WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Thursday, 17 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

BPK Bekerja

BPK-ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

­Berbagi Pengalaman Soal e-Government, Ini yang Dibahas BPK-ANAO

by Admin 1 01/12/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbagi pengalaman mengenai penerapan e-government di Indonesia kepada Australian National Audit Office (ANAO). Pengalaman tersebut khususnya terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Ketua Tim Pemeriksaan Kinerja atas Kebijakan e-Government tahun 2018, Cipto Nugroho menjelaskan, hasil pemeriksaan pada 2018 meliputi overview e-government yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat di Indonesia. Kemudian proses pemeriksaaan BPK atas e-government dan temuan signifikan beserta rekomendasi yang diberikan oleh tim terkait temuan tersebut.

Disampaikan, pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan e-government. Dengan ruang lingkup meliputi rencana strategis perencanaan, kebijakan koordinasi, kebijakan sumber daya, dan pencapaian target perencanaan dua entitas yang diperiksa, yaitu Kemenpan RB dan Kominfo.

Hal tersebut disampaikan dalam information technology knowledge sharing sesi III yang digelar secara virtual, Selasa (5/10). Kali ini, tema yang diangkat yaitu “The Role of The SAI in Auditing the Implementation of E-Government”. Ini merupakan kelanjutan program sebelumnya yang dilakukan pada Mei dan Juni 2021 sebagai implementasi kerja sama bilateral kedua institusi pada 2021.

Tujuan penyelenggaraan diskusi adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman. Ini terkait pendekatan dan hasil pemeriksaan BPK dan ANAO dalam perannya memberikan jaminan kepada parlemen atas ketahanan dunia maya (cyber resilience) pemerintah. Fokus diskusi terpusat pada pemeriksaan atas implementasi sistem yang mendukung transformasi digital pemerintahan dan implementasi atas inisiatif e-government dua negara.

Termasuk tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan serta lessons learned yang dapat diambil sebagai referensi pemeriksaan mendatang. Kegiatan knowledge sharing dimoderatori oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage.  Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti dan Executive Director of System Assurance and Data Analysis Branch (SADA) ANAO, Lesa Craswell.

Dalam sambutannya, Selvia Vivi menyampaikan bahwa Indonesia telah memulai pengembangan e-government pada 2003 melalui Instruksi Presiden No 3 tahun 2003. Setelah hampir 20 tahun berjalan, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk menjadi suatu sistem yang andal dan dapat diimplementasikan pemerintah pusat dan daerah. Karenanya pada 2018 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kemenkominfo dan Kemenpan RB. 

Sementara Lesa Craswell menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi informasi yang masif telah mengubah cara berkerja dan berinteraksi. Ketergantungan pada sistem TI semakin tinggi. Tuntutan publik untuk mendapatkan layanan yang baik, cepat, aman dan transparan pun meningkat.

Oleh karenanya transformasi digital adalah langkah penting dan strategis menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik. Dalam upaya meningkatkan ektifitas layanan publik, satu hal yang dilakukan adalah implementasi e-government.

Dijelaskan, ANAO dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan memiliki peran yang sama untuk terus menangani perubahan dalam entitas sektor publik tersebut. Lesa menambahkan bahwa ANAO telah melakukan serangkaian audit dengan fokus pada transformasi digital, manajemen strategi, dan operasional cybersecurity yang dimulai pada 2015. 

Paparan lebih detail dari ANAO disampaikan oleh Acting Executive Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch (SADA) Xiaoyan Lu dan Senior Director, Systems Assurance and Data Analysis Branch, ANAO Edwin Apoderado. Xiaoyan dan Edwin menyampaikan beberapa topik.

Pertama, e-government dan transformasi yang dilakukan oleh The Australian Public Service. Dijelaskan pula beberapa tonggak perubahan transformasi pada layanan publik di Australia yang dimulai pada 2010. Kemudian, pembentukan Digital Transformation Agency pada 2015 serta dilanjutkan penyusunan Digital Transformasi Agenda pada 2016 dan Establishment of Cyber Security Unit pada 2017.

Kedua, pemeriksaan e-government yang dilakukan oleh ANAO beserta hasil-hasil temuan pemeriksaan yang diperoleh. Saat ini, terdapat 84 high cost IT project yang diberada di bawah Pemerintah Australia yang menjadi fokus dalam pemeriksaan ANAO karena memiliki nilai yang sangat besar, vital, dan sangat strategis. Terdapat setidaknya 7 contoh pemeriksaan e-government yang pernah dilakukan ANAO.

Pemeriksaan itu meliputi cybersecurity audits, records management in health, myGov Digital Services, costs and benefits of the reinventing the Australian Tax Office (ATO) program, administration of medicare electronic claiming arrangements, shared services, dan IT outages at the ATO.  Ketiga, studi kasus dalam pelaksanaan pemeriksaan program eCensus. Keempat adalah penjelasan mengenai pemeriksaan e-government lainnya yang pernah dilakukan oleh ANAO dan lessons learned yang diperoleh.

01/12/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Kata BPK Soal Diplomasi Vaksin Kemenlu?

by Admin 1 30/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novy Gregory Antonius Pelenkahu mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Apresiasi tersebut terkait kebijakan Kemenlu yang melakukan diplomasi vaksin.

Dia menjelaskan, pandemi yang berjalan hampir dua tahun ini membuat Kemenlu kesulitan untuk mencapai target diplomasi ekonomi yang ditentukan. Alasannya, pandemi membuat perekonomian menurun dan pariwisata ditutup.

Padahal, diplomasi ekonomi merupakan satu di antara lima program prioritas Kemenlu. Novy menjelaskan, ada lima hal yang menjadi prioritas 4+1 yang tercantum di dalam rencana strategis Kemenlu. Lima prioritas itu yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia, serta terkait infrastruktur diplomasi.

Saat ini, kata Novy, BPK sedang melakukan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan diplomasi ekonomi. Meskipun begitu, pemeriksaan yang dilakukan nantinya tetap memperhatikan empat prioritas lain.

Novy memberikan sedikit penjelasan mengenai diplomasi ekonomi yang salah satu ujung tombaknya merupakan Kemenlu. Dijelaskan, diplomasi ekonomi menjadi menjadi penekanan dari Pemerintah Joko Widodo sejak 2014 dan 2019.

Untuk urusan luar negeri, tugas ini diberikan kepada Kemenlu. Salah satu pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dijalankan Kemenlu adalah dengan mengadakan festival Indonesia. Ini merupakan acara untuk mempromosikan produk Indonesia untuk mencari pembeli.

Karenanya, kata dia, ketika diplomasi ekonomi mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19, Kemenlu pun kemudian beralih ke diplomasi vaksin atau kesehatan. “Apakah itu termasuk diplomasi ekonomi atau tidak? Saya minta agar ini termasuk dalam hal yang kita periksa. Karena diplomasi ini, akan mempengaruhi perekonomian kita sangat luas,” ungkap Novy kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Indonesia, menurut dia, termasuk negara yang berhasil dalam proses vaksinasi. Ini lantaran pemerintah bisa mendapatkan vaksin dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Padahal banyak negara lain yang masih kesulitan mendapatkan vaksin.  

Berdasarkan data BPK, Kemenlu, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu sudah mengejar vaksin dengan lobi-lobi sejak awal pandemi atau sekitar Maret atau April 2020. “Jadi pada saat entry meeting, Kemenlu mengatakan bahwa diplomasi ekonomi itu tidak mencapai target dan beralih ke diplomasi vaksin. Jadi mereka minta itu ikut dinilai juga. Jadi jangan hanya semata dilihat diplomasi ekonominya saja dan kinerjanya dilihat jadi jelek,” ungkap dia.

30/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Perkuat Penghitungan Kerugian Negara

by Admin 1 29/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertekad untuk terus meningkatkan peran terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air. Peningkatan peran ini salah satunya dilakukan dengan memperkuat kemampuan Auditorat Utama Investigasi (AUI) dalam melakukan penghitungan kerugian negara (PKN).

Auditor Utama (Tortama) Investigasi BPK Hery Subowo menjelaskan, BPK sedang menjalankan inisiatif strategis mengenai peningkatan peran bpk dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan strategi pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara. Dia mengatakan, inisiatif strategis tersebut bertujuan mendorong terwujudnya visi BPK, yaitu, ‘Menjadi lembaga tepercaya dan berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara’.

Selain itu, tambahnya, juga untuk mewujudkan misi ketiga BPK, yaitu mendorong pencegahan korupsi dan menjadi role model bagi institusi lain. Untuk mencapai hal tersebut, kata Hery, ada beberapa strategi yang dijalankan.

Pertama adalah terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif. Hery menjelaskan, hal tersebut dilakukan dengan membuat Investigative Quality Review System (INQURY) dan Case Tracking and Handling System (CaTcH).

“CaTcH merupakan sistem informasi yang dapat diakses oleh AUI maupun instansi yang berwenang untuk mengetahui perkembangan kasus yang dimintakan PKN­nya kepada BPK,” kata Hery saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Hery menambahkan, langkah lainnya adalah dengan melakukan penguatan pemeriksaan non­investigatif berbasis risiko fraud, pengembangan sistem pencegahan korupsi di BPK, dan penguatan sistem pencegahan korupsi di entitas. “Melalui IS (inisiatif strategis) tersebut, diharapkan AUI bisa meningkatkan kompetensi maupun sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan PKN secara lebih efektif dan efisien,” kata Hery.

Hery mengatakan, BPK juga terus berupaya meningkatkan respons atas permintaan PKN. Hal itu salah satunya dilakukan dengan membentuk Investigatif Audit Task Force (IATF) di BPK Perwakilan. IATF adalah Tim Adhoc Investigasi yang dibentuk di Perwakilan yang akan melaksanakan tugas PKN yang dilimpahkan dari AUI kepada Perwakilan.

IATF juga bertugas memberikan asistensi kepada tim pemeriksa dalam pemeriksaan non­investigatif berbasis risiko fraud. Menurut dia, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai BPK dari pembentukan Tim IATF. Pertama, meningkatkan kompetensi pemeriksa non­investigatif untuk mengidentifikasi dan menguji risiko fraud.

Kedua, meningkatkan kompetensi bidang investigasi di BPK. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi yang berwenang. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan sinergi antara AUI dan Perwakilan.

29/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Keuangan negara (Ilustrasi/Sumber: djkn.kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Cara Kemenkeu Kejar Target Penyelesaian Tindak Lanjut dari BPK

by Admin 1 26/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengejar target penyelesaian tindak lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 90%. Untuk mengejar target itu, kementerian pun melakukan berbagai upaya.

Pertama, melakukan pemetaan rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi permasalahan temuan, jenis/kelompok rekomendasi, lokasi, dan unit kerja yang harus menindaklanjuti. Kedua, melakukan koordinasi intensif dengan UE 1 atas hasil pemetaan rekomendasi. Ketiga, melakukan koordinasi intensif dengan K/L lain melalui APIP.

“Keempat, menginisiasi high level meeting antara Kemenkeu dengan BPK untuk penyelesaian rekomendasi dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan konsep hasil pemeriksaan) dan sulit ditindaklanjuti,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Awan menambahkan, sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Kemenkeu juga memantau TLRHP BPK yang kewenangannya berada pada kementerian/lembaga lain berdasarkan hasil pemeriksaan LK BUN. Mekanisme pemantauannya dilakukan melalui rapat antar-K/L maupun dengan korespondensi melalui naskah dinas yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab bagian anggaran dengan mitra K/L yang bersangkutan.

“Berkat komitmen bersama untuk menuntaskan TLRHP BPK, kami antar-K/L terus bergandengan tangan sehingga telah terbangun sinergi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi BPK yang berstatus belum ditindaklanjuti,” papar dia.

Dia pun mengapresiasi BPK yang telah mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) pada 2016 dan telah diuji coba pada masing-masing K/L. Berdasarkan pengalaman, kata dia, masih diperlukan optimalisasi pemanfaatannya untuk pemantauan TLRHP di Kemenkeu.

Optimalisasi itu antara lain update data TLRHP perlu ditingkatkan agar selalu relevan dan mutakhir. Ini sebagaimana hasil pembahasan TLRHP BPK pada tiap semester dan penerbitan LHP baru agar penyampaian dan penilaian tindak lanjut tidak dilakukan secara manual.

“Dengan langkah tersebut diharapkan pelaksanaan penilaian tindak lanjut rekomendasi oleh BPK dapat dilakukan secara realtime sehingga makin efisien. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi harapan besar bagi kami agar proses penyampaian tindak lanjut lebih efisien, cepat, tuntas, dan akurat,” papar Awan.

26/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ANAO
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Antara Kepercayaan dan WFH, Ini Cerita ANAO

by Admin 1 25/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) membagikan pengalamannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi pandemi. Penyebaran Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap pola kerja supreme audit institution (SAI) di seluruh dunia. Australian National Audit Office (ANAO) adalah salah satu lembaga yang harus menyesuaikan lingkungan kerjanya dengan kondisi pandemi.

Group Executive Director, Professional Services and Relationship Group ANAO Jane Meade dalam wawancara dengan redaksi Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu, menyampaikan, pandemi Covid-19 mendorong adanya kepastian dalam pengaturan kerja secara fleksibel. Meade mengungkapkan, ANAO sejatinya sudah memiliki ketentuan mengenai pengaturan kerja fleksibel bahkan sebelum Covid-19.

Akan tetapi, hal itu masih kurang konsisten diterapkan di setiap bagian organisasi. Apabila seorang pegawai ingin bekerja dari rumah karena ada keperluan pribadi, izin itu sangat bergantung terhadap keputusan manajer. Sementara, pada saat itu (sebelum pandemi), banyak manajer yang masih skeptis dengan pola kerja jarak jauh tersebut.

“Karena manajer tidak melihat secara langsung sehingga tidak bisa memastikan stafnya mengerjakan pekerjaan atau tidak. Kepercayaan saat itu masih menjadi tantangan,” ungkapnya.

Kemudian, setelah mengalami periode bekerja dari rumah pada tahun lalu, ternyata pegawai bisa tetap produktif. Dari hal itu, ANAO merasa perlu untuk lebih konsisten menciptakan ketentuan fleksibilitas kerja.

“Ada aturan yang jelas bagaimana cara mendapatkan jam kerja fleksibel. Sehingga, pegawai bisa menentukan mungkin bekerja dari rumah sehari dalam sepekan atau setengah hari dalam sepekan,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei internal, pekerja juga merasa lebih bahagia dengan pengaturan kerja fleksibel tersebut. Selain itu, ANAO pun diuntungkan karena banyak hal positif yang kemudian bisa diraih ketika pegawai bekerja dengan optimal.

“Saya kira itu manfaat karena terkadang ada orang yang bisa lebih produktif ketika bekerja dari rumah. Karena mereka tidak menemukan gangguan yang mungkin saja justru muncul ketika bekerja di kantor,” ujarnya.

Senior Executive Director, Corporate Management Group ANAO Jacquie Walton kepada Warta Pemeriksa menyampaikan pola kerja di ANAO banyak berubah setelah adanya pandemi. Dalam kondisi lockdown, komunikasi sangat mengandalkan teknologi digital. Pertemuan dilaksanakan secara virtual. Para manajer pun mengatur cara untuk menjaga kinerja staf atau anggota timnya.

Walton mengatakan, ANAO berupaya memperhatikan isu kesehatan mental pegawai dalam menghadapi pandemi. Salah satu hal yang diterapkan adalah mendorong para manajer untuk terus terhubung dengan anggota timnya.

“Jadi kita berupaya untuk tetap mengadakan hubungan sosial seperti menggelar pertemuan tim di pagi hari secara virtual. Kita juga mengimbau kepada pegawai walaupun bekerja di rumah jangan duduk di meja berjam-jam dalam sehari. Ambil jeda, istirahat dan menjauh dari laptop,” ungkapnya.

25/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Rekomendasi BPK yang tidak Dapat Ditindaklanjuti Kemenkeu

by Admin 1 24/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada beberapa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak dapat ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya yaitu rekomendasi BPK yang terkait dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan konsep hasil pemeriksaan) atas peraturan.

“Kemudian rekomendasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan tugas fungsi Kemenkeu. Lalu, rekomendasi kebijakan yang pengesahannya di luar kewenangan Kemenkeu, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal itu, kata dia, kementerian pun mencoba melakukan beberapa upaya. Misalnya saja dengan melakukan koordinasi intensif antar unit eselon (UE) 1 dan K/L lain. Kemudian melakukan pembahasan khusus atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Terakhir, pengusulan tidak temuan tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD) kepada BPK.

Dia menjelaskan, mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK di Kemenkeu telah berjalan dengan baik. Ini dimulai dari terbitnya laporan hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan tindak lanjut semesteran BPK.

Secara umum, kata dia, pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh koordinator pemantauan kepada masing-masing unit eselon I (UE 1). Pemantauan dapat melalui UKI maupun langsung kepada unit teknis penanggung jawab tindak lanjut.

Peran Itjen selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kemenkeu memberikan verifikasi atas dokumen tindak lanjut yang diberikan oleh UE 1 sebelum disampaikan kepada BPK. Hasil pemantauan dari UE 1 kemudian dikompilasi dan disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut untuk dilakukan penilaian maupun pembahasan tindak lanjut bersama BPK.

Dia pun menjelaskan upaya Kemenkeu dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK. Upaya itu antara lain, pembagian koordinator pemantauan berdasarkan jenis pemeriksaan. Pembentukan tim pemantauan tindak lanjut lintas UE 1. Rapat one on one koordinasi penyelesaian tindak lanjut dengan UE 1 secara berkala.

Kemudian, peningkatan peran UKI sebagai koordinator tindak lanjut di UE 1. Peningkatan koordinasi antara koordinator pemantauan dan UKI. Pendampingan oleh Itjen pada saat pembahasan. Inisiasi pembahasan dengan BPK di luar pembahasan reguler. Koordinasi dengan APIP K/L untuk rekomendasi yang memerlukan sinergi bersama K/L lain.

Selanjutnya, focus penyelesaian temuan dengan tema tertentu salah satunya yang membutuhkan perhatian pimpinan. Koordinasi dengan Komite Audit Kemenkeu untuk penyelesaian tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut kepada unit penanggung jawab tindak lanjut secara langsung. Pemanfaatan help desk belanja modal Itjen oleh UE 1 untuk penyelesaian tindak lanjut. Lalu, membantu percepatan penyelesaian TLRHP BPK lintas instansi melalui sharing session dan diskusi.

24/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Masih Ada Temuan Berulang, Ini Permintaan BAKN kepada BPK

by Admin 1 23/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk terus memaksimalkan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan kepada entitas. Hal ini mengingat karena masih ada temuan berulang di beberapa entitas.

“Upaya entitas dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi sudah cukup maksimal. Meskipun masih ada beberapa rekomendasi belum dilaksanakan oleh entitas terkait. Selain itu BPK perlu memaksimalkan pengawasan terhadap rekomendasi yang diberikan kepada entitas, karena masih ada temuan berulang,” kata Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Begitu pun dengan tuntutan perbendaharaan (TP) yang dijalankan BPK selama ini. Menurutnya, pelaksanaan fungsi dari tuntutan perbendaharaan yang dijalankan BPK selama ini sudah cukup baik. Akan tetapi, masih dirasakan perlu perbaikan dan pengawasan lebih lanjut.

Ini karena masih banyak temuan dalam IHPS ataupun LHP yang dikeluarkan oleh BPK yang belum terselesaikan hingga saat ini. Misalnya saja tentang penyelesaian temuan dugaan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara.

“Tentunya peningkatan kinerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Pengawasan harus lebih ditingkatkan agar penyelesaian dugaan kerugian negara dapat diselesaikan dengan cepat,” ujar dia.

Selain itu, tambah Wahyu, perlu ada sikap responsif dari aparat penegak hukum (APH) terkait tindak lanjut temuan yang ada. BPK disebut masih sangat perlu melakukan perbaikan dalam menjalankan fungsi TP. Dengan begitu permasalahan yang menyebabkan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dapat diminimalisasi, bahkan tidak terjadi sama sekali.

Wahyu menjelaskan, BPK memang memiliki sistem tersendiri dalam memantau hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Sistem pemeriksaan tidak boleh menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Ini mengingat posisi BPK sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan fiscal controlling yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lain.

“Sejauh ini, sistem pemeriksaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian yang perlu ditingkatkan adalah tindak lanjut rekomendasi yang memerlukan perhatian serius. Agar temuan yang terindikasi berulang tidak terjadi pada waktu yang akan datang,” ungkap politikus Partai Demokrat tersebut.

Dia pun menyebut data Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I dan II Tahun 2020. Di situ, ada rekomendasi dari pemeriksaan periode 2015-2019, 2010-2014, bahkan 2005-2009 yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti.

“Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. Khususnya terkait batas waktu jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK, yaitu selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” ungkapnya.  

Sejalan dengan itu, kata dia, data yang sama juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah rekomendasi, dan nilai temuan/permasalahan, yang statusnya menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dari IHPS I 2020 ke IHPS II 2020, untuk setiap periode pemeriksaan. “Terhadap permasalahan adanya indikasi kerugian atau potensi kerugian negara, maka APH sebaiknya lebih responsif untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi terdapat kerugian negara pada suatu entitas tertentu.”

23/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Masukan Kemenkeu Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

by Admin 1 22/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan beberapa masukan dan saran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan. Masukan itu disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan target penyelesaian tindak lanjut.  

“Pertama, meningkatkan keterlibatan APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) dalam pendampingan pemeriksaan. Kedua, memfasilitasi pembahasan di luar pembahasan semesteran sebagai upaya percepatan tindak lanjut. Ketiga, melakukan penerapan SIPTL dalam pemantauan tindak lanjut,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Keempat, lanjut dia, temuan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan hal yang telah disepakati secara jelas bersama auditee untuk meminimalisasi temuan dan rekomendasi dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan konsep hasil pemeriksaan). Kelima, rekomendasi yang diberikan BPK bersifat final sehingga tidak diperlukan penelitian atau reviu ulang oleh APIP atas permasalahan yang belum tuntas ditemukan BPK.

Menurut dia, peran pemeriksaan BPK sangat penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan bangsa. Khususnya dalam memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan, rekomendasi dan opini dari BPK memastikan bahwa reliabilitas laporan keuangan terjaga sehingga akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Ditambahkan, selain memastikan setiap rupiah uang negara telah dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya, BPK juga memiliki peran penting dalam menemukan indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah.

“Dengan pengelolaan keuangan yang andal, maka keuangan negara dapat secara efektif digunakan untuk pembangunan bangsa. Peran BPK tersebut, menurut kami, memberikan manfaat yang sangat besar bagi pemerintah untuk membangun akuntabilitas publik yang terus makin baik,” tambah dia.

Untuk itu, Kemenkeu pun terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Hal ini dalam upaya menuntaskan rekomendasi BPK baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dilakukan sepanjang tahun baik secara formal maupun informal.

“Komunikasi secara formal di antaranya melalui naskah dinas, distribusi laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK, dan pembahasan tindak lanjut secara regular,” ujar Awan.

Apalagi, tambah dia, di antara seluruh rekomendasi BPK, terdapat beberapa yang membutuhkan bantuan maupun sinergi dari lembaga lain. Terkait Kemenkeu, misalnya, selama pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kementerian bersinergi dengan K/L lain, komite audit, dan aparat penegak hukum (APH).

22/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Juska Meidy Enyke Sjam
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kian Berperan di Kancah Internasional

by Admin 1 18/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama peranannya di kancah internasional, adalah prestasi yang sangat membanggakan. Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN BPK, Juska Meidy Enyke Sjam menilai, BPK telah mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, pegawai BPK pun harus memberikan yang terbaik agar BPK bisa memenuhi mandatnya. Kepada Warta Pemeriksa, Juska juga mengisahkan pengalamannya ketika terlibat dalam pembentukan ASEANSAI. Berikut petikan wawancaranya.

Dapatkah Ibu ceritakan pengalaman menarik selama bekerja di BPK?

Pengalaman di BPK itu banyak sekali yang saya rasakan dari sejak saya masuk pada 1997 sampai sekarang. Sudah hampir 25 tahun saya bekerja di BPK. Saya memang bisa dibilang banyak berkiprah di Biro Humas dan Revbang.

Saya kira saya banyak belajar dari BPK. Saya banyak berinteraksi dengan banyak pihak mulai dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Jadi, sangat menarik untuk melihat orang dari berbagai negara dengan kebudayaan yang beragam juga. Lama-lama kita juga mempelajari karakter mereka, cara mereka berinteraksi, dan lain-lain. Itu hal menarik bagi saya, karena artinya tidak ada hal yang monoton di BPK ini. Selalu ada hal baru yang bisa saya pelajari.

Secara organisasi, saya juga bangga melihat perkembangan BPK. From nothing to something. Khususnya, dari sisi peranan BPK di kancah internasional misalnya pendirian Asean Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), menjadi Ketua Umum Working Group on Environmental Auditing (WGEA), menjadi auditor Badan Atom Dunia (IAEA), auditor International Maritime Organization (IMO), dan peranan BPK di kancah dunia internasional lainnya.

Ini sangat menarik karena banyak pelajaran yang bisa diambil dengan kita semakin banyak berinteraksi dengan pihak luar. Ini menyebabkan keilmuan BPK bertambah, pergaulan kita semakin luas, dan jaringan semakin kuat.

Ibu juga ikut terlibat dalam proses pembentukan ASEANSAI. Bagaimana kisahnya?

Waktu itu saya berada di zaman ketika BPK itu berkembang secara pesat. Terutama yang menonjol adalah peran BPK di dunia internasional. Saya memang dari dulu, ketika baru masuk ke BPK saya sering ikut menjadi liaison officer (LO). Jadi sejak dulu, BPK itu memang sudah banyak berkecimpung dalam kegiatan internasional.

Namun, mungkin levelnya baru sekadar ikut serta atau menyelenggarakan event. Tapi, alhamdulillah saya bisa ikut merasakan penyelenggaraan itu dengan menjadi panitia atau LO. Sehingga, saya bisa bertemu dengan banyak orang. Dari situ saya belajar.

Kemudian, BPK itu bertumbuh bukan hanya ikut serta dalam event saja, tapi juga sampai ada gagasan membentuk suatu organisasi yang disebut ASEANSAI. Itu pengalaman yang cukup menarik untuk saya karena memang belum pernah ada dalam sejarah BPK kegiatan untuk membentuk sebuah organisasi.

Apalagi organisasi ini bukan hanya organisasi tingkat dalam negeri tapi justru setingkat ASEAN. Jadi di situ kita banyak belajar dan banyak hal menarik ketika membentuk organisasi itu.

Apa saja pencapaian Ibu selama bekerja di BPK?

Capaian saya bekerja di BPK bagi organisasi adalah tertuang dalam sasaran kinerja pegawai saya yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi BPK. Yang saya lakukan adalah belum seujung kuku dari apa yang telah BPK lakukan. Mungkin pihak lain lebih pantas menilai capaian kinerja saya di BPK. Yang terpenting bagi saya dan generasi muda di BPK adalah bagaimana cara kita tetap berkomitmen melaksanakan arahan pimpinan dan berkomitmen pada pencapaian tujuan organisasi BPK yang mendukung tujuan bernegara.

Bagaimana Ibu melihat BPK saat ini?

BPK saat ini terlihat terus berbenah diri. BPK terus menguatkan kematangan organisasi, terus meningkatkan kapasitas dari semua pelaksana BPK. Untuk sisi pendidikan pemeriksaan keuangan negara sendiri, BPK saat ini sedang mengembangkan Corporate University BPK yang bertujuan untuk mengharmonisasi sistem pembelajaran dengan kinerja pencapaian visi dan misi BPK dengan cara menciptakan pola pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga bisa dilaksanakan oleh para pelaksana BPK.

Menurut Ibu, apa arti menjadi bagian dari BPK?

Bisa dibilang saya itu sangat nasionalis. Waktu kecil, saya mengikuti ayah saya tugas di luar negeri. Saat itu, saya merasa negara saya itu jauh lebih baik daripada negara orang. Dari pengalaman itu, tumbuh rasa nasionalis di diri saya bahkan sejak kecil.

Dengan hidup jauh dari negara sendiri, kita malah justru merasa lebih dekat dengan Indonesia. Sampai sekarang pun saya berpikir kita bisa berbuat banyak di BPK untuk memajukan bangsa. Tentunya dengan mandat yang kita miliki.

Oleh karena itu, sangat berarti bagi saya untuk menjadi bagian dari BPK. Saya adalah BPK, karena apa yang saya lakukan harus mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Ini berlaku untuk seluruh pelaksana BPK.

Misalnya, visi BPK adalah menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, segala tindak tanduk yang kita lakukan harus sesuai dengan visi BPK ini. Di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, kita harus menjadi panutan untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas bagi pihak lainnya.

Apa yang membuat Ibu bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK?

Yang membuat saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK adalah dengan segala lika likunya, BPK terus mampu melaksanakan tugas pemeriksaan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara yang kian hari kian berkualitas. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK, karena BPK pun terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional secara profesional dan memiliki prestasi kerja yang luar biasa.

Bagaimana menurut Ibu dukungan pimpinan dan rekan kerja dalam menjalankan pengabdian di BPK?

Pimpinan selalu berkomitmen memberikan dukungan terhadap segala upaya pencapaian tujuan strategis BPK baik untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maupun nonpemeriksaan. Selain mendukung pemeriksaan sesuai dengan prioritas nasional di berbagai aspek, pimpinan juga mendukung peran BPK dalam implementasi SDGs.

Sebagai pelaksana BPK yang bertugas di bidang penunjang dan pendukung, dukungan ini sangat berarti bagi kita untuk secara maksimal menjalankan tupoksi kita terkait pengembangan kapasitas BPK secara kelembagaan maupun personel. Terkait rekan kerja, mereka terus mendukung satker satu sama lain dan berkomitmen pada pencapaian visi dan misi BPK serta kepada pencapaian renstra satker.

Bagaimana Ibu melihat pengabdian di BPK dan kaitannya dengan pengabdian kepada negeri?

Pengabdian BPK dan kaitannya dengan pengabdian kepada negeri ini sangat besar dan terbukti nyata. Banyak K/L yang semula tidak mendapatkan opini, setelah bertahun-tahun diperiksa oleh BPK akhirnya menjadi memiliki opini yang lebih baik. Ini tidak lepas dari pengabdian BPK untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagaimana BPK bisa membantu Ibu dalam membangun bangsa?

Menurut saya, saya yang harusnya membantu BPK untuk membangun bangsa. BPK sudah berbuat banyak untuk saya. Ibaratnya, BPK adalah sumur tempat saya menggantungkan hidup saya selama ini sehingga saya harus memberikan kembali kepada BPK apa yang saya bisa.

Sebagai sumbangsih saya kepada BPK, saya harus mengembangkan BPK agar menjadi lembaga yang sesuai dengan harapan bangsa, transparan, akuntabel, dan bereputasi baik. Dengan mengembangkan kapasitas BPK melalui peningkatan kompetensi pegawai, penyempurnaan dan penataan kelembagaan, harapannya BPK menjadi lebih kuat dalam membangun bangsa. Inilah bentuk pengabdian saya.

Apa harapan Ibu untuk BPK ke depannya?

Harapan saya untuk BPK ke depan tentu BPK harus terus kuat di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri terus mendukung capaian tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, menguatkan organisasi, dan mendorong pemeriksa maupun pelaksana BPK untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Harapan BPK ke luar negeri agar terus mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menunjukkan kinerja dan profesionalitasnya kepada badan-badan internasional.

Apa pesan yang ingin disampaikan kepada pegawai BPK?

Apa yang telah diraih BPK saat ini dilewati dengan cara yang tidak mudah karena kita harus bekerja keras melampaui banyak tantangan. Untuk itu harus kita jaga dan kita harus senantiasa bersyukur.

Rasa syukur kepada Allah ini harus diimbangi dengan prestasi kerja yang baik. Lakukan seoptimal diri kita, tidak perlu berkecil hati apabila belum bisa berbuat banyak. Rekan-rekan kita akan saling membantu. Terus jaga kekompakan satu sama lain agar BPK tetap tangguh dan tepercaya.

18/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Gelar Workshop Soal Pemeriksaan Manajemen Perikanan

by Admin 1 17/11/2021
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Negara-negara ASEAN terhubung dengan sungai dan laut. Karenanya, industri perikanan memainkan peranan utama dalam keberlanjutan ekonomi serta kehidupan masyarakat di dalamnya.

“Dengan potensi ekonomi yang dimiliki industri tersebut, manajemen perikanan menjadi prioritas bagi pemerintah,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun saat membuka “Virtual Workshop on Performance Auditing on Modern Fisheries: Knowledge Sharing for ASEANSAI” pada Kamis (12/8).

Hal ini, tambah dia, juga seiring dengan perkembangan teknologi modern. Dengan begitu, dapat menilai keseimbangan ekologi yang berkelanjutan serta menghindari eksplotasi yang berlebihan.

Penyelenggaraan “Virtual Workshop on Performance Auditing on Modern Fisheries: Knowledge Sharing for ASEANSAI” terkait dengan peran BPK selaku Project Leader ASEANSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) Activity on Modern Fisheries. Workshop dihadiri sekitar 72 peserta yang merupakan auditor dari negara anggota ASEAN Supreme Audit Institutions/ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa negara anggota ASEAN). Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas audit para auditor dalam bidang modern fishery audit melalui pertukaran ide, pengalaman, dan praktik audit. Bersamaan dengan Isma, sambutan pembukaan juga disampaikan oleh Sayed Alwee Hussnie Sayed Hussin sebagai perwakilan ketua ASEANSAI KSC.

Pada kesempatan itu, Isma juga menyampaikan harapan agar workshop ini dapat memberikan manfaat bagi peserta. Setidaknya dengan adanya pertukaran pengalaman serta praktik terbaik dan perspektif baru atas bidang modern fisheries (perikanan modern). Tak hanya itu, dia pun menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan BPK. Terutama dalam mensukseskan capaian agenda 2030.

Workshop ini turut menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, pemerintah, serta profesional dari SAI Norwegia dan BPK. Workshop juga dihadiri oleh tim ahli dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV, para undangan pejabat pimpinan tinggi madya, dan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Workshop ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif. Bahtiar menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya meliputi pertukaran ilmu dan pengalaman saja. Akan tetapi juga merupakan bentuk demonstrasi hubungan dan kerja sama yang baik antara ASEANSAI dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

17/11/2021
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025

    16/07/2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id