Monday, 14 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

BPK Bekerja

BeritaBPK BekerjaSLIDER

Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

by admin2
written by admin2

WARTA BPK—Transformasi digital di sektor pemerintahan terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Digitalisasi telah menjadi elemen kunci dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, beberapa waktu lalu.

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik telah berlangsung cukup lama, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sejak itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola anggaran.

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah mengusung Visi Indonesia Digital 2025 sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama transformasi digital:

1.Pemerintahan Digital

Pemerintah mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif. Salah satu inisiatif strategis adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengintegrasikan pengelolaan data antarinstansi.

2. Ekonomi Digital

Transformasi digital diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah aktif mendorong pengembangan startup, adopsi teknologi oleh UMKM, serta perluasan infrastruktur digital guna meningkatkan daya saing nasional.

3. Masyarakat Digital

Untuk mendukung digitalisasi sektor publik, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prioritas. Melalui program seperti Digital Talent Scholarship dan Digital Leader Academy, pemerintah telah melatih ratusan ribu individu agar lebih siap menghadapi era digital.

Untuk mendukung ketiga pilar tersebut, pemerintah terus membangun infrastruktur digital secara merata. Upaya ini mencakup penguatan National Backbone Network yang menghubungkan wilayah-wilayah utama di Indonesia, pengembangan Middle Mile Network yang menghubungkan antar kota dan kabupaten dengan kecamatan, serta perluasan Last Mile Network untuk menjangkau langsung layanan ke masyarakat.

Salah satu implementasi nyata dari pembangunan infrastruktur digital adalah proyek Palapa Ring, yang membangun jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 12.000 kilometer dan menjangkau 50 kabupaten/kota. Selain itu, telah dibangun lebih dari 6.700 Base Transceiver Station (BTS) untuk meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah terpencil yang kurang diminati oleh investor swasta.

Meskipun membawa banyak manfaat, transformasi digital juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut antara lain ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, keamanan siber dan perlindungan data pribadi, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital. Selain itu, resistensi terhadap perubahan birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi menjadi hambatan tersendiri.

Kendala juga muncul dalam hal pengelolaan keuangan negara, terutama pada aspek operasional. Seringkali anggaran investasi (CAPEX) telah tersedia, tetapi anggaran operasional (OPEX) untuk menjalankan sistem digital belum disiapkan secara optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah strategi seperti penguatan tata kelola digital, penyusunan regulasi keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, blockchain, Internet of Things (IoT), dan analitik data besar. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan startup dan lembaga riset, serta meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara melalui program literasi digital nasional.

Transformasi digital telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Di wilayah 3T, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,9 persen, sedangkan di wilayah non-3T pertumbuhannya mencapai 2,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata bagi pemerintahan modern.

Dengan fondasi infrastruktur yang kuat, regulasi yang adaptif, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah dan sektor swasta, transformasi digital diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

by admin2
written by admin2

WARTA BPK- Website Warta Pemeriksa hadir dengan nama dan tampilan berbeda. Website ini berganti nama menjadi WartaBPK.Go. Perubahan ini  dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat identitas, meningkatkan daya jangkau publikasi, serta memperjelas peran BPK dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. 

Meski berganti nama, kuis TTS Warta tetap hadir sebagai sahabat setia Kawan Warta dalam menyampaikan informasi BPK dengan cara yang ringan, cerdas, dan menghibur. Pada TTS Edisi 4 tercatat ada 216 peserta yang mengikuti kuis. Dari 216 peserta tersebut sebanyak 100 orang berprofesi sebaga ASN (46.9%) dan selebihnya berprofesi sebaga mahasiswa/pelajar, pegawai swasta, dan lain-lain.

Soal-soal TTS yang ada di WartaBPK.Go diambil dari isi pemberitaan yang ada di website resmi BPK, Majalah Warta BPK dan WartaBPK.Go. Untuk TTS periode 4 tahun 2025, selamat! Ini dia pemenangnya. 

  1. Ramadhani Syukriah 0823xxxxxx
  2. Thasmia 0852xxxxxx
  3. Julius Kristian0812xxxxxx
  4. Siswo Budiono 088xxxxxx
  5. Akhmad Firmansyah0977xxxxxx

Pemenang kuis TTS WartaBPK.Go ini telah diundi pada 10 Juli 2025. Pemenang berhak mendapatkan hadiah menarik!  Bagi Kawan Warta yang belum menang, jangan khawatir masih ada kuis TTS selanjutnya di WartaBPK.Go.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran

by admin2
written by admin2

LONDON, WARTA BPK — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja International Maritime Organization (IMO) tahun 2024 dalam Sidang Dewan IMO ke-134 di London, Inggris, pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti sejumlah area penting yang perlu diperbaiki, mulai dari pengelolaan aset hingga validitas data tonase kapal.

BPK menilai laporan keuangan IMO telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dan mematuhi ketentuan keuangan yang berlaku. Namun, BPK memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan, antara lain percepatan penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen aset, peninjauan ulang bagan akun (chart of accounts) untuk meningkatkan keseragaman laporan keuangan, serta pembaruan buku pedoman anggaran agar proses penyusunan anggaran lebih terarah dan optimal.

Pada aspek kinerja, BPK fokus pada proses penilaian tonase kapal yang menjadi dasar kontribusi keuangan negara anggota IMO. Dalam temuan pemeriksaan, BPK merekomendasikan agar IMO menyusun panduan verifikasi data tonase yang lebih standar, memperjelas klasifikasi kapal, membangun kerangka aturan terpadu, dan menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk memastikan keakuratan dan akuntabilitas data armada.

BPK juga mencatat bahwa IMO telah menunjukkan peningkatan dalam tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya. Hingga tahun 2025, sebanyak 82 persen rekomendasi sejak 2016 telah diselesaikan, naik dari 78 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya perbaikan tata kelola organisasi.

Sekretaris Jenderal IMO serta beberapa negara anggota seperti Brasil, Indonesia, Finlandia, dan Malaysia turut memberikan apresiasi terhadap kontribusi BPK sebagai auditor eksternal IMO.

Partisipasi BPK dalam sidang ini memperkuat peran Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di sektor maritim internasional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaOpiniSLIDERSuara Publik

Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?

by admin2
written by admin2

Oleh: Akhmad Saputra Benawa, Pemeriksa pada BPK Perwakilan Prov. Lampung

Pemerintah Pusat berupaya melakukan penghematan besar terhadap APBN tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dengan target efisiensi mencapai Rp306,7 triliun yang terdiri dari pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun.  Upaya ini mencerminkan semangat reformasi fiskal nasional. Namun, hal tersebut tentu mengundang pertanyaan: seperti apa pengaruhnya bagi pemda? Dan bagaimana sebaiknya pemda merespons kondisi ini?

Meningkatkan Literasi Keuangan di Tengah Kebijakan Efisiensi

Langkah efisiensi fiskal oleh pemerintah pusat menegaskan bahwa tata kelola keuangan kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi. Saat negara dituntut berhemat, pemda pun perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dampaknya bersifat langsung: potensi inflasi, persaingan kerja meningkat, serta layanan publik yang mungkin menurun. Dalam konteks ini, pemda perlu mendorong literasi keuangan berbasis data dengan memanfaatkan sumber resmi, seperti LHP BPK, Kaleidoskop Anggaran K/L dari Dirjen Perbendaharaan, data keuangan daerah dari BPS, serta publikasi instansi berwenang lainnya.

Respons Bijak: Perencanaan Keuangan Daerah yang Strategis

Keberhasilan pembangunan nasional sejatinya tak lepas dari keterlibatan aktif antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat. Sinergi antara ketiganya merupakan kunci utama. Pemerintah Pusat salah satu kebijakannya telah mengesahkan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang bertujuan menyelaraskan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Beberapa ruang lingkup dalam regulasi ini antara lain: sinergi kebijakan fiskal, pembiayaan utang daerah, pembentukan Dana Abadi Daerah, serta kolaborasi pendanaan. Beberapa langkah implementatif yang dapat ditempuh pemda untuk menyelaraskan kebijakan fiskalnya dengan pusat antara lain:

  1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Pemda diwajibkan menyelaraskan dokumen KUA-PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF (KEM PPKF) nasional. Ini menuntut TAPD untuk aktif mengikuti pembahasan lintas kementerian dan menyinkronkan dokumen RPJMD dengan RPJMN. Selain itu, penganggaran perlu didasarkan pada proyeksi pendapatan yang realistis (berdasarkan tren penerimaan tahunan), bukan sekadar untuk pemenuhan aspirasi politik, tetapi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan belanja yang berdampak langsung ke masyarakat serta mempertimbangkan kebijakan untuk mempersempit defisit anggaran daerah. Kolaborasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Dirjen Anggaran (DJA), DJPb dan Bappenas diperlukan guna menyesuaikan proyeksi dan realisasi keuangan secara berkala.

  1. Penetapan Batas Defisit dan Pengelolaan Utang

Dengan menetapkan batas maksimal defisit APBD dan pinjaman daerah, pemda perlu melakukan kajian kelayakan atas proyek yang hendak didanai dengan utang, serta menetapkan plafon pembiayaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Seluruh pinjaman daerah harus disetujui DPRD dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan.

  1. Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD dan Konsistensi Bagan Akun Standar (BAS)

Data keuangan daerah harus terintegrasi dengan SIKD dan mengikuti struktur BAS secara konsisten. Pemda juga didorong mengembangkan platform digital untuk menjaring aspirasi dan permasalahan masyarakat lintas sektor sebagai dasar penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil. Seluruh isu yang teridentifikasi harus terhubung dalam basis data yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat OPD maupun kepala daerah. Penyediaan data keuangan, kinerja, dan transaksi pun wajib disajikan secara real-time, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Pemantauan, Evaluasi, dan Skema Insentif

Melalui pemantauan digital, pemerintah pusat dapat mengevaluasi kepatuhan daerah terhadap kebijakan fiskal nasional. Daerah yang patuh dan berkinerja baik berpeluang menerima insentif fiskal, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dapat dikenai sanksi berupa pemotongan transfer. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi internal berbasis indikator kinerja sangat penting untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas daerah. Monitoring terhadap Key Perfomance Indicator (KPI) fiskal dan indikator kinerja daerah dapat digunakan hasilnya untuk pengendalian internal dan sebagai alat negosiasi insentif.

  1. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD)

Kebijakan mengenai DAD masih tergolong baru, namun potensinya besar dalam menopang keuangan jangka panjang. Daerah dengan kapasitas fiskal memadai dapat membentuk DAD melalui perda, dengan sumber dana seperti SILPA atau lainnya. Pengelolaan DAD harus hati-hati dan dilakukan oleh lembaga resmi seperti BUD atau BLUD, serta diinvestasikan pada instrumen yang aman dan berkelanjutan.

  1. Sinergi Pendanaan dan Kemitraan

Pemda perlu menjajaki berbagai bentuk kerja sama, baik dengan sektor swasta maupun organisasi lingkup pengusaha dan masyarakat, untuk memperluas basis pembiayaan pembangunan. Di tengah kebijakan efisiensi, pendekatan kolaboratif menjadi alternatif penting untuk memastikan keberlangsungan layanan publik dan program prioritas.

Referensi:

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

by admin2
written by admin2

WARTA BPK–Akhsanul Khaq, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah sosok yang tidak asing dalam dunia pemeriksaan keuangan negara. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, pria yang memulai kariernya sebagai pemeriksa di BPKP ini telah menorehkan banyak prestasi dan kontribusi signifikan bagi BPK. 

Melalui dedikasi, profesionalisme, dan visi yang tajam, Akhsanul Khaq terus berupaya memajukan BPK sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebagai Anggota III BPK yang membidangi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq memiliki visi untuk memajukan BPK melalui inovasi yang ia sebut sebagai SUPER. Konsep ini terdiri atas lima elemen, yaitu Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak.

Dalam wawancara dengan Warta BPK belum lama ini, Akhsanul Khaq menjelaskan terkait Sinergi. Ia menyampaikan bahwa  BPK harus bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan. 

“Misalnya, dalam pemeriksaan di Kementerian Komunikasi dan Digital, BPK dapat memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” kata Akhsanul Khaq dalam wawancara dengan Warta BPK, belum lama ini. 

Elemen kedua adalah Unggul. Akhsanul menjelaskan, BPK harus unggul dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini memerlukan pembangunan kapasitas pemeriksa yang terus-menerus

Elemen selanjutnya adalah Profesional. Akhsanul menjelaskan, profesionalisme harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh BPK.

Selanjutnya adalah Empati. Akhsanul mendorong semua insan BPK memiliki 

empati terhadap sesama pegawai, baik pemeriksa maupun pejabat fungsional lainnya. “Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis,” kata Akhsanul.

Sedangkan elemen terakhir adalah Rampak. BPK harus bergerak secara harmonis dan seragam, mencerminkan kebersamaan dan kesatuan dalam mencapai tujuan.

Akhsanul menegaskan bahwa BPK memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, BPK harus tanggap terhadap isu-isu publik, agile dalam merespons dinamika yang terjadi, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan. 

Selain itu, BPK juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah, 

serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, BPK tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintah, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaEdukasiSLIDERUncategorized

Bangun Budaya Kerja Tanpa Perundungan

by Ratna Darmayanti
written by Ratna Darmayanti

WARTA BPK—Perundungan di tempat kerja (workplace bullying) masih menjadi tantangan nyata dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Meskipun para pekerja telah memasuki usia dewasa dan dianggap mampu membangun relasi profesional, fenomena bullying sering kali tetap terjadi dan bahkan dianggap sebagai hal yang wajar.

Perilaku perundungan di lingkungan kerja dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya:

  • Pernah menyaksikan praktik bullying sebelumnya
  • Pengaruh negatif dari permainan daring (online games)
  • Riwayat menjadi korban bullying di masa lalu
  • Minimnya edukasi dan empati dalam interaksi sosial
  • Keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok
  • Pola asuh yang terlalu keras atau otoriter
  • Ambisi untuk memperoleh popularitas atau dominasi
  • Kekurangan afeksi dari lingkungan keluarga
  • Hasrat berlebihan untuk memegang kekuasaan

Faktor-faktor ini mencerminkan bahwa bullying bukan sekadar perilaku spontan, melainkan hasil dari pola psikososial yang berakar dalam interaksi individu dan budaya organisasi.

Langkah Menghadapi Workplace Bullying

Bagi individu yang mengalami atau menyaksikan perundungan di tempat kerja, berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

  • Dokumentasikan setiap kejadian bullying secara rinci (tanggal, waktu, lokasi, pelaku, dan kronologi).
  • Simpan bukti fisik atau digital seperti pesan tertulis, rekaman, atau tangkapan layar.
  • Laporkan kasus kepada pihak berwenang atau unit pengaduan internal. Bila merasa tidak nyaman, mintalah bantuan dari rekan kerja yang dipercaya.
  • Hadapi pelaku dengan tegas dan tetap mencatat perkembangan interaksi selanjutnya.
  • Pertimbangkan bantuan hukum apabila perundungan berdampak serius secara psikologis maupun profesional.
  • Jalin komunikasi dengan pihak yang dapat memberikan dukungan emosional, seperti keluarga, teman dekat, atau tenaga profesional seperti psikolog atau konselor.

Membangun Budaya Kerja yang Bebas dari Bullying

Mewujudkan tempat kerja yang bebas dari bullying bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh elemen organisasi. Pencegahan bullying harus menjadi bagian dari budaya organisasi, mulai dari kebijakan manajemen, edukasi karyawan, hingga sistem pelaporan yang responsif.

Presiden Amerika Serikat ke-26, Theodore Roosevelt, pernah mengungkapkan, “Knowing what’s right doesn’t mean much unless you do what’s right.” Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa mengetahui apa yang benar tidaklah cukup. Tindakan nyata untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman jauh lebih penting.

Melalui peningkatan kesadaran, edukasi berkelanjutan, dan penegakan aturan secara adil, diharapkan setiap insan dapat bekerja dalam suasana saling menghargai dan terbebas dari intimidasi. Lingkungan kerja yang sehat bukan hanya menunjang produktivitas, tetapi juga menjaga martabat dan kesejahteraan seluruh pegawai.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK –  Untuk memperkuat strategi komunikasi kelembagaan dan meningkatkan daya jangkau publikasi kepada pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan transformasi pada dua produk medianya, Majalah Warta Pemeriksa resmi berganti nama menjadi Warta BPK, sementara platform digitalnya kini diperkenalkan dengan identitas baru sebagai WartaBPK.Go.

Perubahan nama ini bukan sekadar kosmetik, tetapi mencerminkan upaya BPK dalam mempertegas identitas kelembagaan, menyederhanakan komunikasi publik, serta menyelaraskan isi publikasi dengan misi utama lembaga.

Dari “Pemeriksa” Menuju Representasi Lembaga Secara Utuh

Majalah internal BPK sebelumnya menggunakan nama Warta Pemeriksa sejak Januari 2018. Penggunaan kata “Pemeriksa” bertujuan mengenalkan profesi pemeriksa kepada khalayak. 

Namun, seiring dengan berkembangnya cakupan isi majalah yang tak hanya memuat pemeriksaan, melainkan juga kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga dinamika internal dan eksternal lembaga, maka nama Warta Pemeriksa dinilai terlalu sempit untuk menggambarkan representasi utuh lembaga.

Dengan menggunakan nama Warta BPK, majalah ini tidak hanya lebih mudah dikenali sebagai media resmi BPK, tetapi juga memberi ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi strategis dan memperkuat brand identity lembaga. Nama yang lebih ringkas dan eksplisit ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas publikasi serta memperluas keterlibatan pembaca dari kalangan internal maupun eksternal.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi digital yang semakin dinamis, platform berita harian website Warta Pemeriksa juga mengalami pembaruan identitas menjadi WartaBPK.Go. Website ini tidak hanya menampilkan berita-berita hasil pemeriksaan terkini yang diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), tetapi juga menyajikan berbagai isu kelembagaan dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Website ini juga diharapkan mampu menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan informasi digital dan menjadi kanal partisipatif dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Komitmen Komunikasi yang Lebih Kuat

Transformasi nama majalah dan website ini menjadi salah satu wujud komitmen BPK dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Warta BPK dan WartaBPK.Go hadir sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, mendorong keterbukaan informasi, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan identitas baru ini, BPK berharap publikasi yang dihasilkan dapat semakin informatif, relevan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran BPK sebagai lembaga negara yang independen, profesional, dan berintegritas.

1 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional

by admin2
written by admin2

YOGYAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, mengingatkan tentang peningkatan ancaman fraud di era digital yang semakin kompleks dan lintas sektor. Dalam kondisi ini, integritas dan kolaborasi dinilainya menjadi pilar utama untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Yang baik akan terlihat, yang menyimpang tak akan lama tersembunyi” ujar Wakil Ketua BPK saat menyampaikan keynote speech dalam National Anti-Fraud Conference 2025 yang digelar oleh ACFE Indonesia Chapter di Yogyakarta, Rabu (25/6). Wakil Ketua BPK menilai peribahasa Jawa tersebut menggambarkan esensi pengawasan berbasis nilai dan akuntabilitas, yang harus menjadi fondasi tata kelola lembaga publik maupun privat.

Wakil Ketua BPK menyoroti bahwa fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi. Wakil Ketua BPK memetakan tiga tren global dalam pemberantasan fraud: pergeseran dari deteksi ke pencegahan proaktif berbasis teknologi, peningkatan tekanan terhadap sektor privat dan publik untuk menjaga integritas rantai pasok dan tata kelola ESG, serta kolaborasi lintas yurisdiksi untuk menangani kejahatan lintas batas.

“Dunia bergerak ke arah tata kelola berbasis integritas yang tidak lagi hanya defensif, tetapi juga progresif dan kolaboratif” tegas Wakil Ketua BPK. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis. Tidak cukup hanya akurat, mereka dituntut mampu membaca risiko secara strategis dan menjalin kerja sama lintas aktor.

Selama 2023-2024, BPK mencatat penyelamatan uang dan aset negara senilai lebih dari Rp132 triliun, serta mengungkap potensi penyimpangan sebesar Rp20 triliun. Namun, kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit masih menjadi tantangan besar. “Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab lintas aktor kebijakan” kata Wakil Ketua BPK.

Menutup sambutannya, Wakil Ketua BPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengawasan yang bersifat kolektif dan adaptif terhadap tantangan digital. “Pemberantasan fraud bukanlah pilihan tambahan, melainkan fondasi dari keberlanjutan bangsa. Mari kita pastikan bahwa integritas bukan hanya tertulis di dinding, tetapi tertanam dalam setiap tindakan dan keputusan kelembagaan” pungkas Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit 2025, Ketua BPK Dorong Kolaborasi Global

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menegaskan pentingnya solidaritas global antar lembaga pemeriksa negara dalam menghadapi tantangan pendanaan infrastruktur dan pembangunan tenaga kerja masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri SAI20 Summit 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24–25 Juni 2025.

Pertemuan tahunan ini merupakan forum para pimpinan lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/SAI) dari negara-negara anggota G20. Tahun ini, SAI Afrika Selatan menjadi tuan rumah sekaligus memegang kepemimpinan SAI20, melanjutkan estafet dari Brazil (2024), India (2023), dan BPK Indonesia sebagai inisiator pada 2022.

Selain sembilan SAI negara G20 yang hadir, termasuk Arab Saudi, Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab, forum ini juga diikuti oleh SAI dari negara undangan seperti Djibouti, Nigeria, Kenya, Norwegia, Maroko, dan Mesir. Organisasi regional AFROSAI-E turut berpartisipasi.

SAI20 2025 mengangkat tema yang selaras dengan nilai “ubuntu” Afrika Selatan, yakni solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dua isu utama dibahas dalam pertemuan ini: Public Infrastructure Funding dan Future-Ready Workforce. Melalui SAI20 Communiqué, para peserta menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi antar SAI untuk mendorong akuntabilitas publik, mendukung proses demokrasi, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah.

Dalam sesi pleno, Ketua BPK menyoroti urgensi strategi pendanaan jangka panjang yang menyatukan investasi publik, keterlibatan swasta, dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan tahan terhadap disrupsi.

BPK turut menjadi panelis dalam sesi yang membahas pengaruh SAI dalam menjembatani kesenjangan keterampilanuntuk tenaga kerja yang sesuai untuk masa depan

Dalam diskusi ini, BPK memaparkan bagaimana lembaga pemeriksa dapat berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan keterampilan melalui audit kebijakan dan program pelatihan tenaga kerja.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan UAEAA Perkuat Kerja Sama Pemeriksaan

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) memperkuat kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan dilakukan pada Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.

Ketua BPK Isma Yatun menyebut penandatanganan MoU ini sebagai langkah strategis dan formal atas komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik.

“Nota kesepahaman ini menjadi kerangka kerja sama yang komprehensif, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta mendukung berbagai inisiatif bersama dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme di bidang pemeriksaan sektor publik,” ujar Ketua BPK.

Melalui MoU ini, BPK dan UAEAA berkomitmen memperluas kerja sama dalam sejumlah bidang strategis, termasuk pemberantasan korupsi, pemeriksaan teknologi informasi, penguatan kerangka hukum, serta isu ketahanan pangan. 

Kolaborasi ini juga mencakup pelatihan bersama, program pertukaran, dan pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis praktik terbaik global.

Selama ini, BPK dan UAEAA telah menjalin hubungan kelembagaan yang erat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti INTOSAI dan ASOSAI. Keduanya tergabung dalam sejumlah kelompok kerja, antara lain Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WG FACML), dan Working Group on the Impact of Science and Technology on Auditing (WG ISTA), serta terlibat dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI). 

Di ASOSAI, kedua lembaga juga bekerja sama dalam WGEA, dengan UAEAA menjabat sebagai anggota Governing Board ASOSAI dan INTOSAI.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi kemitraan transformatif yang memperkuat kontribusi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efektif di tingkat nasional, regional, maupun global

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id