Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I tahun 2024 telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan atas tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol. Pemeriksaan atas penyelenggaraan jalan tol sampai semester I tahun 2023 itu dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait lainnya.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Belanja modal masih menjadi salah satu persoalan yang kerap memengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain, berupa kelebihan pembayaran hingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
Seperti dikutip dari IHPS I 2024, dari 546 LKPD Tahun 2023 yang diperiksa BPK, sebanyak 53 LKPD memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu 48 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3 Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 2 opini Tidak Wajar (TW). Terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain, terkait belanja modal.
Berdasarkan pemeriksaan BPK, permasalahan belanja modal tersebut terjadi pada 29 pemda. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran belanja modal antara lain atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
Selain itu, anggaran belanja modal diklasifikasikan pada akun yang tidak tepat dan sebaliknya kesalahan penganggaran belanja modal yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang dan jasa dan belanja hibah.
Kemudian, realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), personal computer, mebel, dan alat kesehatan dilakukan secara proforma serta tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
BPK merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat/pegawai terkait antara lain untuk memantau dan mengendalikan proses realisasi pertanggungjawaban belanja yang menjadi tanggung jawabnya serta memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke rekening kas daerah atas kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA– Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 BPK, Redaksi Warta Pemeriksa selenggarakan kuis TTS dengan hadiah spesial. Sebanyak 446 peserta kuis TTS ikut menyemarakkan peringatan HUT BPK.Â
Dari ratusan peserta yang berhasil menyelesaikan soal TTS, Redaksi Warta telah mengundi pemenang kuis ini pada Kamis (23/1). Inilah daftar pemenang yang beruntung, dengan jumlah sesuai angka usia BPK:
Tujuh hadiah utama e-wallet
Delapan hadiah hiburan e-wallet
Membaca artikel di Warta Pemeriksa DIgital (WPD) jadi kunci menyelesaikan soal-soal TTS ini. WPD telah menampilkan artikel menarik mengenai pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara, sebagai kontribusi BPK dalam mengawal tata kelola keuangan negara. Semoga pada usia ke-78 ini BPK semakin maju dan semakin terdepan.
Selamat kepada para pemenang. Nantikan kuis menarik lainnya dari WPD.
Baca Warta Pemeriksa, Menangkan Hadiah Kuisnya.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih berbagai capaian membanggakan di bidang kelembagaan sepanjang 2024. Capaian-capaian yang diraih menjadi wujud komitmen BPK untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun sangat mengapresiasi capaian yang telah diraih sepanjang tahun lalu. Ketua BPK menyampaikan, BPK meraih penghargaan dari Asian Development Bank (ADB), yakni Special Recognition Awards for Collaboration on Improving Audit and Financial Management Performance of ADB financed Projects.
Kedua, BPK mendapat predikat “Istimewa†dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Kementerian Hukum serta terpilih sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik III Tahun 2024 untuk Kategori Lembaga Negara.
Ketiga, BPK meraih pencapaian Level 4, yakni level “Terkelola dan Terukur”dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keempat, BPK juga meraih pencapaian Internal Audit Capability Model (IACM) level IV dengan predikat “institutionalized”.
Kelima, BPK telah memperoleh sertifikasi International Standard Organization (ISO) 37000-1 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 20000-1 tentang Sistem Manajemen Layanan Berbasis Teknologi Informasi.
Keenam, capaian indeks BerAKHLAK Tahun 2024 sebesar 74,4 persen yang melampaui rata-rata nasional sebesar 68,1 persen, serta BKN Awards untuk Kualitas Data Kepegawaian dan Penerapan Sistem Merit dengan Kategori Sangat Baik.
“BPK juga meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024 dari Komisi Informasi Pusat dan Anindhita Wistara Data dari BPS,” kata Ketua BPK, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, BPK juga terus meraih kepercayaan internasional. BPK dipercaya menjadi auditor eksternal di berbagai lembaga internasional. “Ini semakin mengukuhkan reputasi dan kapasitas BPK di kancah global,” kata Ketua BPK.
Ketua BPK menyampaikan, beberapa lembaga internasional tersebut adalah International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) periode 2025-2028; International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) periode 2025-2029; serta Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) periode 2027-2029.
“Hal ini menambah kepercayaan internasional terhadap peran BPK sebagai external auditor yang sebelumnya telah diperoleh dari IACA, IAEA, IMO, WIPO, IPU, dan CTI-CFF sekaligus berkontribusi positif bagi citra Indonesia di kancah global.”
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 78 tahun pada 1 Januari 2025. Selama perjalanannya, BPK telah mengemban amanah konstitusi dengan dedikasi tinggi serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa kontribusi BPK dalam peningkatan kualitas dan manfaat laporan keuangan tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang terus meningkat.
Rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK terhadap entitas juga telah berkontribusi terhadap tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
“Salah satu bukti nyata dampak positif kehadiran BPK adalah upaya penyelamatan keuangan negara yang telah mencapai Rp141,17 Triliun sejak tahun 2005,” kata Ketua BPK, Selasa (21/1/2025),
Ketua BPK menegaskan, upaya berkelanjutan ini adalah komitmen BPK untuk secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, sebuah fondasi krusial bagi terciptanya iklim yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Ketua BPK juga mengingatkan seluruh insan BPK untuk merefleksikan langkah dan memantapkan komitmen dalam mengawal keuangan negara.
“Saya mengajak seluruh insan BPK untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucap Ketua BPK.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berperan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Pada periode 2017 sampai 28 Juni 2024, BPK menyampaikan 29 laporan hasil Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,90 triliun dan 437 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp61,19 triliun kepada instansi penegak hukum. BPK juga telah melaksanakan 371 kasus pemberian keterangan ahli (PKA) pada tahap persidangan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam tata kelola pengadaan daging impor sapi. Hal ini seperti yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 22 objek pemeriksaan pada 22 BUMN/anak perusahaan, yang salah satunya dilakukan terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, pengadaan daging sapi impor kuota tambahan Tahun 2022 oleh PT Berdikari (anak perusahaan PT RNI) tidak memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, seperti pelaksanaan impor dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan penawaran ke customer.
Selain itu, PT RNI tidak melakukan mitigasi risiko atas pemberian pinjaman dalam rangka impor daging sapi kepada PT Berdikari, kemampuan penjualan mandiri PT Berdikari rendah dan terdapat persediaan sebanyak 1.274,92 ton daging sapi belum terjual dan harus disimpan dalam cold storage dengan biaya sebesar Rp6,26 miliar, serta PT Berdikari belum
melunasi biaya pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan terbebani biaya pinjaman sebesar Rp12,87 miliar.
Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Berdikari menanggung risiko kerugian dari tambahan biaya perolehan daging impor sebesar Rp19,13 miliar dari biaya cold storage, beban bunga, dan denda pinjaman.
PT Berdikari juga tidak dapat menjual sisa persediaan daging sapi yang mendekati tanggal kedaluwarsa dan PT RNI tidak menerima pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp139,16 miliar dan bunga pinjaman dari PT Berdikari sesuai waktu perjanjian.
BPK merekomendasikan kepada Direksi PT RNI agar menagih sisa pokok share holder loan (SHL) sebesar Rp139,16 miliar dan bunga SHL yang belum dikembalikan oleh PT Berdikari. BPK juga merekomendasikan Direksi PT RNI untuk menginstruksikan Direksi PT Berdikari agar menyusun kebijakan yang meliputi strategi dan kewenangan manajemen PT Berdikari dalam menangani sisa persediaan yang sulit terjual.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA– Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR berperan penting dalam meningkatkan fungsi BPK melalui penelaahan terhadap temuan pemeriksaan BPK dan melaporkannya kepada komisi terkait.Â
“BAKN juga dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan, dan meningkatkan kualitas proses audit secara keseluruhan,” ungkap Isma saat menerima kunjungan delegasi Public Accounts Committee (PAC) Malaysia di Kantor BPK, Jakarta (14/1).
Pertemuan antara BPK dan PAC Malaysia ini menjadi media untuk untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan keuangan negara dan hubungan antara lembaga audit dan pemangku kepentingan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian pada 27 kementerian/lembaga (K/L). Hal ini terungkap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023.
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 9 K/L. Salah satu permasalahan itu terjadi pada rekanan Kementerian Kesehatan, di antaranya atas pembangunan RS UPT Vertikal Surabaya, Construction of Women and Child Respiration Care Building (Loan IsDB) RSUP Persahabatan, dan Pembangunan RS Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Makassar
“Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 8 K/L lainnya,” demikian dikutip dari IHPS I 2024.
Permasalahan lain yang juga ditemukan BPK adalah aset dikuasai pihak lain terjadi pada 11 K/L. Enam bidang tanah pada Kementerian Perdagangan dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain dan dua di antaranya dalam proses sengketa karena tidak didukung bukti sertifikat. Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 10 K/L lainnya
Selain itu, terdapat permasalahan potensi lainnya yang terjadi pada 13 K/, antara lain, piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, rekanan belum melaksanakan pemeliharaan dan pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait untuk memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait, antara lain, agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas
negara, melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan yang menjadi hak pemerintah, serta melakukan reviu atas pertanggungjawaban belanja.
Rekomendasi lainnya adalah agar lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan BMN, melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset, serta melakukan perjanjian atas penggunaan dan pemanfaatan BMN.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2024 melakukan pemeriksaan kepatuhan atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN titip kelola, pengelolaan Non-Performing Loan (NPL), dan kegiatan investasi (special situation fund) tahun 2020–semester I 2023 pada PT PPA dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan restrukturisasi/revitalisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2024, permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain, pemberian pinjaman kepada PT DPS (BUMN titip kelola) belum sesuai ketentuan kebijakan investasi dan perjanjian, di antaranya pemberian pinjaman atas refinancing pinjaman Bank MNC kepada PT DPS tidak memenuhi aspek kelayakan. Kemudian, PT PPA belum memperoleh pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman dari PT DPS sebagaimana ketentuan perjanjian pinjaman. Selain itu, aset yang dijadikan objek jaminan tidak mencukupi nilai penjaminan dan tidak sesuai kondisi fisik aset.
Hal ini mengakibatkan fasilitas pembiayaan kepada PT DPS yang telah lewat jatuh tempo dan belum dibayarkan sebesar Rp29,86 miliar serta ketidakcukupan collateral coverage dibandingkan outstanding pokok pinjaman PT DPS sebesar Rp53,48
miliar berpotensi merugikan PT PPA.
Dampak lainnya, PT PPA juga tidak dapat segera memanfaatkan dana dari pengembalian pinjaman yang gagal bayar dan pendapatan bunga yang tidak diterima. Ketiga, PT PPA menanggung beban penyisihan kerugian yang signifikan atas pinjaman yang tidak memiliki collateral coverage yang memadai.
BPK merekomendasikan Direksi PT PPA, antara lain, agar mengupayakan pemulihan pinjaman PT DPS, melakukan upaya penagihan pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT DPS, dan melakukan upaya pemenuhan jaminan sesuai collateral coverage minimal 125 persen dari nilai pinjaman.
Permasalahan lain yang ditemukan BPK adalah kegiatan investasi pada PT MGI (entitas anak PT PPA – kepemilikan tidak langsung) tidak memperhatikan prinsip profitabilitas serta pengelolaan dan pemantauan pinjaman pada PT MGI belum sesuai ketentuan kebijakan investasi.
BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PPA, antara lain, agar mengupayakan pemulihan pinjaman PT MGI. Kemudian, menagih PT MGI untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp3,34 miliar dan memerintahkan Kepala Divisi SPI melakukan audit penggunaan dana, serta melaporkan hasilnya kepada BPK.
