kerjasasama ASEANSAI dengan SAI Swedia (SNAO), perpanjangan Sekretariat ASEANSAI 2024-2029, agenda the 7th ASEANSAI Summit 2023, penunjukan Komite-komite ASEANSAI 2024-2025, serta penunjukan Auditor untuk Laporan Keuangan ASEANSAI 2022-2023.
Sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI, Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif membuka dan memimpin jalannya pertemuan didampingi oleh Tim Sekretariat dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional. Sebagai perwakilan Sekretariat, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman, memberikan presentasi terkait laporan keuangan ASEANSAI, kerjasama ASEANSAI dengan Development Partners, proposed budget untuk kegiatan 2024-2025, dan penunjukan Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan positif atas penandatanganan laporan keuangan ASEANSAI, penyesuaian R&P ASEANSAI, penyesuaian rencana kerja Komite, kelanjutan kerjasama dengan SNAO, penunjukan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2024-2029, pelaksanaan the 7th ASEANSAI Summit di Manila pada bulan November 2023, penunjukan Ketua dan anggota Komite ASEANSAI periode 2024-2029, serta penunjukan SAI Thailand sebagai Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.
Lebih lanjut, hasil dari pertemuan SOM ini akan dibawa ke ASEANSAI Summit mendatang untuk disahkan oleh para Ketua SAI.
BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada 47 objek pemeriksaan yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri), 43 obrik pemda, dan 2 perusahaan daerah air minum.
Selengkapnya dapat disimak pada infografik berikut.
